Ditemukan 391 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-07-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 16 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
99 — 61
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
99 — 61
Merugikan kepentingan umumb. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentuc. Menyalahgunakan wewenang , tugas , hak, dan/atau kewajibannyad. Melakukan kolusi , Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang,dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya4.
Merugikan kepentingan umumb. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentuc. Menyalahgunakan wewenang , tugas , hak, dan/ataukewajibannyad. Melakukan kolusi , korupsi, dan Nepotisme, menerima uang,barang, dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya4.
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 18-G-2017-PTUN.PDG Tanggal 8 Februari 2018 — KOPERASI ANGKUTAN BARANG PELABUHAN TELUK BAYUR (KOPANBAPEL)
LAWAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA PADANG
184 — 84
184 — 84
Dasar Hukum1.2.3.UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan JalanKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentangPenyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan UmumB.
Register : 29-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb Tanggal 1 Nopember 2016 — -PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
-LAWAN
-RATNA WILIS
191 — 72
191 — 72
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalul Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.
Register : 23-06-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 22/Pdt.Plw/2016/PN.Dmk Tanggal 4 Januari 2017 — SUPARJO PARODIN
Melawan :
.1. MARTONO
2. PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK, DI JAKARTA CQ PT BANK DANAMON KANWIL SEMARANG, CQ BANK DANAMON SIMPAN PINJAM MIKRO PASAR DEMAK,
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK,
197 — 41
197 — 41
Menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umumb. Pelaksanaan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikatHak Tanggungan, obyek Hak Tanggungan dijual melaluipelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalamperaturan perundangundanganc.
Register : 16-06-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN TARUTUNG Nomor 26/PDT.G/2014/PN.Trt Tanggal 17 Desember 2014 — POSMAN SIMAMORA
98 — 27
98 — 27
, (satu miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima riburupiah) yang didalamnya sudah termasuk segala pengeluaran yang timbul akibatpekerjaan, pajak pajak dan pungutan resmi lainnya yang harus dibayar olehPenggugat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;Bahwa kewajiban Penggugat adalalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaanPELEBARAN JALAN LETKOL GA MANULLANGJEMBATAN = AEKSIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL yang meliputi pokokpokokpekerjaan yaitu :a.DIVISI 1 : UMUMb
Register : 17-12-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 293/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 29 April 2019 — I MADE WIJAYA, S.E., M.Si ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
89 — 98
89 — 98
UMUMb. Pejabat yang berwenang menghukum sebelummenjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajaridengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikanHalaman 24 dari 83 halaman.
Register : 02-07-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 25 Agustus 2015 — ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO
104 — 72
104 — 72
RIFAI, SH selaku Lurah Penjagan kepada PT BangkalanHilir Energi1 (satu) lembar copy Surat Nomor 134/NOT/XI/2011, tanggal 14 Nopember2011 perihal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian PT Khusus denganSABH dari Notaris MOHAMMAD, SH, M.Kn kepada Direktur PerdataDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umumb 4 (empat) lembar copy (dengan cap basah Bupati Bangkalan) SuratKeterangan Nomor 541.12/1982/433.115/2011, tanggal 11 Nopember2011 dikeluarkan oleh RKH.
Register : 08-12-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 185/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Lbp Tanggal 14 Februari 2017 — Perdata
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Sei Rampah, beralamat di Jalan Sudirman Komplek Ruko ABC No 88 AC Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Arifin Purba, karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dalam hal ini selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU. 475/DIR/LTG/IX/2016 tertanggal 24 Nopember 2016, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Sei Rampah (âÂÂBank BTPNâÂÂ), yang kuasa dalam perkara Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara (âÂÂBPSK Kabupaten Batu BaraâÂÂ) No. 1379/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016Tanggal 16 Nopember 2016, selaku Pelaku Usaha selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha);
L a w a n
JONI SAHPUTRA, 36 Tahun, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun II Desa / Kelurahan Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat / Termohon Keberatan (semula Pengadu/ Konsumen);
255 — 104
255 — 104
Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiapkonsumen yang dirugikan dapatmenqqugat pelakuusahamelaluiLembagayanqbertugasmenyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.
Putus : 17-01-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 94/Pdt.Sus/2016/PN Psp Tanggal 17 Januari 2017 — Pemohon Keberatan : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
Termohon Leberatan : NURLELA WATI DASOPANG
213 — 95
213 — 95
Undangundang Kewenangan Nomor: 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiapkonsumen yang dirugikan dapatmenqqugat pelakuusahamelalui Lembagavang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaiana. Melaksanakanpenanganandanpenyelesaiansengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau Abitrase ataub.
Register : 12-12-2019 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pkb Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
205 — 226
205 — 226
Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umumb. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umumc. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidakberlawanan dengan undangundang atau kesusilaan.Dalam menjelaskan arti badan hukum, para ahli banyak berbeda pendapat.Adapun pengertian badan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :a. Van Apeldoorn.
Register : 27-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Wawan Kurniawan, SH.,MH
2.Rico Sudibyo, SH
Terdakwa:
SYAHARUDIN Bin BUSTAMI
105 — 21
1.Wawan Kurniawan, SH.,MH
2.Rico Sudibyo, SH
Terdakwa:
SYAHARUDIN Bin BUSTAMI
105 — 21
agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa.3) Pasal 27 huruf D berbunyi : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan,hak, dan kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 26 Kepala desawajib : memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraanpemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahunanggaran.4) Pasal 29 berbunyi : Kepala desa di larang :Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor : 17/Pid.SusTPK/2021/PN Jmba) Merugikan kepentingan umumb
Register : 24-11-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 143/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn Tanggal 22 Nopember 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Bangkinang (âÂÂBank BTPNâÂÂ) LAWAN Yuli Fitriani
229 — 72
229 — 72
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.
Register : 06-02-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tjp Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
191 — 95
191 — 95
Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd.
Register : 25-04-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Mlg. Tanggal 10 Nopember 2016 — MUYASSAROH
29 — 17
29 — 17
Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha.2. Selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaan masingmasing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secara tegasmenentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili;3.
Putus : 02-08-2005 — Upload : 11-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538K/PID/2005 Tanggal 2 Agustus 2005 — H.ARlUS SAMPENO DT.S.GARANG, BA., H. ANWAR SYAMSUDDIN, dkk
134 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anggota Partai Politik hasil Pemilihan Umumb. Anggota ABRI yang diangkat.Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 UU No.4 Tahun 1999 yang dikutipsebagai berikut :DPRD terdiri atas : anggota partai politik hasil Pemilihan Umum.
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
806 — 512
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
806 — 512
Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karenadihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindakpidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umumb.
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
267 — 509
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
267 — 509
Dilakukan untuk kepentingan umum/kesejahteraan umumb. Dilakukan atas insiatif administrasi Negara itu sendiric. Untuk menyelesaikan masalah konkrit dengan cepat yangtimbul secara tibatibad.
Register : 25-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 598/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdn Tanggal 28 Februari 2017 — - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PEMOHON)
- Khairil Azwar (TERMOHON)
76 — 44
76 — 44
Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen danpelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb).
Register : 02-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 22/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
OCTOVA STEVANY HERTHA TENGKER
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
81 — 32
OCTOVA STEVANY HERTHA TENGKER
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
81 — 32
Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umumb.
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 28 Januari 2015 — dr. Warta Siritoitet
41 — 21
41 — 21
Mentawai tahun 2012, Germinus S.Sos, selaku pejabatpelaksana tekhnis kegiatan dalam pengadaan alatalat kesehatan pada DinasKesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahjun 2012, dan Firdaus AMSselaku pejabat penerima barang dalam pengadaan alatalat kesehatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012 ;Bahwa saksi kenal dengan Zairi, SKM dia ketua panitia lelang untuk pengadaanalatalat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawaitahun 2012 ;a) Pengadaan alatalat kedokteran umumb
ratus limapuluh lima rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatmawati, A.Md.Keb yangmenyatakan bahwa untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaanalatalat kedokteran umum Puskesmas dimana saksi mengajukan untuk 2 lembarSP2D karena anggarannya berbeda yaitu :a) Dana dari alokasi khusus.b) Dana dari alokasi umum.Menimbang, bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran semuapersyaratan sudah dilengkapi untuk 100% yaitu :a) Adanya kontrak pekerjaan alatalat kesehatan kedokteran umumb