Ditemukan 414 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-01-2017 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1280/Pid.Sus/2016/PN.Bks.
Tanggal 9 Januari 2017 — pidana - ADI als DONON Bin REBO;
336
  • Bekasi ;Bahwa saksi melakukan observasi yaitu survai lapangan untuk menjagakeamanan wilayah;Bahwa saksi serta rekan melakukan observasi atas perintah atasan yaituKanit Reskrim Polsek dan khusus malam itu turun kelapangan karena tugasdari Kadit Reskrim;Bahwa saksi melakukan observasi pada malam itu belum membawa surattugas karena belum diberi surat tugasnya;Bahwa saksi kenal dengan Radit adalah warga Ds.Cabangbungin dan diatidak bertugas di Polsek;Bahwa saksi tidak kenal dengan Diki dan dia juga sama
Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PTK
Tanggal 21 Oktober 2014 — MOCH SHAFEIE, BA
13516
  • Pontianak sebagaimana di kuatkandalam Putusan Pengadilan Negeri Mempaah Nomor: 20/PDT.G/2005/PN.Mpw tanggal 8 Agustus 2006;e Bahwa saksi ikut menanda tangani Notulen pada tanggal 14 Nopember2006 mengenai rapat pembahasan untuk melaksanakan pembayaranganti rugi tanah terminal Sungai raya berdasarkan putusan pengadilanNegeri Mempawah tersebut di atas; Bahwa sebelum di lakukan pembayaran ganti rugi tanah tersebutbeberapa kali di lakukan survai bersama dengan Dinas PU dan DinasPerhubungan, ketika survai
    Kapuas Hulu kemudian pada Th. 1997 pindah tugas sebagai stafpengukuran pada seksi Survai pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab.Pontianak hingga sekarang;e Bahwa tugas tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Petugas Pengukuran tersebutadalah mengukur bidang bidang tanah yang di mohonkan oleh Masyarakat atau instansi untukproses penerbitan sertifikat;73e Bahwa urutan dari permohonan masyarakat / instansi sampai di lakukanpengukuran adalah sebagai berikut Pertama tama adalah adanya permohonan
    pensertifikatan,permohonan tersebut di buat 4 (empat) rangkap lalu salah satu rangkap permohonan tersebut dikirim ke seksi Survai pengukuran dan pemetaan, selanjutnya surat tersebut di catat dan dibukukan selanjutnya di tunjuk petugas pelaksana pengukuran lapangan, selanjutnya di terbitkansurat tugas pengukuran lapangan, selanjutnya berdasarkan surat tugas tersebut saksi sebagaipetugas turun kelapangan untuk melakukan pengukuran, hasil pengukuran tersebut berupa datapanjangan, lebar, Azimuth (sudut
    ukuran ukurannya,selanjutnya saya sebagai petugas membukukan nomor surat ukur dan nomor Identifikasi bidangtanah/NIB, setelah mendapatkan nomor surat ukur dan nomor NIB selanjutnya nomor tersebutdi catatkan dalam gambar ukur dan peta pendaftaran, kemudian baru di cetak Surat Ukur,selanjutya formulir surat ukur tersebut setelah di isi kemudian di bawa ke Kasubsi Pengukurandan Pemetaan untuk di periksa kebenarannya selanjutnya setelah di setujui baru di parafkasubsi kemudian baru di bawa ke Kasi Survai
    Makmur turun ke lapanganuntuk mengambil data ukuran (panjang/lebar) serta Sudut/ Azimuth, setelah itu data tersebutsaya tuangkan ke dalam lembar Gambar Ukur dan peta Pendaftaran, setelah itu pimpinan( Kasi Survai, pengukuran dan pemetaan ( Kasi SPP ) memerintahkan untuk menghitung luastanah tanah tersebut ternyata luasnya hanya 7.035M2 setelah itu Kasi SPP memerintahkansecara lisan untuk mencetak gambar tersebut ke dalam surat ukur.
