Ditemukan 313 data
108 — 32
Monolak gugatan Pemohon , Pemohon seluruhnya. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.DALAM REKONVENSI.Him 22 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA ThnMengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,1.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.Bahwa atas replik Rekonvensi Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplikRekonvensi secara tertulis dengan perbaikan nomenklatur para pihak secaralisan sebagai berikut:DALAM KONVENSI.
20 — 9
Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi monolak untuk bercerai denganPemohon/ Tergugat Rekonpensi karena Termohon/ Penggugat Rekonpensimasih sangat mencintai Tergugat Rekovensi dan masih ingin membentuksebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuandalam perkawinan;5. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap berkemauan keras hendakmenceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi tidakakan keberatan asalkan hakhak Penggugat Rekonpensi diberikan masingmasing:a.
SEMY THIODORUS
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Maluku Barat Daya
66 — 22
pada Pengadilan Negeri Saumlaki yangmemeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Sml, berkenaanmemutus dengan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.DALAM PROVISI1)2)3)4)Menolak Provisi Penggugat Untuk Seluruhnya;Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) yangdimintakan oleh Penggugat;Menolak Permohonan Pembayaran Uang Paksa (dwangsong) yangdimintakan oleh Tergugat;Monolak
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
DKI tanggal 29 Januari2013 dengan amar sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding I, I, II, IV, dan V semulaTergugat I, I, II, IV dan V tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 649/Pdt/ 2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut denganperbaikan amar putusan, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menolak Provisi Penggugat tersebut;DALAM EKSEPSI :Monolak eksepsi Tergugat I, II, III, V dan V tersebut;DALAM POKOK
1.DEDE SUDRAJAT
2.ENGKOS KOSASIH
3.GINANJAR
4.AHMAD TAOPIK
5.EDI SURYADI
Tergugat:
PT. INDOPLAT PERKASA PURNAMA
126 — 18
MENGADILI
DALAM EKSEPSI;
Monolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;
DALAM PROVISI;
Menyatakan permohonan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA;
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2.Penggugatdibawah Rp 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkaradalam perkara ini dibebankan kepada Negara, sebesar Rp 406.000, (Empat RatusEnam Ribu Rupiah);Mengingat, ketentuan ketentuan yang diatur dalam HIR, UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturanHalaman 43 Putusan Nomor : 150/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdgperundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM EKSEPSI; Monolak
Terbanding/Tergugat : Drs. BAMBANG WISANDJOJO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
40 — 18
mendapatkan surat teguran dari TurutTergugat yang intinya Penggugat sebagai Comanditer harus ikutbertanggung jawab atas tunggakan hutang pajak CV Bintang PratamaSanjaya, dalam Posita ke 5 (lima) Penggugat menyatakan : Dalam pasal8 (delapan) perseroan dipikul para pesero menurut perbandingan jumlahbagian mereka dst ...jadi jelas selaku comanditer yang sudah menikmatihasil dari CV Bintang Pratama Sanjaya, Penggugat harus ikutmenanggung hutang pajak CV Bintang Pratama Sanjaya.Bahwa Tergugat dengan tegas monolak
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKOLAH MENENGAHPERTAMA NEGERI 7, dan Pemohon kasasi II: KEMENTRIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA tersebut: Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 166/PDT/2014/PT SBY. tanggal 28 April 2014, yang telah menguatkan putusan PengadilanNegeri Mojokerto Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Mkt. tanggal 12 Desember 2013;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Monolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Termohon kasasi untuk
71 — 36
Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya : Menyatakan hukum bahwa gugatan/ perbaikan gugatan penggugattidak dapat diterima / N.O;Il Dalam pokok perkara : Menerima jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkaraint untuk seluruhnya ; Monolak gugatan / perbaikan gugatan penggugat dalam perkaraint untuk seluruhnya;Membebankan biaya biaya perkara yang timbul akibat sengketa inikepada pihak penggugat ;Menimbang bahwa, terhadap Jawaban tertulis dari Tergugat II IntervensiPenggugat
61 — 15
Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 butir 7 tersebut di atas, olehkarena permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai pelaksanaan putusanserta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) sehingga harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensidi atas, disamping ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, dan ada yang tidakditerima, oleh karenanya harus pula dinyatakan mengabulkan sebagian, tidakmenerima sebagian, dan monolak
Terbanding/Tergugat I : P.T. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk CABANG JATIBARANG
Terbanding/Tergugat II : Ny. Lies Faridah,S,Pd
Terbanding/Tergugat III : H. SABBIHIS SUGANDA Bin H. ABDUSSALAM
Terbanding/Tergugat IV : WARTINIH Binti H. KASIMAH
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq DJKN cq Kantor Wilayah DJKN Jabar cq KPKNL Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat II : BPN KABUPATEN CIREBON
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CIREBON,
Terbanding/Turut Tergugat IV : EMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH JAWA BARAT Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON
94 — 74
Bahwa TERLAWAN II monolak dengan tegas seluruh dalil PELAWAN dariangka 1 s/d angka 22, halaman 3 s/d halaman 9, beserta seluruh petitumpetitumnya di halaman 10 petitum 1 s/d petitum 12;LELANG TELAH DILAKUKAN SECARA SAH DAN BENAR SESUAIATURAN HUKUM YANG BERLAKU. Bahwa Lelang yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2017 oleh TurutTerlawan atas bidang tanah berikut bangunan rumah sesuai SHM No.38 / Jagapura Wetan seluas 440 M2 tercatat atas nama H.
