Ismeth Abdullah selakuKetua Otorita Batam, Drs. Nazif Soesila Dharma selaku Walikota Batamdan Drs. Supar Muchtar selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen TenagaKerja Republik Indonesia Wilayah Pekanbaru telah datang dan menghadapkehadapan Notaris Sigit Sumantri, SH untuk mendirikan Yayasan PengelolaBalai Latihan Kerja Batam Karya Bangsa ;2.

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan, maka pada tanggal 10 Mei 2004 Badan PendiriHalaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2020/PN Btmmenetapkan Kepengurusan Yayasan Balai Latihan Kerja Karya Bangsasesuai dengan amanah pada pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun2001 tentang Yayasan dengan susunan Badan Pembina, Badan Pengurus,Badan Pengawas dan Badan Operasional sebagai bertikut :.Badan PembinaKetua : Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja (exOfficio) ;Wakil Ketua : Ketua Otorita

Badan PembinaKetua : Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja (exOfficio) ;Wakil Ketua : Ketua Otorita Batam (exofficio) ;Anggota : Walikota Batam (exofficio) ;Anggota : Drs. Supar Muchtar ;I. Badan PengurusKetua : Ronny F. Adam ;Wakil Ketua : Drs. Zarefriadi ;Sekretaris : Ir. Fitrah Kamaruddin ;Wakil Sekretaris : Ir. Zulhendri ;Bendahara : Drs. Ibnu RusdiHl. Badan PengawasKetua : Wawan Darmawan, SE ;Anggota : Bachrudin Amir, SH ;Anggota : Harun Mustaram ;IV. Badan Operasional1.

Muhammad Rudi, Wali Kota Batam disebut sebagai pendiriYayasan Balai Latihan Kerja Batam Karya Bangsa dari Pemerintahan KotaBatam, dan dari Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), ternyataHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2020/PN Btmsesuai bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P1) berupa Akta PendirianYayasan Nomor 05 tanggal 29 Desember 1999, disebut sebagai pendiri adalahTuan Doktorandus Ismeth Abdullah, bertindak didalam kedudukannya danjabatannya sebagai Ketua Otorita

Rahmat (DPO)Halaman 20 dari 66 Halaman,Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Btm.untuk menunggu dipinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim,berada di koskosan yang beralamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1Kec.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saeful Bahri Alias SaefulBin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkandi Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saukil Irsadi aliasIrsa Bin Zulkadi, berada di koskosan yang beralamatkan di bengkong Otorita JI.Jambi No. 1 Kec.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padaSaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saeful Bahri Alias SaefulBin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkandi Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec.

Kec.Sawit SeberangKab.Langkat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:weneonnnoe Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 korban DEDI SANJAYA SEMBIRINGbersama dengan GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan beberapaorang teman lainnya berangkat dari Dsn Otorita

di Dsn Banyu Urip Kec.Sawit SeberangKab.Langkat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:weneonnnee Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 korban DEDI SANJAYA SEMBIRINGbersama dengan GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan beberapaorang teman lainnya berangkat dari Dsn Otorita

bulan Juni 2013, bertempat di Dsn Banyu Urip Kec.Sawit SeberangKab.Langkat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, turut serta melakukanpenganiayaaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut:weneonnnee Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 korban DEDI SANJAYA SEMBIRINGbersama dengan GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan beberapaorang teman lainnya berangkat dari Dsn Otorita

DOLOROSA SEMBIRING, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnyamembenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dipenyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan; bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat diDusun Otorita Desa sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kab.

maka dapatlahdiperoleh adanya faktafakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa bersamasama dengan ARI AFRIZAL ALIAS RIZAL (dilakukanpenuntutan secara terpisah), SINGGIH, JATI, HENGKI, JEPRI (DPO) pada hari Rabutanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dsn Banyu UripKec.Sawit Seberang Kab.Langkat telah melakukan pemukulan dan penusukankepada saksi korban DEDI SANJAYA SEMBIRING; bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat diDusun Otorita

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialinkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,Halaman 17Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN.TPIkecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; d.

