Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

di Kotabaru tanggal 14 Oktober 1984 sehingga terjadikesalahan nama dan tempat tanggal lahir di paspor ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahHalaman 9 dari 11 penetapan perdata nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bin.Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat di persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Tlg,tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.G/2021/PA Tlg dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara.3.

Nomor 2982 K/Pdt/2019Surat Pengumuman Tanah Nomor 593/Pen/02/106/05/2004 tanggal 18 Mei2004, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Faobata, LeonardusLalu serta dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2017/PN Bjw sebagaimana dalam surat bukti TII.3, bahwa jual beliyang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II atas tanah objek sengketatelah dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secaratunai

berkekuatan hukum tetap dalam amarputusannya telah ditetapbkan bahwa tanah objek perkara adalah milikTergugat Il adalah sudah tepat, walaupun tanah objek sengketa adalah tanahmilik bersama Suku Ebu Ria yang telah dijual oleh Tergugat kepadaTergugat II tanpa musyawarah dan persetujuan dari seluruh anggota SukuEbu Ria, maka upaya yang harus ditempuh oleh Para Penggugat adalahmengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat bukan meminta batal jualbeli tanah dan meminta batal putusan perkara perdata Nomor8

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor8/Pdt.G/2014/PN. Kdr tanggal 1 April 2014 Jo Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya Nomor 288/PDT/2014/PT SBY tanggal 27Agustus 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3184 K/PDT/2014 tanggal 1 April 2015 tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable),4.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor8/Pdt.Plw/2014/PN. Kdr tanggal 1 April 2014 Jo Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 288/PDT/2014/PT SBY tanggal2/ Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3184 K/PDT/2014 tanggal 1 April 2015 tidak dapat dilaksanakan(non executable);4. Menghukum Terlawan/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini:Halaman 3 dari 6 hal.Put.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor8/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 15 Januari 2020 juncto PutusanPengadilan Agama Bekasi Nomor 2174/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 15Oktober 2019;Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 359 K/Ag/20203. Menetapkan antara Pemohon Kasasi (Ir. Agung Sutopo Bin KartoSentono) dan Termohon Kasasi (Dra. Yosita Savitri Binti Drs. H. HariSudaryanto) masih sah sebagai suami istri;4.

AGUNGSUTOPO BIN KARTO SENTONO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor8/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengantanggal 19 Jumadilawal 1441 Hijriah;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor12/Kelurahan Jatingaleh, tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur Nomor8

, atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/KelurahanJatingaleh, tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur Nomor8/Jatingaleh/2003, tanggal 9 Desember 2003, luas 480.197 m?

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor8/PDT/2018/PT JAP tanggal 6 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi padaHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor8/Pdt/2018/PT JAP tanggal 6 Maret 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Nabire Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Nab tanggal 8 November 2017;3.

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohonberhak mewakili Sang anak di depan persidangan;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 8/ Pdt.G/ 2019/ PNMjn, dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMembaca Surat Gugatan Pengggugat tanggal 12 Juli 2019 Nomor8/Pdt.G/2019/PN.Mjn, yang selengkapnya sebagai berikut:Penggugat menggugat Tergugat mengenai Sebidang Tanah dahuluperkebunan, sekarang pekarangan, yang diatasnya Tergugat telah mendirikansatu buah Rumah permanen satu lantai, yang terletak di Dusun Lebaleba,Desa Tammerodo Utara Kec.Tammerodo

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene nomor8/Pdt.G/2019/PN.MjnDAN MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSIMenerima eksepsi Tergugat Pembanding.DALAM POKOK PERKARA1.Menolak gugatan Penggugat Terbanding seluruhnya.2.Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Dan jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain,mohon putusan yang adildan menurut hukum.Membaca kontra memori banding tertanggal 11 Maeet 2020, yangdiajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat yang

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor8/PDT.G/2019/PN.Mjn tanggal 6 Februari 2020..3.

