Ditemukan 2282 data
709 — 215
Bina Karya Bintara dan itu sudah dikeluarkan karena dia tidak berproduksi;Bahwa dalam rangka menghitung kerugian negara ahlimemperhitungkan jumlah PSDHDR yang wajib disetorkan daripenjual kayu/perusahaan, jadi penyetoran PSDHDR yang dihitungsebagai faktor pengurang kerugian negara yang ahli perhitungkanyang riil yaitu PSDHDR yang sudah disetor ke negara bukan yangseharusnya disetor ; Bahwa konsep kami ini bukan dalam rangka untuk mengaudit tentangkewajiban PSDH DR yang seharusnya, kalau mengaudit
dengan pertimbangan ini, maka unsurPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwayang menyatakan tidak terbukti terdakwa memperkaya diri sendiri maupunkorporasi, menurut pendapat majelis hakim telah cukup dipertimbangkansebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim diatas ; Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukumterdakwa berkaitan dengan faktor pengurang
Terdakwa TengkuAzmun Jaafar, BPKP juga menghitung kerugian keuangan Negara berkaitandengan tidak pidana korupsi dibidang kehutanan hanya mengurangiberdasarkan faktor pengurang berupa hilangnya hak Negara daripenebangan hutan yang melawan hukum berupa PSDHDF es saja,pengeluaranpengeluaran yang tidak berkaitan dengan hak Negara tidakdihitung sebagai faktor pengurang ; Ad.4.
122 — 25
,tersebut menjadi pengurang seluruhnya dari jumlah uang yang telah diterimaTerdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah),sehingga Terdakwa Ir. Drs. H.
238 — 184
000.000,00;e BB 1592 : Uang sebesar Rp 188.376.160,00;e BB 1593 : Uang sebesar Rp 250.000.000,00;Dirampas untuk Negara.e BB 184 : Uang senilai Rp 2.300.000 yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000 sebanyak 23 Lembar.e BB 185 : Map berwarna biru berisi uang 100 dollar sebanyak 27 lembar.e BB 186: Uang senilai Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yangterdiri dari pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 66 (enam puluh enam)Lembar.118Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang
BB 186: Uang senilai Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yangterdiri dari pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 66 (enam puluh enam)Lembar.Diperhitungkan sebagai pengurang atas uang pengganti yang dibebankankepada Terdakwa I. Ir. Jacob Purwono.e BB 1: Kontrak dan dokumen lelang pengadaan dan Pemasangan Solar HomeSystem (SHS) di Provinsi NAD dan Sumatera Utara tahun 2007 yang dilaksanakanoleh PT.
Terbanding/Terdakwa : ADRIANI anak dari AMAS Alm
136 — 27
Barat Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.336.376.019,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan belas rupiah), dari kerugian Negara tersebut terdapat pengembalian dari beberapa petinggi kampong dan beberapa pegawai PNS maupun Non PNS pada BPBD Kabupaten Kutai Barat serta yang diterima oleh Saksi Jenton yang seluruhnya berjumlah Rp. 337.282.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang menjadi factor pengurang
197 — 147
000.000,00;e BB 1592 : Uang sebesar Rp 188.376.160,00;e BB 1593 : Uang sebesar Rp 250.000.000,00;Dirampas untuk Negara.e BB 184 : Uang senilai Rp 2.300.000 yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000 sebanyak 23 Lembar.e BB 185 : Map berwarna biru berisi uang 100 dollar sebanyak 27 lembar.e BB 186: Uang senilai Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yangterdiri dari pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 66 (enam puluh enam)Lembar.118Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang
BB 186: Uang senilai Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yangterdiri dari pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 66 (enam puluh enam)Lembar.Diperhitungkan sebagai pengurang atas uang pengganti yang dibebankankepada Terdakwa I. Ir. Jacob Purwono.e BB 1: Kontrak dan dokumen lelang pengadaan dan Pemasangan Solar HomeSystem (SHS) di Provinsi NAD dan Sumatera Utara tahun 2007 yang dilaksanakanoleh PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, S.T. Diwakili Oleh : ANDREAS TIMOTY
87 — 83
Uang Tunai sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG UANG PENGGANTI;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST.
134 — 32
bulanApril 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 adalah sesuai dan sama jumlahpembayarannya.Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat 2 (dua) orangahli, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalamhal menentukan kerugian keuangan negara, dengan penyesuaian kebawahdigunakan walaupun mobil baru yang telah diperjanjikan sesuai dengan kontraktahun 2013 tidak dimanfaatkan namun digunakan kenderaan lama dengan kontraktahun 2012, sehingga nilsi barang tersebut dipakai sebagai pengurang
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
245 — 129
Sehinggadibentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesarHalaman 185 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMBRp238.500.703.330 dan disajikan sebagai pengurang nilai perolehannya.Dalam penyajian laporan keuangan, nilai bersih efekefek yang dibeli denganjanjidijual Kembali (reverse repo) menjadi nihil, namun tidak berartimenghilangkan hak tagih atas transaksi repo obligasi tersebut.Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwamembenarkannya.19.