Register : 01-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Sabina Fareast CO, LTD >< IVAN PRANATA WIRYADI, B.Sc., CS
20768
  • Apabila halhal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niagadapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei gunamemperoleh kesimpulan mengenai terkenal atautidaknya" .14 Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsurunsur yang dapat dikatakan sebagaimerek terkenal yaitu :e Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; e Reputasi Merek merek terkenal; e PromosipromoSi; "77772222e Pendaftaran dibeberapa negara; Hasil survai yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
13622
  • Survai swadaya termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis,pembuatan peta tapak dan penulisan laporan .d. Kerja kelompok penyusunan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi rumah(mencakup daftar profil KK penerima bantuan, rencana, tata ruang desa/kelurahan, rencana detail rehabilitasi/ rekonstruksi rumah) termasuk perhitunganbiaya .e.
    Survai swadaya termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis, 70 pembuatan peta tapak dan penulisan laporan .d. Kerja kelompok penyusunan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi rumah(mencakup daftar profil KK penerima bantuan, rencana, tata ruangdesa/kelurahan, rencana detail rehabilitasi/rekonstruksi rumah) termasukperhitungan biaya .e.
    Melaklukan Survai swadaya termasuk identifikasi calon penerima bantuan,analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporand. Melakukan Kerja kelompok penyusunan rencana tindak rehabilitasi danrekonstruksi rumah (mencakup daftar profil KK penerima bantuan, rencana,tata ruang desa / kelurahan, rencana detail rehabilitasi/ rekonstruksi rumah)termasuk perhitungan biaya .e.
    Survai swadaya termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis,pembuatan peta tapak dan penulisan laporan .d. Kerja kelompok penyusunan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksirumah (mencakup daftar profil KK penerima bantuan, rencana, tata ruangdesa/ kelurahan, rencana detail rehabilitasi/ rekonstruksi rumah) termasukperhitungan biaya .e.
    , verifikasi dan validasi ke lapangan;Bahwa Fasrum tidak melakukan survai, verifikasi dan validasi ke lapanganterhadap datadata BLMP RR Susulan, karena Kepala Desa Jambu Kidul/ Wiyantibilang tidak perlu dilakukan verifikasi karena Kepala Desa Jambu Kidul/) Wiyantiyang akan melakukan verifikasi;Bahwa Fasrum tahu jika tidak melakukan survai, verifikasi dan validasi kelapangan terhadap datadata BLMP RR Susulan adalah melanggar aturan,sehingga disini juga ada kerja sama antara Kepala Desa Jambu Kidul
Register : 29-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 28 Januari 2015 — Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN
11022
  • pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5 Menetapkan barang bukti berupa:a. 1 (satu) bendel surat surat kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Mustafa Pura dan surat pernyataan dari terdakwa Drs Muhammad Nassa;b. 1 (satu) lembar kalender tahun 2014 dari PT Lintas Utama Sukses dan 1 (satu) keeping CD dokumen perjalanan umroh dari team survai
Register : 18-03-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 26/PID.B/2013/PN.TBNN
Tanggal 21 Mei 2013 — I GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE
18132
  • pengusaha Copy NPWP, Copy surat ijinUsaha dan Copy Jaminan.Kemudian permonan tersebut dicek oleh Bagian Kredit apabila sudahdianggap lengkap kemudian diajukan ke Kabag Kredit.52Kemudian petugas bagian kredit mengecek Fisik Jaminan dan bila dianggapmemenuhi persyaratan selanjutnya petugas bagian kredit membuatkanlaporan analisa kredit dan diajukan kepada Kabag Kredit.Selanjutnya dilakukan rapat Komite yang dihadiri oleh Direksi, Kabab Kredit,Petugas Kredit dan Bagian Admintrasi untuk membahas hasil survai
    bagipengusaha Copy NPWP, Copy sutat ijin Usaha dan CopyJaminan.Kemudian permonan tersebut dicek oleh Bagian Kreditapabila sudah dianggap lengkap kemudian diajukan ke KabagKredit.Kemudian petugas bagian kredit mengecek Fisik Jaminandan bila dianggap memenuhi persyaratan selanjutnyapetugas bagian kredit membuatkan laporan analisa kredit dandiajukan kepada Kabag Kredit.Selanjutnya dilakukan rapat Komite yang dihadiri oleh Direksi,Kabab Kredit, Petugas Kredit dan Bagian Administrasi untukmembahas hasil survai
    bagipengusaha Copy NPWP, Copy surat ijin Usaha dan CopyJaminan.76Kemudian permonan tersebut dicek oleh Bagian Kreditapabila sudah dianggap lengkap kemudian diajukan ke KabagKredit.Kemudian petugas bagian kredit mengecek Fisik Jaminandan bila dianggap memenuhi persyaratan selanjutnyapetugas bagian kredit membuatkan laporan analisa kredit dandiajukan kepada Kabag Kredit.Selanjutnya dilakukan rapat Komite yang dihadiri oleh Direksi,Kabab Kredit, Petugas Kredit dan Bagian Administrasi untukmembahas hasil survai
Register : 16-10-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Adipura Santosa
Tergugat:
1.Yudianto Agung Saputra
2.Reni Kristiyani Setyawan
Turut Tergugat:
1.Yuanita Puspitasari
2.Rinta Purnawati
3.kantor pertanahan kabupaten sleman
6825
  • Agung Saputra) karena dari pihak Notaris Yuanita Puspitasari(Turut Tergugat 1) sudah mengeluarkan kaverlut dan kaverlut itudikeluarkan setelah terjadi adanya perikatan jual beli; Bahwa setahu saksi setelah terjadinya jual beli antara Tegugat (Yudianto Agung Saputra) dengan Turut Tergugat II (Rinta Purnawati)koverlut keluar berarti SHM nya sudah ditangani Notaris YuanitaPuspitasari (Turut Tergugat I) ; Bahwa waktu itu Tegugat (Yudianto Agung Saputra) mengajukankredit usaha konfeksi dan waktu itu di Survai
Register : 19-11-2014 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 723/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 20 Agustus 2015 —
9941
  • KEN SARANA BINTANG ; Bahwa saksi tidak tahu perkara dengan Winartato Jaya ; Bahwa saksi tidak tahu tentang Sertifikat hak Milik nomor02324/RENGAS tertanggal 23 Oktober 1986 ; Bahwa saksi tidak tahu mengenai survai dari Balai Lelang ; Bahwa saksi sebagai Ketua Rt.003 / 012 selama 6 periode ;2.
Putus : 17-02-2016 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2909 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALABAHI ; MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, S.E;
10776 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danPejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa BadanKesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.Bahwa atas penunjukkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) padaBadan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 tersebut,selanjutnya Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survaidibeberapa tempat untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut.Bahwa dari survai
    KuasaPengguna Anggaran setiap triwulan; dancOMeyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang / Jasa.Bahwa atas penunjukkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) padaBadan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 tersebut,selanjutnya Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2013 melakukan survaidibeberapa tempat untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) tersebut.Bahwa dari survai
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2016 — SUNARYO AJAD PRAYOGA, SE, MM, Bin SUPARNO
8433
  • deposito ;Bahwa pada saat pengajuan pinjaman an Sutris tersebut tahun 2012 yangmembawahi bidang saat itu adalah Kasi Pemasaran Aris Sardo Suryono, stafnyaHartono dan saksi bagian dana Kantor Kas Puhpelem, saksi mengetahui pinjamanSutris tersebut saat setelah pencairan yakni tanggal 4 April 2012 sekitar jam 13.00 Wibatau siang hari setiba di Kantor BKK Cabang Bulukerto ;Bahwa saksi pernah diminta oleh Aris Sardo Suryono selaku Kasi Pemasaran saat itutahun 2012 untuk menandatangani dokumen on the spot survai
    BKK Eromoko cabang Bulukerto, untuk prosesnya tidak mengetahui, yangbertanggungjawab secara administrasi adalah yang melaksanakan proses pencairankredit yaitu yang melakukan Survai yaitu staf kredit (AO), kasi pemasaran, Pimpinancabang, dan yang terkait dengan persetujuan kredit, tinggal dimana letak kesalahanyang dilakukan ;Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Direktur Umum, pada saat evaluasi kerjaPimpinan Cabang dikantor cabang Bulukerto terjadi penurunan kinerja di kantorCabang Bulukerto yaitu adanya
