Ditemukan 3977 data
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
90 — 12
PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO SH.
2.Bayu Teguh Setiawan, SH
Terdakwa:
1.NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO
2.DIRIN Bin NURSITO
3.RASIDI MUHIMIN Bin MARTANI
4.TRIYONO Bin SURYANTO
5.SUKUR Bin RUSMANTO
109 — 25
Wonosobo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, menggunakan kesempatan main judi yangdiadakan dengan melangar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan olehpara terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam23.00 Wib, terdakwa NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO bersamaHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Wsbsama
119 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Koperasi Dengan Dasar Rapat Anggota Tahunan untukdigulirkan kepada kelompok tani mana.dalam Peraturan tidak ada aturan yang mendasarinya, sebagai dasaraturan perbuatan melangar hukum formil dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum.2.3.
173 — 132
Oleh karena hal tersebut telah salingbertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan NasionalNomor: 99/BAHGK/OJVII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; .Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hematPenggugat Tergugat telah melangar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (General of Good Goverment) yaitu teristimewa pada AzasKepastian Hukum Azas
106 — 65
Bahwa dengan telah beralinnya sebidang tanah tersebut sesuai denganprosedur maka tindakan Syawaluddin Batu Bara Bin Abdul Karim Batu Baramenjadikan sebidang tanah seluas 8.154 m2 (delapan ribu seratus lima puluhempat meter persegi) menjadi obyek gugatan warisan yang harus dibagikanmerupakan suatu tindakan yang keliru dan melangar hukum serta harus ditolak;12.
113 — 92
Haltersebut secara tidak langsungmengakibatkan penundaan penetapan danpengangkatan Dekan di Fakultas FilsafatUGM (vide uraian tersebut di ataskhususnya butirBahwa Tergugat tidak melangar Keputusan MWAUGM No. 12/SK/MWA/2003 tanggal 18 Desember 2003tentang Anggraan Rumah Tangga UGM, dan jugatidak melanggar Keputusan Rektor UGM Nomor114/P/SK/HT/20024 tanggal 17 Mei 2004 tentangTata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan SertaPengangkatan Wakil Dekan. Adapaun alasan alasan sebagaiberikut : 8.2.1.
69 — 54
Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.Sehingga penerbitan sertipikat oleh Tergugat selaku Kepala Pertanahan KabupatenBulukumba pada obyek gugatan tersebut telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Keielifan, sehinggamana perbuatan Tergugat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur daiam Pasal53 ayat (2) sub a dan c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa begitupun terhadap pemecahanpemecahan
47 — 3
Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
MUSLIM, SH
Terdakwa:
HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG
320 — 473
Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
116 — 52
Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
59 — 4
Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
136 — 27
Dengan demikian menurut Majelis unsur initelah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebut,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti atas
LILIANI DIAH KALVIKAWATI,SH
Terdakwa:
ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO
196 — 46
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umummengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melangar Pasal 378Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN SmgKUHP dalam dakwaan pertama, namun tidak sependapat mengenai tuntutanhukuman yang diberikan kepada Terdakwa, karena tuntutan hukuman selama 2(dua) tahun dan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD KENAN LUBIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Randy Tumpal Pardede, SH
22 — 11
berbeda jauh bahkancenderung Putusan Hakim lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umumdan jikapun tidak lebih rendah biasanya sama beratnya ataupun jikaHalaman 19 dari 38 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2020/PT MDNmisalnya pun lebih tinggi tapi tidaklah sampai 70 % diatas TuntutanPenuntut Umum sebagaimana dalam Putusan ini (Tuntutan 6 tahun,Diputus 10 tahun) ;10.Bahwa, dengan demikian sangat jelas dan terang, penjatuhanhukuman oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sangat tidakmengandung keadilan dan melangar
49 — 29
Bukankah apa yang dilakukan olehsaudara Abdi Sitepu dengan merubah lahan padahal lahan tersebut belum sah secarahukum menjadi hak miliknya adalah tindakan yang melangar hukum? Mengapa ParaPenggugat hanya meminta sita jaminan pada objek perkara nomor 2 dan 3 padahalobjek perkara nomor juga dalam sengketa ?17 Bahwa Para Penggugat apakah pernah terpikir bagaimana nasib cucunya yang masihkecil harus menatap masa depannya sedangkan ayahnya sebagai pencari nafkah utamasudah tiada?
151 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padapokoknya sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal3jo. Pasal 18 UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.
71 — 31
107Permen Pemberian dan Pembatalan adalah (i) kesalahan prosedur, (ii)kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, (iii) kesalahan subyekhak, (iv) kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahanperhitungan luas, (vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data yuridisHalaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 106/G/2014/PTUNJKT.39.40.41.atau data fisik tidak benar, atau (ix) kesalahan lainnya yang bersifathukum administratif ; Bahwa selain dibuat dan/atau diterbitan secara melangar
106 — 27
atributatribut dari badanKepegawaian Negara, sehingga saksi korban dan anaknya percaya akanperkataan dan perbuatan Terdakwa, namun kenyataannya anak saksi korbantidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim akanmemilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekatipada pembuktian perkara ini, yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dalam Melangar
Tn. IRWAN RUDIANSYAH RIMBA
Tergugat:
1.SUHARDI
2.SAUNAN
3.DARIYAH
4.JAMHER SAMAT
5.SURYADI
6.ARIFIN
7.NG A HENG
8.DJUTINA
9.ABDUL HAKIM
10.ADITYA FACHREZA
11.KEPALA DESA SUNGAI NANJUNG
12.KEPALA DESA PAGAR MENTIMUN
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KETAPANG
93 — 12
, tercatat atas nama DJUTINA,sehingga penerbitan sertipikat tersebut bukan merupakan perbuatan melanggarhukum, dan Penggugat tidak dapat membuktikan proses pendaftaran tanahtersebut telah melangar hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelishakim berpendapat petitum nomor 2, 3 dan 4 Penggugat tidak beralasanmenurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3 dan 4 Pengugatsebagai
Yayasan Suluh Mulia Pionir y diwakili oleh Riama Roska Sihombing
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
244 — 286
Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 tahun 2011 TentangBangunan Gedung, Bab XI Sanksi Dan Denda; Pasal 164, ayat 1:Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 163ayat (1) dan (2) meliputi pada tahap pembangunan dan/ataupemanfaatan berupa : Peringatan tertulis, jika pemilik melangar pasal 5, .........