Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban murtabat martabak martobat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 28/PID.SUS/2021/PT YYK
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUS KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : STEPHANUS PRIMA WALUYANTO
145 — 53
  • Mengembalikan harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwa seperti keadaan semula;

    5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

    /PID.SUS/2021/PT YYK (KDRT)Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan DakwaanJaksa Penuntut Umum maka harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwaharuslah dikembalikan seperti sedia kala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka PutusanPengadilan Negeri Sleman Nomor: /Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 Maret2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan PengadilanTinggi akan mengaili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebutdibawah ini;Mengingat, akan
    Mengembalikan harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwa sepertikeadaan semula;5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor ...
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 13-07-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 38/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
SIPRIANUS NENA,ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
288 — 0
  • Hubungannya Dengan Jabatan; ---------
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888 / 1501 /XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----------------------------------------------------------------------------
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
Pengadilan PN BITUNG Pidana Umum
Register : 03-05-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bit
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
JULIAN CHARLES ROTINSULU, SH
Terdakwa:
AKBAR LAWA
35 — 25

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Akbar Lawa alias AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu atau martabat palsu yang mengakibatkan luka berat;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan
    Menyatakan Terdakwa Akbar Lawa alias akbar terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasanyang untuk masuk ketempa t melakukan kejahatan dilakukandengan cara merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsuatau martabat palsu yang mengakibatkan lukaluka berat;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjaraselama 5(lima) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetapditahan;3.
    makaMajelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi secara sahdan menurut hukum;Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN BitMenimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam pasal dakwaanPrimair Penuntut Umum telah terpenuhi maka selanjutnya dakwaanselebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan Terdakwa telah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan yang untuk masukketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak ataumemanjat, memakai anak kunci palsu atau martabat
    Menyatakan Terdakwa Akbar Lawa alias AKBARterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana pemerasan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatandilakukan dengan cara merusak atau memanjat, memakai anak kuncipalsu atau martabat palsu yang mengakibatkan Iluka berat;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebutoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6(enam) bulan;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — WALIDAH vs BUPATI DOMPU
75 — 31
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/353/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Walidah;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    PTUN.MTR Halaman 74Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/353/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Walidah;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-09-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 180/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
1.HARYONO
2.BANI
Tergugat:
Kepala Desa Persatuan
125 — 63
  • Kepala Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor: 140/27/KPTS/2008/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat, tanggal 1 Juli 2020;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor: 140/27/KPTS/2008/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat, tanggal 1 Juli 2020;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
    Bahwa Penggugat dan Penggugat II menuntut agar Tergugat membayar gantikerugian dalam perkara ini seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, dikarenakan Penggugat dan Penggugat II telahmengalami kerugian matereiil dan moril bila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,( satu milyar rupiah), karena dengan keluarnya Surat Keputusan tersebutPenggugat mengalami penurunan harkat dan martabat serta telah menimbulkanperasaan tak nyaman dan tercemarnya nama baik;2.
    dan menyatakan batal objeksengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Persatuan Kecamatan Pulau RakyatKabupaten Asahan Nomor: 140/27/KPTS/2008/2020 tentang Pemberhentian PerangkatDesa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat, tanggal 1 Juli 2020 serta mewajibkankepada Tergugat untukMEN CADULN Ya nne nnn nnn nnn ene nnn nena nnn enna nn nana nn cena nana sena nn nenenennesMenimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka kepadaTergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 14-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 41/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
PARNO, S.H.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
187 — 74
  • .:196007071986031010;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat atas nama PARNO,S.H. NIP.:196007071986031010;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
    • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baikatau memulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku.;5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku dan mewajibkan Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan HormatPenggugat atas nama PARNO,S.H. NIP.:196007071986031010;5.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 21-02-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 3/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 25 Juli 2018 — Penggugat:
ARJUN SINANANG
Tergugat:
BUPATI DONGGALA
151 — 87
  • Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Tanggal 11 Desember 2017 ;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0589/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Tanggal 11 Desember 2017 ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengambalikan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat
    Donggala Nomor:188.45/0589/DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala DesaTowale Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Towale KecamatanBanawa Tengah tanggal 11 Desember 2017; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiDonggalaNomor: 188.45/0589/DPMD/2017 Tentang Pemberhentian SementaraKepala Desa Towale Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa TowaleKecamatan Banawa Tengah tanggal 11 Desember 2017; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan namabaik, kedudukan, harkat serta martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan nama baik,kedudukan, harkat serta martabat dan hakhak Penggugat serta kedudukannyaHalaman 12 dari 75 halaman, Putusan Perkara No. 3/G/2018/PTUN.PLsemula Penggugat sebagai Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa TengahKabupaten Donggala Periode 20152021;5.
    Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Ketentuan Hukum AcaraPeradilan Administrasi NegaraIBahwa di dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) secarategas menyebutkan : mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi danmengembalikan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dan hakhak Penggugat serta kedudukannya semula Penggugat sebagai KepalaDesa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggalaperiode 20152021;Bahwa selain itu pada angka 5 (lima) Petitum Gugatan Penggugatsecara tegas menyebutkan
    dibedakan secara hukum pengertian antara Ganti Rugidengan Uang Paksa (dwangsom), dan yang diperbolehkan sebagaituntutan tambahan hanyalah ganti rugi bukan uang paksa (dwangsom),lihat penjelasan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 pasal 53 ayat (1);Bahwa gugatan Penggugat yang hanya didasarkan pada UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 pasal 53 ayat (1) dan melakukanpenafsiran sendiri untuk meminta dalam Petitum agar Majelis Hakimmewajibkan Tergugat (Bupati Donggala) untuk merehabilitasi namabaik, harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi danmengembalikan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat dan hakhakPenggugat serta kedudukannya semula Penggugat sebagai Kepala DesaTowale Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala Periode 20152021;5.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 19-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 18-01-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 863/PID/2019/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
80 — 13
  • tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

