Ditemukan 1270 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan usaman ukasah urasan ularan ulisan unasan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-01-2018 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 17/PID.SUS/2018/PT MKS
Tanggal 1 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SURYADI Alias DADI Bin ARIF KASMEDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGRIANI, SH
28 — 15
  • Umum Jjelas ditujukan kepada manusiaatau orang sebagai subjek hukum yang berfungsi sebagai pelaku (dader),dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semua unsur dalamrumusan delik, sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dankemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan
    diterangkannya dipemeriksaan di Pengadilan Negeri; Terdakwa juga berbohong dengan mengingkari bahwa dirinyapernah mengklaim bahwa isi SMSnya berbicara tentang bisnis 4Milyar, adapun disini perlu ditegaskan kembali bahwa Terdakwamengatakan jika arti meter dalam SMS tersebut adalah milyar dantentunya jika dalam SMS mengatakan 4 meter tentunya hal itu samadengan 4 milyar jika mengikuti keterangan Terdakwa (Majelis HakimPengadilan Negeri telah menguraikan masalah ini secara tuntas);Bahwa berdasarkan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-07-2013 — Upload : 10-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juli 2013 — PT. SENTUL CITY Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Penggugat, dasar pengenaan sanksi yangseharusnya diperhitungkan adalah total nilai uang muka saja yang diterimapada akhir Tahun 2006 dengan ulasan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda sesuai Pasal 14 ayat(4) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Menurut TergugatBahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan menetapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Perjudian
Register : 07-08-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 275/PID,B/2015/PN.KBJ
Tanggal 7 September 2015 — -Sopan Perangin Angin
32 — 8
  • sebagaipemenang dalam permainan judi tersebut maka pihak bandar membayar uang kepada pemainyang memenangkan permainan judi tolam tersebut, sedangkan apabila angka tebakan nomoryang dipasang oleh pemasang tidak kena atau tidak keluar maka uang dari hasil yang dipasangoleh pemasang akan menjadi milik bandar, dalam melakukan perjudian jenis tolam tersebutbersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraih kemenangan, sehinggapemain membeli nomor tolam berdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-01-2020 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.SUS/2020/PT BDG
Tanggal 6 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : WIBISONO HERLAMBANG Als WIWID Bin BAMBANG SUHARTONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ENDAH ASTUTI, SH
Terbanding/Terdakwa : UNTUNG SUTRISNO Bin NARYONO
35 — 27
  • namun hari ini atas sebua kebenaran sayamenyatakan berani untuk meyerukan banding kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi untuk mendapat kebaikan Tuhan yang Maha Kuasayang sudah mengetahui semua peristiwa yang terjadi siapa yangbersalah dan siapa yang paling bersalah namun saya tetap berkatasaya adalah orang paling bersalah sebab saya tidak sadar hukum,saya tergolong orang yang bodoh yang tidak mau belajar kepadasebuah aturan yang berlaku yang di buat oleh pembuat kebijakanhukum serta huruf, kalimat, ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3084 K/Pdt/2011
Tanggal 24 April 2012 — KASAN DARJITNO SAJID ALIAS SANI DARYITNO VS IR. SISWANTI, dkk; MARIA EKAWATI MOEHADJI , dkk
88 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta yang hanya menyatakan "pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama selain dan selebihnya diambil alih dan dijadikanpertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus pericara ini di tingkat banding" dengan pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanoa memberikan ulasan yuridissecara rinci dan tanpa mengkaji dan mencermati ulasanulasan hukumyang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya
    Moerniati Sajid dapat diwasiatkan kepadaTergugat dan Tergugat Il untuk menguasai terhadap obyekharta warisan ; Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakimsama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensifhukum pembuktian sebagai dasar dan ulasan hukum dalammenjatuhkan putusannya sehingga sudah selayaknyapertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta harusdikesampingkan dalam proses tingkat kasasi ini yang kelirudalam menerapkan hukum pembuktian ;b) Bahwa Majelis Hakim telah salah
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 29-05-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 96/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 24 Mei 2016 — 1. HAJIRA BINTI TAKANANG 2. HJ.SABARIAH BINTI TAKANANG LAWAN 1.NAHASANG AWING 2. KEPALA KANTOR KECAMATAN BAJENG
54 — 25
