., sejak tanggal 4 Desember2012 sampai dengan 13 Desember 2012 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum YAHYA ISKANDAR, S.H.dalam menghadapi persidangan ini ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkara perkara dan suratsurat lain yang adakaitannya dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan perkara ini ;Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;Telah melinat dan memeriksa barang bukti yang diajukandipersidangan oleh Penuntut Umum ;Telah mendengar

menentukan apakah ada turutserta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masingmasing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatanmasingmasing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan denganperbuatan peserta lainnya ;Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, S.H.dalam

menentukan apakah ada turut sertamelakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masingmasingpeserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masingmasing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatanpeserta lainnya ;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :18/Pid/B/1992/ PN.TNGtanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, S.H.dalam

Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Sinar Grafika, Cetakan ke5, April 2008 halaman 439 (vide BuktiT9), yang menyatakan : Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/ Sip/1975 , tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadiHalaman 11 dari 11 hal. Putusan perkara No.214/PHI.G/2012/PN Jkt Pst.untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.

No. 1720/Pdt.G/2020/PA.LmgRekonpensi, maka gugatan yang semacam ini tidak memenuhi syarat formilsuatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1154K/SIP/1973 tanggal 01 April 1975 yang menyatakan gugatan rekonpensi yangtidak memenuhi unsur syarat formil Suatu gugatan, dianggap bukan merupakangugatan rekonpensi yang sungguhsungguh, dan dalam hal demikian dianggaptidak ada gugatan rekonvensi, sebagaimana pendapat Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan ke8 tahun 2008

Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H.dalam DelikDelik Knusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, yaituberdasarkan keterangan saksi EKO SUSANTO dan keterangan Terdakwa padahari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wib malam, di lokasi BarakBaya Dusun Soyong Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi,sdr.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan ke8 tahun 2008 halaman 478479 ), yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvanklijk);Menimbang, bahwa kendatipun gugatan Penggugat mengenai nafkahanak sebesar Rp.50.000.000, dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima,namun berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, Majelis Hakim secara ex oficio dapat menentukan nafkah untuk keduaanak

Soenarto Soerodibroto, S.H.dalam bukunya KUHP dan KUHAP edisi kelima Penerbit Raja Grafindo Persada Tahun2004 halaman 105 berpendapat bahwa di muka umum lebih tepat diterjemahkansecara terangterangan istilah tersebut mempunyai arti yang berlainan dengan kataOpenbaar atau di muka umum;Page 19 of 27Menimbang, secara terangterangan berarti tidak secara bersembunyi, dengandemikian tidak selalu harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang laindapat melihatnya;Menimbang, dengan demikian meskipun

., Theo Lamintang, S.H.dalam DelikDelik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak ada ijin mengambil mesin robin milik saksi SUPRIADIAlias I'l tersebut;Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil mesinnya lalu Terdakwabawa pulang sementara kerangka dan pom airnya Terdakwa tinggal di semaktersebut, setelah itu mesin tersebut Terdakwa pasang untuk sebagai mesin genset dirumah Terdakwa selama 5 (lima) bulan

Simanjuntak, S.H.dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, yangditerbitkan oleh Penerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353dan 354, yang menyatakan bahwa : Unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :Perbuatan itu harus melawan hukum ;Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ;Perbuatan itu harus ada hubungan kausal ( sebab akibat ).2.

Moeljatno, S.H.dalam bukanya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana, Penerbit RinekaCipta, dibagi menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu :7 Kesengajaan Dengan Maksud (opZet als oogmerk) atau Dolus Directus ;7 Kesengajaan Sebagai Kepastian, Keharusan (opzet metzekerheidsbewusizijn) ;7 Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan atau Dolus Eventualis(voorwaardelijk opzet);Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN PtsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaspenjambakan rambut yang

Simanjuntak, S.H.dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia yangditerbitkan oleh Penerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353 dan354 tersebut diatas;Bahwa dalam hal ini ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan penjelasansebab hal tuntutan itu tidak didasari pada hukum yang berlaku serta faktayang ada.

Eksepsi Error in Persona1.Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Ny.Desi Asmawi (IsteriDani Cipta Darmawansyah) sebagai Turut Tergugat, padahal sebagai isteriTergugat (waktu itu), Turut Tergugat bernama Yesi Susmawati;Bahwa formulasi surat gugatan haruslah memenuhi syarat formil, salahsatu syarat formil mana adalah identitas para pihak, menurut YahyaHarahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Terbitan SinarGrafika, Jakarta, 2017, halaman 5656 berpendapat bahwa:Kekeliruan penulisan atau

Moeljatno, S.H.dalam bukanya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana, Penerbit RinekaCipta, dibagi menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan yaitue Kesengajaan Dengan Maksud (opzet als oogmerk) atauDolus Directus ;e Kesengajaan Sebagai Kepastian, Keharusan (opzet metzekerheidsbewustzijn) ;e Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan atau DolusEventualis (voorwaardelijk opzet) ;Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa benar terdakwa telahmembantu anak saksi Siti Aminah bernama Agus Tri Wibowo untuk bisalolos seleksi TNI

SATOCHID KERTANEGARA, S.H.dalam bukunya: HUKUM PIDANA KUMPULANKULIAH, halaman 303 disebutkan bahwa Jikadianut ajaran DOLUS MALUS maka PENUNTUTUMUM dan HAKIM diberi beban berat karenaHAKIM harus membuktikan seorang yangmelakukan sesuatu perbuatan yang dilarangdan diancam hukuman oleh undangundangtidak saja menghendaki perbuatan itu, akantetapi juga harus dibuktikan bahwa orang ituinsyaf bahwa perbuatan yang dilakukannyaadalah perbuatan yang dilarang dan diancamhukuman oleh undangundang.

Nomor 06/Pdt.G/2017/PTA MksMenimbang, bahwa gugatan derden verzet yang diajukan oleh paraPelawan/Terbanding atas putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrstanggal 11 Nopember 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 996 K/Pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991, bahwa derden verzet dapatdiajukan oleh pihak ketiga selama perkara yang dilawan belum mempunyaikekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, S.H.dalam

dipersidangan, sedangorang tersebut tidak memenuhi panggilan itu (tanpa aasan yang dibenarkanhuum), maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah hak (jawab)nya.Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya hak Tergugat untukmemberikan jawaban gugur, maka dengan sendirinya pula Tergugat dapat dianggaptelah mengakui dalil gugatan Penggugat dan menurut hukum secara formil gugatanPenggugat telah dapat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam

RIAWAN TJANDRA, S.H.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAhalaman 47:"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saatia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negaradan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;Hal. 9 dari 22 hal. Put.

Mochtar Rudy, S.H.dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto selaku saksi fakta danSelaku Pejabat yang menerbitkan Akta Perjanjian Nomor 8 tanggal 7 Juli2004 dan Akita Kuasa Nomor 9 tanggal 7 Juli 2004 oleh yang terhormatMajelis Hakim Kasasi adalah suatu kekhilafan yang nyata dan layak apabilaakta perjanjian Nomor 8 tanggal 7 Juli 2004 dan Akta Kuasa Nomor 9tanggal 7 Juli 2004 yang dibuat oleh G. Mochtar Rudy, S.H., antara (Alm)Halaman 13 dari 19 hal. Put.

LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijkk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 164 yang Tergugat kutip sebagai berikut:Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu. memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukaneksekusi atas Hak Tanggungan