• Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) meialui Surat terctat dalam Jangka waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Rapat Umum Pemegang Saham;V.

  Memerintahkan Direksi dan Komisaris Perseroan/Termohon untukhadir dalam RUPSLB Perseroan/Termohon;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon denganagenda rapat:a. Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikanHalaman 10 dari 18 hal. Put.

  Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencapat RUPSLB;3. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggalRapat Umum Pemegang Saham;5.

  Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan (Termohon) melaluiSurat terctat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLBdiadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham;9.

  Memerintahkan Direksi dan Komisaris Perseroan/Termohon untukhadir dalam RUPSLB Perseroan/Termohon;12.

• Bahwa kami Panitia Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT.PERINDO dalam Likuidasi dengan namanama sebagai berikut : Penasehat : 1. Laksda (Purn) TNIAL Frits A.C Mantiri2. Prof.DR.Wulanmas Frederik, SH,MH3. Drs. Ramdi Markus Luntungan4. Toar Palilingan, SH, MH5. Drs.

  Bahwa kami Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.PERINDOtelah melaksanakan RUPS Luar Biasa PT.PERINDO pertama kali padahari Sabtu tanggal 07 November 2020 bertempat di Gedung Serba GunaSyarikat Islam Kelurahnan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado.Dan RUPSLB PT.PERINDO dalam Likuidasi yang pertama tidakmencapai Kuorum;. Bahwa kami Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.

  Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi;Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN.Mnd3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi berapapun paraPemegang Saham yang hadir dan Kuorum Pengambilan Keputusandengan suara terbanyak dari jumlah yang hadir dalam RUPS Luar BiasaPT.PERINDO dalam Likuidasi tersebut adalah Sah;4.

  Fotokopi Undangan RUPSLB PT. PERINDO tanggal 07 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Undangan RUPSLB PT. PERINDO Il tanggal 21 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P3;Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor. 32/Padt.P/2021/PN.Mnd4. Fotokopi Daftar Hadir RUPSLB PT. PERINDO tanggal 07 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Daftar Hadir RUPSLB PT.

  Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Perindo Dalam Likuidasi;3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi yang hadir danKuorum Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak dari jumlahyang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. PERINDO dalam Likuidasitersebut adalah Sah;4. Menetapkan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.PERINDO dalam Likuidasi;5.

• Bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB)telah diupayakan oleh Pemohon sebanyak dua kali Sesuai denganPeraturan Perundangan yang berlaku dan PASAL 10 Tentang Kuorum,Hak Suara, dan Keputusan RUPS Akta PERNYATAAN KEPUTUSANRAPAT PT.

  Merujuk pada RUPSLB yang dimaksud PEMOHON, makapada faktanya TERMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dengan surat tercatat, termasuk menandatangani tanda terimasebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 1 angka 13 UU PT.Dengan demikian, RUPSLB yang pertama sebagaimana dimaksudPEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratan menurut undangundangdan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHONjelas memberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

  RUPSLBsebagaimana dimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukumTERMOHON tidak diadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkandiadakan tanggal 21 Juli 2017 dengan panggilan berupa surat tercatattanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017,sedangkan panggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatattanggal 14 Juli 2017, maka pemangilan RUPSLB hanya dilakukan 7 harisebelum RUPS diadakan.

  Merujuk pada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 21 Juli2017, maka TERMOHON IV sebagai salah satu ahli waris dari 50%saham Alm. Tn. Abraham Gitono Sugialam tidak hadir serta tidak pernahada pula persetujuan ataupun keputusan apapun di antara parapemegang saham tentang penetapan Ir. A. Koeswati M.S, sebagaikomisaris. Dengan demikian, RUPSLB tanggal 21 Juli 2017 ini juga tidakmemenuhi persyaratan menurut undangundang dan haruslah dinyatakantidak sah menurut hukum;Halaman 8 dari 24 hlm.

  Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12,PEMOHONtelah salahmenerapkan hukum dalam permohonan RUPSLB yangdiajukan. Menurut Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5) UU PT, diatur secarategas bahwa permohonan yang dimaksud pasal tersebut hanya terbataspada penetapan kuorum RUPS, serta tidak ada pengaturan dan tidak adakaitannya apapun dengan penetapan terhadap agenda RUPSLB.

• Bahwa ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor :01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono, SH. MH, M.Kn,bukan menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum ;Z.

