No. 96 K/TUN/201028.29.Merupakan ketentuan tentang upaya administratif yang tersedia(beroep staat open) berdasarkan peraturan dasar yang meliputi upayapengajuan surat keberatan (bezwaarschrift) kepada Badan/PejabatTata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan/beschikkingsemula, serta upaya pengajuan Surat Banding Administratif (administratief beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atauinstansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan keputusan semula selaku instansi banding

Citra Aditya Bakti,halaman 3, dalam Rachmadi Usman, S.H., "Pilihan PenyelesaianSengketa di Luar Pengadilan," Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,halaman 2022) ;Sehingga Penggugat belum merasa puas ;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana telah Penggugat uraikanpada angka 20 sampai dengan 29 posita gugatan Penggugat, dalamsengketa Tata Usaha Negara a quo Penggugat telah menggunakanseluruh upaya administratif yang tersedia (beroep staat open)berdasarkan peraturan dasar hingga upaya banding administratif

Perbuatanhukum adminstrasi yang dimungkinkan dibanding, yang dapatdiprotes atau ditentang, menurut undangundang atau peraturandasar yang bersangkutan (beroep staat open), kepada suatu instansibanding (beroepinstantie) tertentu. melalui suatu tata cara atauprosedur dansyaratsyarat tertentu. .... walaupun mengandungkekurangan (gebrek) tetap berlaku sah (tetap mempunyai daya lakuHal. 25 dari 34 hal. Put.

BJM.Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakan Hukum Dan Keadilan,sehingga dalam menjalankan kekuasaan tersebut Hakim tetaplah harusberpedoman pada Hukum (Peraturan PerundangUndangan) oleh karenaIndonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukumdalam artian penyelenggaraan pemerintahan bagi eksekutif, legislatif, danyudikatif termasuk dalam hal penjatunan pidana harus lah berlandaskanhukum sebagai negara hukum (Recht Staat

) bukan karena kekuasaansemata (Macht Staat).Terhadap cara mengadili dan kemudian menerapkan hukum olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut yang tidakproporsional telah menciptakan cidera dan krisis kelampauan batas darihukum pidana (The Crisis of Overrecht of The Criminal Law), yang dirasatidak membumi dan putusan tersebut tidak mampu untuk menentramkanmasyarakat, bukan kah sudah menjadi tugas hakim untuk menggali nilainilai yang ada di Masyarakat, bukan hanya mengedepankan konsep

Rumah negeri tersebut diperuntukkan bagi PegawaiNegeri atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, seperti Pegawai Staat Spoor enTramwegen (S.S) yang merupakan Badan Usaha berdasarkan Indiesche Bedrijven Wet(I.B.W) sejak tahun 1939 ;Bahwa S.S diberi kuasa oleh Directeur B.O.W. menunjuk penghuni untukmenempati rumah negeri tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Burgerlijke WoningRegeling 1934 (B.W.R), Keputusan Gouverneur General Van Nederlansche Indietanggal 20 Maret 1934 No. 24, Stbl.

tinggalnya Tergugat sekarang; Bahwa selama hidup pisah Tergugat tidak pernah berkunjung dan tidakpernah memberikan nafkah juga tidak meninggalkan apaapa sebagaipengganti nafkah; = 2002 sen nne seen oe nee nonBahwa, terhadap keterangan kesaksian saksisaksi tersebut Penggugatmenyatakan menerima dan membenarkannya;Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera mendapatkanPUTS; essere enetereeretitineeereriesteniem rere eitrraiimett staat

menangguhkan hak dariPenuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorangyang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa adapun syarat yang dimaksud di atas yangoleh pembentuk undangundang telah dirumuskan di dalam suatuketentuan undangundang di luar KUHP sebagai contoh misalnyasyarat seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undangundang di dalam pasal 268 KUHPerdata yang menentukan antara lainDe liifstraffeliike rechtsvordering wegens het misdrijt vanverduistering van staat

kan niet worden aangevangen,voor dat heteindvonnis over het geschil van dien staat is uitgesproken Yangartinya Tuntutan menurut hukum acara pidana mengenai kejahatanpenggelapan kedudukan itu tidak dapat dimulai sebelum perselisihanmengenai kedudukan tersebut mendapat putusan Hakim.

Abu alMa'ali Mahmud bin Ahmad AlMarghinani (wafat tahun 616 H),dalam kitabnya AlMuhith alBurhani fi alFiqh alNu'mani:CIS Lalg 2. ghly staat CISSIy Caml rsludl daryl G aaledly Bgl Saige! joeyBi Agey Of day OB deg) BIG OF wll Gye asrg diel le Je Shey sly 13) :aiyguadcal dag CAS gs ail oy Atle OF Ages ly CS ylg CIS! tte Gulu d Oly axrg)AYg Lage cyl dy cae all oo) cle dng) CS yr all oy dobldg carl!

beli secara lepas run temurun sebagiantanah sawah tersebut diatas telah dibayar lunasoleh Para Penggugat dan uangnya telah diterimadengan baik oleh Tergugat dilakukan dihadapan H.SAMSURI, S.Sos,MM, Camat sebagai PPAT KecamatanKalijambe, Kabupaten Sragen ;Bahwa tanah sawah tersebut sejakterjadinya jual beli oleh Tergugat telahdiserahkan kepada Para Penggugat dan telah dikuasaioleh Para Penggugat ;Bahwa staattanah sawah tersebut sampai sekarangmasih atas nama Tergugat karena belum dilakukanpemecahan staat

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejakCAN GOAL eww staat ae iw eM Ew Eee we Ee

dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana telah diuraikan di alas Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangUndang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang No.3Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan PengadilanAgama;IN Vit :Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasJ0@ J JUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan kare@@() ; /)7Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha staat

Oleh karena itu, menceraikan keduanya merupakan solusiyang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya, sesuaiqaidah Fighiyyah yang berbunyi :selleal) Guta 6 staat ial) Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Pemohon yang mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon tersebut terdapat cukup alasan sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2)huruf f Undangundang Nomor

hak daripenuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorangyang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana.Menimbang, bahwa adapun syarat yang dimaksud di atas yangoleh pembentuk undangundang telah dirumuskan di dalam suatuketentuan undangundang di luar KUHP sebagai contoh misalnyasyarat seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undangundang di dalam pasal 268 KUHPerdata yang menentukan antara lain27De liifstraffeliike rechtsvordering wegens het misdrijt vanverduistering van staat

kan niet worden aangevangen,voor dat heteindvonnis over het geschil van dien staat is uitgesproken Yangartinya Tuntutan menurut hukum acara pidana mengenai kejahatanpenggelapan kedudukan itu tidak dapat dimulai sebelum perselisihanmengenai kedudukan tersebut mendapat putusan hakim.

sama dengan petugasPOLSEK STABAT pergi menuju kesebuah rumah kosong yang terletak diKomplek Perumahan TASRI STABAT, sesampainya di Komplek PerumahanTASRI tersebut terdakwa menunjukan rumah kosong sebagai tempat terdakwamenyimpan TV hasil dari kejahatan tersebut, dan dari rumah kosong tersebutoleh petugas POLSEK STABAT berhasil menemukan barang bukti berupa TV4LCD merk POLYTRN wara hitam ukuran 29 inchi, kKemudian petugas POLSEKSTABAT membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut kePOLSEK STAAT

bersamasama dengan petugas POLSEKSTABAT pergi menuju kesebuah rumah kosong yang terletak di KomplekPerumahan TASRI STABAT, sesampainya di Komplek Perumahan TASRItersebut terdakwa menunjukan rumah kosong sebagai tempat terdakwamenyimpan TV hasil dari kejahatan tersebut, dan dari rumah kosong tersebutoleh petugas POLSEK STABAT berhasil menemukan barang bukti berupa TVLCD merk POLYTRN wara hitam ukuran 29 inchi, kKemudian petugas POLSEKSTABAT membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut kePOLSEK STAAT