    BKK Eromoko yang finalnya disetujui olen Dewan Pengawas,sedangkan untuk teknis dilapangan seperti survey dan lainlain saksi tidak tahu; Bahwa sesuai dengan ketentuan maka barang yang akan dijadikan jaminan tersebutharus dilakukan survey baik itu dari cabang maupun ditingkat pusat , apabila ketentuantersebut tidak dilaksanakan maka kredit tidak akan terealisasi;Halaman 118 dari 178 Putusan No. 12/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgBahwa mengenai jaminan tersebut harus dilakukan survai kelapangan dan yangmelakukan
    survai dari Cabang ada petugas sendiri setelah persetujuan dari cabangsudah lengkap kemudian diajukan ke Pusat maka Pusat juga harus mengecek ulangke lapangan;Bahwa secara pasti apabila prosedur tersebut tidak dilalui maka kredit yang diajukanoleh nasabah tersebut tidak akan bisa cair dan mengenai kredit an Sutrisno tersebutmenurut saksi sudah melalui prosedur karena semua pihak yang bersangkutan telahmenyetujui dalam lembar disposisi maning masing;Bahwa setelah pencairan tersebut saksi selalu membuat
    bank lainya serta melakukan analisa yang memadaiterhadap informasi kredit dari debitur yang bersangkutan termasuk pengkajian atassumbersumber pengembalian kredit dan pembayaran bunga Sedangkan berdasarkankeputusan Direksi PD BKK Eromoko Nomor 581/03/SK.DIR/XV/ 2009 tentangKetentuan Pemberian Kredit kepada Pihak Ketiga pada lampiran huruf C analisa kreditdisebutkan bahwa pemberian kredit berdasarkan penilaian yang seksama dan wajibdisertai lembar kerja pembahasan analisa kredit berdasarkan hasil survai
Putus : 30-03-2011 — Upload : 28-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 751/Pid.B/2010/Pn.Sda
Tanggal 30 Maret 2011 — ABDUL HALIM,SE.MSi
16234
  • Pada pertengahan Bulan Oktober2007 Saksi (MIr.BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI, SH bersama Tim Gabungan PT.PLN melakukan survai terhadap Tanah Gogolan di Desa Boro,dari hasil sSurvai disimpulkan bahwa Tanah Gogolan di DesaBoro yang ditawarkan oleh Saksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MMmemenuhi syarat untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk PT.PLN (Persero).31Bahwa selanjutnya Saksi Ir. BUDIMAN' memerintahkanSaksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM menemui Saksi ZULKARNAINKEMAS ENG selaku Ketua Tim Pembebasan Tanah PT.
    SLAMET HARIYANTO, MM memerintahkan agar TanahGogolan dilakukan survai. Pada pertengahan Bulan Oktober2007 Saksi Ir. BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI, SH bersama TimGabungan PT. PLN melakukan survai terhadap Tanah Gogolan diDesa Boro, dari hasil sSurvai disimpulkan bahwa TanahGogolan di Desa Boro yang ditawarkan oleh Saksi Drs. AGUSSUKIRANTO, MM memenuhi syarat untuk lokasi PembangunanGardu Induk PT. PLN (Persero). Bahwa selanjutnya Saksi Ir. BUDIMANmemerintahkan Saksi Drs.
Putus : 15-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 PK/Pdt/2010
Tanggal 15 Nopember 2010 — PT. Asuransi Hanjin Korindo ; PT. LG Insurance Indonesia
155108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inti Cellulose Utama Indonesia, setelahterjadinya kebakaran.Pencatatan kerugian akhir (the past loss record)Berdasarkan survai akseptasi oleh Penggugat, stafTertanggung mengatakan tidak pernah ada catatankerugian karena kebakaran sejak Tertanggung mulaiusaha tahun 1993, tetapi kenyataannya ada beberapakerugian pada masa itu.
Putus : 11-03-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — H. M. SANTOSO
6244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembayaran kedua dengan nilai sebesar 25 % dari seluruh biayaOperasional Tim harus dibayarkan pada saat Tim, BPN, dan MCLsepakat dan menuangkannya dalam Berita Acara bahwa survai yangdiperlukan untuk semua tanah Wilayah Yang Ditunjuk telah selesai danhasilnya telah dipublikasikan/ditempelkan pengumumannya diwilayahyang tanahnya akan dibebaskan dan riwayat tanah telah disampaikan,dan waktu tunggu yang diperlukan untuk pengajuan keberatan telahberakhir.
    Pembayaran kedua dengan nilai sebesar 25 % dari seluruh biayaOperasional Tim harus dibayarkan pada saat Tim, BPN, dan MCLsepakat dan menuangkannya dalam Berita Acara bahwa survai yangdiperlukan untuk semua tanah Wilayah Yang Ditunjuk telah selesai danhasilnya telah dipublikasikan / ditempelkan pengumumannya diwilayahyang tanahnya akan dibebaskan dan riwayat tanah telah disampaikan,dan waktu tunggu yang diperlukan untuk pengajuan keberatan telahberakhir.
Register : 04-09-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/PID/SUS/ TPK/2013/ PN.BDG
Tanggal 13 Januari 2014 — ELIN BERLIANSYAH
9628
  • penyimpangan itu karena ada perbedaan harga antara bulan Januari 2012dengan bulan Februari 2012 karena ada kenaikan harga ;bahwa saksi baca dari Koran katanya ada kerugian negera dalam pengadaan meteranair itu sekitar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) ;bahwa saksi tidak tahu dari mana ada kerugian Negara itu ;bahwa bukan saksi yang tawar menawar barang itu , Terdakwa (Elin Berliansyah) yangmelakukan tawar menawar barang itu ;bahwa tidak ditanya harga pasaran barangbarang itu ;bahwa benar harusnya di survai
    dulu untuk menentukan harha limit terendah,tapi tidakdilakukan survai itu ;bahwa OPB diajukan setelah ada permintaan dari bagian teknik, OPB diajukan sesuaijumlah permintaan ;bahwa benar meteran air selalu harus ada ;bahwa benar ada RAT (Rencana Anggaran Tahunan) di POAM Tirta Pakuan Bogor ;bahwa benar pengadaan meteran air itu sudah dianggarkan dalam RAT;bahwa benar Anggaran pengadaan meteran itu diadakan tahunan ;bahwa saksi tidak tahu pengadaannya di potongpotong secara bulanan ;bahwa benar sebelum
    adalah Direktur Utama ;bahwa tidak ada Kuasa Pengguna Anggarannya ;bahwa serahu saksi setiap pengeluaran uang harus ada tanda tangan Direktur,termasuk relalisasi pembayaran ;bahwa sepengetahuan saksi tidak ada plapon harga perkiraan sendiri (HPS) dibuatPDAM, saksi mengikuti yang sudahsudah ;bahwa benar seharusnya dibuat HPS (Harga Perkiraan sendiri) ;bahwa tidak dilakukan suvai di pasar untuk menentukan HPS ;bahwa benar saksi tidak melakukan suvai di pasar ;bahwa sepengetahuan saksi harus di lakukan survai
Register : 27-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 729/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RIFQI ARIALFA,SH.MH
Terdakwa:
SUPRIYALDI. Y als. ABU IBRAHIM bin YUNUS SAMAUNA
11548
  • Wedi telah melaksanakan kegiatan diantaranya Idad, Membentukkelompok sesama pendukung Daullah Islamiyah, Membuat Sumur persembunyian,Merencanakan kegiatan amaliyah jihad dan melakukan survai ke Polsek Tambang ; Bahwa terdakwa pernah menginap dirumah kontrakan saksi lalu dikenalkandengan saksi Yusandi dan sdr. Wedi ; Bahwa terdakwa juga dibawa kerumah kontrakan saksi Yusandi danmelakukan kegiatan bersama dengan saksi, saksi Yusandi dan sdr.
Upload : 14-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa; Drs.Anderman,Msi, dkk
7659 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1891 K/Pid.Sus/2009oN10.11.12.1.14.15.16.17.18.19.20.Kasubag PAP Bag Pemerintahan Wakil SekretarisKabag Hukum AnggotaCamat Terkait AnggotaLurah terkait AnggotaAsisten Bidang Adm Keuangan AnggotaKepala Dinas PU AnggotaKepala BPN Bukittinggi AnggotaKabag Keuangan AnggotaKasubdin Tata Kota AnggotaKasi Hak Atas Tanah BPN AnggotaKasubag Perangkat Daerah AnggotaKasi Survai dan Pemetaan Tanah AnggotaKasubbag Tapra Bag.
    Kasi Survai dan Pemetaan Tanah Anggota18. Kasubbag Tapra Bag. Pemerintahan Anggota19. Staf Bagian Pemerintahan Anggota20. Bendaharawan Setda AnggotaBahwa di dalam lampiran Il Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor :188.453522007 tanggal 28 November 2007 tentang susunan panitia negosiasitentang penetapan indek harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaanpembangunan daerah kota Bukittinggi yang terdiri dari sebagai berikut :No. Jabatan/ instansi Kedudukan dalam kepanitiaan1.
    Kasi Survai dan Pemetaan Tanah Anggota18. Kasubbag Tapra Bag. Pemerintahan Anggota19. Staf Bagian Pemerintahan Anggota20. Bendaharawan Setda Anggota Bahwa di dalam lampiran Il Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.453522007 tanggal 28 November 2007 tentang susunan panitia negosiasitentang penetapan indek harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaanpembangunan daerah kota Bukittinggi yang terdiri dari sebagai berikut :No. Jabatan/ instansi Kedudukan dalam kepanitiaan1.
    Jabatan/ instansiON oar oO Nh =co10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Walikota BukittinggiWakil WalikotaSekdaAsisten Tata PrajaKabag PemerintahanKasubag PAP Bag PemerintahanKabag HukumCamat TerkaitLurah terkaitAsisten Bidang Adm KeuanganKepala Dinas PUKepala BPN BukittinggiKabag KeuanganKasubdin Tata KotaKasi Hak Atas Tanah BPNKasubag Perangkat DaerahKasi Survai dan Pemetaan TanahKasubbag Tapra Bag.
Register : 10-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PURWOREJO Nomor 47/Pid.B/2017/PN Pwr
Tanggal 13 Juni 2017 — AJI SANTOSO alias ABAH bin NATA ; SEHNO MURDIYANTO alias RISMO alias KIPLI bin TAHYAT
4011
  • Hamid alias Lakekbagi kerena sedang butuh uang;Bahwa pada saat melakukan survai lokasi pasir akan diturunkan dan saatitu bersamaan Hamid alias Lakek, Terdakwa turun dari mobil dilokasi,terdakwa lihat situasi warung sepi dan selanjutnya saat Terdakwa IIbersama Hamid alias Lakek melakukan aksinya terdakwa I menjauh darilokasi yang berjarak sekitar 1 (Satu) kilo meter dari lokasi;Bahwa 1 (satu) unit truk milik orang lain tersebut kemudian dijual olehHamid alias Lakek kepada kenalannya yang bernama Agus
Register : 11-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, S.H
Terdakwa:
ASRIADI Bin NURYAKIN
14137
  • WIRA ARDIANSYAH BIN EDI WIJAYA;
    9. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melakukan rekomendasi pengambilan minyak, pembayaran dan menandatangani segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan pengambilan bahan bakar minyak (pemberi kuasa dan penerima kuasa kosong);
    10. 1 (satu) rangkap berita acara survai lapangan untuk melihat data dan informasi kesesuaian dokumen dan teknisi dalam rangka pembuatan BPKP/BPKPI An.
Register : 13-10-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 522 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 11 Juli 2017 — PENGGUGAT - I NYOMAN KERENA - I GEDE SUMEDANA, SH - I KETUT ARSANA. ST - IR. I NYOMAN SUARTANA TERGUGAT - I GEDE ARTA DANA - NI LUH SUKRENI - KETUT MUDARTA - Notaris/PPAT ADRIANA, ELSE MEOKO, SH - Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
7732
  • jadi totalnya Rp. 500.000.000 (LimaRatus Juta Rupiah) ;Bahwa Pinjaman itu sekitar 2 tahun yang lalu ;Bahwa saksi tidak tahu darimana ia mendapat pinjaman karena saksitidak menanyakan namun setahu saksi sebelumnya tanah itu dijaminkandi BRI Dps akhirnya utangnya ditebus disana sejumlah Rp. 300.000.000(Tiga ratus juta rupiah) lalu dibuatkan Akta pinjaman di Notaris denganPak Mudarta (Tergugat Ill) ;Bahwa sertifikat tanah memang atas nama Gede Arta Dana;Bahwa saksi pernah ke tanah tersebut pada saat survai
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2869 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — TUYONO; dkk. vs. PT WANASARI NUSANTARA, dkk
6343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997dengan luas 905 hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/1996tanggal 31 Juli 1996;Bahwa hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimanadimaksud di atas tersebut adalah dengan batasbatas dan ukuransebagaimana termuat dalam peta situasi hasil pengukuran ulang/pengembalian tapal batas Hak Guna Usaha Nomor 03 Tahun 1997 seluas905 hektar yang dilakukan dan dikeluarkan oleh Seksi Survai