  Bahwa dalam memori perlawanannya pada halaman 2, Penuntut Umum yangmenyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) NomorHalaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 170/PID/2020/PT.BJMO01 tanggal 2 Februari 2019 yang dilaksanakan di Kantor Notaris AdiSartono, SH., MKn bukan dasar dari dakwaannya adalah dalil yang tidakbenar adanya karena Penuntut Umum jelas memuat dan menjadikannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 01 tanggal 2Februari 2019 sebagai dasar dalam surat dakwaannya

  Terhadap kedua putusan Judex Pactie a quo masih dalam proses kasasi diMahkamah Agung RI atas perkara Nomor 5/PDT/2020/PT BJM JO Nomor2/Pdt.G/2019/PN.Prn ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Perlawanan dari PenuntutUmum dan Kontra Memori Perlawanan dari Penasihat Hukum Para Terdakwatersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor : 01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono,S.H., M.H., M.Kn. nampak adanya Rapat

  Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) memakai penomoran yang dalam hal ini Nomor 01 dilaksanakanpada tanggal 2 Pebruari 2019;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin No.2/Pdt.G/2019/PN.Prn yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan TinggiBanjarmasin No. 5/PDT/2020/PT.BJM yang belum berkekuatan hukum tetapyang bunyi amarnya nomor 3 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

  Rahmah Mandiri Mulia tanggal 2Februari 2019;Menimbang, bahwa amar nomor 4 putusan tersebut diatas "MenyatakanAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 2Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn. tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terlepas dari redaksi Penuntut Umum yangmenyebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 01tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono S.H., M.H., M.Kn.dengan amar Putusan tersebut

• No.2773 K/Pdt/2011Bahwa dalam redaksional RUPSLB tersebut terdapat fakta yang salingbertentangan dalam fakta yang sebenarnya sebagai berikut :1)Pada bagian 4 halaman terakhir Notulen RUPSLB disebutkanbahwa Peserta rapat meninggalkan ruangan sebelum notulenrapat diselesaikan dan menunjuk BUDI SADHANA dan HAERULBESTARI BENGARDI untuk menandatangani Notulen Rapat.Namun demikian ternyata pada bagian tanda tangan, yangmenandatangani Notulen adalah BUDI SADHANA, HAERULBESTARI BENGARDI TATANG BENGARDI,

  CHIRSTCIANOTANDRAMIHARDJA serta AGUSTINA TANDRAMIHARDAJA ;CHIRSTCIANO TANDRAMIHARDJA dan AGUSTINATANDRAMIHARDJA pada saat RUPSLB tersebut bukanlah orangyang berwenang untuk menandatangani notulen RUPSLB tanggal28 September 2001 karena tidak ada bukti surat kuasa yangditerangkan dalam notulen RUPSLB bahwa kedua orang tersebutmewakili ZAENAL TANDRAMIHARDAJA ;Membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholahAlm.

  ;Oleh karena itu, Tergugat sebagai Direktur Utama berkewajibanuntuk menyampaikan niat THOMAS ISKANDAR BUDIONOkepada para pemegang saham lainnya untuk mengambil bagianmembeli seluruh saham THOMAS ISKANDAR BUDIONO ;Ternyata didalam Notulen RUPSLB tertanggal 28 September 2001yang dibuat oleh Tergugat selaku Direktur Utama yang bertindaksebagai Ketua RUPSLB Tergugat ll, tidak ada pernyataan yangmenjelaskan bahwa para pemegang saham lain PT.

  No.2773 K/Pdt/201 1AGK untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk penetapantersebut ;Bahwa sehubungan surat undangan RUPSLB tersebut, terbukti Tergugat sebagai Direktur Utama PT.

  No.2773 K/Pdt/201 1panggilan RUPSLB kepada para pemegang saham pada hal kenyataantidak; Tergugat melakukan manipulasi dengan mencantumkan nama parapemegang saham yang tidak hadir seolaholah hadir didalam Rapat UmumPemegang Saham; Tergugat membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholah Alm. H.

• , perubahan dan perbaikanhanya sah dan mengikat apabila mendapat persetujuan tertulis darikedua belah pihak;Bahwa RUPSLB tertanggal 12 Desember 2005 dengan agendapenambahan modal telah terbukti dalam persidangan telah mendapatpenolakan dari Pemohon Peninjauan Kembali, namun oleh pengurusperseroan dari pihak Mawoko Sukinata Cs tetap memaksakan untukmelanjutkan RUPSLB dengan agenda Penambahan modal perseroan,sehingga keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut telahmelanggar Pasal 3 Akta Persetujuan

  tanggal 24 Maret 1992, akibatnyakeputusan RUPSLB menjadi cacat hukum atau tidak sah, sebab tidakmendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 kemudian menjadi AktaKeputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 yang dibuatdihadapan Gede Purwaka, S.H.

