Ditemukan 334 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipil sipp sipi sipul siil sipa spil siul sipb
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-10-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1447/Pid.B/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 9 Mei 2017 — HAMID DHARMA
303 — 205
  • akan tetapi Teh Tjhoen Eng (Almarhum)telah menikah dengan almarhum Yauw Ko Hen alias Salam Hernando, padatanggal 18 Januari 1969 sesuai Akta Perkawinan No.10 / WNI / 1969dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitusaksi Tony, sesuai Akta Kelahiran NO.852 / WNI/ 1971 dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Surabaya tanggal 18 Mei 1971 dan saksi Lucky, sesuai AktaHal. 29 Put.No.1447/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Kelahiran No.1132 / JP / 1976 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipl
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 12-10-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN CBN
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pidana: Penuntut Umum: - SURYAMAN TOHIR,SH Terdakwa: - KARYADI bin SURYAN
73 — 16
  • Menyatakan Terdakwa KARYADI Bin SURYAN, terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan, berbendera Indonesiamelakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan(SIPl) yang sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal93 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : . 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joUndangUndang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 28-09-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2015/PN Tpg
Tanggal 22 Oktober 2015 — HERIANTO HARTONO Bin ABDULAH
67 — 11
  • CITRA BARU GT.06 R.16 No.4673 ExsKL.0185 dilengkapi dengan: (1).Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPl) yang masaberlakunya telah berakhir tanggal 31 Desember 2012, (2).Surat Izin UsahaHalaman 10 dari 35 halamanPutusan No.16/Pid.SusPRK/2015/PN Tpg.Perikanan (SIUP) yang masa berlakunya telah berakhir tanggal 31 Desember2012, dan (3).Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang masih berlaku ;Bahwa pada saat diperiksa di atas KM.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-12-2013 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 September 2014 — THOMAS PURNAMA, Lawan YENNY,
48 — 28
  • P1 : KTP atas nama Thomas Purnama, NIK : 3174060511600004 yang dikeluarkanoleh Lurah Pondok Labu tanggal 10122012;2.P2 : Salinan Resmi Putusan No. 1527/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel antara Yenny melawanThomas Purnama tertanggal 29 Desember 2009;3.P6 : Salinan Resmi Putusan No.1941/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Yennytertanggal 20 Juni 2013;sedangkan untuk bukti P3 : Kutipan Akta Perceraian No.102//2010 tanggal 1 Maret 210yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Provinsi DKI
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN RANAI Nomor 45/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ran
Tanggal 8 Desember 2016 — NGUYEN THE PHUONG
82 — 40
  • BTH 99962 TS yaitu nahkoda bernamaNGUYEN THE PHUONG, ABK dan nahkoda berjumlah 8 (delapan) orangsemua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seaman books.Tidak diketemukan dokumen / perizinan perikanan dari pemerintahIndonesia (SIUP, SIPl, SPB) dan dokumen pelayaran lainnya sehinggamenyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuaiketentuan peraturan perundangundangan dibidang perikanan, alat tangkapyang ditemukan di kapal KM.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-11-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MANADO Nomor 48/PidSus-TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 18 April 2016 — - Terdakwa Andris Durandt
99 — 15
  • ;Bahwa lama waktu pekerjaan 150 (seratus lima puluh hari) sejaktanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 ;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) adalah Terdakwa (ARIFINKIAl DEMAK) ;Bahwa bobot kapal pengadaan kapal itu 30 GT ;Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengadaan adalah PT SALBERBOATINDAO ;Bahwa ada pekerjaan kontraktor yang tidak sesuai yakni belum adasurat ijin berlayar, SIUP dan SIPl, memang ada yang salah tetapiwakiu harus selesai 14 Desember 2011 ;Bahwa saksi secara lisan
    juta rupiah) ;Bahwa kerja sama dengan Bapak Munawir tersebut hanya merupakaninisiatif terdakwa sendiri ;Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan bapak Vecky Mewengkanpergi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk mengurusSIUP dan SIPI akan tetapi menurut penjelasan orang dari Kementerianyaitu ibu Lusye bahwa oleh karena Grose Akta kapal tersebut atasnama Dinas DKP Kabupaten Minahasa Selatan maka kapal tersebutharus dihibahkan dulu ke Koperasi dan setelah ada akta hibah barubisa dibuat SIUP dan SIPl
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 08-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN RANAI Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran
Tanggal 1 Agustus 2018 — * Pidana Tra Thanh Tuan
118 — 49
  • Hakim berpendapat unsur di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) telah teroenuhi menurut hukum.Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIP)).Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwaSetiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan diZEEI wajib memilki SIPl
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bil
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.TEGUH SETIAWAN
2.SUMARNI
6.SRI RAHAYU NINGSIH
7.IR. ANANG WAHYUDI
Tergugat:
7.Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
8.CV. PUNIKA
Turut Tergugat:
8.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
9.HERRY PURWOKO
10.WIDAYAT
11.ADI SANTOSO
78 — 15
  • Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Katarum Kertoatmojo SelakuPemegang SIPL (Surat Win Pertambangan Daerah) No.545/19699/022/1984, tertanggal 12 Juni 1984, selanjutnya diberi tanda buktiP5;Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bil.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Fotokopi Surat Kematian no. 602/424.303.208/2017, atas nama Tosin,tertanggal 06 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P6;Fotokopi Surat Kematian No.061/424.303.208/2017, atas nama Samin,tertanggal 06 Februari 2017
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Perikanan
Register : 01-12-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1084/Pid.Sus/2016/PN Dps
Tanggal 28 Desember 2016 — I Made Kapriasa als Kapri anak dari I Made Nurdja
87 — 32
  • menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya; KapalPenangkap Ikan, yaitu kapal yang digunakan untuk menangkap ikan,termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkanikan; dan Kapal Perikanan, yaitu kapal, perahu atau alat apung lain yangdigunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,penelitian / eksplorasi perikanan;Bahwa apabila terdapat kapal perikanan yang melakukan kegiatanpenangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPl
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN RANAI Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ran
Tanggal 8 Desember 2016 — NGUYEN VAN HOAN
48 — 21
  • usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan BerdasarkanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakanuntuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPL
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perikanan
Register : 02-02-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN PATI Nomor -19/Pid.Sus/2017/PN Pti.
Tanggal 6 Maret 2017 — - DARYADI bin KASRI
113 — 17
  • masyarakat ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul11.15 WIB bertempat di Perairan Juwana Jawa Tengah sekitar 4 (empat) Mildari Muara Pelabuhan Juwana, tim Polair Polda Jateng melakukanpenangkapan terhadap KMN Berkah Mina Sejati yang terdakwa nakhodai saatmelakukan pelayaran hendak menangkap ikan karena KMN Berkah Mina Sejatitidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat lin PenangkapanIkan (SIPl
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2020 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj
Tanggal 21 September 2020 — Ambrosius Jerabun melawan Bernabas Angkak,Dkk
126 — 47
  • Simon Ngantak, Tempat tanggal lahir Malawatar, 11 November 1979,Umur + 41 tahun, Jenis kelamin Lakilaki, Agama katolik,Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipl (PNS),Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2020/PN LbjWarga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat:Malawatar, RT. O1/RW. 001, Kelurahan Tangge,Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat,Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebutsebagai Tergugat ll;3.
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-04-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 07/Pid.Sus/PRK/2015/PN Amb
Tanggal 19 Mei 2015 — LUO XI SHUN. Dkk
67 — 31
  • Hal ini menyebabkan selektifitas jaring terhadap ikansasaran menjadi rendah/berkurang sehingga akan menangkap ikan yangberukuran lebih kecil dari standar ukuran yang mestinya di tangkap sesuaiukuran mesh size alat yang telah ditentukan dalam SIPl Hal mana terbuktiberdasarkan keterangan saksi CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOUmasingmasing ABK kapal KM. Sino 27 bahwa ukuran terkecil ikan yangtertangkap adalah dua jari.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-11-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Pkl
Tanggal 22 April 2015 — 1.RADEN BAMBANG SUBANDRIO Bin SOEBENO PRAWOTO KUSUMO (PENGGUGAT I); 2. Rr. TITIN REJEKI Binti SOEBENO PRAWOTO KUSUMO (PENGGUGAT II); 3.RADEN SUBEKTI PONCO WIBOWO, SH.SPN., Bin SOEBENO PRAWOTO KUSUMO (PENGGUGAT III) MELAWAN 1. RADEN BUDI SULISTYO, S.H. Bin SOEBENO PRAWOTO KUSUMO (TERGUGAT); 2. LUKMAN BAWAZIR (TURUT TERGUGAT) ;
46 — 6
  • Yosodipuro No. 147 Rt.004/Rw. 005 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, KotaSurakarta, agama: Islam, Status perkawinan: kawin, pekerjaan: PegawaiNegeri Sipl, Kewarganegaraan: WNI, berlaku hingga : 30092017,selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P3;Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 946, yang terletak di Kajen,Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, seluas + 465 m2, atas namaRaden Budi Sulistyo, SH ; Raden Bambang Subandrio ; Roro Titin Rejeki,dan Raden Subekti Ponco Wibowo, SH; selanjutnya
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 179/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
75 — 47
  • MajelisHakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat yang diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya memperolehhak dibayarkan nilai tunai iuran asuransinya, sedangkan hakhak lainhanya dapat diperoleh bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggarPasal 266 ayat (2) dan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipl
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Parwoto
Tergugat:
Bupati Kotabaru
228 — 164
  • Oleh karenanya tidak tepat jika menyelesaikan konfliknorma terkait pengaturan upaya administrasi di dalam UndangUndangAparatur Sipl Negara dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahanmenggunakan preferensi /ex specialis derogate legi generali maupun lexposteriori derogate legi priori Karena masingmasing peraturan tersebut memilikitingkat atau kadar kepastian hukum yang berbeda, dikarenakan UndangUndang Administrasi Pemerintahan lebih memberikan kepastian hukumdibanding UndangUndang Aparatur Sipil
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 197/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
WAN MUHAMMAD RIZKI
Tergugat:
Walikota Medan
72 — 48
  • Hakimberpendapat bahwa terhadap Penggugat yang diberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh hak dibayarkan nilaitunai iuran asuransinya, sedangkan hakhak lain hanya dapat diperoleh bagiPegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalilPenggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 266 ayat(1) huruf b, (2), (3) dan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipl
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 21/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
SUGIHARTO
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
167 — 97
  • sengketa administrasipemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratiftersebut namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atautindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakanketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, maka peraturan dasar yang mengatur upayaadministratif terkait terbitnya objek sengketa a quo di atur dalam ketentuan Pasal129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipl
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI ENDE
89 — 42
  • Bukti T9 : Foto kopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 5Tahun 2014 Tentang Tentang Aparatur Sipl Negara (fotokopi dari foto kopi) ; 10. Bukti T10 : Foto kopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto kopidari foto kopi) ; 11. BuktiT11 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil (foto kopi dari foto kopi) =; 12.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 01-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 46/G/2013/PTUN-SMG
Tanggal 23 Desember 2013 — Drs. DJONI SISWANTO, M. Pd melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
80 — 26
  • P4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipl danPenjelasannya (Fotokopi sesuai dengan fotokop)) ; . P5 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Lampiranserta Penjelasannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);.