Ditemukan 334 data
303 — 205
akan tetapi Teh Tjhoen Eng (Almarhum)telah menikah dengan almarhum Yauw Ko Hen alias Salam Hernando, padatanggal 18 Januari 1969 sesuai Akta Perkawinan No.10 / WNI / 1969dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitusaksi Tony, sesuai Akta Kelahiran NO.852 / WNI/ 1971 dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Surabaya tanggal 18 Mei 1971 dan saksi Lucky, sesuai AktaHal. 29 Put.No.1447/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Kelahiran No.1132 / JP / 1976 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipl
73 — 16
Menyatakan Terdakwa KARYADI Bin SURYAN, terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan, berbendera Indonesiamelakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan(SIPl) yang sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal93 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : . 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joUndangUndang
67 — 11
CITRA BARU GT.06 R.16 No.4673 ExsKL.0185 dilengkapi dengan: (1).Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPl) yang masaberlakunya telah berakhir tanggal 31 Desember 2012, (2).Surat Izin UsahaHalaman 10 dari 35 halamanPutusan No.16/Pid.SusPRK/2015/PN Tpg.Perikanan (SIUP) yang masa berlakunya telah berakhir tanggal 31 Desember2012, dan (3).Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang masih berlaku ;Bahwa pada saat diperiksa di atas KM.
48 — 28
P1 : KTP atas nama Thomas Purnama, NIK : 3174060511600004 yang dikeluarkanoleh Lurah Pondok Labu tanggal 10122012;2.P2 : Salinan Resmi Putusan No. 1527/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel antara Yenny melawanThomas Purnama tertanggal 29 Desember 2009;3.P6 : Salinan Resmi Putusan No.1941/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Yennytertanggal 20 Juni 2013;sedangkan untuk bukti P3 : Kutipan Akta Perceraian No.102//2010 tanggal 1 Maret 210yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Provinsi DKI
82 — 40
BTH 99962 TS yaitu nahkoda bernamaNGUYEN THE PHUONG, ABK dan nahkoda berjumlah 8 (delapan) orangsemua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seaman books.Tidak diketemukan dokumen / perizinan perikanan dari pemerintahIndonesia (SIUP, SIPl, SPB) dan dokumen pelayaran lainnya sehinggamenyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuaiketentuan peraturan perundangundangan dibidang perikanan, alat tangkapyang ditemukan di kapal KM.
99 — 15
;Bahwa lama waktu pekerjaan 150 (seratus lima puluh hari) sejaktanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 ;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) adalah Terdakwa (ARIFINKIAl DEMAK) ;Bahwa bobot kapal pengadaan kapal itu 30 GT ;Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengadaan adalah PT SALBERBOATINDAO ;Bahwa ada pekerjaan kontraktor yang tidak sesuai yakni belum adasurat ijin berlayar, SIUP dan SIPl, memang ada yang salah tetapiwakiu harus selesai 14 Desember 2011 ;Bahwa saksi secara lisan
juta rupiah) ;Bahwa kerja sama dengan Bapak Munawir tersebut hanya merupakaninisiatif terdakwa sendiri ;Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan bapak Vecky Mewengkanpergi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk mengurusSIUP dan SIPI akan tetapi menurut penjelasan orang dari Kementerianyaitu ibu Lusye bahwa oleh karena Grose Akta kapal tersebut atasnama Dinas DKP Kabupaten Minahasa Selatan maka kapal tersebutharus dihibahkan dulu ke Koperasi dan setelah ada akta hibah barubisa dibuat SIUP dan SIPl
118 — 49
Hakim berpendapat unsur di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) telah teroenuhi menurut hukum.Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIP)).Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwaSetiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan diZEEI wajib memilki SIPl
1.TEGUH SETIAWAN
2.SUMARNI
6.SRI RAHAYU NINGSIH
7.IR. ANANG WAHYUDI
Tergugat:
7.Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
8.CV. PUNIKA
Turut Tergugat:
8.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
9.HERRY PURWOKO
10.WIDAYAT
11.ADI SANTOSO
78 — 15
Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Katarum Kertoatmojo SelakuPemegang SIPL (Surat Win Pertambangan Daerah) No.545/19699/022/1984, tertanggal 12 Juni 1984, selanjutnya diberi tanda buktiP5;Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bil.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Fotokopi Surat Kematian no. 602/424.303.208/2017, atas nama Tosin,tertanggal 06 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P6;Fotokopi Surat Kematian No.061/424.303.208/2017, atas nama Samin,tertanggal 06 Februari 2017
87 — 32
menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya; KapalPenangkap Ikan, yaitu kapal yang digunakan untuk menangkap ikan,termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkanikan; dan Kapal Perikanan, yaitu kapal, perahu atau alat apung lain yangdigunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,penelitian / eksplorasi perikanan;Bahwa apabila terdapat kapal perikanan yang melakukan kegiatanpenangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPl
48 — 21
usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan BerdasarkanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakanuntuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPL
113 — 17
masyarakat ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul11.15 WIB bertempat di Perairan Juwana Jawa Tengah sekitar 4 (empat) Mildari Muara Pelabuhan Juwana, tim Polair Polda Jateng melakukanpenangkapan terhadap KMN Berkah Mina Sejati yang terdakwa nakhodai saatmelakukan pelayaran hendak menangkap ikan karena KMN Berkah Mina Sejatitidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat lin PenangkapanIkan (SIPl
126 — 47
Simon Ngantak, Tempat tanggal lahir Malawatar, 11 November 1979,Umur + 41 tahun, Jenis kelamin Lakilaki, Agama katolik,Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipl (PNS),Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2020/PN LbjWarga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat:Malawatar, RT. O1/RW. 001, Kelurahan Tangge,Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat,Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebutsebagai Tergugat ll;3.
67 — 31
Hal ini menyebabkan selektifitas jaring terhadap ikansasaran menjadi rendah/berkurang sehingga akan menangkap ikan yangberukuran lebih kecil dari standar ukuran yang mestinya di tangkap sesuaiukuran mesh size alat yang telah ditentukan dalam SIPl Hal mana terbuktiberdasarkan keterangan saksi CHEN XIANGYOU dan YANG DONGYOUmasingmasing ABK kapal KM. Sino 27 bahwa ukuran terkecil ikan yangtertangkap adalah dua jari.
46 — 6
Yosodipuro No. 147 Rt.004/Rw. 005 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, KotaSurakarta, agama: Islam, Status perkawinan: kawin, pekerjaan: PegawaiNegeri Sipl, Kewarganegaraan: WNI, berlaku hingga : 30092017,selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P3;Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 946, yang terletak di Kajen,Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, seluas + 465 m2, atas namaRaden Budi Sulistyo, SH ; Raden Bambang Subandrio ; Roro Titin Rejeki,dan Raden Subekti Ponco Wibowo, SH; selanjutnya
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
75 — 47
MajelisHakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat yang diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya memperolehhak dibayarkan nilai tunai iuran asuransinya, sedangkan hakhak lainhanya dapat diperoleh bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggarPasal 266 ayat (2) dan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipl
Parwoto
Tergugat:
Bupati Kotabaru
228 — 164
Oleh karenanya tidak tepat jika menyelesaikan konfliknorma terkait pengaturan upaya administrasi di dalam UndangUndangAparatur Sipl Negara dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahanmenggunakan preferensi /ex specialis derogate legi generali maupun lexposteriori derogate legi priori Karena masingmasing peraturan tersebut memilikitingkat atau kadar kepastian hukum yang berbeda, dikarenakan UndangUndang Administrasi Pemerintahan lebih memberikan kepastian hukumdibanding UndangUndang Aparatur Sipil
WAN MUHAMMAD RIZKI
Tergugat:
Walikota Medan
72 — 48
Hakimberpendapat bahwa terhadap Penggugat yang diberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh hak dibayarkan nilaitunai iuran asuransinya, sedangkan hakhak lain hanya dapat diperoleh bagiPegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalilPenggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 266 ayat(1) huruf b, (2), (3) dan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipl
SUGIHARTO
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
167 — 97
sengketa administrasipemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratiftersebut namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atautindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakanketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, maka peraturan dasar yang mengatur upayaadministratif terkait terbitnya objek sengketa a quo di atur dalam ketentuan Pasal129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipl
FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI ENDE
89 — 42
Bukti T9 : Foto kopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 5Tahun 2014 Tentang Tentang Aparatur Sipl Negara (fotokopi dari foto kopi) ; 10. Bukti T10 : Foto kopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto kopidari foto kopi) ; 11. BuktiT11 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil (foto kopi dari foto kopi) =; 12.
80 — 26
P4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipl danPenjelasannya (Fotokopi sesuai dengan fotokop)) ; . P5 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Lampiranserta Penjelasannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);.