Ditemukan 204 data
159 — 241
Adapun riwayatnya untukHal 80 dari 159 halaman, Putusan Tipikor Nomor 144/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg.penerbitan sertifikat pertama kali diproses melalui proses PENGAKUANHAK atas tanah bekas milik adat sebagaimaana tersebut dalam KutipanC nomor 928 persil 102 klas DIll yang luas 4610 m2 ditandatanganiSOEHARSONO tertanggal 06 Juli 2006 dan Sertifikat diterbitkan pertamakali tanggal 04 Desember 2006 dengan luas 4580 m2.
41 — 6
dianggap sebagai kerugian negara.Dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini adalahtidak beralasan dan Majelis mengesampingkan pembelaan tersebut.Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwayang menyatakan tidak terbukti terdakwa memerintahkan kepada anggotaSatuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam surat tugas untuk tidakberangkat melaksanakan perjalanan dinas, sehingga tidak cukup alasan untukmenghukum Terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang bahwa sebagaimaana
384 — 598 — Berkekuatan Hukum Tetap
Edison Effendi mengenaiperizinan kegiatan Bioremediasi harus memiliki ahi,karena menurut keterangan Deputi IV KementerianLingkungan Hidup Masnellyarti Hilman kegiatanBioremediasi tidak mensyaratkan ahli Bioremediasidalam proses pelaksanaannya sebagaimaana jugaditerangkan dalam Kepmen LH No. 128 tahun 2003.C. Bahwa Judex Facti (kecuali Anggota III dan AnggotaIV pada Tingkat Pertama) dan Judex Juris (KecualiAnggota Il) tidak mempertimbangkan keterangansaksi Herland bin Ompo dan keterangan Dr.
123 — 85
Fakta ini membuktikan ada pihak lain yangtelah menipu Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak guna bangunanaquo dengan cara melakukan pemalsuan surat dan memberi keteranganpalsu dalam akte otentik; 3 Bahwa tindakan sebagaimaana disebut diatas adalah tindak pidana yangakan kami proses sesuai dengan keetentuan hukum yang berlaku.untuk ituTergugat harus bertanggung jawab secara hukum;F Bahwa Penerbitan sertipikat hak guna bangunan aquo (Objek sengketa)bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah