Ditemukan 556011 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 76/PID.SUS/2020/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terbanding/Terdakwa I : M. Burhan als Burhan bin H. Pasuloi
Terbanding/Terdakwa II : Amirudin als Amik bin Ambok Intang alm
8441
  • No. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan; Bahwa perbuatan para terdakwa bersama Sdr.
    AMIRUDIN Als AMIK Bin AMBOK INTANG (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberibantuan di Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP), melanggar Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 91 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RINo. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangHal 7 dari 18 hal Put.No
    yang didengar keterangannyamengenai kepemilikan mobil kijang Inova warna hitam dengan nomorkendaraan BH 1035 MO tersebut apalagi majelis hakim dalam persidangantelah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk memghadirkansaksi atau pihak yang dapat menerangkan terkait kepemilikan mobil kijangHal 11 dari 18 hal Put.No 76/PID.SUS/2020/PT JMBinova warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1035 MO tersebut namuntidak ada yang hadir dipersidangan;Bahwa pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
    SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sehingga dengan demikian Majelis HakimTingkat Banding bahwa mobil kijang inova warna hitam dengan nomor kendaraanBH1035 MO, berikut 1 (Satu) unit kunci mobil Toyota jenis kijang Innova G.Diesel warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1035 MO, 1 (satu) Surat TandaNomor Kendaraan (STNK) a.n.SITI LATIFAH, sudah sepatutnya dirampas untuknegara sebagaimana tercantum dalam pasal 104 ayat (2) Undang Undang RI No.31 Tahun 2004
    (lima ribu rupiah) ;Memperhatikan, pasalpasal dalam KUHAP dan pasal 26 ayat (1) JoPasal 91 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004tentang perikanan , UndangUndang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2.
Register : 08-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Bpp
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ISHAQ,S.H.,M.H
Terdakwa:
USMAN Bin SUMANI
2812
Register : 18-02-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 31-10-2021
Putusan PN SUMENEP Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Smp
Tanggal 23 Maret 2020 — Penuntut Umum:
EDDIE SOEDRADJAT, S.H.
Terdakwa:
SUNGE' Bin MANOLLAH
246
Register : 28-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SULESTARI, S.H.
Terdakwa:
PAIDI
5625
  • dan setiapkapal ikan yang menangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Indonesiawajib memiliki: dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar(SPB) berarti melanggar UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaSektor Kelautan dan Perikanan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja Jo Undangundang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No. 31 Tahun 2004
    Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki,menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan ataualat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidaksesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuaidengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk alat tertentu dan ataualat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31Tahun 2004
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau kedua Pasal 85 JoPasal 9 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang Undang R.1. Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangHalaman 20 dari 26 HalamanPutusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN DumPerikanan atau ketiga Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan danPerikanan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja JoUndang Undang R.I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa PAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana dalam dakwaankesatu Penuntut Umum;Halaman 24 dari 26 HalamanPutusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Dum2.
Register : 19-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
SUKMAWATI,SH
Terdakwa:
1.Abdi Hurriyat alias Dayat bin Salman
2.Azhari alias Yadi bin Arifin
3.Rahman bin Sultan
4.Nasirun alias Nasir bin Supardi
5.Defriyanto alias Yanto bin Yusuf
418
  • Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;Atau:Kedua:Bahwa Terdakwa 1 : Abdi Hurriyat als. Dayat bin. Salman,Terdakwa 2 : Azhari als. Yadi bin. Arifin, Terdakwa 3 : Rahman bin.Sultan, Terdakwa 4 : Nasirun als. Nasir bin. Supardi, Terdakwa 5Defriyanto als. Yanto bin.
    JmbIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo.
    Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur Dengan Sengaja;3.
    Undang Undang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo.
    Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
Register : 28-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pwk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
HARRY ROYON POLTAK, SH, MH
Terdakwa:
EKO NUR FIDIANTO
380
Register : 26-06-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 14-09-2023
Putusan PN BANTUL Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Btl
Tanggal 13 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Penuntut Umum
2.Ferry M Kurniawan, SH MH
3.Irdhany Kusmarasari, SH
Terdakwa:
BARA YUDHA KUNCARA bin ISMANGIL
2510
Register : 18-08-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 84/PID.SUS/2020/PT JMB
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa III : WARJIANTO Als NDUT Bin TASLIM Diwakili Oleh : pardo sinaga
Pembanding/Terdakwa : RAHMAT ABIDIN Bin SOPANDI Diwakili Oleh : RAHMAT ABIDIN Bin SOPANDI
Pembanding/Terdakwa : INURDIN Als UDIN Bin SAKIRUN Diwakili Oleh : INURDIN Als UDIN Bin SAKIRUN
Terbanding/Penuntut Umum : NORAIDA SILALAHI , SH.MH
7739
  • tiga puluhsembilan) ekor di kali (X) (perkiraan harga jual benih bening lobster jenismutiara) Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per ekor = Rp47.800.000, ( empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).Sehingga jumlah total potensi kerugian Negara yang ditimbulkan adalahsebesar Rp 6.731.950.000, (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    WARJIANTO AlsNDUT Bin TASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan),sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat(1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
    Perikanan Jo UU RI No. 45Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2020/PT JMBTahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.
    maka lamanya masa penangkapan danpenahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalahmaka harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimanaakan disebutkan dibawah ini ;Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004
Register : 11-08-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 264/PID/2015/PT MKS
Tanggal 13 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Suleha, SH.
Terbanding/Terdakwa : Hendra Bin Wa Dollahi
370
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
Wasimin Alias Imin Bin Alm Sairin
4420
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralihan, pada pokoknya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    Menyatakan terdakwa Wasimin Alias Imin Bin (Alm) Sairin, bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alatdan atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;2.