Disektor Aparatur Hukum (butir 7) UUD 1945 menegaskan : Aparat hukum harustercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan.Kualitas Hakim sebagai unsur penting dalam aparatur hukum agar dapat sepenuhnyamendukung penerapan kekuasaan kehakiman sesuai UUD 1945 danmenyelenggarakan peradilan secara benar dan bertanggung jawab;2 Berdasarkan ketentuan dan jiwa Batang Tubuh UUDasar 1945 (Bab IJ) hal. 315 yangmenegaskan:e Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rech Staat

), NegaraIndonesia berdasarkan (Rech Staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka(Machts Staat);e Di sektor materi hukum (hal 517) UUD 1945 menegaskan : Materi hukummerupakan dasar bagi terciptanya ketertipan hukum yang memberikan jaminankepada masyarakat dalam mendapatkan perlindungan serta kepastian hukunryang berlntlkan keadilan dan kebenaran, penerapan dan penegakan hukumperil dilaksanakan secara lugas, tetapi harus manusiawi yaitu berdasarkan asaskeadilan dan kebenaran.Berdasarkan Pasal 30

azas lus Soli, maupun anakanak WNA yang dilahirkan di Indonesia dengan azas lus sanguinis, dimanakedua azas pilihan kewarganegaraan itu dianut dalam sistem Hukum TataNegara di Indonesia;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru dan mengandung unsurkehilafan dalam menafsirkan status Hukum Kependudukan berdasarkanHukum Ketatanegaraan/Agemeine Staattehre dan status Kepemilikan yangmestinya pada saat itu Burgerlijke Wetoboek/KUH.Perdata dimana pendudukIndonesia berdasarkan Pasal 131 Indische Staat

(Indische Staat), dan kalaupunkepemilikan tanah secara hukum perdata lebih tepat disebut sebagaiPenyewa atau hak Pakai atas tanah Girik No. 281 No. C 281 Blok D.II Luastanah + 0.178 da/1.780 m2 milik H. Arsad bin Djebing. Tapi Judex Factimenerapkan status hukum berdasarkan Ketatanegaraan yang dikaitkandengan kepemilikan atau pengakuan Hak Milik tanah berdasarkan SuratJual Beli tanah tahun 1956 antara Lie Ban Moy dan H.

Maka Resident Lampungmenerbitkan Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal1:750.000 Marga Staat. Sumber : Catatan mengenai margamargaLampung Dr. J.W Van Royen (Controleur pada B.B Staat Drukkerij 1930).

Untuk mempermudah menarik Pajak atau Upeti dari masingmasing Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Pesirah Marga;44) Bahwa berdasarkan Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal1:750.000 Marga Staat tahun 1930, batas tanah adat Marga Tegamoanketurunan Runjung Tabu Gayou, batasbatasnya sebagai berikut :Utara : berbatas dengan tanah adat marga Suway Umpu MesujiLampung;Timur : berbatas dengan Jalan Raya dari Gunung Sugih ke MesujiLampung;Selatan: berbatas dengan tanah adat Marga Buway Nunyai;Barat

tetap pada gugatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalildalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan buktibukti foto copy suratsuratbermaterai cukup (P.1 s/d P.23) yang telah dicocokkan dengan aslinya kecualibukti P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14, P20, dan P23 tidak dapatditunjukkan aslinya, buktibukti Surat tersebut adalah :Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Mgl10.11.12.13.14.Foto copy Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal 1 : 750.000Marga Staat

Tulang Bawang;Sebelah barat : Berbatas dengan tanah hak milik Penggugat;Adalah sah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildaliinya Penggugat telahmengajukan bukti surat P1 sampai dengan P23, dan 3 orang saksi;Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN MglMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanalat bukti tersebut sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti surat P1 yaitu berupa Peta MargaIndeelingResidentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat

NO: 167/Pdt.G/2011/PN.SRGPasalPasalHalaman6:tanah tersebut kepada para Penggugat danpara Penggugat telah menerima dan menguasainya;5 ; Bahwa segala akibat hukum atasterjadinya transaksi jual beli tanah Tegaltersebut, khususnya yang menyangkut~ tentangpemecahan staat hak milik, Tergugat menyatakansanggup untuk membantu= menyelesaikannya, baikdihadapan Hakim Pengadlan Negari Sragen maupunselama dalam proses pemecahan Sertipikat tanahtersebut di Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sragen, seluas

Amar TANGGUL / PETRUSNAIBAHO adalah sebagai Tunggani/pemilik Huta Pallimutan Kelurahan PintuSona Kecamatan pangururan kabupaten samosir berdasarkan surat kutibandari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 denganNama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL MargaNAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN EN NUMMER 1708No. 781, STAAT ONDER: 123 REGISTER Lig : VII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGRI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 2013;Bahwa nenek moyang Penggugat dan turut Tergugat adalah

Amartanggul Naibaho dengan luas 170 M2 sesuai dengansurat kutiban dari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No.132 dengan Nama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMARTANGGUL Marga NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN ENHalaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 325/Pdt/2018/PT MDNNUMMER 1708 No. 781, STAAT ONDER: 123 REGISTER Lig : VII320 olehPANITERA PENGADILAN NEGRI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 2013;18.Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan ParaPenggugat pada point ke

Sinaga tidak ada ditemukan GOLAT SIMBOLONyang ada adalah tanah perkampungan Huta Pallimuta milik alm.AmarTANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalah sebagai Tunggani/pemilik HutaPallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan pangururan kabupatenHalaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 325/Pdt/2018/PT MDNsamosir berdasarkan surat kutiban dari BOEKOE RADJA BIOESLANDSHAP PINTOE SONA No. 132 dengan Nama kampungPALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL Marga NAIBAHOWIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN EN NUMMER 1708 No.781, STAAT

VII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGRI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 2013.Bahwa nenek moyang Penggugat dan turut Tergugat adalah keturunanPihak boru dari alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalahsebagai Tunggani/pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan pangururan kabupaten samosir berdasarkan surat kutibandari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132dengan Nama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMARTANGGUL Marga NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUNEN NUMMER 1708 No. 781, STAAT

AmartanggulNaibaho dengan luas 170 M2 sesuai dengan surat kutiban dariBOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 denganNama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGULMarga NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN ENNUMMER 1708 No. 781, STAAT ONDER: 123 REGISTER Lig : VII320 oleh PANITERA PENGADILAN NEGRI BALIGE No. 08/2013tanggal 07 Juni 2013 .Bahwa sesuai dengan Keterangan saksi Arapan Sinaga dan AnjuSimalango serta Bukti T.1 s/d Bukti T.20 benar Gugatan ParaHalaman 59 dari 62 halaman Putusan

penjaraselama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara, dan menyatakan agar terdakwa tetapditahan ;Menyatakan barang buktiberupa :1 (satu ) lembar Surat Pernyataan TRI SUTRISNO tanggal 25 Januari 2012;e 1 (satu ) lembar Hasil Pemeriksaan keuangan ( audit ) tanggal 25 Januari 2012;e 10 (sepuluh ) lembar Hasil Pemeriksaan barang ( audit ) tertanggal 20 Januari 2012;e 136 (seratus tiga puluh enam ) lembar Nota Penjualan Barang yang uangnya tidakdisetor ke kantor pusat ;e Data Staat

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa : e 1( satu ) lembar Surat Pernyataan TRI SUTRISNO tanggal 25 Januari 2012;e 1 (satu ) lembar Hasil Pemeriksaan keuangan ( audit ) tanggal 25 Januari 2012;e 10 (sepuluh ) lembar Hasil Pemeriksaan barang ( audit ) tertanggal 20 Januari 2012;41e 136 (seratus tiga puluh enam ) lembar Nota Penjualan Barang yang uangnya tidakdisetor ke kantor pusat ; e Data Staat Toko di Toko Stars Denpasar ;e 22 ( dua puluh dua ) jilid

terhadap pidana yangdijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap dalamtahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yabng diajukan di persidangan berupa :1 (satu ) lembar Surat Pernyataan TRI SUTRISNO tanggal 25 Januari 2012;e 1 (satu ) lembar Hasil Pemeriksaan keuangan ( audit ) tanggal 25 Januari 2012;e 10 (sepuluh ) lembar Hasil Pemeriksaan barang ( audit ) tertanggal 20 Januari 2012;e 136 (seratus tiga puluh enam ) lembar Nota Penjualan Barang yang uangnya tidakdisetor ke kantor pusat ;e Data Staat

Menetapkan barang bukti berupa : e 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan TRI SUTRISNO tanggal 25 Januari2012;511 ( satu ) lembar Hasil Pemeriksaan keuangan ( audit ) tanggal 25 Januari2012;e 10 (sepuluh ) lembar Hasil Pemeriksaan barang ( audit ) tertanggal 20 JanuariOT Di re en ne era oN RR EASELSe 136 (seratus tiga puluh enam ) lembar Nota Penjualan Barang yang uangnyatidak disetor ke kantorpusat ;e Data Staat Toko di Toko StarsDenpasar ;e 22 ( dua puluh dua ) jilid RPP (rekapitulasi persediaan barang

,BARANG/HARTA BERGERAK (STAAT BARANG MAS INTAN, Yaitu :1 (Satu) pasang gelang emas besar bermata Berlian (Intan).1 (Satu) pasang gelang emas kecil bermata Berlian (Intan).1 (Satu) pasang gelang emas kaki.1 (Satu) pasang emas tabutabu bermata Berlian (Intan).1 (Satu) gelang emas bermata Berlian (Intan).1 (Satu) kalung emas biji kurma.1 (Satu) kalung tabutabu bersela paun 1 b.p rupiah, 2 b.p sukusuku, 2 b.p talitali dan 2 b.p ketip.e 1 (Satu) kalung tabutabu bersela paun 1 b.p ringgit, 2 b.p sukusuku

emas.e 1 (satu) cucuk konde emas bermata berliane 1 (satu) cucuk konde kutip 6 biji.e 1 (satu) pasang cucuk baju emas bermata berlian.e 2 (dua) pasang cucuk baju emas bermata intan keliling.e 1 Satu) pasang giwang emas mata satu intan.e 1 (satu) pasang bonel emas berumbai berpermata intan.e 6 (enam) biji cicin emas bermata intan.1 (satu) biji madaleon bermata intan1 (satu) tempat sirih terbuat dari perak.e 1 (satu) tempat ludah dan sanggan terbuat dari perak.Daftar Barang tersebut diatas sesuai Staat

pasang poetrik emas.e 1 (satu) cucuk konde emas bermata berliane 1 (satu) cucuk konde kutip 6 biji.171 (Satu) pasang cucuk baju emas bermata berlian.2 (dua) pasang cucuk baju emas bermata intan keliling.1 Satu) pasang giwang emas mata satu intan.e 1 (satu) pasang bonel emas berumbai berpermata intan.e 6 (enam) biji cicin emas bermata intan.1 (satu) biji madaleon bermata intane 1 (satu) tempat sirih terouat dari perak.e 1 (satu) tempat ludah dan sanggan terbuat dari perak.Daftar Barang di atas sesuai Staat

tanggal 31 Januari 2008 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu) dan dengan cara menurutundang undang, oleh karena itu) permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olehPemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagaiberikutBahwa UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945sebagai Konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegasbahwa Negara Indonesia adalah Negara WHukum (Recht staat