90 — 39
undang undang karena gugatan yang demikian menjadikannyatidak adanya kepastian hukum dan hak hak tanah tidak sejalan dengancatur tertib pertanahan.Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang undang tersebut diatasbukan tidak munkin akan berdampak pula pada penegakan hukumketentuan Undang Undang No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 22 Tahun 2004.Berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya Tergugat Il, mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya demi hukummenyatakan MONOLAK
81 — 38
Monolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas hartapeninggalan/warisan yang didalilkan Penggugat;4. Menolak Permohonan menjalankan putusan dengan serta merta(Uitveorbar Bij Vorraad) yang diajukan Penggugat ;5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulakibat adanya perkara ini.
Bahwa oleh karena Penggugat, berkeyakinan dengan dalildalilnya, makaPenggugat Berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalildalil yangdisampaikanya: Him. 24 dari 109 HIm.Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.DpSALINANDALAM POKOK PERKARAMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menolak dengan tegas dalildalil Penggugar atas harta peninggalansebagaimana tersebut pada point Nomor 1 sampai 12 sebagai hartapeninggalan orang tua/warisan orang tua Penggugat maupun ParaTergugat;Monolak permohonan sita jaminan
EVENDI
Tergugat:
Bupati Bireuen
232 — 57
Halini menunjukkan bahwa tidak benar kalau P2K tidak menyampaikanundangan kepada Pemilih seperti yang disangkakan oleh Penggugat,untuk itu mohon Majelis Hakim monolak gugatan ini.15.Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 33 yangmenganggap Tuha Peuet tidak melakukan upaya apapun dan seakanakan menutup mata atas semua dugaan pelanggaranpelanggaran yangdilakukan oleh P2K adalah pernyataan yang asal bunyi dikarenakanmenurut Tuha Peuet tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh P2K,memang diakui
115 — 75
berkaitan dengan perkara ini,ternyata tidak ada keadaan yang memaksa untuk mengambil suatu putusanHal.73 Putusan.No.198/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Utseperti tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitumNo.6 harus ditolak ; n nn nnn n nnn nnn nnn nnn nn nance nnnnesMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangantersebut diatas secara Yuridis Penggugat telah berhasil membuktikansebahagian dalildalil gugatannya, oleh karena itu majelis Hakim telahmengabulkan gugatan untuk sebagian dan monolak
SEMY THIODORUS
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Maluku Barat Daya
63 — 23
Pengadilan Negeri Saumlaki yangmemeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN.Sml, berkenaanmemutus dengan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.DALAM PROVISI1) Menolak Provisi Penggugat Untuk Seluruhnya;2) Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) yangdimintakan oleh Penggugat;3) Menolak Permohonan Pembayaran Uang Paksa (dwangsong) yangdimintakan oleh Tergugat;4) Monolak
66 — 24
Al Baqarah: 228 Haknya suami atas istrinya lebih besar dari padahaknya Istri atas suaminya.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat/Termohon monolak dalil dalil yang diajukan olehPenggugat/Pemohon dalam gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 kecualiyang secara tegas tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Termohon,Bahwa termohon tetap mendasarkan pada jawaban pada tanggal 16Oktober 2019 Putusan No.2122/Pdt.G/2019/PA Ckr Halaman 19 dari 573.Bahwa dalildalil/Tergugat = Termohon dalam eksepsi mohondipertimbangkan
83 — 22
Monolak Permohonan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objeksengketa;5.
107 — 33
, yang diputus diPengadilan Agama Bantul.e PENYELESAIAN SENGKETA AKAD ALMURABAHAH BANKBUKOPIN SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI,Hal 18 dari 60 hal Putusan No. 570/Pdt.G/2016/PN.TngPengadilan Agama Bukit Tinggi dengan Putusan Nomor No.284/Pdt.G/2006/PA.BkL tanggal 5 September 2007Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, Kami memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemberikan putusan monolak
1.I Dewa Ayu Putu Mertawati
2.I Dewa Nyoman Mertayasa
Tergugat:
1.Pande Made Julinawan
2.Ayu Putu Niari Dewi
Turut Tergugat:
1.PT BPR Dewata Candradana
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Denpasar
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
86 — 56
Bahwa tergugat monolak dengan tegas dalil penggugat poin no 15yang membebankan semua ke tergugat di karenakan tergugat hanyalah karyawandi koprasi maha agung mandiri dan yang seharusnyabertanggung jawab adalah pemilik koprasi atau ahli warisanya.3. DALAM REKONPENSI1).
Muhktar
Tergugat:
Kepala badan pertanahan nasional kabupaten batanghari
Intervensi:
EVI SASRA DEWI
187 — 196
Penggugat berulang kali mendapat Undangan dari PihakPolres Batang Hari dalam rangka menerangkan perolehan tanah untukdilakukannya proses mediasi dalam penyelesaian secara musyawarahterlebih dahulu.Bahwa tergugat II Intervensi membantah bahkan monolak kerasdalil penggugat bahwa tergugat II Intervensi mengunakanmenentukan batas batas secara sepihak karena batas yang diukur pada pada bulan oktober 2020 tidak lah melakukanpengukuran tetapi melakukan pembesihan lahan membersikanlahan milik tergugat II