252 — 84
enam puluhdua rupiah empat puluh sen).Menimbang, bahwa dikarenakan alatalat tersebut sudah diadakan olehpenyedia barang yaitu PT.Netsindo Inter Buana dalam pengadaan instalasiinfrastruktur IT gedung perpustakaan UI dan pada saat ini alatalat tersebutsudah berfungsi dengan baik, maka Majelis berpendapat harga pembelian dankeuntungan sebesar Rp.4.651.033.062,40, (empat miliar enam ratus lima puluhsatu juta tiga puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah empat puluh sen) tersebutharus dijadikan sebagai pengurang
224 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenkeu105/2009, Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih dapat dibebankansebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan :a Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih tersebut telah dilakukan sebagaipenghasilan oleh debitur yang bersangkutan pada tahun yang bersangkutan;b Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyatanyata tidak dapatditagih tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak; danc Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih
1.Agus Hariyanto, S.H.
3.I WAYAN SURYAWAN, S.H.
5.Firman Setiawan, S.H., M.H.
6.Endah Dwi Hastuti, S.H.
9.I Putu Rudina Artana, S.H.
11.Darwis Burhansyah, S.H., M.H.
13.EKO NUGROHO,S.H.M,H.
14.Saefullahnur, S.H.,M.H.
15.SUPARMAN.S.H.
Terdakwa:
PRIMAHESTI, S.E.
50 — 53
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan uang titipan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Penitipan uang pengganti tanggal 29 Agustus 2024, Tanda Bukti Penyetoran Uang ke Rekening Penampungan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 29 Agustus 2024:
Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara, yang diperhitungkan sebagai pengurang
105 — 21
bulanApril 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 adalah sesuai dan sama jumlahpembayarannya.Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat 2 (dua) orangahli, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalamhal menentukan kerugian keuangan negara, dengan penyesuaian kebawahdigunakan walaupun mobil baru yang telah diperjanjikan sesuai dengan kontraktahun 2013 tidak dimanfaatkan namun digunakan kenderaan lama dengan kontraktahun 2012, sehingga nilsi barang tersebut dipakai sebagai pengurang
153 — 59
Terkaitdengan audit maka untuk obyektivitas selain hasil audit mengungkap adanyakerugian keuangan negara juga mengungkap adanya kelebihan pekerjaan.Tim tidak mengurangi kerugian keuangan negara karena rekanan tidakmengajukan pembayaran dan volume yang dikerjakan diluar ruang lingkupyang ada di kontrak dan hal tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakimuntuk dapat atau tidaknya sebagai pengurang kewajiban penyetoran ke kasnegara/daerah atas kerugian keuangan negara.e Bahwa Dasar ahli melakukan penghitungan
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
313 — 510
Sehinggadibentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesarHalaman 185 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMBRp238.500.703.330 dan disajikan sebagai pengurang nilai perolehannya.Dalam penyajian laporan keuangan, nilai bersih efekefek yang dibeli denganjanjidijual Kembali (reverse repo) menjadi nihil, namun tidak berartimenghilangkan hak tagih atas transaksi repo obligasi tersebut.Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwamembenarkannya.19.
229 — 132
yang bersumber dari Anggaran SKPDSKPD dilingkunganPemerintah Provinsi Sumatera Utara;Menimbang, bahwa pada saat Penyidikan Terdakwa telah mengembalikanuang kepada penyidik KPK sejumlah Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima jutarupiah);Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan uangsebesar Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada KPK, makauang tersebut dirampas untuk negara dan disetorkan ke rekening Kas DaerahProvinsi Sumatera Utara, dan uang tersebut menjadi pengurang
136 — 32
secara proporsional dan objektif yang akan dinyatakan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, dimanapengucuran kredit aquo dinyatakan tidak sah dan batal karena hokum, makaBank BJB tidak berhak atas bunga, dan Negara dalam hal ini BJB tidakdiperkenankan mengambil keuntungan dari kasus tindak pidana korupsi, makaseluruh pembayaran itu harus dinyatakan sebagai jumlah pengembaliankerugian Negara yang telah diterima oleh Bank BJB dan harus diperhitungkansebagai pengurang
101 — 70
DISITA UNTUK NEGARA YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG UANG PENGGANTI ATAS NAMA TERDAKWA I WAYAN PAGEH, SE,MMo.
188 — 59
debitur take over dari bank sebelumnya.Ketentuan tersebut diatur dalam SOP BJB Kredit Purna Bhakti SKDireksi No.378/SK/DIRKKON/2013.Bahwa benar Pihak yang terkait dalam proses penyaluran kredit PurnaBhakti pada KCP yaitu :AO tugasnya menerima permohonan kredit, memeriksa kelengkapanpersyaratan kredit, menganalisa kredit (dihitung jumlah gajinya,usianya, maksimum plafond kredit, jika take over maka analisanya jugamenghitung berapa jumlah angsurannya, melakukan BI cheking untukmendapatkan faktor pengurang
196 — 50
objektif yangakan dinyatakan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, dimanapengucuran kredit aquo dinyatakan tidak sah dan batal karena hukum, maka BankBJB tidak berhak atas bunga, dan Negara dalam hal ini BJUB tidak diperkenankanmengambil keuntungan dari kasus tindak pidana korupsi, maka seluruhpembayaran itu. harus dinyatakan sebagai jumlah pengembalian/pemulihankerugian keuangan negara yang telah diterima oleh Bank BJB dan harusdiperhitungkan sebagai pengurang
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
94 — 95
Paser (yang akan diperhitungkan sebagai pengurang Uang Pengganti).
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);