Membebankan biaya perkara kepada Pembanding.Halaman 20 dari 23 halam Putusan Nomor 122/PDT/2020/PT MKS.Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mjn, Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene,kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Maret 2020,dan Kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Mijn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalamtenggang

Sehingga oleh karenanya memori banding dari KuasaPembanding semula Tergugat tersebt haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kontra memori bandingyang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dapatdisetujui dan diambil alin serta dijadikan dasar dalam pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor8

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sgtamaka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (attributie vanrechtsmatch) Peradila Agama;Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikahpara Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 08 Januari 2021 pada papan pengumumanPengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quodisidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan ataspermohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanternyata Pemohon dan Pemohon Il tidak datang menghadap di mukapersidangan secara pribadi dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya lalu Ketua Majelis memeriksaSurat/relaas panggilan Pemohon 1 dan Pemohon Il Nomor8

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya(Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IIItidakmemberikan jawaban;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 08 Agustus 2019 berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:I. DALAM PROVISI Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;ll.

Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Kuasa Penggugat Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri TebingTinggi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, telah memberitahukankepada Awaluddin Rangkuti, S.Ag, SH., MH.

Kuasa Para Pembanding semulaPenggugat I, Il, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 8 Agustus 2019, dan kepadanya diberiHalaman 47 dari 60 Putusan Nomor 487/Pdt/2019/PT MDNkesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelahpemberitahuan isi putusan ini;.

dan Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri TebingTinggi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, bahwa memori bandingdari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, Il tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding IIIsemula Tergugat III;Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PNTbt yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula TergugatIl yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tht, tanggal 8 Agustus 2019 tersebut;3.

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;1.1 Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup,dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan LembaranHalaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.

2021/PN Yyk3.Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimaldua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;1.2 Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup,dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor8

Bahwa dengan mempertimbangkan tidak adanya suratyang berkaitan dengan tindakan hukum penahanan yang diberikandan/atau ditembuskan kepada keluarga dan tidak diberikannya hakpendampingan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, sertamengingat ketentuan Pasal 21 ayat (2), dan (3) Undang Undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 57 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,maka patut apabila dinyatakan bahwa tindakan TERMOHON telahmelawan hukum dan

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaQhair Mahbub Adam Isyahroni Alias Odik BinAchmad Subkhantersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi

Nomor 222/PDT/2017/PT.MTRMembaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yangmenyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2017 #Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Mtr. permohonan Pembanding semula Penggugat tersebuttelah diberitahukan secara sah dan seksama masingmasing kepada KuasaHukum Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula ParaTurut Tergugat ;;Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semulaPenggugat tertanggal 29

September 2017 yang telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Oktober 2017, memori banding tersebuttelah diberitahukan secara seksama masingmasing kepada Kuasa HukumTerbanding semula Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula ParaTurut Tergugat masingmasing pada tanggal 11 Oktober 2017 Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, telahmengemukakan sebagai berikut :I.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Mtr;Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 222/PDT/2017/PT.MTR2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;3. Menyatakan bahwa :a.

Nomor 222/PDT/2017/PT.MTRditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2017,kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama padatanggal 26 Oktober 2017 masingmasing kepada Kuasa Hukum Pembandingsemula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para TurutTergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram , kontra memoribanding tersebut dengan alasan sebagai berikut :1.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor8/PDT.G/2017/PN.MTR tanggal 12

/PDT.G/2017/PN.Mtr, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah datangmempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram padatanggal 7 Nopember 2017, dan berdasarkan Surat Keterangan dari PaniteraPengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Desember 2017 Nomor8/PDT.G/2017/PN.Mtr, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan ParaTurut Terbanding semula Para Tutur Tergugat, tidak datang mempergunakanhaknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMataram sebelum berkas

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Samarinda,sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor8/Akta/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 20 April 2020.

Dan telah pula diberitahukankepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaanbanding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 5 Mei 2020;Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtelah menyerahkan memori banding tanggal 20 April 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 April 2020 danmemori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepadaTerdakwa

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor8/Pid.Sus/2020/PN P.Smr, tanggal 14 April 2020 yang dimohon bandingtersebut, An terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin M.KADARUSMAN;3.

sabusabuyang telah digunakan oleh Terdakwa, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa mengenai halhal yang meringankan dan yangmemberatkan bagi Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebutdiambil alin untuk mempertimbangkan halhal yang meringankan danmemberatkat bagi Terdakwa dalam putusan tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 14 April 2020, Nomor8

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor8/PDT/2019/P,TBNA jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor3480/K/Pdt/2019;Bahwa Petitium pada angka 35 dalam gugatan perlawanan a quo samasekali dan tidak mungkin untuk dapat dikabulkan karena secarasubstansi perkara tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri;Bahwa apalagi di dalam dalil Posita gugatan perlawanan a quomenjelaskan mengenai kekhilafan dan kekeliruan suatu pertimbanganhukum putusan pengadilan.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor8/PDT/2019/PTBNA jo.