    - Membebaskan ia Terdakwa SULISTYA MURTI, S.Pd. dari segala dakwaan;

    - Memulihkan hak, kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;

    - Membebankan biaya perkara kepada negara.

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 44/B/2015/PT.TUN.SBY.
Tanggal 7 April 2015 — KEPALA DESA WISNU KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG vs SUYATNO
39 — 18
  • Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat/Terbanding seperti semula; -------------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ------------------------
    Memerintahkan Tergugat/Pembanding untukmemulihkan kedudukan, harkat dan martabat sertahakhak Penggugat/Terbanding seperti semula;Hal. 7 dari8 hal. Put. No.44/B/2015/PT.TUN.SBY.5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-03-2023 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 10 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AHMAD MUZAKKI SH
Terdakwa:
KOIMUDDIN Bin SYAIFUL BAHRI
94 — 14

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa KOIMUDDIN Bin SYAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOIMUDDIN Bin SYAIFUL BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama
Pengadilan PN AMURANG Pidana Umum
Register : 06-12-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 06-01-2023
Putusan PN AMURANG Nomor 97/Pid.B/2022/PN Amr
Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.WIWIN B, TUI, SH.
2.ERIKA, SH
Terdakwa:
MELKYUS WEYDEKAMP Alias OPO
173 — 66
  • > E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Melkyus Weydekamp Alias Opo tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
RENI AWAL, S.Mn
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
148 — 76
  • ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 666.000,00. (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 13-03-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN SEKAYU Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sky
Tanggal 28 Mei 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD REZA REVALDY,S.H
Terdakwa:
FAHRUL ROZI Alias BALUNG Bin AZIM (Alm)
38 — 35

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1355/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
INDRIANI N, SH. MH.
Terdakwa:
SUGITO
310 — 101

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti bersalah, bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
    3. Menetapkan hukuman tersebut tidak
    sampai bulan Pebruari tahun 2020 bertempat dikantor PT.Cheetah Bintang lima jalan Tun Abdul Razak kabupaten Gowa atausetidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAPdimana daerah hokum tempat terdakwa tinggal dan sebagian besar saksiberdomisili di Makassar, sehingga Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassaryang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat
    Dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikanhutang maupun menghapuskan Piutang;3. Baik sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan.Ad.1.
    CHEETAH BINTANG LIMAnamun pada kenyataannya terdakwa SUGITO tidak bias memenuhikarena uang tersebut sudah tidak ada atau habis.Menimbang, bahwa berdasarkan faktor tersebut diatas maka unsurDengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutangmaupun
    Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti bersalah, bersamasamadengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengantipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menghapuskan piutang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;3.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-04-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD
Tanggal 12 Juli 2023 — Penggugat:
Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut.,M.Sc
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
183 — 149
  • IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M.Sc. sebagai Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat Dr. DT.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 4/G/2020/PTUN.GTO
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
APRIS PANGO, S.E.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
338 — 317
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD
Tanggal 6 September 2023 — Penggugat:
dr. H. RUSTAN SAMSUDDIN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
280 — 699
  • JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,00 (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 21-02-2022 — Putus : 15-03-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Smn
Tanggal 15 Maret 2022 — Pemohon:
HELLEN PURBONEGORO
Termohon:
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan
34 — 18
  • tindakan Termohon dalam menetapkan status Pemohon tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Surat No: S-1/TAP /TSK/WPJ-23/2022 sebagai Tersangka pelaku dugaan tindak pidana Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  • Menolak permohonan Pemohon agar Termohon menghentikan penyidikan dalam perkara ini;
  • Menolak permohonan Pemohon untuk memulihkan harkat dan martabat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 02-08-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 September 2023 — Penuntut Umum:
1.BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H
2.PERWIRA SAPUTRA.,SH
Terdakwa:
SAFRUDIN Bin ROJAK
105 — 42

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN bin ROJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRUDIN bin ROJAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 27-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 5/G/2020/PTUN.GTO
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
NURMILA HUNOWU, S.M
Tergugat:
KEPALA DESA LAHUMBO
Intervensi:
ZULKIFLI GUZALI, S.Sos
199 — 227
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula.
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 555.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).