;Bahwa berdasarkan uraian diatas Badan pengusahaan Batamdahulunya Otorita Batam pada tahun 2002 berani mengalokasiakanlahan kepada PT. Federal Investindo, sehingga menurut hemat kamigugatan yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang mengadaada.; .

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah mengeluarkanbiaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kepadaTERGUGAT dengan perincian sebagai berikut: a.

Fotokopi surat Izin Prinsip dari Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam kepada PT. Federal Investindo tertanggal 26 Februari2002 ect t eee tet ttetet titers tet seceee, (Bukti T2);3. Fotokopi surat perjanjian Nomor: 101/SPJA3/10/2015 tentangPengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam tertanggal 28 Oktober 2015wesc.

(Bukti T Il Intervensi 8);12.Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor:480/F/PL/IV2002 kepada PT. Federal Investindo tertanggal 18Maret 2002; ......... 2.0... eeeeee ees. .(Bukti T I Intervensi 9);13. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita kepadaPT. Federal Investindo Nomor: 1138 /FPL/IV/2007 tertanggal 26April 2007 ; ......0.. 0. ee eeeeeeeeeee.(Bukti T Il Intervensi 10a);14. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Tagihan UWTO kepada PT.

Bahwa terhadap Jual Beli tersebut telah memperoleh Ijin PeralihanHak (IPH) dari Pemerintah Republik Indonesia, selaku Pemilik HakPengelolan lahan di Pulau Batam, saat itu bernama Kepala SatuanPelaksana Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam,sesuai Peta Lokasi (PL) tanah No: 93.85030438.0040. tanggal 25 05 1993, seluas 207.19.M2, merupakan Pecahan dari Peta lokasiInduk No: BTA.PL/438/85, a/n PT.

Ria Adji Hendarto,SH, adalah Sah danBerharga serta Mengikat Para Pihak,Menyatakan Pemohon Pemilik unit Rumah yang beralamat diPerumahan Lucky View Blok C No:40, RT.03/RW.02, Kelurahan BaloiIndah Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,sesuai Gambar Penetapan Lokasi No: 93.85030438.0040. tanggal 25 051993, yang di keluarkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam,Memerintahkan untuk Mengangkat kembali Penetapan Sita Jaminantanggal 21 November 2013, yang di letakkan pada

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor208/Pulau Buluh, tertanggal 15 April 1996 dengan dasar yang sah, yakniberdasarkan dokumen dari Turut Tergugat I, berupa: Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 tanggal 16 Februari1993 yang dikeluarkan oleh Pemengang Hak Pengelolaan (OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam); Surat Keputusan (SKEP) Nomor 25/SPJ/KAAT/II/1993 tanggal 16Februari 1993; Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 tanggal 17 April 1990; Fatur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita

Desember 1996 yang dilakukan di hadapanNotaris Usman Koloay,SH. adalah PT Noorsyaman Utama TransmaritimeService (PT Nutrans Maritime Service);Demikian pula dokumendokumen yang diakui Penggugat sebagai dasarSertipikat Hak Guna Bangunannya, berupa Surat Perjanjian (SPJ) Nomor26/SPJ/KAAT/II/93 tanggal 16 Februari 1993, Surat Keputusan (SKEP)Nomor 25/SPJ/KAAT/II/1993, tanggal 16 Februari 1993, GambarPenetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149, tanggal 17 April 1990, FakturLunas Tagihan Uang Wajib Tahunan = Otorita

Bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sekarangBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasHalaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 2276 K/Pdt/2016Batam (Turut Tergugat ) tidak pernah memberikan alokasi lahan kepadaPenggugat.