  • telahmencakup keseluruhan dari pada materi perkara, dengan kata lain, bahwakeputusan tersebut telah dilakukan atas pertimbanganpertimbangan yang beralasanwajar berdasarkan faktafakta dan kejadiankejadian persidangan dan/atau putusanMajelis Hakim pertama tersebut telah cukup pertimbangan sesuai pembuktianterbanding/tergugat tersebut ; Bahwa dengan memperhatikan secara teliti, Memori Banding dari paraPembanding, maka ternyata tidak jumpai halhal baru atau kKeadaankeadaan baru,tetapi sematamata merupakan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 PK/Pdt/2013
Tanggal 6 Januari 2014 — MEISKE AGUS KAWILARANG selaku ahli waris Kl AGUS UMAR vs P.N. GARUDA INDONESIA AIRWAYS, Dkk
45 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soemadiono) karena telah membantuTergugat Il (J.B.S.Sasmita) dengan cara memberikan keteranganketerangan yang tidak memenuhi syarat hukum dan kebenaran, danTergugat Ill (Letnan Kolonel Umargono) telah menerima laporan dariTergugat Il (J.B.S.Sasmita) tanpa hak telah melakukan penahanan terhadapdiri Penggugat;Bahwa berdasarkan keterangan dan ulasan sebagai diterangkan di atasPenggugat memohon agar Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta berkenanmemberikan putusan:Pertama:Memerintahkan untuk melakukan
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 01-04-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 219/Pdt.G/2014/PN.Mks
Tanggal 1 April 2015 —
22 — 1
  • Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan dalam Pokok Perkara inimasih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yangtelah diuraikan dalam. bagian eksepsi, sehingga tidak tertutupkemungkinan pada ulasan ulasan berikut ini terjadi pencerminanmakna yang kurang lebih sama;2.
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Cbd
Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
YUSTENDI als IYUS bin ENDANG
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisan Resort Sukabumi
56 — 19
  • Sehingga apabilasesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimanadiulas panjang lebar dalam alasan PERMOHONAN PRAPERADILAN inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
    Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkan.Bahwa Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTERMOHON kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN RBI
Tanggal 18 April 2019 — Pemohon:
ROHANI, S.Pd
Termohon:
Polres Bima Kota
45 — 23
  • Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanHalaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Rbif)Q)Bahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan
    diripemohon dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/PDT/2009
Tanggal 20 September 2010 — CV. BANGUN CIPTO RAHARJO dkk; VS Drs. ANDREAS SUKARYANTO;
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa dalam gugatan ini ; Bahwa disamping itu, pembuktian berupa saksi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat dengan alat bukti saksi 2 (dua) orangsaksi juga tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Banding sebagai fakta hukum yang menerangkan hukumyang dapat diterapbkan terhadap obyek sengketa yang menjadidasar gugatan Penggugat ; Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakimsama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensif hukumpembuktian sebagai dasar dan ulasan
    berlaku yangmenyatakan : peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuanrumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukandalam perusahaan dan perbuatan hukum peralihan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat PembuatAkta Tanah) yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (Vide Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; Bahwa berdasarkan ulasan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Pertambangan
Register : 29-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.LH/2019/PT.PLK
Tanggal 20 Maret 2019 — JUMADI bin PARNO SUWITO;
359 — 25
  • KarenaTerbanding merasa tidak melakukan pengrusakan hutan maupunekosistem yang lain disekitar area kerja Terbanding, melainkanHal 10 dari 14 hal Put No.3/PID.LH/2019/PT.PLK.membenahi dan mengembalikan gundukan pasir ketempat semula yangpernah digali oleh orang lain.Bahwa berdasarkan dalil dan ulasan yang Terbanding/Terdakwa uraikantersebut diatas, mohon Kehadapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiKalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadiliperkara ini mengesampingkan alasan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 349/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 24 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FENDI IRAWAN bin MUHTAR Diwakili Oleh : ANISNAWATY, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : MUHAMMAD YODI NUGRAHA, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : A. ODDANG YAKUB. S. H
Terbanding/Penuntut Umum II : KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, S.H.
36 — 18
  • Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiHal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 349/PID SUS/2021/PT MKSapabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS-LH/2019/PT PLK
Tanggal 20 Maret 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : Anton Mariano, SH
Terbanding/Terdakwa : JUMADI bin PARNO SUWITO
342 — 26
  • KarenaTerbanding merasa tidak melakukan pengrusakan hutan maupunekosistem yang lain disekitar area kerja Terbanding, melainkanmembenahi dan mengembalikan gundukan pasir ketempat semula yangpernah digali oleh orang lain.Bahwa berdasarkan dalil dan ulasan yang Terbanding/Terdakwa uraikantersebut diatas, mohon Kehadapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiKalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadiliperkara ini mengesampingkan alasan Memori Permohonan Banding dariPembanding/Jaksa
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 17-02-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 25-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 7 Maret 2017 — - Yohanes Raga Vs PETRUS SIMON SURAT, Cs.
61 — 25
  • Klemans Kleruk telahdikontrakan dan diserahkan kepada pihak Tergugat Ill (Pemerintah KabupatenSikka) dengan jangka waktu kontrak 25 tahun dan berakhir masa kontrak yaituTahun 1984 sehingga ulasan tersebut adalah tidak jelas dan kabur karenatidak terdapat ulasan tentang kapan waktu mulai dikontrakan, tanah sengketayang mana yang telah dikontrakan apakah Tanah Sengketa Waigete atauTanah Sengketa Waigete Il merupakan hal samarsamar begitu pula luaskedua obyek tuntutan tidak diuraikan berapa luas masingmasing
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama
Register : 28-01-2020 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sub
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 69
  • Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut menurut Tergugat adalahmerupakan suatu alasan yang sengaja dibuat dan disusun sedemikianrupa demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu padahal keseluruhanalasan alasan tersebut bukanlah merupakan suatu ulasan yang dapatmembatalkan hibah yang telah diterima oleh Tergugat;b.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus
Register : 13-11-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mtp
Tanggal 21 Nopember 2018 — Pemohon:
GUNAWAN alias AGUNG bin IYAN LEGRAN
Termohon:
Kepolisian Resort Banjar
39 — 14
  • Praperadilan ini dilakukan tidakmenurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan12.Berdasarkan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 29-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 K/PID.SUS/LH/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — AKHSIN DJAMALUDIN
453 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 38 K/PID.SUS/LH/2016Pengadilan Negeri Palu, seharusnya sebagai pengadilan perulangan harusnyamemberikan kembali ulasan pertimbangan hukum, baik terhadap faktaataupun penerapan hukum yang diajukan sebagai alasan banding Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Hakim PengadilanTinggi Sulawesi Tengah hal 6 alinea ke 3 yang berbunyi :Menimbang setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajaridengan seksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan Penyidik, beritaacara
Pengadilan PTA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 03-01-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 18-08-2020
Putusan PTA PEKANBARU Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.Pbr
Tanggal 20 Maret 2018 — PEMBANDING VS TERBANDING
192 — 54
  • Dalam EksepsiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacasecara seksama pada eksepsi dalam perkara a quo, eksepsi Tergugatseluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama secara tepat dan benar, tidak perlu ulasan atau tambahanpertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya danpertimbangan hukumnya diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingsebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara a quo;B.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 13-02-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pid.Prap/2017/PN.Kpg
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon: CHRISTIAN FANDA Termohon: Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur
379 — 185
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka MajelisHalaman 12 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPGhakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat