Ditemukan 3977 data
45 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ParaPengusaha termasuk Termohon Kasasi umumnya menginginkan keuntungan yangsangat besar dan mengabaikan hakhak para pekerja untuk memperolehkesejahteraan yang layak, oleh karenanya perjanjian yang dibuat melangar hukum;Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi adalah karyawan tetap (organik), makapemutusan hubungan kerja sepihak oleh Termohon Kasasi adalah tidak sah dansampai dengan saat ini masih berstatus sebagai karyawan Termohon Kasasi, atasdasar tersebut
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
SUTRESNO Bin SURATNO
66 — 12
Sus/2018/PN Bbs, halaman 20 dari 29hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur unsur tindakpidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanSubsidaritas yakni dakwaan primair melangar Pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo.Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkandakwaan subsidair melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b, Jo.
38 — 4
Terdakwamembayar angsuran sebesar Rp6 juta rupiah tetapi angsuranberikutnya Terdakwa tidakmembayar penuh kemudianTerdakwa selanjutnyamembayar semampu Terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah =melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanyaj 2922222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn enna nana neeMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melangar
64 — 7
tinggal bersama kakek di Ds kalisalak, kec Limpung, kabBatang sedangkan kedua orang tuanya telah bercerai, bapaknya tinggaldengan istri yang baru di Ds Wonokerso , kec Limpung, Kab Batangsedangkan ibunya bekerja sebagai TKI di Singapura;Bahwa antara terdakwa antara terdakwa dengan saksi A S belum pernahterikat suatu perkawinan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaituKesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2001Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melangar
29 — 4
OenSolo Baru korban atas nama SRI HARYANI pada tanggal 28 April 2014dinyatakan telah meninggal dunia.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kumolatif yaitu melangar Pasal 310 ayat (4) UndangUndangHalaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014.
367 — 30
harusdipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara jugadikenakan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melangar
74 — 10
kepadanya ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Subsidair Pasal 111 ayat (2)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentukSubsidaritas maka majelis akan membuktikan dakwaan Primair Jaksa penuntut Umum terlebihdahulu yaitu perbuatan para Terdakwa melangar
24 — 2
bong dan 1 (satu) unithandphone esia merk Huawei; 222 Putusan Pidana perkaraNomor : 76/Pid.B/2011PN JKT PST.19Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahdengan fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dipersalahkan melakukantindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengansurat dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, sehingga terlebih dahulu yang bharusdibuktikan adalah surat dakwaan Primair yaitu melangar
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian syarat pertama dari adanya nebis in idem menurutpendapat Majelis telah terpenuh.KEBERATAN KELIMABahwa Pengadilan Negeri Enrekang dalam pertimbangan hukumnya bahwaperkara ini adalah Nebis in Idem adalah telah sangat keliru/salah dan melangar hukum,karena yang dimaksudkan dengan NEBIN In IDEM adalah telah sangat jelas, diaturdalam pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya yaitu :a Subyek (Penggugat maupun Tergugat) yang sama, dengan perkara yang telahdiputus Pengadilan yang telah mempunyai
HUDA HAZAMAL HEDY SH.MH
Terdakwa:
ANDRI ALIAS DUDUT Bin MURDANI. Alm
26 — 3
Klien menyadari perbuatanya menggunakan sabuadalan melangar hukum dan menerima konsekuensihukumnya;3.
371 — 12
PN.Jthkonservasi tidak boleh dikeluarkan dokumen ataupun surat izin dari pejabatyang berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumtersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu melangar
30 — 12
Cross didalamnya berisi : 1 plastik klip ukuran besar didalamnya berisi kristal bening sabu berat bersih 94,88gram (KODE B1) 2 plastik klip ukuran sedang didalamnya masingmasing berisi kristal bening sabuberat bersih 9.00 gram (KODE B2) dan 9,14 gram (KODE B3) 9plastik klip masingmasing berisi kristal bening sabu; Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya namun tidak tahu darimana barang bukti tersebut didapat.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa denga dakwaan alternatif yaituKesatu : melangar
55 — 13
KUSAIRI, Sp.OG.29RSD Kol.TelahDokter padaKES IMPULANwanita agilpukul 6 dan 10 ;Menimbang,mempertimbangkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan denganyang didakwakan Penuntut Umum,tersebut memenuhiMenimbang,Umum dengan dakwaan AlternatifKESATU :PRIMAIR melangar PasalNomor 23 tahunAnak ;SUBSIDIAIR melanggar PasalNomor 23 tahunAnak ;ATAU ;KEDUA melanggar PasalMenimbang, bahwa olehUmum berbentuk Alternatifmempertimbangkan dakwaanbersesuaian denganpersidangan yaituAbundjanidilakukanbaliq
129 — 53
Memerintahkan kepada Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya agar menghentikan penggarapan serta menghindarkan diri daritindakan tindakan yang melangar hukum terhadap hak milik Penggugat atassebidang tanah seluas seluas 3.400 m?
128 — 27
buktiT.5 dan T.6 tidak dapat dibenarkan dan memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuktidak mempertimbangkannya karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukanoleh UndangUndang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim selalumenguraikan pengertian pokok Perbuatan Melawan Hukum yang kini telah berkembang tidakhanya sekedar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW yang pada pokoknyaadalah : tiap perbuatan melangar
91 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melangar Prosedur yakni:Penggugat tidak dikonfirmasi sampai terbitnya produk atau hasildari Keputusan Tergugat berupa LHAI IBI yang menyebutnamaPenggugat antara lain dalam halaman 1 dan 4;Melanggar Pmk80/Pmk.01/2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas DepartemenKeuangan halaman 16 angka 3 huruf a nomor urut 3 huruf a ayat (1)sub bahasan SUSUNAN; dimana, KOP (lihat Bab Ill huruf b),lengkapnya dalam halaman 24 berbunyi sebagai berikut:Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 233/K/TUN/20173.
115 — 47
Perbuatan para Terdakwa melangar SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.3.
91 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum terhadapTerdakwa telah tepat sesuai fakta persidangan dan melanggarPasal 266 (1) KUHPidana adalah tidak over bodiq/tidak rancudan tidak melangar ketentuan Pasal 63 ayat(2) KUHPidana;.
WAWAN SETIAWAN, SH
Terdakwa:
Haryadi Eko Saputro Bin Sardi A.S
170 — 21
Djuanda Kartawijaya dengangambar tahun emisi dan nomor seperti tercantum pada butir I.B di atasadalah PALSU.Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak PRINTER.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif yaitu : Kesatu : Melanggar Pasal 244 KUHP; atau Kedua : Melangar
RAY LEONARDO,SH
Terdakwa:
SONDANG SIMANGUNSONG Alias SONDANG
45 — 14
masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan/hukuman bukanlah merupakanSsuatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumenyang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yangsudah melakukan perbuatan yang melangar