Tergugat sampai dengan TergugatXXV telah menempati/menguasai tanah milik Penggugat tanahhak, yang seharusnya Para Tergugat tersebut menempati pasarpengganti yang telah disediakan oleh Pemerintah sejak tahun2003, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, sehingga ParaTergugat telah pula merampas hakhak keperdataan Penggugat,oleh karenanya adalah wajar jika Para Tergygat tersebutdiperintahkan dan dihukum untuk meninggalkan serayamenyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat ;Bahwa oleh karena telah terjadi koalisi

Pada tahun 2014 terdapat seruan dari Abu Muhammad Al Adnanikepada orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi terror dinegeri masingmasing dengan mentarget warga negara dari Negara yangtergabung dengan koalisi anti ISIS;C.

Utrhukum yang dianggap sesuai dengan ideology MIT; Bahwa pendukung ISISdiyakini akan tetap melakukan aksi teror karena beberapa alasan yaitumunculnya seruan dari pimpinan ISIS untuk meluaskan perang keluar Irak danSuriah, sert terdapat seruan dari Abu Muhammad Al Adnani kepada orangyang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi terror di negeri masingmasingdengan mentarget warga negara dari Negara yang tergabung dengan koalisi antiISIS dan seruan tokohtokoh ISIS yang mengatakan bila pintu hijrah

Bahwa pendukung ISIS akan tetap melakukan aksi terror karenaadanya seruan dari pimpinan ISIS untuk meluaskan perang keluar Irak danSuriah, serta seruan dari Abu Muhammad Al Adnani kepada orang yang berbaiatkepada ISIS untuk melakukan aksi terror di negeri masingmasing denganmentarget warga negara dari Negara yang tergabung dengan koalisi anti ISIS,serta seruan tokohtokoh ISIS yang mengatakan bila pintu hijrah tertutup, makaHalaman 46 dari 52 him. Putusan Nomor 1329/Pid. Sus.

Semarang Utara, Kota Semarang ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Tukang Parkir;Pendidikan : SMP;Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh ARIS SOETIONO, SH.MH,Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Penegak Hukum danKebenaran, beralamat di JI.

Advokat/Asisten Advokat yangbergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di TanahPapua yang memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Orang Hilang dan KorbanTindak Kekerasan (Kontras) Papua Jl.

., M.H.Advokat/ Penagacara pada Lembaga Bantuan Hukum KOALISI LSM DANPENGACARA PENEGAKHUKUM DAN KEBENARAN beralamat di WonodriKopenTimur No.04 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa No374/PID/K.Kh/2018/PN Smg yang terdaftar dalam Register KepaniteraanHukum Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 15 Agustus 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2018/PN SmgSetelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 580/Pid.Sus/2018/PNSmg tanggal 27 Agustus 2018

74dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetapanggota DPD, Putusan tersebut tidak mempengaruhi daftar calon tetapdan setelah membaca dan mencermati Pasal 65 dan pasal 75 tersebutdiatas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar tidak cermat, tidak teliti dan tidak professional dalam hal mengkajiUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 yang pada hakekatnya tidak adahubungannya dengan objek sengketa tersebut, dan apabila dihubungkandengan bukti T8 = P24, berupa surat Koalisi

JKT.10.11.12.13.Pimpinan DPRP dengan mengabaikan Peraturan DPRP Tentang TataTertiod DPRP yang ketika itu belum ditetapkan;Bahwa PENGGUGAT yang tergabung dalam Koalisi FraksiFraksiDPR Papua telah bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Papuatertanggal 16 Desember 2019 yang pokoknya meminta untukmenunda pelantikan Ketua DPRP dikarenakan belum di sahkannyaTata Tertidb DPRP, akan tetapi sangat disesalkan Ketua PengadilanTinggi tidak mengindahkan surat dari Koalisi FraksiFraksi DPR Papuatersebut;Bahwa

Bukti P6 : Surat dari Koalisi FraksiFraksi DPR Papua, tanggal 16Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);Halaman 40 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN. JKT.7. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011.

pada saatpemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat prosespencalonan tersebut Penggugat harus mendapat dukungan dari koalisiPartai Politik yang terdiri Partai Bulan Bintang ( PBB), Partai Demokrat danPartai Hati Nurani ( HANURA );Bahwa Pasangan calon Penggugat mendaftarkan diri ke Komisi PemilihanUmum ( KPU ) Kabupaten Kapuas tanggal 09 Januari 2018 lalu padatanggal 10 Januari 2018 Tergugat IX dan Tergugat X mendaftar sebagaiPeserta Pilkada ke KPU Kabupaten Kapuas dengan dukungan koalisi

PartaiPolitik antara lain Partai Bulan Bintang ( PBB ) dan sejumlah Partai Politiklain dan salah satu Partai Politik anggota koalisi yang mendukungPenggugat dan juga mendukung Tergugat IX dan Tergugat X adalah PartaiBulan Bintang yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris yangberbeda sehingga pada waktu verifikasi KPU Kapuas terhadap persyaratanBakal Pasangan Calon ternyata menghasilkan Bakal Pasangan CalonPenggugat dianggap tidak memenuhi persyaratan, sehingga dalam rapatpleno terobuka KPU

persetujuan dariDPP Partai dengan terbitnya surat dukungan resmi, tetapi kemudian secaramendadak menjelang masa pendaftaran terjadi perubahan kebijakan DPPPartai tentang Bakal pasangan Calon yang mendapat persetujuan untukdiberikan dukungan, padahal Pengurus Parpol setempat telahmenandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaranBahwa Ketua dan Sekretaris DPD Partai setempat menghadapi kesulitankarena di suatu pihak telah menandatangani semua dokumen persyaratandukungan dan persyaratan koalisi

berupa : 1 (satu) Unit Flashdisk Merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna hitam merah berisi Video dan Screenshot. 1 (satu) Unit Flashdisk Merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna hitam merah berisi Video dan Screenshot. 1 (satu) buah Flashdisk Merek V-Gen warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi 2 (dua) vidio yotube dari BANG EDY CHANNEL dengan tautan http://yotube.be/GsMwjd6Bjc dan http://youtu.be/3RTyAu09jE. 1 (satu) lembar undangan Press Conference dari Ketua Umum KPAU (Koalisi

.; YULIANA YABANSABRA, S.H;masingmasing sebagai Advokat / Pengacara dan Asisten Advokat/ Pengacara yangtergabung dalam Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Papuaberalamat pada Kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Untuk Papua diJalan Merak B2, Kelurahan VIM RT OO8/RW 001, Kecamatan Abepura 99351berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena. tanggal 4 April 2020;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca : Surat Penetapan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Oktober 2017 No.30/X/Pen/K/2017 Juncto.No.693/Pid.Sus/2017/PN.Smg, sejak 13 Oktober 2017sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DION S MARHENDRA, SH.MH.DKK, LEMBAGA BANTUAN HUKUM Koalisi LSM Dan Pengacara PenegakHukum dan Kebenaran Beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur Ill No. 64Semarang, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarangtanggal: 27 September 2017.

Koalisi Tubindo. Selain itu Tergugat juga ikut investasi dalam usahaproperty saudara Tergugat. Dalam hal ini Tergugat pernah mengutarakankeinginannya untuk kembali bekerja di kontraktor tambang minyak tersebut,namun Penggugat selalu keberatan jika Tergugat kembali bekerja di Jakarta danmenyarankan untuk membantu usahanya di rumah;Bahwa dalam poin 14 dan 15 pada posita gugatan sebenarnya membuktikanTergugat bukanlan orang yang tidak bertanggungjawab dalam menafkahikeluarga.

Koalisi Tubindo tertanggal30 Juli 2018 (bukti T.8);Fotokopi surat Pengadaan Barang yang ditadatangani oleh Tergugat tanggal 30April 2017 (bukti T.9);Hal. 24 dari 42 hal. Putusan No.527/Pdt.G/2018/PA.Yk10.Fotokopi foto dan artikel tentang dokumentasi indikasi aliran syiah yang didugadiyakini oleh Penggugat (bukti T.10);11.Fotokopi surat keterangan dan susunan pengurus Lembaga PemberdayaanB.

Jenepontoselaku ketua Partai Gerindra beserta koalisi dan masyarakatKab. Jeneponto yang mendukung paslon 02 sedangkanjadwal Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 diLapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab.Gowa yangdihadiri oleh Bupati Kab. Jeneponto selaku ketua PartaiGolkar beserta koalisi, para Camat Kab. Jeneponto, ASN,Para Kades/Lurah dan di bawah pengawalan Polres Kab.Jeneponto, ini semua Saksi ketahui berdasarkan laporandari anggota di lapangan.8.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum ARIS SOETIONO, SH.MH Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum KOALISI LSM DANPENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN yang beralamat di Jl.Wonodri Kopen Timur Ill No.4 Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 03 Mei 2018 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor284/Pid.Sus

Bahwa Penggugat selaku Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Murung Raya tahun 2013, dalam pencalonan tersebut telahdidukung oleh Partai Koalisi atau Gabungan beberapa partai salah satuPartai Pendukung/Pengusung Penggugat adalah Partai Pemuda IndonesiaCabang Kabupaten Murung Raya yang SAH di tandatangani oleh Ketuadan Sekretaris DPC PARTAl PEMUDA INDONESIA KABUPATENMURUNG RAYA yang Ketuanya KUSNADI dan sekretaris SULPANASULTON;3.

,M.H. dkk, Advokat dari Koalisi Advokat Untuk Kebebasan Pers dan Berekspresiberalamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, JI.

Foto copy Surat Perihal Permohonan Pandangan Terkait PerkaraMuhammad Asrul oleh Koalisi Advokat Untuk Kebebasan Pers danBerekspresi, tertanggal 19 Februari 2020 yang ditujukan kepada KetuaDewan Pers;16. Foto copy Surat Perihal Jawaban Dewan Pers tertanggal 04 Maret 2020yang ditujukan kepada Koalisi Advokat Untuk Kebebasan Pers danBerekspresi;17. Foto copy Surat Izin Lokasi PT. Aurora Media Utama, tertanggal 18 Mei2019;18. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No.

Ayat (3) JoPasal 45 Ayat (3) Undangundang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahanatas UndangUndang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksiElektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif ketiga;Menimbang, bahwa terhadap Surat Pandangan Dewan Pers akandipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa di dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa,terlampir Surat dari Koalisi

., Advokat/ Pengacara padaLembaga Bantuan Hukum Koalisi dan Pengacara Penegak Hukum danberdasarkan Penetapan No. 513/Pid.Sus/2018/PN.Smg tertanggal 14 Agustus2018;Terdakwa ditangkap :Penyidik: pada tanggal 21 Maret 2018 s/d 24 Maret 2018 ;Terdakwa ditahan oleh: Penyidik : sejak 23 Maret 2018 s/d 11 April 2018 ; Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : sejak tanggal 12 April2018 s/d 21 Mei 2018 ; Penuntut Umum: sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 21 Mei 2018 ; Hakim PN Semarang: sejak tanggal 02 Agustus

pidana, dengan acara biasa pada Peradilan TingkatPertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : MASTUR bin (alm) KASTUKITempat Lahir : SemarangUmurTanggal lahir : 32 tahun / 07 Juni 1984Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kp Tambakmulyo RT 05 RW 15 KelurahanTanjungmas, Kec Semarang Utara Kota SemarangAgama : IslamPekerjaan > BuruhPendidikan : SD (Klas IV)Terdakwa didampingi oleh ARIS SOETIONO,SH.MH, Advokat/Pengacara, pada LBH Koalisi

,Para Advokat pada Kantor " LBH Koalisi Masyarakat Madani(LBH Sikatni) yang beralamat di Jalan Jendral A.Yani Nomor 97RT O07 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KualaKapuas Kelas Il Nomor 18/2017/SK/PN KIk tertanggal 2 Juni2017;Selanjutnya diseout PARA PEMBANDING ;Melawan :PT.

SH.MH Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada LembagaBantuan Hukum Koalisi LSM dan PENGACARA PENEGAK HUKUM DANKEBENARAN berkantor di jl Wonodri Kopen Timur Ill nomor 4 Semarang,berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.609/Pid.Sus/2018/PN.Smg.