  Wilayah kerja Notaris Gede Purwaka adalah di TangerangPropinsi Banten, sementara kedudukan perseroan ada di Jakarta;Bahwa Majelis Hakim Agung dalam membuat pertimbangan hukumsemestinya tahu dan jeli bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dan Akta Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 tidakdapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwapermohonan audit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 110 ayat (2) joPasal 138 ayat

  Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 yang tidaksah dan cacat hukum tetapi tetap dipaksanakan untuk dibuatkan AktaPernyataan Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 agarseakanakan RUPSLB sudah benar atau sah, maka hal tersebutsebenarnya sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada MajelisHakim Agung bahwa telah terjadi terjadi penyimpangan oleh pengurusperseroan, dengan alasan sebagai berikut:RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 mendadak diadakan setelahPemohon Peninjauan Kembali mengetahui

  Putusan Nomor 745 PK/Pdt/20116.7.6.8.RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 semua pemegangsaham yang tergabung dalam kelompoknya Mawoko Sukinatamenyatakan setuju tanoa menyampaikan pendapat secara kritis; Ada indikasi yang kuat bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dengan agenda penambahan modal sebagai bentuk konpsirasi daripihak Mawoko Sukinata dan kelompoknya untuk mengecilkansaham Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara memaksakandiri menambah modal dengan atau tanpa persetujuan PemohonPeninjauan Kembali

• Hasll RUPSLB merupakan hasil kesepakatan bersama yangHal 15 dari 49 hal put.

  Avia GlobalTehologi menegaskan apabila ada pemegang saham ingin menjualsahamnya harus mendapat persetujuan RUPS.Bahwa akta pernyataan keputusan RUPSLB PT.

  dan akta jual beli sahamtanggal 7 September 2012 sudah tepat.e Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut hanya dapatdianulir atau dibatalkan dalam forum RUPS juga, dimana faktanyahingga saat ini tidak pernah ada RUPS PT.

  Avia Global Tehnologi yangmembuat keputusan untuk membatalkan RUPSLB 7/9/2012 yang telahmenyetujui cara pembayaran dan sumber dana untuk membayarsahamsaham milik Para Pembanding di PT.

  Avia Global Tehnologi(bukti P8 dan T1).e Bahwa dalam melakukan penjualan saham dan pengunduran diri ParaPenggugat tersebut telah di adakan RUPSLB dan telah mendapatpersetujuan dari pemegang saham PT.

• Setain itu dilihat dari pokokpokok gugatannya, PENGGUGAT mengajukan gugatan perouatan melawanhukum terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

  dalam RUPSLB tanggal 6 januari tahun 2014 termasuk pula 2 (dua) orangyang di tolak usulan pengangkatannya yaitu Penggugat dan Bapak Muhammmadllyas Yoenoes;.

  Bank Pembangunan Daerah Lampung;(Bukti: PT5 dan 6) Bahwa terhadap keputusan RUPSLB PT. BankPembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januar 2014 dan Surat No.067/D10/KOMW2014 perihal Pemberitahuan Keputusan RUPSLB PT.

  Bank Lampung;(3) Surat No. 498/DIR/SDM/XI/2013 perihal Undangan Menghadiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BankPembangunan Daerah Lampung yang akan diselenggarakan padatanggal 12 Desember 2013; dan(4) Surat No. 531/DIR/SDMXI1/2013 perihal Undangan Menghadiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  BankPembangunan Daerah Lampung sebagaimana tertuang di dalam Akta RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Lanjutan PT.

• SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

  Pada Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua)Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) eR fe re we = re or 2 ee oea. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. dan PenjualanAktiva (Tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.; b. Persetujuan Divestasi Saham PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo HutaniJaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanHal 15 dari 121 hal Put.

  Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas,maka sungguh menjadi jelas bahwa persetujuanDivestasi Saham (pengalihan saham) PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya,baru. diadakan tanggal 15 Oktober 2009, ~ setelahmendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

  Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

  Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaTbk., yang adalah mitra swasta pemegang saham(60 %) pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. ApakahPelepasan Saham yang 60 % tersebut sudah ataubelum mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUSP/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaThk,7

• Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013 / B / DU / SU / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

• 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID ;

Dikembalikan Kepada

Tonia MitraSejahtera, selanjutnya saksi KALB MULIAWAN membuat NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikutip darikonsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja diKantor Notaris ASBAR IMRAN, setelah selesai membuat NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas namaPT. Tonia Mitra Sejahtera, saksi KALB MULIAWAN menghubungisaksi ARDYANSAH dan menyampaikan jika Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas nama PT.

TONIA MITRA SEJAHTERA tersebutatas petunjuk terdakwa, selanjutnya saksi KALBI MULIAWAN membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikutipdari konsep Notulen RUPSLB yang ada di laptopnya saat masih bekerjadi Kantor Notaris ASBAR IMRAN, setelah selesai membuat Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRASEJAHTERA, saksi KALBI MULIAWAN menghubungi saksi ARDYANSAHdan menyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

Luar Biasa (RUPSLB)PT.

,setelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yangada di laptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.