Ditemukan 333 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 13-02-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
IR. FAISAL
9878
  • Penelitian dan pengembangan dalam negeri ; dan/atauk. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industrialmatsus dalam negeri.3. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung jawaban pekerjaan.4. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ;b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola ; dan/atauc. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.5.
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
29183378
  • , transmisi dan distribusi listrik, sertateknologi energi baru atau terbarukan;d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiunpemancar radio dan stasiun relay televisi;e. jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan;f, sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunanJaringan instalasi air dan saluran air bersih dan atau airlimbah;g. fasilitas umum;h. sarana dan prasarana pengolahan sampah;. pertahanan dan keamanan;J. prasarana penunjang keselamatan umum; prasaranamitigasi bencana; dan/atauk
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
12540
  • atau penyuluhan;f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dansurveil yang bersifat khusus untuk pengembanganteknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakanoleh Penyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan surveil, pemrosesan data, perumusankebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium danpengembangan sistem tertentu;h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yangbersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalamnegeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
936298
  • Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belumdibukukan; atauh. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atauHalaman 93 Put.146/G/2020/PTUNMdni. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnyabelum dibukukan; atauj. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambiloleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
99995
  • Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Register : 04-12-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 656/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : NAAN.S Diwakili Oleh : HARDIANSYAH,SH.MH.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAHAN R.I CQ MENTERI PERTAHANAN R.I CQ PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT CQ PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KEPALA PERBEKALAN ANGKUTAN DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KOMANDAN DETASEMEN PERBEKALAN ANGKUTAN III CQ KOMANDAN TEMPAT PEMBERIAN PERBEKALAN III PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : Komandan Komando Distrik Militer Purwakarta Dandim PWK
Terbanding/Tergugat III : Aah Nuryati
Terbanding/Tergugat IV : Cucu Rosiyani
Terbanding/Tergugat V : Iit Karnasih Djuita
Terbanding/Tergugat VI : Yani Muhaerani
Terbanding/Turut Tergugat I : Yeye
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Kelurahan Nagri Kidul
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Purwakarta
Terbanding/Turut Tergugat IV : CICIERDIS IFANURDIANI, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq
14367
  • Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, gjirik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961; atauI. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;m. lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan namaapapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VIIKetentuanketentuan Konversi UUPA.Dalam
Register : 13-01-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 26 Nopember 2014 — DRS. LOMRI MALADI, MSI.
8510
  • penyuluhan;f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khususuntuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan olehPenyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem tertentu;21h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatifdan budaya dalam negeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk
Register : 24-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 170/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Timor Situmeang Diwakili Oleh : Leonard Binsar M. Sitompul, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Marsinta boru Panggabean
Terbanding/Tergugat II : Leria boru Situmeang
Terbanding/Tergugat III : Tiodora boru Situmeang
Terbanding/Tergugat IV : Manuntun Situmeang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Tarutung
13064
  • yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT,yang tanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atausejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977; ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauj. surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — HAMZAH VS HARJANTO JASIN DKK;
37433269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauk. Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau.
Register : 18-01-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
1.MARKUAT
2.SUWARDI
3.ILMAN SAIAN
4.LASIMAN
5.SARIJO
6.SUPENDI
7.BIRAN
8.BAGAS IRWANTO
9.Aris Hariyanto
10.Tono
11.SUHARTO
12.Aryawan
13.SAIMAN
14.PUJI JATMIKO
15.RINTO WAHYUDI
16.MUSON
17.SUKAMTO
18.SUGIARTO
19.ROBANGI
20.Sumardi
21.Sunyoto
22.KUSNANTO
23.ADI SUPRIADI
24.DWI SUSILO
25.JARMAJI
26.MUKHSIN
27.DASAM
28.HERU PURWANTO
29.ADI HIDAYAT
30.RIONO
31.SUWARNO
32.HARIYANTO
33.SOIMIN
34.Sudiyo
35.JUWARIYAH
36.SUYANTO
37.SYAHRUL RAMADHAN
38.SUMARNO
39.SUPRIYADI
40.SUHADI
41.TURIMAN
42.NASIP
43.MISRIN
44.RASIYO
45.SUDARNO
Tergugat:
1.HADI SUMADI
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
10010
  • Surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;l.
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
19190
  • dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salahsatu alas haknya jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan datapendaftaran tanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatpengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j.. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk
Putus : 09-02-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 9 Februari 2017 — - AKIHITO LAMATO, ST alias RULY
13157
  • Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk.
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 —
11121
  • ATAUK ELIMA:nonn Bahwa la terdakwa MANSYUR Alias MANCUC pada 5Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, atau setidaktidaknya padabeberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa KeudeKrueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab.
Putus : 09-02-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 9 Februari 2017 — - MOH. TAUFIK BAKARI, SST. Alias UPIK
5813
  • Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk.
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
5082439
  • prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;d) kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e) tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salahsatu alas haknya jelas terdapat kesalahan;f) kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan datapendaftaran tanah;g) kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatpengganti;h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i) kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
363217
  • Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atauk. Penanganan Keadaan Kahar.14.Bahwa Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kontrakkembali dipertegas dalam Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII.Pelaksanaan Kontrak Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:a. Penetapan SPPBJb. Penandatanganan Kontrakc.
Register : 13-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
M. NAJI. L Bin LAHAKIM
122114
  • atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertaialas hak yang diwakafkan, atauHalaman 109 dari 159 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhlj. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialinkan, atauk
Register : 13-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 675/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
SIDARMAN Bin HASAN LAHAKIM
11266
  • Pemerintah ini dengan disertai alas hak yangdialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertalalas hak yang diwakafkan, atauj. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauk
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb
Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si
11958
  • Penelitian dan pengembangan dalam negeri ; dan atauk.
Putus : 16-03-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1083/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Tim.
Tanggal 16 Maret 2015 — IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN;
220269
  • DivisiPengamanan JamaahIslamiyah yang bertugas mengamankan atau menyimpan persenjataan danbahan peledak.Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui menyimpan,membawa danmemiliki senjata api dan bahan peledak adalah perbuatan yang dilarang olehhukum dan peraturan yang berlaku di Negara ndonesia.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 JoPasal 9 nomor 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yangtelah ditetapbkan menjadi Undangundang Nomor 15 tahun 2003.ATAUK