Ditemukan 23750 data
SEPTEBRINA SILABAN, SH
Terdakwa:
JUARA SEHERMAN Alias KEMBAR Bin SANGKOT
239 — 98
Tulisan Taik sama pemerintahan sekarang bukanyamensejaterahin rakyatnya mala mencekik rakyatnya,, Dasar jokonDasarjokontol.. Terdakwa posting pada tanggal 25 September 2018, bertempat diakun facebook milik Terdakwa dengan nama Kocu Tato.
Tulisan Taik sama pemerintahansekarang bukanya mensejaterahin rakyatnya mala mencekik rakyatnya,,Dasar jokonDasar jokontol..
Martin, MHum, berpendaatsebagai berikut : Bahwa, arti kalimat Hanya orang kafir dan pki lah yg memilih Jokowi..adalah tidak ada orang lain, selain yang tidak percaya kepada Tuhan yangMahakuasa dan orangorang anggota/kelompok PKI (partai komunisindonesia) yang memilih Jokowr; Bahwa, arti kalimat Taik sama pemerintahan sekarang bukanyamensejahterahin rakyatnya mala mencekik rakyatnya,, Dasar jokonDasarjokontol.. adalah katakata makian (kotoran manusia/hewan) dilontarkankepada Pemerintahan sekarang;
EKI MOHAMAD HASIM, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD JISRAH RAHMAN, S.T
558 — 539
em>kapal selam tenggelam mungkin krn awak kapal byk dosanya ya makan uang haram akhirnya istri prajurit jadi janda smua dong.. bisa di entoot gak hhahaha
- 1 ( satu ) lembar hasil screenshoot postingan kalimat Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya
kalimat kapal selamtenggelam mungkin krn awak kapal byk dosanya ya makan uangharam akhirnya istri prajurit jadi janda smua dong.. bisa di entoot gakhhahaha*Hal. 2 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi4. 1 (satu ) lembar hasil screenshoot postingan kalimat Belajarlahdengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadiantenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, MenteriPertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebuske gagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya
dan tanpa hakHal. 3 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdimenyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencianatau permusuhan tertantu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan ( SARA ) yaitu terdakwa membuat postingan berbunyi Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengankejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI,Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untukmenebus ke gagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya
MUHAMMADJISRAH RAHMAN menggunakan baju jaket warna biru ;Bahwa benar dengan adanya postingan terdakwa pada grup Sultrawatch yang berisi Belajarlah dengan budaya jepang akan rasamalu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan PresidenMundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalan merekadalam menjaga keselamatan rakyatnya terdapat banyak komentardari anggota grup facebook Sultra watch dimana anggotanya kuranglebih 51.722 ( Lima puluh satu
MUHAMMAD JISRAH RAHMAN, dapatahli jelaskan bahwa postingan tersebut mengandung unsur ujarankebencian terhadap pemerintah, dalam hal ini kepada Panglima TNI,Menteri Pertahanan dan Presiden untuk mundur dari jabatannyakarena dianggap tidak bisa menjalankan tugas dengan baik,dalam halini dianggap tidak bisa menjaga keselamatan rakyatnya ;2.
Bahwa melakukan perbuatannya melalui postingan pada akun FacebookGroup SULTRA WATCH melalui akun facebook miliknya bernamaMUHAMMAD JISRAH RAHMAN yang isi postingan beruka kalimat ataukatakata yang berbunyi Belajarlah dengan budaya jepang akan rasamalu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundurdari jabatannya untuk menebus ke gagalan mereka dalam menjagakeselamatan rakyatnya;Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T. yang
265 — 162
Di luar negeri di buang disini di sini disuruh.Makan rakyatnya;Terhadap postingan tersebut terdapat 3 pengguna akun Facebook lainmenanggapi suka;Bahwa muatan kalimat dalam posting adalah evaluasi negatif karenapendekatan kebencian pemilik akun Facebook Asma Dewi terhadapgolongan pemerintah, maka apapun yang dilakukan pemerintahadalah salah;hal 5 dari 28 hal Perkara No.140/Pid/2018/PT.DKIe+ecne Cl OR a ee) eeCaptionnya :Rezim koplak.
Diluar negeri dibuang disini di sini disuruh.Makan rakyatnya;d. Diposting pada tanggal 22 Juli 2016 di akun Facebook Asma Dewialamat tautan https://www.facebook. com/profile.ohp?id= 100011345568392;Pemilik akun Asma Dewi reposting terhadap postingan akun Facebook Shiva Silva dengan caption gambar Beredar Pesan Untuk TKI AgarHatiHati Bawa Tas Jangan Sampai Terbuka, Karena China AkanHancurkan Indonesia Lewat TKI Suara BMI.
Makan rakyatnya;Diposting pada tanggal 22 Juli 2016 di akun Facebook Asma Dewialamattautanhttps ://www.facebook.com/profile.php?id=100011345568392;Pemilik akun Asma Dewi reposting terhadap postingan akun FacebookShiva Silva dengan caption gambar Beredar Pesan Untuk TKI AgarHatiHati Bawa Tas Jangan Sampai Terbuka, Karena China AkanHancurkan Indonesia Lewat TKI Suara BMI.
Makan rakyatnya;Diposting pada tanggal 22 Juli 2016 di akun Facebook Asma Dewialamattautanhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100011345568392;Pemilik akun Asma Dewi reposting terhadap postingan akun FacebookShiva Silva dengan caption gambar Beredar Pesan Untuk TKI AgarHatiHati Bawa Tas Jangan Sampai Terbuka, Karena China AkanHancurkan Indonesia Lewat TKI Suara BMI.
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sikap Lurah sebagai bagiandari Pemerintah yang paling dekat dengan rakyat, tidak menjalankan tugasdengan baik adalah juga bertentangan dengan Asasasas Pemerintahanyang baik bahwa Pemerintah adalah abdi Negara yang berkewajibanmelayani rakyatnya ;Prof.
Penghormatan terhadap pejabatNegara yang menjalankan tugasnya sangat berbeda dengan kondisi Lurahyang berbuat sewenangwenang, yaitu telah menjual tanah bengkok milikTersangka akan tetapi tidak mengakui dan tidak bersedia menjelaskandengan baik dan transparan dan dilain pihak justru menunjukkanarogansinya dengan menantang Terdakwa untuk menuntut secara hukum,toh akhirnya justru saksi korban yang memilih mempidanakan Terdakwasebagai rakyatnya dibanding menjelaskan pokok permasalahan denganTerdakwa
Jika setiap pejabatNegara selalu mempidanakan rakyatnya ketika terdapat kritik dan koreksi,maka akan menciptakan terror dan diktator bagi rakyatnya ;Selain itu terdapat asas pemidanaan dalam hukum administrasi bahwapemidanaan adalah termasuk Ultimum Remidium, artinya merupakan sanksiyang paling tinggi manakala sanksi yang paling ringan diabaikan.
17 — 9
seadiladilnya; Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadirdipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, namuntelah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilantanggal 13 Januari 2016, dan setelah Jurusita Pengganti memanggilTergugat ternyata Tergugat tidak ada ditempat, sehingga panggilantersebut Jurusita Pengganti memanggil melalui Kelurahan Tafure, tapiKepala Kelurahan Tafure tidak mau tanda tanggan relas tersebut denganalasan bahwa yang bersangkutan bukan rakyatnya
diatas ;Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapbkan Pemohonhadir dipersidangan sedangkan Termohion tidak hadir dipersidangan,meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaspanggilan tanggal 13 Januari 2016, ternyata Tergugat tidak ada di tempatsetelah Jurusita Pengganti memanggil Tergugat, sehingga relas panggilandisampaikan Jurusita Pengganti melalui Lurah Tafure, tapi KepalaKelurahan Tafure tidak mau tanda tangan relas tersebut dengan alasan bahwa yang bersangkutan bukan rakyatnya
12 — 5
:3155 5 5aArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:ches all al Spo 15) celal 6 52 Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn halaman 4 dari 9Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut
halaman 121,yang berbunyi:dato bss MeN ole Lafl SajiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : ... tanggal ... yang dikeluarkan ...
9 — 2
keluarga anak tersebut, atau orang lainyang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badanhukum, maka Pemohon selaku ibu kandung dari XXX umur 19 tahun dan XXX umur13 tahun sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut; Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah usul fiqih dalamKitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadipendapat majelis hakim yang berbunyi:ELnXpU+ EurY EvIRU~ enI bYr ORXArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lainyang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badanhukum, maka Pemohon selaku ibu kandung dari XXX sudah sepatutnya ditetapkansebagai wali dari anak tersebut; Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah usul fiqih dalamKitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadipendapat majelis hakim yang berbunyi:ELnXpU+ EurY EvIRU ni bYi ORXArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
1.YAYU DEWIATI, SH
2.SAMHORI,SH.,MH
3.NONA VERA KRISTANTY HEMATANG, S.H
Terdakwa:
HARDIANUR bin AMRUN
351 — 314
Postingan tanggal 25 Mei 2019, pukul 19.15 WIBREZIM BIADAB LEBIH GANAS DARI 98 PELURU TAJAM DIGUNAKANMEMBUNUH RAKYATNYA. KAMULAH PELANGGAR HAM SESUNGGUHNYABerdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna rezim adalah tatapemerintah negara; pemerintahan yang berkuasa dan biadab adalah 1 belumberadab; belum maju kebudayaannya; 2 tidak tahu adat (Sopan santun); kurangajar; 3 tidak beradab; kejam.
Joko Widodo (Jokowi).Kalimat provokatif dalam postingan terdapat dalam kalimat yang bermaknakesimpulan yang tidak berdasarkan fakta dan data yang mengatakan bahwaRezim atau pemerintahan yang berkuasa (pemerintahan Bapak Jokowi) lebihganas (galak dan suka menyerang) rakyatnya dengan peluru tajamdibandingkan dengan peristiwa tahun 1998 (kerusuhan 98) yang banyakmemakan korban atau banyak demonstran yang tertembak peluru tajam.Kalimat itu koheren dengan gambar Bapak Jokowi dalam postingan.
Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya menemukanakun facebook Nuy = alamat https:/Awww.facebook.com/h.lengo.3 yangmembagikan postingan pada tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 19.15 Wib dengangambar Presiden Jokowi dengan tulisan REZIM BIADAB LEBIH GANAS DARI98 PELURU TAJAM DIGUNAKAN MEMBUNUH RAKYATNYA.
Postingan tanggal 25 Mei 2019, pukul 19.15 WIBREZIM BIADAB LEBIH GANAS DARI 98 PELURU TAJAM DIGUNAKANMEMBUNUH RAKYATNYA. KAMULAH PELANGGAR HAMSESUNGGUHNYA;Kalimat REZIM BIADAB LEBIH GANAS DARI 98 PELURU TAJAMDIGUNAKAN MEMBUNUH RAKYATNYA.
Bahwa saksi selaku tim siber troop yang melakukan patroli siberKepolisian Daerah Kalimantan Tengah menemukan beberapa postingan di akunfacebook Nuy hitps://www.facebook.com/h.lengo.3., yang merupakan akunfacebook Terdakwa, yaitu tanggal 25 Mei 2019 pukul 19.15 WIB, postingHalaman 40 dari 50 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Pikgambar yang ada kalimatnya berbunyi REZIM BIADAB LEBIH GANAS DARI 98PELURU TAJAM DIGUNAKAN MEMBUNUH RAKYATNYA.
216 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula Tergugat/Terbanding yang oleh pengadilandisebut sebagai Terlawan tidak mengajukan kontra memori bandingdimana didalam memori banding disebutkan bahwa kuasa hukumTergugat sependapat dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta bahwa Presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat yangberarti Presiden yang tidak dipilin sebagai Presiden oleh rakyatnya baiklangsung maupun melalui Perwakilan rakyat adalah bukan Presidenmelainkan raja sehingga banding pun seharusnya dapat diterima.
pengadilanbersama gugatan Penggugat terhadap raja yang bukan pemilik negara(disebut Presiden rakyat tidak memilih sebagai Presiden disebut WakilPresiden ini yang benar asal putusan yang menolak mundur sebagaiPresiden ditunda terlebin dahulu pelaksanaannya sesuai dengan gugatanPenggugat/Pembanding/atau sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliberhubung pengadilan tidak mau menjalankan hukum yang berlaku makasebutan raja lebih cocok dari pada sebutan Presiden untuk Kepala Negarayang tidak diangkat oleh rakyatnya
Ini cuma istilah saja bagi suatu Negara yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sedang pekerjaan masih sama yaitu sebagaiPresiden yang dipilin oleh rakyatnya sebagai Presiden.
Berbeda dengan Tergugat menjadi raja tidakadil kepada rakyatnya sebab dia tidak memberi kesempatan kepadarakyatnya untuk menjadi raja bahkan disuruh mundur sebagai raja ataupresiden oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena bukan haknyamenolak. Akibatnya terjadilah perkara gugatan ini di pengadilan;Yang mengherankan mengapa Mahkamah Agung tidak memutusperkara berdasarkan apa yang ditimbang.
27 — 14
9 paiArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut;Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara Sirridengan Pemohon II, Pemohon masih berumur delapan belas tahun sepuluhbulan, yang meskipun menurut hukum Islam tidak menjadi penghalang bagiPemohon untuk melangsungkan perkawinan, namun menurut ketentuanperaturan perundangundangan, sebagaimana telah disebutkan di atas,Pemohon baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan
14 — 3
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah we alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CN 5 shallArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celled ls Spo Ng) auliall 3Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalodl b sha die 5h le play CaSArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0293/22/X/1995 tanggal 11Oktober 1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama Pemohon yang tercantum
32 — 9
antara seorang lakilakidan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukunsebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semuaketentuan peraturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturanperundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat,sebagaimana maksud kaedah fighiyah yang berbunyi;Jalal Lge aise y cle pl G paiArtinya: Kebijakan yang ditetapbkan pemerintah terhadap rakyatnya
ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut;Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara sirridengan Pemohon II, Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8(delapan) bulan, yang meskipun menurut hukum Islam tidak menjadipenghalang bagi Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, namunmenurut ketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimana telahdisebutkan di atas, Pemohon II baru dapat diizinkan untuk melangsungkanperkawinan apabila telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun
9 — 0
alg alll 9 aliod (yo alll pgiss 1,095Artinya :Dan kawinkanlah orangorang yang sendirian diantaramu dan orangorang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengankaruniaNya dan Allah Maha Luas pemberianNya dan MahaMengetahul;Dan doktrin gaidah fiqhiyyah yang berbunyi :WhasJl ub ole erao laol s 4Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demikemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut, permohonanpara Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis Wage tanggal21 Nopember 1974 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqodah 1394Hijriyah di wilayah Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan untuk efektifitasdalam penetanan ini, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan para
28 — 13
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Je 4,5, SallArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:p Jia eS, 2h Iawlie JESArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:anton tes aisiJl ole alo RijaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/17/III/2014 tanggal 09 Februari 2014yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,
17 — 10
sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CA0G6NONG 1506C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:IONGAS CAta6Y6COSIS Adetadi 4640 16AGES CA0a6O6CAGISArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ESOGNGSY6 CatiAdA6CSS Udddi CANG6UGIG6ES 46402eOHE6CA0a6O0A616ESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasanmenurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut dan sesuai dengan Pasal
21 — 9
%dxbasl lL boie ait Jl ule ple Vs a3Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan#+ '*+ i / BS4 567 17 ' 4547 17 $ ((9*+ 17
7 — 3
XXX umur 6 tahun 7 bulan;sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut; Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah usul fiqih dalamKitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadipendapat majelis hakim yang berbunyi:ELnXpU+ EurY EvIRU enl bYi ORXArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ; Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali ini diajukan adalah untukmewakili anak dalam perwalian untuk bertindak melakukan perbuatan
sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lainyang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badanhukum, maka Pemohon selaku ayah kandung dari XXX, XXX dan XXX sudahsepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut; Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah usul fiqih dalamKitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadipendapat majelis hakim yang berbunyi:ELnXpU+ EurY EvIRU enl bYi ORXArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
64 — 32
/Pdt.P/2019/PA.SkrArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut;Menimbang, bahwa pada saat Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan perkawinan secara sirri, Pemohon masih berumur delapanbelas tahun enam bulan dan Pemohon II masih berumur empat belas tahun,yang meskipun menurut hukum Islam tidak menjadi penghalang bagi Pemohon dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, namun menurut ketentuanperaturan perundangundangan, sebagaimana telah
36 — 9
seorang lakilakidan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukunsebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semuaketentuan peraturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturanperundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat,sebagaimana maksud kaedah fighiyah yang berbunyi;Aaloall; Je gic Ate ) le ple) Ca patArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya
ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut;Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara sirridengan Pemohon , Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9(sembilan) bulan, yang meskipun menurut hukum Islam tidak menjadipenghalang bagi Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, namunmenurut ketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimana telahdisebutkan di atas, Pemohon II baru dapat diizinkan untuk melangsungkanperkawinan apabila telah mencapai umur sembilan belas tahun
MOCHAMAD DJUNAEDI, SH
Terdakwa:
SUGENG PRIYANTO Bin KARTOEWIN
476 — 357
Karena Rakyatnya sudah masuk sbg TKAHalaman 7 dari 41 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019./PN.Tbnberjuta juta. Inilah yg kita antisipasi sebelum terjadi, jangan tunggusampai terjadi. Waahaaiiii Rakyat Pribumi Indonesiaaaa......
Karena rakyatnya sudah masuk sbg TKA berjutajuta.Berita tersebut merupakan berita yang bohong atau berita yang tidak benarkarena tidak ada fakta yang dapat mengungkap kebenaran berita tersebut;b.
Karena Rakyatnya sudah masuk sbg TKAberjuta juta. Inilah yg kita antisipasi sebelum terjadi, jangan tunggu sampaiterjadi. Waahaaiili Rakyat Pribumi Indonesiaaaa......
Karena Rakyatnya sudah masuk sbg TKA berjuta juta. Inilah yg kitaPribumi Indonesiaaaa.... Bangkitlah dari tidur lenamu...#Menyesal kemudian.Menangislah skrg dim berjuang, dari pada Menangis sampai jadi Angola,Singapura, Bosnia, Philipina, Burma, Uighur / Kazakstan, Surya dan masihbnyk lagi, negara2 yang terkena Invasi. AKSI MOGOK,,,,.
Karena Rakyatnya sudah masuk sbg TKA berjuta juta.Inilah yg kita antisipasi sebelum terjadi, jangan tunggu sampai terjadi.Waahaaiiii Rakyat Pribumi Indonesiaaaa......