U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah8menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

:Whacd ule Ge prio swlaoll 555Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Lap 9 IVo Lo los Ujc.a nigh WVoolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut

dilakukan antara seorang lakilaki danperempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimanadiatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuanperaturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlaku di NegaraKesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimanamaksud kaedah fighiyah yang berbunyi;loll py ook A aeArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya

ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa meskipun dalam ajaran Islam seoranglakilakidiperbolehkan mempunyai isteri lebih dari satu orang, namun sebagaimana diaturpada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapatberisteri lebin dari satu orang, seorang lakilaki wajid mendapatkan izin dariPengadilan terlebin dahulu.

ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(53 5 salArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Hal. 7 dari 10 hal Pen.0042 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .clea cols Gye 151 auliall 6 53Artinyas*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dala b sis die 5) cle play Ca SicArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 305/61/1977 tanggal 22 Juli 1977yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon, biodata wali nikah Pemohon dan biodataAlmarhum

:Wlasdl w> le orto rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 Volo Clix U,c1a cighl sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:ellieall ls Gs a15l aulall 2 59Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

Ca 4ca'Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 205/84/VIII/1996 tanggal 25 Agustus 1996yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, KabupatenJombang, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu Pemohon I: nama Rochim, nama ayah Parman,tidak sesuaidengan biodata Pemohon yang sebenarnya sebagaimana

dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAOG6N6NG 1606C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:oaukKs=vb/IONGAS CAata6YSCOGIS Adetiddi 404CA0a606C 4616Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi:ESOONGOYS CiAa6CA6 U6A6i CANG6UiG6ESAGAGeOH EGC AUASOUAGIGESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0712/111/IX/2011 tanggal 26September 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanMojoroto, Kota Kediri, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa nama Pemohon yang

ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:JIG jalArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbuny/i: = dlaall Gls %o si awlaall 255 Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 10Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:asliaall bots afc $l le playil ZaferArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0393/40/X1/1983 tanggal02 Mei 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto,Kota Kediri, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH tidak sesuai dengannama yang

kesulitan sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:3s 5aArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:wed) ls Be Is) taal 2 8Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

Ca ialArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 206/05/X/2000 tanggal 03Oktober 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan SaradanKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon II: Isro'ul Marfu'ah binti Munasir, Nomor 0109 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn halaman

kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Hal. 7 dari 10 hal Pen 106/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .Jib 9 allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:clea iS Gs 15) aeliall 5:Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalioalls b pis Ate SI) le Alay) CaisArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 412/20/X1I/1999 tanggal 12 Nopember1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Ji allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:lied) ls Ge A15l aulall 2 59Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai:Hal. 8 dari 10 hal Pen 101/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 201/17/VII/1986 sebagaimana DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : B28/Kua.13.34.06/PW.01/9/2018 tanggal 17September 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanPilangkenceng, Kabupaten

59Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Layo Wolo Sls Ujc.d wigh SoolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan

kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Hal. 7 dari 10 hal Pen.151/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:sellicall le Sys 15) aedaall 3 0Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fala bss He 3th gle (Lay) GoaArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 16/XIV/16/1974 tanggal 15Januari 1974 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan GemarangKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam

U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :WLasJl ul> ole prio awle.Jl soArtinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc8 IVolo Clin U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

:Whacd ule We prio swlaoll 555Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Layo Wolo Sls Ujc.d wigh SoolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

U,cra cighle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinantersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakim perlumengemukakan dalil syari sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamatademi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlacdl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc8 IVolo Clin U,c1a cigl sVosolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum