Ditemukan 2232 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 21 Desember 2016 — MALKIEL SIBAJAT
79 — 42
79 — 42
IrsyadHanafi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahuiterdakwa dengan kesadarannya melakukan addendum kontrak dengan PPK yangkontraknya adalah jenis /ump sum; sehingga melanggar Perpres RI Nomor 70Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (1a);Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orangyang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga Majelisberpendapat
Putus : 07-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2181 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Desember 2016 — Ir. BARTHOL DA CUNHA, M.Eng.
89 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan perbedaanperbedaan mengenai realisasivolume fisik pekerjaan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hargaharga kontrak yang diperjanjikan secara harga borongborongan (lumpsum price), yakni, bahwa pembayaran tidak melebihi harga kontrak yangdiperjanjikan secara lump sum price tersebut;Menurut hemat kami, apabila diperhatikan secara cermat lagi maka akandiketahui bahwa kontrak yang dianut dalam pembangunan Pasar Aloksesungguhnya bukanlah kontrak harga borongan (/ump sum price)melainkan kontrak
Register : 26-01-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 1 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- WIRATMOKO SETIADJI
124 — 38
124 — 38
. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTPembayaran peralatan dan/atau bahan harus memenuhi syarat yaitu untukpekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaanyang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan /ump sum danharga satuan.Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa :>Peralatan dan/atau bahan yang dapat dibayarkan berada di lokasipekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannyadan dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh
Register : 17-11-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG Tanggal 1 April 2015 — Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si
109 — 43
109 — 43
ukur angin ke lapangan.Tahap II :Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelahkonsultan menurunkan para teknisi dan memulaipengukuran angin.Tahap III :Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelahpenyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin.Tahap IV:Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelahpenyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin.Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat DaerahKabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan pada Setda Kab.Rote Ndao.Adapun total ump
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
214 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimungkinkan karena HukumPadjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom;Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), kKeadaan (kekajaan, bangsa asing), kedjadian(ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdata sebagaisasaran padjak. Hal?
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
(ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdatasebagai sasaran padjak. Hal?
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
199 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimungkinkan karenaHukum Padjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdatasebagai sasaran padjak.
Register : 12-01-2016 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 18 Maret 2016 — PT. LINTEC INDONESIA; L A W A N; ABDUL MALIK, DKK (178 ORANG) ;
128 — 72
128 — 72
Lintec berdasarkan UMP DKI dankenaikan upah diatur didalam PKB setiap bulan Januari.Bahwa pada saat perundingan ada gelas yang pecah olehketua bidang Advokasi kemudian diproses ke polisi.Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 pekerja bagian fitmate diPHK dan belum mendapatkan apaapa.Bahwa alas an tuntutan mogok kerja adalah kenaikan upahberdasarkan PKB sebelumnya ada perundingan sebanyak17 Kali.Bahwa tanggal 2 Juli 2015 tidak ada perundingan dan padatanggal 14 Juli 2015 ada pemberitahuan mogok.Bahwa hampir
Register : 20-02-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
ADI ARDIANSYAH.DKK
Tergugat:
PT. DIAN RAKYAT
165 — 75
ADI ARDIANSYAH.DKK
Tergugat:
PT. DIAN RAKYAT
165 — 75
Dian Rakyat (Tergugat)masih tetap beroperasi;Bahwa Saksi menerangkan gaji Sesuai dengan UMP;Bahwa Saksi menerangkan THR ada namun hanya sampai tahun 2016aja;Saksi JANUAR ARIANTO :Halaman 160 dari 181 Putusan Nomor 52/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST. Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat tersebut dan mereka pernahbekerja di PT. Dian Rakyat (Tergugat); Bahwa Saksi tahu PT.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 —
157 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
(ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam HukumPerdata sebagai sasaran padjak. Hal? tersebut diatasdidjadikan Tatbestand jang diletakkan dalam undang?
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
286 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
286 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, Para Penggugat berhak untuk menuntut hakhaksebagai Tenaga Kerja/Buruh dengan status hubungan kerja PKWTTsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berikut disampaikan mengenai hakhak seorang Tenaga Kerja/Buruhdengan status PKWTT, yaitu :1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuaidengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP),upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan
Register : 20-03-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLAN Tanggal 31 Juli 2017 — PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLAN
67 — 23
67 — 23
dana APBDP TA. 2012 padaBPBD Kabupaten Lahat senilai Rp. 473.004.697, (Empat ratus tujuh puluhtiga juta empat ribu enam ratus sembilan tujuh rupiah).meomnnn Perbuatan terdakwa PEKKI MEROLIS, ST bin KORLAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 UndangUndang RI No.31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1K UMP
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
287 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 95 PK/Pdt.SusPHI/201719.20.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yaitu:(1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuaidengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP),upah lembur, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek);(2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan lainlain yang berlakudi perusahaan;(3) Berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari pengusaha;(4) Berhak atas perlindungan keselamatan kerja, Kesehatan, kematian,dan penghargaan;(
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
193 — 72
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
193 — 72
Berdasarkan volume saksi kalikan dengan harga pasaryang telah disurvey, misalnya: harga semen, batu kali,pasir, karung plastic, dll disurvey ke Toko Material disekitar wilayah Jakarta Utara, Sewa pompa juga surveyke kontraktor di wilayah Jakarta Utara, ongkosPekerja/mandor berasarkan UMP (Upah MinimumPropinsi DKI Jakarta);d.
Register : 08-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
163 — 58
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
163 — 58
Hasil survey tersebut saksi hitung volume sesuai kondisi di lapanganmaupun jenisjenis kegiatan yang akan dilaksanakan;Berdasarkan volume saksi kalikan dengan harga pasar yang telahdisurvey, misalnya: harga semen, batu kali, pasir, karung plastic, dlldisurvey ke Toko Material di sekitar wilayah Jakarta Utara, Sewa pompajuga survey ke kontraktor di wilayah Jakarta Utara, ongkosPekerja/mandor berasarkan UMP (Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta);.
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana
Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
161 — 30
161 — 30
BOQ (Bill Of Quantity);Bahwa metodenya adalah pascakualifikasi satu filesistem gugur, dimanapenawaran yang didalamnya terdapat kelengkapan administrasi dan teknisdimasukan bersama satu file:Bahwa pelelangan dilakukan pada tanggal 22 September 2015 denganjenis kKontrak gabungan /ump sum dan harga satuan dengan carapembayaran unit price dan pendaftaran dilakukan sejak tanggal 22September 2015 sampai dengan Oktober 2015 dimana yang telahmendaftar adalah sebanyak 26 perusahaan;Bahwa pelaksanaan aanwijzing
Register : 19-12-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 204/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG Tanggal 17 Juni 2015 —
212 — 597
212 — 597
Divisi Packagingmenjalankan peraturan dan perundangan yang berlaku :e Perjanjian Kera Bersama (PKB) Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.Divisi Packaging Periode 20132015 Pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 seRT.aPasal 30 ayat (1), 2 dan 3).59e Peraturan Pemerintah cq Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.1636Bangsos/2013 tentang UMP/K Jawa Barat Tahun 2014di Kabupaten Purwakarta.e Bahwa persoalan terkait dengan kenaikan gaji berkala tahunantelah dikuatkan dalam Perjanjian Bersama (PB) tanggal 29January
Register : 31-05-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.SANTOSO, SH.
2.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
Terdakwa:
1.WIDODO.
2.WIKI WIRAWAN.
3.HANS TRADES.
62 — 6
1.SANTOSO, SH.
2.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
Terdakwa:
1.WIDODO.
2.WIKI WIRAWAN.
3.HANS TRADES.
62 — 6
Berdasarkan volume saksi kalikan dengan harga pasar yang telahdisurvey, misalnya: harga semen, batu kali, pasir, karung plastic, dlldisurvey ke Toko Material di sekitar wilayah Jakarta Utara, Sewapompa juga survey ke kontraktor di wilayah Jakarta Utara, ongkosPekerja/mandor berasarkan UMP (Upah Minimum Propinsi DKIJakarta);d. Dan secara lengkap dapat saksi gambarkan dengan saksi ambilcontoh dari RAB Kuras Saluran Jl.
Register : 19-08-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
1.MEMET DADANG
2.UMARYADI
3.LEGIMAN
4.CARTAK
5.HAMIDAH
6.SUNTI
7.SUHARTI
8.TIPAH
9.MUJIMAN
10.SIRI JOHAN
11.NGADIMAN. SUKINEM
12.ASMADEH
13.KATENG
14.RAMLI ABAS
15.MUHAMMAD LEMAN
Tergugat:
PT.SINTANG RAYA
110 — 20
1.MEMET DADANG
2.UMARYADI
3.LEGIMAN
4.CARTAK
5.HAMIDAH
6.SUNTI
7.SUHARTI
8.TIPAH
9.MUJIMAN
10.SIRI JOHAN
11.NGADIMAN. SUKINEM
12.ASMADEH
13.KATENG
14.RAMLI ABAS
15.MUHAMMAD LEMAN
Tergugat:
PT.SINTANG RAYA
110 — 20
dengan standar perhitungan sesuai UMP Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp.2.075.000,-;
- Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi di lapangan, luas lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat seluas 10.000,- Ha (sepuluh ribu hektar) tersebut dapat dipastikan pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat telah melebihi waktu 3 (tiga) bulan bahkan telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan perjanjian kerja harian lepas, dengan demikian
Pendapat :
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
869 — 2399
869 — 2399
kontribusi,izin tidak pernah, tetapi kalau ada izin yang terlambat, pelayanannyaterlambat, biasanya pengembang ngomong dia Cuma ngeluh, karena inibagian dari politik, kami tidak ingin is off doing bisnis di Jakarta terhambat,jadi kalau ada Pengusaha yang keberatan izin nya terlambat bisanyangomong ke PTSP, kita ada tim nya, saksi punya tim banyak, yang kitagaji banyak bukan cuma saudara SUNNY, untuk perizinan ada, semuaada, saksi pernah marah kepada dia waktu dia menyampaikan dariAFINDO waktu kenaikan UMP
, sejak itu saksi kira saudara SUNNYdengan saksi sudah tidak berani lagi, saksi pernah mau usir dulu karenasaksi kesal, pada waktu itu dia pernah menyampaikan AFINDO kebertandengan gaji UMP yang saksi tetapkan, waktu itu Pak SOFYAN WANANDYdatang, saksi semprot habis, saksi berantam ribut habis dengan SOFYANWANANDY, saksi ingatkan SUNNY saksi tidak mau lagi kebjiakan saksi,saudara datang bawa Pengusaha ketemu saksi, saksi ancam untuk kasusUMP, karena emang dia mungkin di CSIS dekat dengan Pak SOFYANWANANDY
dulu, saksi ribut waktu menentukan UMP, putusan saksi tidakbisa diganggu gugat, saksi kira staf saksi begitu banyak saksi terbukatidak ada ruangan kerja, semua staf magang satu ruangan dengan saksi,kita tidak ada kesempatan cerita berdua untuk mengobrol;Bahwa pak Aguan dari Agung Sedayu Group, kayak Kapuk Naga Indahpulau A,B,C,D punya beliau termasuk sekarang pulau yang sudah selesaiReklamasi hanya punya beliau, maka beliau tidak bisa teruskan karenatidak ada IMB dan tidak ada UDGL segala macam;