    Bengkulu Utaramasihberada pada =jarak 04(nolsampaidenganempat)MIl;Bahwa perijinan yangharusdimilikiuntukdapatmelakukankegiatanpenangkapan ikan adalah SIUPdan SIPI dan perijinan yang harusdimiliki olehkapaltersebutuntukdapatberlayaradalan SLO dan SPB;Bahwa terhadapkegiatanpenangkapan ikan yang telahdilakukan olehkapalBina bersatu 063/atauKM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KMAISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIARdapatdipersangkakanmelanggar UU RI No. 31Tahun 2004 yangtelahdiubahkedalam
    mesh size 1,75 Inci(Satukomatujuhpuluh lima) dan panjangTaliRis Atas < 30 M (tigapuluh meter)hanyadapatdioperasikandengankapal> 30 GT (tigapuluh gross ton) padajalurpenangkapan ikan Wilayah IIldengan WPPNRI 718; Bahwa benar sebagaimana pendapat ahli PRIMA EKO YURIZTA, S.Si., M.Si.terhadapkegiatan penangkapan ikan yang telahdilakukan oleh kapalBina bersatuO63/atauKM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KM AISYAH dan BinaBersatu 068/atau KMH INDOSIAR dapatdipersangkakanmelanggar UU RI No.31Tahun 2004
    tentangPerikanan;Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dandalam perkara ini sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 (2)Undangundang RI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
Register : 16-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN lrt
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
1.ASMAD IDRIS
2.MUSA ROTE
285
Register : 15-06-2023 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan PN PACITAN Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct
Tanggal 6 Juli 2023 — Penuntut Umum:
HERDIAWAN PRAYUDHI, S.H.
Terdakwa:
YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT
5221
Register : 14-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
1.AMIN JUNAIDI Bin MUSTOFA
2.SION TANUWIDJAYA Bin FUAD SANDY TANUWIDJAYA
607
  • ekorbenih lobster yang diambil dari 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik beroksigenberisi benih lobster dengan panjang tubuh (total) ratarata 2,2 (dua koma dua)cm dengan panjang carapace ratarata 0,64 (nol Koma enam empat) cm denganberat ratarata 0,424 (nol koma empat dua empat) gram dengan totalkeseluruhan sebanyak 33.000 (tiga puluh tiga ribu) ekor.Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo.Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004
    Pasal 26 ayat (1)Undangnndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan sengaja;3.
    sebagai mana telah dirubah dengan Undang undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004;Menimbang bahwa bedasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat perbuatan Para Terdakwa mengangkut benih lobster dari hotelYellow Jemursari Surabaya menuju Bandara Juanda Terminal 1 Sidoarjomenggunakan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna putih tanpa dilengkapi ijinusaha perikanan dari pihak yang berwenang tersebut telah memenuhi unsur ini;Ad.4.
    Pasal26 ayat (1) Undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undangundang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
    Pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 12-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 04-08-2023
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pkb
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Hendra Fabianto, S.H., M.H.
2.Shanty Merianie, S.H.
3.Irfan Ferdiansyah Muis, S.H
4.Charles Barita Hamonangan Sihombing S.H, M.H
Terdakwa:
Rizki Parwadi Alias Malay Bin Parno
3416
Register : 05-07-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN MARABAHAN Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mrh
Tanggal 25 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.Andita Rizkianto, SH.,MH
2.LELA TYAS EKA PRIHATINING CAHYA, SH
Terdakwa:
HURDIANSYAH Als IHUR Bin TASRI
5914
Register : 26-11-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN TNR
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DANANG LEKSONO WIBOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
AS ARI Bin HASAN
7510
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
1.Pamela Manurip
2.Saparuddin Alias Sapar
3.Gilang Hendika Putra Alias Gilang
4419
  • tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,yang jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidakselesainya pelaksanaan itu) bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun2004 tentang
    (Satu milyar seratus dua puluh enam juta tujuh puluh lima riburupiah) ditambah kerugian lainnya dari dampak hilangnya kesempatanmemperoleh nilai tambah.Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKEDUABahwa Terdakwa PAMELA MANURIP bertindak baik secarasendirisendiri ataupun bersamasama dengan
    tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;ATAU:KEDUA: Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal 53 KUHP;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif, maka pengadilan dapat memilin salah satu dakwaan yang dipandangpaling relevan
    dengan faktafakta yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkandakwaan Alternatif Kedua, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 88 Jo Pasal16 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, Jo.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP., serta pasalpasal lain dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa . PAMELA MANURIP, terdakwa II. SAPARUDDINAlias SAPAR, terdakwa III.
Register : 24-05-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 402/PID.SUS/2023/PT MKS
Tanggal 11 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terbanding/Terdakwa : SAPARUDDIN ALIAS SAPAR BIN ABBAS
129
Register : 12-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 20-05-2024
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pkb
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Shanty Merianie, S.H.
2.Hendra Fabianto, S.H., M.H.
3.Irfan Ferdiansyah Muis, S.H
4.Charles Barita Hamonangan Sihombing S.H, M.H
Terdakwa:
Imam Soleh Bin Asep
350
Register : 08-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN Bintuhan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bhn
Tanggal 30 September 2021 — Penuntut Umum:
1.ekke Widoto Khahar, SH, MH
2.Maria Margaretha Astari F.S, SH
Terdakwa:
1.Deni Wahyudi Bin Mahyudin
2.Adam Prayoga Bin Sirajul Huda
12740
  • Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalamsurat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.
    Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo.
    Pasal 16 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikananjo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1 angka (14)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan setiap orang adalahperseorangan atau korporasi.
    Pasal 26ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubahn dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo.