KalinggaJaya Sakti tidak benar/ palsu;e Selanjutnya tim dari PPK berdasarkan Surat Tugas NomorUM.01.03/Bws.7/780.1 tanggal 22 September 2020 (Bukti T.6),melakukan klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut ke PT.Kalingga Jaya Sakti Jl. Pattimura RT.01/06 Kelurahan Wirotho AgungRimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;e Dari hasil klarifikasi tersebut tim mendapatkan halhal sebagaiberikut:1. Surat Perjanjian Sewa Peralatan nomor : 07/KJSRB/SP/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 antara PT.

MOHAMVAD KASIM DJOU selakupengguna anggaran mengirimkan surat nomorUM.0101PDAM/ E/ 157/ 2004 tanggal 02September 2004 perihal PermohonanRekomendasi Penunjukkan Langsung, kepadaBupati Ende.Bahwa atas surat nomor : UM.0101PDAM/ E/157/ 2004 tanggal 02 September 2004 perihalPermohonan Rekomendasi Penunjukkan Langsungdari Terdakwa Drs.

Foto Copy Surat Penyampaian DPPT, NomorUM.002/63/KBPTJT/III/2017, dari PPK Pengadaan Tanah Wilayah Sulawesi,tanggal 21 Maret 2017, diberi tanda T210;Bahwa terhadap buktibukti surat tersebut telah dibubuhi materal secukupnyadan setelah dicocokkan dengan aslinya maka buktibukti tersebut sesuai denganaslinya, kecuali bukti bertanda T.2 1, T. 2 3, T.2 T.2 5, dan T.2 6 adalah fotocopydari fotocopy atau aslinya tidak dapat ditunjukkan didepan persidangan;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana

Foto copy Keputusan bersama Direktur jenderal perhubungan Laut DirekturJenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Deputi Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NomorUM.008/41/2/DJPL11, Nomor :93/DJPPK/XIV2011, Nomor96/SKB/DEP.1/X1V/2011, diberi tanda T T.LII/ PR.8;9. Foto copy surat dari Simon Nurak dan Serfinus Sero tanggal 04 Maret 2015yang ditujukan kepada Bapak Ketua TKBM Pelabuhan L.

Nomor 431 K/PID.SUS/2016Satuan Kerja, Nomor PL.02.01/1607/XI/KIMTAR2006 tanggal 27November 2006.1 (satu) lembar Surat dari PPK pada Subdin Permukiman danTata ruang Dinas Kimpraswil Kabupaten Sikka NomorUm.01.03/23/XI/PPK/Kimtar2006 tanggal 28 November 2006perihal Proses Penunjukan Langsung.1 (satu) lembar salinan/foto copy Surat Rekomendasi BupatiSikka an. DRS.

Pembangunan saluran dan pos jaga.yang berisi antara lain :1. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman danPrasarana wilayah Kabupaten Sikka selaku Pengguna AnggaranSatuan Kerja, Nomor PL.02.01/1607/XI/KIMTAR2006 tanggal 27November 2006.2. 1 (satu) lembar Surat dari PPK pada Subdin Permukiman danTata ruang Dinas Kimpraswil Kabupaten Sikka NomorUm.01.03/23/XI/PPK/Kimtar2006 tanggal 28 November 2006perihal Proses Penunjukan Langsung.3. 1 (satu) lembar salinan/foto copy Surat Rekomendasi

4 x 3,5 M sebanyak 78 unit.Pembangunan pagar besi dan tembok.Pembangunan WC umum dan air bersih.Pembangunan warung makan.Pembangunan pelataran terbuka.Pembangunan saluran dan pos jaga.yang berisi antara lain :1s5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman danPrasarana wilayah Kabupaten Sikka selaku Pengguna AnggaranSatuan Kerja, Nomor PL.02.01/1607/XI/KIMTAR2006 tanggal 27November 2006.1 (satu) lembar Surat dari PPK pada Subdin Permukiman danTata ruang Dinas Kimpraswil Kabupaten Sikka NomorUm

Pembangunan pelataran terbuka.Pembangunan saluran dan pos jaga.yang berisi antara lain :1. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman danPrasarana wilayah Kabupaten Sikka selaku Pengguna AnggaranSatuan Kerja, Nomor PL.02.01/1607/XI/KIMTAR2006 tanggal 27November 2006.2. 1 (satu) lembar Surat dari PPK pada Subdin Permukiman danTata ruang Dinas Kimpraswil Kabupaten Sikka NomorUm.01.03/23/XI/PPK/Kimtar2006 tanggal 28 November 2006perihal Proses Penunjukan Langsung.3. 1 (satu) lembar salinan

sosro diurai terdapat pupuk urea yang sudahdicampur dengan bensin, mesiu korek api dan sumbu api;Page 21 of 40e Setelah diuji bahwa benda/ bahan peledak tersebut meledak denganledakan yang cukup kuat;e Berdasarkan uji kepakaan terhadap BB, banwa handak/ bomb yang disitaoleh penyidik Polres Halsel tersebut apabila digunakan/ diledakkan harusdengan sumbu api, tidak bias menggunakan detonator listrik karena jenishandak low explosive;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Surat Keterangan NomorUM