Chaerul Asril selakuDirektur PT Nutrans (Tergugat Il), Kepala Kantor Pertanahan KotaBatam (Tergugat IV), PT Setya Daya Bilcon (Turut Tergugat I), PTKarya Sumber Daya (Turut Tergugat Il) dan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam DahuluBernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,Berkedudukan Di Batam Center Pulau Batam (Tergugat III);Bahwa dalam perkara tersebut jelasjelas baik Penggugat maupun ParaTergugat dan Para Turut Tergugat juga menjadi pihak dalam

Nomor 2276 K/Pdt/20161) Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 Tanggal 16Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam);2) Surat Keputusan (SKEP) Nomor 25/SKEP/KAAT/II/1993 tanggal 16Februari 1993;3) Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 tanggal 17 April1990;4) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor2/5/F/Dirum Keu/5/1990 tanggal 14 Mei 1990;Dimana hak alokasi tersebut telah dibatalkan oleh Turut Tergugat

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;

Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita Batam (UWTO) Nomor1399/F/PL/XII/1999 Luas Lahan 26.360 m2 tanggal 16 Desember1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi;d.

Bahwa tepatnya tanggal 18 November 1999 pihak Otorita Batammengeluarkan Gambar Penetapan Lokasi (PL) dengan luas lahan26.360 m2, kemudian pada tanggal 18 Desember 1999 Otorita Batammengeluakan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamsebesar Rp336.090.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan puluhribu Rupiah) untuk pembayar UWTO lima tahun, sumber uang untukmembayar UWTO tersebut murni berasal dari pembayaran pedagangkaki lima atas penjualan brosur pasar yang saat itu dilakukan olehPenggugat

dan rekanrekan;Bahwa dengan adanya tunggakan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamyang diketahui oleh Penggugat dalam sidang Persiapan tanggal 06Januari 2015 dengan ini Penggugat menyatakan sanggup untukmelunasi sisa tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam;Halaman 4 dari 274 halaman.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001, 21 Juni 2001,tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYURAYA;Bertentangan dengan peraturan perundangundang yang berlaku yaitu:1. UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1960;2.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001Tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu dari padatanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya; Tentang sah atau tidak sahnya atas Keputusan Tergugat Il, yakni:a.

Yangdiketahui oleh Lurah Panaikang dan Camat Panakkukang, yang disetujuioleh otorita Panakkukang plan dan Industrial Kotamadya Ujung Pandangterhadap tanahnya yang diambil jalanan tersebut.

Timurama melalui badan Otorita PanakkukangPlan;3.

(tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) tidak pernahdibebaskan baik oleh Otorita Panakkukang Plan maupun oleh PT.Timurama.Menimbang, Bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kasasi dan Kontra memoriPeninjauan Kembali dinubungkan dengan putusan judex juris dalam tingkatkasasi dan putusan judex facti dalam perkara a quo ternyata tidak terdapatadanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex yuris

Penggugat:
PT BUMI MAHKOTA SEJAHTERA
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUASAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2.KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM DRS MAWARDI HARNI
3.GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN

Btm.Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2019,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM (KOPKAR OTORITA BATAM) YANGDALAM HAL INI DIWAKILI OLEH PONCO SUBEKTISELAKU KETUA, berkedudukan di Jil. R.

Terdakwa langsung menusukan tombak yang dipegang Terdakwakearah Saksi korban Aristiawan dan mengenai bagian dalam lengan tanganSaksi korban Aristiawan, sehingga menyebabkan Iuka tusuk pada lengan kiriukuran nol koma enam centimeter akibat persentuhan benda tajam, dan lukagores ukuran satu sentimeter akibat benda tumpul sesuai dengan hasilkesimpulan visum et repertum RS BP Batam nomor: 53/RS.06.05/6/2020tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Natasya Uzu Barsela,dokter pemeriksa pada RS Otorita

tersebut kea rah Saksi Haryanto danHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN BtmSaksi Yufrizal, Kemudian akibat perbuatan tersebut Saksi korban Aristiawanmaju kedepan, setelah itu Terdakwa langsung menusukan tombak yangdipegang Terdakwa kearah Saksi korban Aristiawan dan mengenai bagiandalam lengan tangan Saksi korban Aristiawa ; Bahwa berdasarkan Visum et repertum RS BP Batam nomor:53/RS.06.05/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani olehDr.Natasya Uzu Barsela, dokter pemeriksa pada RS Otorita

langsung menodongkanatau menombak menombakan tombak tersebut kea rah Saksi Haryanto danSaksi Yufrizal, Kemudian akibat perbuatan tersebut Saksi korban Aristiawanmaju kedepan, setelah itu Terdakwa langsung menusukan tombak yangdipegang Terdakwa kearah Saksi korban Aristiawan dan mengenai bagiandalam lengan tangan Saksi korban Aristiawa ; Bahwa berdasarkan Visum et repertum RS BP Batam nomor:53/RS.06.05/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani olehDr.Natasya Uzu Barsela, dokter pemeriksa pada RS Otorita

SINTA INDUSTRI SHIPYARD, dan Persetujuan BadanPengusahaan Batam Nomor: 1480 / PL /03/2012 tanggal 07 Maret2012 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;7. Menghukum Tergugat V atau pihak yang mendapat hak atau kuasadaripadanya untuk mengembalikan kepada Penggugat dengan keadaanbaik, berupa:a.

yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15Oktober 2015; dan dokumendokumen lahan lainnya terkait tanahseluas 51.200 Mz?

Sintai Industri Shipyard yang telahdibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat V ;Asli Gambar Penetapan Lokasi dengan Nomor 95020259, tertanggal28 September 1995 seluas 51.200 M2 yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan

oleh Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15Oktober 2015; dan dokumendokumen lahan lainnya terkait tanahseluas 51.200 Mz?

Bahwa untuk meyakinkan Penggugat yang mana Tanah Objek Jualbeli tersebut merupakan milik Tergugat , kKemudian Tergugat , telahmenyerahkan dokumen dokumen asli berupa IP (izin Prinsip), FakturUWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam) 30 (tiga puluh tahun) yangakan dibayar oleh Penggugat sebesar 1.763.350.675 (satu milyarTujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah), yang telah Tergugat , serahkan di kantorNotaris / PPAT YONDRI DARTO, S.H.;7.

BATAM)dahulu OTORITA BATAM, karena lahan yang menjadi Objek Jual Beliyang seharusnya dijual kepada Penggugat adalah milik saudara AwangHalaman 3 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.BtmHerman guod non padahal faktanya tidak seperti yang dinyatakan olehTergugat ;8.

Bahwa BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) dahulu OTORITA BATAMkami tarik menjadi pihak Turut Tergugat adalah untuk mengamankanhak hak hukum Penggugat agar terlindungi sebagaimana suratpemberitahuan hukum yang telah kami sampaikan pada tanggal 26Maret 2014 yang pada intinya agar Tergugat tetap melanjutkan jualbeli (Peraiihan Hak) kepada Penggugat dan ketika pelaksanaanperalihan hak dilaksanakan agar diketahui oleh Turut Tergugat;9.

Menyatakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 54.314 m2yang tertetak di setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayahpengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota,Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) danForm Hasil Ukur yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) dahulu OTORITA BATAM tertanggal sepuiuh Maret dua ribuempat belas (10 032014) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan mengikat

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam untuk1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahtersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluanpelaksanaan tugasnya;3: menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepadapihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuanPasal 41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria4, menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajibtahunan.b) Peraturan Menteri

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam untuk :1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang Undang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan,; d.

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Hal 35 Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUNTPIb) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk :1.

Mustofa Widjaya Ketua Otorita Batam (fotocopy sesual dengan aslinya); P5a : Surat PT. Utamamas Propertindo Nomor. 462/UMP/V/2008, tanggal25 Oktober 2010, Perihal Permohonan Perpanjangan PenerbitanFaktur UWTO (fotocopy sesuai dengan aslinya); P5b:Surat PT.Utamamas Propertindo tanggal 3 November 2010Nomor:Hal 48 Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUNTPI462/UMP/X/2010.

Tentang BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (fotocopy dari fotocopy); T6 :Surat dari Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: B/37/KA/L/V/2003, tanggal 27 Mei 2003, Perihal IzinPenggunaan Lokasi Sementara, yang ditujukan kepada PT.

Otorita untuk memperolehperawatan medis. Pada hari Rabu tanggal 22 januari 2014 sekira pukul17.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia di RS. Otorita Batam; Bahwa berdasar visum et repertum Nomor R/2/I/2014/Biddokk ngdibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. FAIZAL ZULKARN F,MHKes selaku dokter yang memeriksa diperoleh hasil pense ;an faktaDari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diata Gbfakta sebagai berikut: ~~A. Fakta yang berkaitan dengan sah ane1.

SelBahwa untuk berlabuh dan bersandar itu ada ijin gerak jadi sebelum kapalbergerak agen akan mengurus ijin gerak ke otorita pelabuhan setempat jadikalau tidak diterbitkan adalah Pergerakan Illegal ;Bahwa pergerakan ilegal adalah Sebab kapal takluk kepada hukum benderayang dikibarkan oleh kapal misal kapal berbendera Indonesia maka kapaltakluk kepada yurisdiksi dan regulasi dari Pemerintah Indonesia dimanaotorita pelabuhan sebagai perwakilan dari otoritas setempat yang akanmengatur regulasi setempat

ini bahaya navigasi sudah jelas kapal nanti akan kandas, kalau kapalkandas lambungnya sobek maka berkemungkinan akan ada pencemaranlingkungan, korban jiwa dan kerugian properti ;Bahwa misalnya ahli mantan kapten pernanh membawa kapal, kapalmisalnya ditolak karena sesuatu hal apa yang ahli lakukan sebagai kaptenkita akan meninjau penolakan ini berdasarkan hal yang faktual atau lain halsepanjang sepengetahuan ahli tidak ada penolakan apabila semua keadaansesuai dan memungkinkan sebab masingmasing otorita

pelabuhan sudahmemiliki garis panduan masingmasing yang mana keagenankeagenankapal juga diberikan pengarahan peraturan tentang pelabuhan, SKSK yangditerbitkan, notifikasi marabahaya misalnya bulanbulan akhir tahun cuacaburuk maka otorita pelabuhan menerbitkan larangan berlayar karenacuaca ;Bahwa sebelum bertolak dari pelabuhan sebelumnya seorang kapten dapatmemperhitungkan perkiraan cuaca dan itu hanya sebagai tambahan sajauntuk berlayar maksudnya sebagai kehatihatian tetapi mengenaihambatanhambatan

memberikan suatu larangan untuk kapal bergerak,berlayar tentu ada hal pertimbangan yang diberikan jadi jika kapal tidakdiberikan ijin masuk karena kedalaman airnya tidak memadai ini efeknyananti akan menjadi besar alur pelayaran akan terhambat, kapalkapal laintidak bisa melalui alur tersebut maka otorita memberikan larangan diawaldan otorita tidak akan melarang apabila sesuai untuk kapal tersebut sesuaidengan standar keselamatan untuk pergerakan ataupun pelayaran ;Bahwa apabila terjadi pasang surut

jika sudahselesai dibuat dan menuju pelabuhan, dalam hal dikeluarkan SPBsyahbandar memeriksa barang yang akan diangkut atau tidak, tergantungSituasi tidak merupakan suatu kewajiban yang diperiksa oleh syahbandar ;Bahwa Fungsi SPB misalnya mengirimkan barang ada dokumenpengirimannya seperti delivery order kalau tidak ada delivery orderbagaimana kita memastikan bahwa barang ini sesuai dengan yangdisepakati ;Bahwa SPB sebetulnya dikeluarkan oleh masingmasing otoritas apabilaSPB yang dikeluarkan dari otorita

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Pasal 6, Seluruh arealtanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HakPengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam yang mempunyai wewenang untuk;1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;Halaman 9Putusan No.19/G/2018/PTUN. TPI3.

;g) Diterbitkannya Izin Pemindahan Hak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 bertentangandengan Fatwa Planologi No. 480/FPREN/XII/2006 tanggal21 Desember 2006 yang telah di revisi tanggal 16 Juni 2008,Fatwa Planologi No. 174/FPRENTEK/5/2011 tanggal 25 Mei2011 dan perundangundangan terkait penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan.

Batammenyatakan terkait di terbitkannya Izin PemindahanHak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09Oktober 2008 akan disampaikan kepada pimpinan.5) Rapat ke5, Hari Rabu Tanggal O05 Desember 2018bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Bersama KantorDPMPTSP Kota Batam : Pihak Biro Perencanaan BP.

Batammenyatakan adanya Sertifikat SHGB No. 1930 tanggal18 Januari 2008 menjadi dasar di terbitkannya zinPemindahan Hak dari Otorita Batam No.4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008, BP. BatamHalaman 18Putusan No.19/G/2018/PTUN. TPImenyatakan bahwa data dan berkas yang sudah terbitsebagai bukti dari legalitas yang sah. ;b.

Senteksebelum ada peralihan dan UWTO pertama tanggal 12 juni2002, UWTO terakhir tanggal 03 Februari 2005, gambarPenetapan Lokasi tanggal 20 Maret 2002, Akta PerjanjianPengalokasian, dan Peruntukan Tanah atas bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam tanggal 21 Juli 2006 dibuatHalaman 38Putusan No.19/G/2018/PTUN.

Pembangunan Kuningan dalam rangkapemindahan penduduk, terletak di Kelurahan Tanjung Barat, KecamatanPasar Minggu (sekarang Kecamatan Jagakarsa), Wilayah Jakarta Selatan,yang diberikan oleh Badan Pelaksana Otorita Pembangunan KuninganDaerah Khusus lbukota Jakarta kepada Rohmat bin H.

Rosad bin Marajuki, sesuai dengan asili;Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 6687/Kelurahan Tanjung BaratRt. 08 Rw. 02 dengan Pemegang Hak Terakhir Marhasan(Penggugat) : Terletak di Blok K. 5 No. 6, sesuai dengan asili;Sertifikat Hak Milik (SGHM) No. 634 Wakaf /Kelurahan TanjungBarat Terletak di Blok K. 5 No. 7, sesuai dengan asli;Surat Izin Mempergunakan Tanah No. 0151/SK/L.II/2/1975,Tanggal 14 Februari 1975 yang dikeluarkan oleh BadanPelaksana Otorita Pembangunan (BPOP) Kuningan DKIJakarta terletak di

Saksi ISMAIL A.S; menerangkan.e Bahwa saksi adalah mantan pegawai bagian pengukuran dan pemagaran dibadan pelaksana otorita pembangunan kuningan DKI Jakarta.e Bahwa saksi tahu asal usul tanah kavling milik Rohmat bin H.

Mujenih adalah nama dari kakek saksi.e Bahwa ada kavlingan di Tanjung Barat tahun 1974/1975e Bahwa Kavlingan di Tanjung Barat dari otorita kuningane Bahwa Kavlingan masih berupa tanah kosong.e Bahwa Pardede punya tanah kavling di Blok K5 No. 17 yang berhadapandengan JI. H.

Nukin, yangdahulu diberikan oleh Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan DKIJakarta letaknya di JI. H Mujenih Blok K.5 No.17 luas 185 M2, sudah pernah diukur dan dibuat patoknya oleh petugas dari Otorita , pada tahun 1986 ayahsaksi Rohmat bin H. Nukin telah menjual tanah kavling tersebut pada PuloEben Eser Pardede/Turut Tergugat namun oleh Turut Tergugat memangbelum di sertifikatkan dan letaknya bersebelahan dengan tanah H.

