Ditemukan 3335 data
Susi Roseliawati
Tergugat:
Decyanti Twedy Hapsari
234 — 137
Harifin A. Tumpa, SH., MH, Hakim Agungpada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan padapelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwaasas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan, kelihatannya asastersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapayang menggugat maka ia yang harus membuktikan.
31 — 4
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakandengan dihadiri oleh ANDI HARIFIN HAQIQI, SH., Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tarakan dihadapan terdakwa dengandidampingi Penasehat Hukum Terdakwa; HAKIMHAKIM ANGGOTA,HAKIM KETUA, 481. SYAMSUNI, SH.248 MMY TANTAMAH YOGI DULHADI, SH.,MH. PANITERA PENGGANTI,SHANTY EKAWATY, SH.
Terbanding/Tergugat I : Johny Hartono Poernomo
Terbanding/Tergugat II : PT. Dasaplast Nusantara
251 — 131
Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A. Tumpa, MemahamiEksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, serta Mahkamah AgungR.I., Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan Kaidah Putusan PerkaraDalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA,SH.,M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. M. HATTA ALISH.MH dan H. MUHAMMAD TAUF IK,SH.MH., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiriHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DANDY WILARSO,SH.,MHPanitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/PenuntutUmum dan Terdakwa.AnggotaAnggota, K etua,Ttd/ H. M.
HARIFIN A. TUMPA,SH.,M.HTtd/ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.Panitera PenggantiTtd/ DANDY WILARSO,SH.,MHUNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana UmumMACHMUD RACHIML,SH.M.H.Nip. 040 018 310Hal. 86 dari 86 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2009Hal. 87 dari 86 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2009
92 — 5
Harifin A. Tumpa,SH. MH dalam acara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 30Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksa tidak langsungyang bertujuan unruk memaksa secara psychis kepada terhukum agar bersediamelaksanakan isi putusan hakim ; Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal terhukumdihukum unruk melakukan suatu perbuatan.
875 — 1404
Harifin A. Tumpa,SH.MH.., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR.H. Muchsin, SH.
Harifin A. Tumpa,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR.H. Muchsin, SH, masingmasing sebagai anggota Majelis; kaidahhukumnya menyatakan :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide buktiPasal 70 UndangUndang No.30 Tahun 1999.
141 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. Hal. 14 dari 91 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2017 41.1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu atasnama H. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc Tipikor. 42. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'l Daud (alm)tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFIlDaud (alm) tanggal 23 September 2014.c.
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. At.1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu atasnama H. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc Tipikor. 42. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'l Daud (alm)tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFIlDaud (alm) tanggal 23 September 2014.c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H.
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. At.1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu atasnama H. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc Tipikor. 42.1 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'l Daud (alm)tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFIlDaud (alm) tanggal 23 September 2014.c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H.
170 — 75
Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIIIyang menguasai obyek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatu gugatanperdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yangdikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihakTergugatnya adalah orangorang yang secara nyata benarbenarmenguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalahyang diberikan pada Pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 padahalaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu diaharus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
1.SUSILO
2.YUSTINAH
Tergugat:
1.PT BRI Persero Tbk Unit Adiwerna
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Tegal
2.Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Malang
106 — 17
Harifin A. Tumpa, SH. MH dalamacara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 30Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksatidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secara psychis kepadaterhukum agar bersedia melaksanakan isi putusan hakim.Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalam halterhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
101 — 32
Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa, MemahamiEksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 serta Mahkamah AgungR.1.,Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara DalamJurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
1.Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H.
2.Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H.
Terdakwa:
KADIR Alias VIVI Bin H MUHAMMAD ANDA
106 — 31
Harifin;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, makaTerdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnyaakan disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
657 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A Tumpa, S.H. dan Prof.
56 — 11
., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sertadihadiri oleh HARIFIN SANRANG, S.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;, ~~ ~~ 222 2 n no nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn neeHakimHakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. ttd.YOGA D. A. NUGROHO, S.H., M.H. MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.ttd.ERNAWATLANWAR, S.HHal. 43 dari 44 hal.Put. Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.Panitera Pengganti,ttd.H. BAK KARA,S.H.
95 — 9
ITmenghentikan segala aktivitas terhadap objek terperkara ;Menimbang, bahwa terhadap pengajuan tuntutan provisi tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa dalam praktik peradilan sebagaimanakaidah hukum yang terkandung dalam PutusanMahkamah Agung No. 1967 K/Pdt/1995tanggal 4 Juni 1998 bahwa tuntutan provisimerupakan permintaan dari pihak Penggugat agarperlunya diambil tindakantindakan yang sifatnyaprovisionil atau sementara yang bukanmenyangkut perkara pokoknya (vide, Harifin
THEODORUS LABA KOLIN, SH
Tergugat:
AYUB BADHY WATUNG
192 — 82
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
447 — 125
Harifin A. Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof.Rehngena Purba, SH.MS~= dan DR. H. Muchsin,SH.
Harifin A. Tumpa, SH.MH.., sebagai Ketua Majelis, Prof.Rehngena Purba, SH.MS dan DR. 4H. Muchsin,SH.
132 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., DR. H.M. HATTA ALLSH., MH. DANH. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH.2.
HARIFIN A.TUMPA,SH.,MH,DR.H.M.HATTA ALI,SH.,MH dan HMUHAMMAD TAUFIK,SH.,MH., yangtelah membenarkan dan menyatakan RUPSLB PT. Gusher Tarakan yangHal. 41 dari 74 hal. Put. No. 340 K/Pdt/20134242diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum..
741 — 344
Harifin A. Tumpa, SH.MH.., sebagai KetuaMajelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR. H.Muchsin, SH.
37 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH., MH., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas "Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan", kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
108 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inilah yangdimaksudkan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung RI (Harifin A. Tumpa)sebagai pemaksaan kehendak) dari penegak hukum, demi untuk melindungipelaku yang sesungguhnya. Entah ada apa dibalik semua itu. Ataukah karenaaparat penegak hukum di negeri ini kurang memahami arti penegakan hukum,kebenaran, dan keadilan itu sendiri?.