Perjanjian Sewa Beli Negara Nomor SBRNMa.5/A140/907/Jkt/2004 tanggal 21 Oktober 2004, adalah merupakanKeputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan HukumPerdata sehingga tidak termasuk dalam kategori Keputusan TataUsaha Negara menurut Pasal 2 butir 1 UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itupada tanggal 31 Juli 2009 Penggugat mengajukan gugatan atasKeputusan Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan NomorUM

kontrak awal sebesar Rp 6. 651.199.000,(Enam Milyar Enam ratus Lima Puluh satu juta seratus sembilan puluhsembilan ribu rupiah) pada Amandemen 1 menjadi Rp 6. 980.019.000 ,(Enam Milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas rupiah)dan ada perubahan itemitem pekerjaan yang tertuang dalamAmandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.O1 tanggal 12 September 2012 yangmana disetujui oleh saksi Ir.Endang Suardi selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan Surat NomorUM

PPBLS/V1V2011/134 tanggal 25 Juli 2012.Bahwa sebelumya, dengan alasan adanya ukuran lokasi pekerjaan yangsetelah dilakukan pengukuran lapangan terjadi perbedaan (tidak sama)(berdasarkan surat Direksi Lapangan Nomor : 01/PPKCK/DPUBL/V1/2011 tanggal 27 Juli 2011) dan adanya persetujuan dari saksi Ir.IFIANTARA SEPTRIMAN NASUTION selaku Pejabat PembuatKomitmen kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan danPelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedungdan Rumah Negara melalui suratnya NomorUM

/sk 71.600/1V2017 tertanggal 24 Februari2017 serta untuk Termohon Il menghadap Ernest Sujatmico S.Kom, MT,Febe Rumbajan dan Johanis Daloma berdasarkan surat tugas NomorUM.01.03/440357/013184 tertanggal 16 Februari 2017;Menimbang,bahwa atas Permohonan Penggugat/Pemohon tersebutselanjutnya Termohon dan Termohon Il telah mengajukan Jawaban yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :Jawaban Termohon 1.

Penanjian Kerja Bersama) periode 20092011 Jo.Pasal 67 angka 2) PKB periode 20112013 ;Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, dalam berita acara Bipartit tingkat pusatke2 telah dicapai kesepakatan untuk mengkaji mekanisme PHK yang benar,sehingga SK yang sudah terbit mohon agar ditunda, pada matriks tindak lanjutyang akan dilakukan pembahasan secara detail antara management perusahaan(PENGGUGAT) dengan jajaran DPPSPKA, yang ditindaklanjuti padatanggal 3Januari 2012, PENGGUGAT mengundang SPKA melalui surat NomorUM

dalamPerjanjian Sewa Beli dengan Penggugat, akan tetapiTergugat tetap menerima pembayaran angsuran setiapbulan sampai dengan pembayaran lunas dan membuatkuitansi pelunasan. atas Rumah Negara yang disewa beli,namun terakhir Tergugat menolak melakukanPelaksanaan JualBeli dan Penyerahan Hak melalui SuratHalaman 25 dari 8 1 Halaman Putusan Nomor 125/G/2012/PTUNJKT262623Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkaraBahwa semula Penggugat berpendapat bahwa SuratDirektur Penataan Bangunan Dan Lingkungan NomorUM

botol teh sosro diurai terdapat pupuk urea yang sudahdicampur dengan bensin, mesiu korek api dan sumbu api;e Setelah diuji bahwa benda/ bahan peledak tersebut meledak denganledakan yang cukup kuat;e Berdasarkan uji kepakaan terhadap BB, banwa handak/ bomb yang disitaoleh penyidik Polres Halsel tersebut apabila digunakan/ diledakkan harusdengan sumbu api, tidak bias menggunakan detonator listrik karena jenishandak low explosive;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Surat Keterangan NomorUM

PelabuhanIndonesia Ill (Persero) ;Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal PerhubunganLaut, Kementerian Perhubungan NomorUM.002/58/12/DJPL17 tanggal 7 Agustus 2017 padaintinya menyampaikan bahwa :a) Konsesi pengembangan Pelabuhan Tanjung EmasSemarang diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan(BUP) PT. Pelindo Ill (Persero) cabang Tanjung EmasSemarang dan tidak kepada perusahaan yang lain.Hal. 58 dari 237 Hal.

EmasSemarang dengan berpedoman pada peraturanperundangundangan yang berlaku ;Direktorat Kepala pelabuhanan akan memprosesizin reklamasi yang dimohonkan oleh Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Emas Semarang setelah dipenuhipersyaratan dokumen lingkungan/AMDAL = yangtelah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan ;Telah mendengarkan masukan dari pihak lain terkait,yaitu adanya surat dari Direktur Jenderal PerhubunganLaut, Kementerian Perhubungan dengan surat NomorUM

;Selanjutnya, pada Angka 2 Surat NomorUM.002/58/12/DJPL17 tanggal 7 Agustus 2017(Surat No. UM.002/2017) tersebut, Ditjen Hublamenyatakan sebagai berikut :2. Sehubungan butir 1 (satu), mohonHal. 134 dari 237 Hal.

Fotocopy Surat Balai Wilayah Sungai BaliPenida, NomorUM.02.06/BWSBP/016, tertanggal 5 Januari 2015, yang telahdisesuaikan dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai secukupnya,diberi tanda T6;7. Fotocopy Pengembalian atas 3 (tiga) lembar dokumen surat asli,, yangtelah disesuaikan dengan aslinya, dan telan dibubuhi moeteraisecukupnya, diberi tanda T7;8.

Bangka Belitung, Indonesia tujuan Kuantan, Malaysia yangkemudian bertemu dan ditegah olehTim Patroli BC 20011 di Perairan 35 Mil Barat Daya Pulau Takong MalangBiru pada koordinat 014512 U / 1052618 T pada hari Sabtu tanggal28 November 2020 sekitar pukul 01.19 WIB;Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Balai Karimun nomorUM.002/25/7/KSOP.TBK2020 tanggal 10 Desember 2020 perihalKonfirmasi terkait legalitas dokumen Kapal KM.

Mega Capital Indonesia dengan surat NomorUM.209/VV51/KA2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undanganpresentasi;1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero)yang ditujukan kepada PT. BNI Securities Up.lobu Linda dengan suratNomor UM.209/VV52/KA2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undanganpresentasi;2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yangditujukan kepada Bp A.

Mega Capital Indonesia dengan surat NomorUM.209/VV51/KA2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal UndanganPresentasi;1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero)yang ditujukan kepada PT. BNI Securities Up. lbu Linda dengan suratNomor UM.209/VI52/KA2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal UndanganPresentasi;2 (dua) lembar surat dari PT. Optima Kharya Capital Management yangditujukan kepada Bp A.

Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukanpemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomorUm.01.01/70/PPKHibah/V/2010, tanggal 25 Mei 2010;85 Bahwa saksi selaku Anggota Panitia FHO tidak pernah melakukan pemeriksaansebelum serah terima II (FHO) terhadap proyek tersebut.

Keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai anggota Panitia PHO Adapundasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat KomitmenProgram Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, NomorUm.01.01/V1/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan PanitiaPts.No:19/Pid.Sus halaman 93 dari 158 halamanPeneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang JalanSumber Dana Hibah Menkokesra.

NomorUM.002/1/3/STPI2013tanggal 03 Januari 2012 perihal Teguran Dari Hasil LHA ITJEN,yang dutujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PekerjaanMultiyears Sdr. ArwanAruchyat, M.Si;17) 1(satu) lembar asli Surat Ketua STPI Nomor243/HK.502/STPI2012tanggal O7 Maret 2012 perihal Permohonan PerpanjanganPersetujuan Pengadaan 18(delapanbelas) Unit Pesawat Udara PiperPA 2861 Warrior Ill ditujukan kepada Direktorat JenderalPerhubungan Udara;18) 1(satu) lembar asli Surat Ketua STP!

Nomor.UM.007/1/1/STPI2013tanggal 31 Januari 2013 perihal Laporan Pekerjaan PengadaanPesawat Latin jenis Sayap tetap dan Simulator, yang ditujukankepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;23) 2(dua) lembar asli Surat Kepala Badan Pengembangan SDMPerhubungan NomorUM.002/3/2/BPSDMP2013 tanggal 07 Pebruari2013 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Pesawat Latin STPI, yangditujukan kepada Ketua STPI;24) 1(satu) lembar asli Surat Ketua STPI NomorPL.102/1/2/STPI2013tanggal 13 Pebruari 2013 perihal

(enam ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa selanjutnya Saksi NASIR ALI kembali bersurat kepada KementrianPerhubungan Direktorat Jendral perhubungan laut perihal permohonanbantuan panitia pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan rehabilitasi kapalKNP 360 dengan surat nomor: UM.003/02/2/KSOP.NNK13 tanggal 19Februari 2018 karena di kantor kesyahbandaran tidak mempunyai websiteLPSE selanjutnya Kementrian perhubungan Direktorat Jendral perhnubunganlaut menindaklanjuti atas surat tersebut dengan surat nomorUM

/2012 tanggal 9 Maret 2012;92 Laporan Peninjauan / Survey Kondisi Kapal Patroli Kn.P 360 Pada KantorAdministrator Pelabuhan Nunukan Tanggal 27 Februari 2012;Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN Smr93 Surat Perintah Tugas Nomor : UM.107/03/15/XII/KSOP.NNK2013 an.Sukriansyah dkk tanggal 30 Desember 2013;94 Laporan Pelaksanaan Pengambilan Knp360;95 Surat Laporan Keadaan Kapal Patrolli Knp360 Nomor:UM.001/03/18/KSOP.NNK17 tanggal 6 April 2017;96 Surat Kondisi Kapal Patroll Knp360 NomorUM

NNK17 tanggal 6 April 2017;Surat Kondisi Kapal Patroll Knp360 NomorUM.001/02/06/KSOP.NNK/2015 tanggal 20 April 2015;Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN Smr97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.LL?118.119.120.121.Berita Acara Peninjauan Kapal Knp.360 an.