Bahwa pada tahun atau tepatnya tanggal 24 September 2013, BadanPengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Batam selaku pihak yangmengatur Hal Pengelolahan seluruh areal tanah di pulau Batamsebagaimana diatur Keppres No. 43 Tahun 1971 Jo Permendagri No.43Tahun 1997 tentang Hak Pengelolahan Tanah bagian tanah tanahHal 1 dari 14 Putusan No. 210/Pdt.G/2014/PN.Btmtertentu milik Negara yang diberi kewenangan kepada Badan Otorita,telah mengeluarkan izin Prinsip No. B 18700 /KA / 9 / 2013 kepada PT.

Fres Tyfina ; Bahwasaksi tidak tahu berapa luas lahan tersebut ; Bahwasaksimelihat Penggugat dan Tergugat berbicara, tetapi saksi tidaktahu apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat ; Bahwa setahu saksi ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugattentang lahan tersebut ; Bahwa kerjasama dimaksud adalah bahwa Penggugat selaku pengurusdokumen atau ijin lahan itu ke Otorita Batam ; Bahwasaksi tidak tahu ijin dimaksud itu untuk apa ; Bahwasaksi tidak tahu status tanah tersebut ; Bahwasaksipernah

(dua ratus jutarupiah) ; Bahwa saksi tidak tahu vang tersebut mengurus dokumen apa, tetapiPenggugat mengatakan untuk mengurus dokumen Tergugat ; Bahwa saksi memberikannya kepada Penggugat berupa cek dan saksiberikan diparkiran Otorita Batam;Menimbang terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Penggugatmembenarkannya.Menimbang penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnyamenyatakan tidak akan menyampaikan apaapa lagi, serta mohon putusan.Menimbang untuk mempersingkat uraian putusan ini

"), juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karenaBadan Otorita adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah DKI Jakarta danmerupakan satusatunya pihak yang berhak melakukan pembebasan tanah di seluruhwilayah Kuningan, Jakarta Selatan ;Bahwa Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 369 tanggal Juni 1979 tentang Pembubaran danPerubahan Status Otorita/Proyek/Badan Pelaksana Proyek Serta Penataan KembaliHalaman 25 dari 86 hal.

Tanah obyek perkara adalah merupakan sebagian kecil dari tanahtanah yangdibebaskan oleh Badan Otorita sebagai badan khusus yang ditunjuk olehPemerintah DKI Jakarta untuk membebaskan tanahtanah di KelurahanKuningan timur, Karet Kuningan, Karet dan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi,Wilayah Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;Halaman 27 dari 86 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/201 3/PN. Jkt.Sel282820.2.

TCPInternusa juncto Surat Perjanjian tanggal 22 April 1974 tentang KerjasamaPembangunan Atas Tanah Seluas + 312,4 HA (tiga ratus dua belas 4/10Hektar) Terletak di Kelurahan Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet danSetiabudi, Kecamatan Setiabudi, Wilayah Kota Jakarta Selatan, DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta, yang merupakan sebagian dari wilayah kerja BadanPelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta(selanjutnya akan disebut "Perjanjian Tahun 1972 juncto Perjanjian Tahun1974"

), Tergugat IV Konvensi menerima satu hamparan tanahhasilpembebasan Badan Otorita termasuk didalamnya tanah obyek perkara a quo,sehingga jelas tegas Tergugat IV Konvensi punya kapasitas dan keterkaitanhukum dengan tanah obyek perkara a quo ;20.3.

Perolehan tanah Badan Otorita atas tanah obyek perkara dilakukan padatahun 1972 dan pada tahun itu juga kemudian dialihkan ke Tergugat IVKonvensi (vide dalil butir 20.2), sedangkan menurut pengakuan PenggugatKonvensi, ia memperoleh tanah tersebut dari Cholid Basjir tahun 1994, darifakta hukum jelas terlihat kejanggalan dan keanehan kejanggalan pertama,yaitu perolehan tanah Penggugat Konvensi, disamping dilakukan 22 tahunkemudian setelah Badan Otorita dan Tergugat IV Konvensi memperolehtanah tersebut