Menyatakan Menolak gugatan perlawanan pihak (partij verzet) dari Pelawanuntuk seluruhnya;Subsidair:Atau apabila Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara Nomor8/Pdt.G.Bth/2020/PN.Lgs berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan sekarangPembanding tersebut, Turut Terlawan Il sekarang Turut Terbanding II telahmemberikan jawaban sebagai berikut:1.

VI, (paraTerbanding);Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pdt.Bth/2020/PN Lgs, yang dibuat oleh DIANA NOVITA, S.H., JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, menerangkan bahwa padatanggal 19 Mei 2021, kepada Turut Terbanding dahulu Turut Terlawan I,telan menyerahkan memori banding dari Pembanding dahulu Pelawantersebut;Relaas Pemberitahuan Penyerahan memori Banding Nomor8/Pdt.Bth/2020/PN Lgs, yang dibuat oleh DIANA NOVITA, S.H., JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Langsa

KARNA BRATA ~~ LESMANA, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kemang Utara Nomor8, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Bangka, KecamatanHalaman 1 dari 18 halaman.

Gugatan a quo mengandung permasalahan dan pokok gugatan yangsama dengan gugatan yang sedang diperiksa dan dipertimbangkan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan (exceptio litisoedentie);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor8/G/2017/ PTUN.DPS., tanggal 26 Oktober 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 8/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggalHalaman

21November 2018 dan tanggal 3 Desember 2018, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali , Il, Ill dan IV diajukan permohonanpeninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebutmasingmasing pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 27 Mei 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali , Il dan Ill disertai dengan pengajuan novum yangditemukan pada tanggal 2 Maret 2019 sebagaimana Berita Acara Nomor8

Mutiara Sulawesi dan TermohonPeninjauan Kembali V/Tergugat II Intervensi 2/Karna Brata Lesmana,objek gugatan 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor01/P/FP/2016/PTUN.Dps, tanggal 12 Mei 2016 yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor8/G/2017/PTUN.Dps; Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali /Penggugattidak dapat

Yangtelah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 25 Juli2019, Nomor : 59/SK/2019/PN Tbh. gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbh.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. ;. Nama : SUELLY LIO NARD, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan :Indonesia, Pekerjaan : lbu Rumah Tangga, Alamat : Jalan H.

;Bahwa, Para Pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka secara suka rela, dalam perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbh. atas permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaianpada tahap pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan BAB VI. PerdamaianSuka Rela Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Peraturan Mahkamah AgungR.I. Nomor : 1 tahun 2016.

untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan PenuntutHalaman 9 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PBRUmum telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkaramasingmasing Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 6 April 2021;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor8/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 24 Maret 2021 yang dimintakan bandingtersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

makapermintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktusebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari TerdakwaPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukanmenurut caracara yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaanbanding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengancermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor8

Ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan faktayang terungkap dalam persidangan;Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telahmengemukakan alasanalasan/keberatan bandingnya yang tertuang dalammemori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis HakimTingkat Banding untuk Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor8

memutus perkaraa quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makamemori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebutharuslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahmempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dariBerita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama,keterangan saksisaksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalamperkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor8

Sragen,untuk selanjutnya disebut PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan memeriksa Surat Surat yang bersangkutan;Telah meneliti dan memeriksa bukti Surat dipersidangan;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannyapada tanggal 04 Januari 2019, yang telah diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sragen pada tangg 07 Januari 2019 dibawah register perkara Nomor8/Pdt.P/2019/PN.Sgn, yang pada pokoknya telah mengemukakan

Editerial, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sebagai HakimTunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor8/Pdt.P/2019/PN.Sgn, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengandibantu oleh Supardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriSragen serta dihadiri oleh Pemohon ;PANITERA PENGGANTI HAKIMttd ttdSupardi, S.H., Dr. Editerial, S.H., M.H.