Ditemukan 3979 data
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
180 — 107
yangdalam hal ini dapat dilihat dari citra foto satelit pada Kantor BadanPertanahan Makassar ;Bahwa halhal sebagaimana diuraikan dan dibuktikan di atas telahmenimbulkan pertanyaan pada d iri Penggugat Rekonpensi mengenaikeabsahan dari penguasaan oleh Para Tergugat Rekonpensi atas lahanyang disewakan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut;Bahwa terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lahan yang dibuat danditandatangani antara Penggugat Rekonpensi dan Para TergugatRekonpensi adalah BATAL DEMI HUKUM, karena telah melangar
64 — 14
Nawar Br Bangun bukan hanya Para Penggugat danTergugat III sehingga posita dengan petitum berbeda;Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yangmengalihkan sub B objek perkara kepada Tergugat IIl merupakanPerbuatan Melangar Hukum, kemudian Para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat ataupun setiap orang yang memperoleh hak dariHalaman 41 dari 48, Putusan Perdata Nomor. 134/Padt.G/2015/PN.Mdn.Tergugat untuk mengosongkan dan meninggakan sub C objek perkaradan bukan terhadap Sub B Objek
85 — 54
Gang Tengah No.73, secara tanopa hak dan melawan hukum.Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengan cara dan tujuanyang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatHal 30 Putusan No.171/Pdt/2017/PT SMGUNTUK DINASRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi,dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatianyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat, sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai Penjual Termohon Kasasi telahmemperjualbelikan tanah yang masih dalam sengketa dan/atau. masih tidak pasti kepemilikannya, namun telahmenyatakan bahwa tanah objek jual beli didalam AktaPerikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 11 April 2012, adalahsebagai miliknya, maka fakta hukum ini membuktikan adanyapelanggaran hukum ketentuan didalam pendaftaran danperalihan hak atas tanah, yang ternyata tidak cukup mendapatpertimbangan hukum didalam Putusan aquo, sehingga Putusanaquo adalah putusan yang melangar
155 — 31
hukum adalah para penggugatyang menimbulkan kerugian puluhan tahun terhadap tergugat I, II dan III ;Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2012/PNSGI2d,19.Bahwa para penggugat menyebutkan dan meminta pada Pengadilan NegeriSigli sewaktuwaktu untuk meletakkan sita jaminan itu merupakan hak ataupermintaan dari para penggugat dan menurut para tergugat itu sahsah sajasejauh dibenarkan oleh hukum ;20.Bahwa para penggugat menyatakan oleh kerena tindakan ini timbul olehtindakan sewenangwenang dan melangar
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
Oleh karena Tergugat telahbertindak tidak adil, maka sudah seharusnya Objek Gugatan yangdikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asas keadilan.4. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan gugatan inlitis, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
1.SUPRAPTI
2.MAHANANI NURSIASIH
3.ACHMAD TAUFAN
Tergugat:
KEPALA BADAN PENDAPATAN KAB. KEDIRI
161 — 90
AUPB; terutama telah melangggar asas bertindakcermat, maka obyek sengketa tersebut beralasan untuk dinyatakan tidaksah atau dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabutobyek sengketa dan selanjutnya menerbitkan SURAT PEMBERITAHUANPAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SPPT PBBP2 atasnama Penggugat.Bahwa Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah melangar asasbertindak cermat, yaitu Ssuatu asas yang menghendaki agar setiap tindakandari badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus
134 — 30
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undangundang HukumPerdata, bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melangar hukumyang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kKerugian itu.
PAULUS TAMPANG
Tergugat:
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI PAPUA
131 — 50
Dimana tergugattidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayattanah sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa demikian jugapenetapan batasbatas tanah)Bahwa oleh karena perbutan tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dengan tidak didasarkan atas pertimbanganpertimbanganyang cukup kepada penggugat sebagai pemohon prona tahun 1993atas tanah penggugat dan jelas sangat merugikan hakhak penggugatdan jelas tergugat telah melangar asasasas umum pemerintahan yangbaik, terutama melanggar
96 — 64
Oleh karena Tergugat telah bertindak tidak adil,maka sudah seharusnya Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;Asas KetidakberpihakanYang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yangmewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidakdiskriminatif. Artinya, setiap orang termasuk Penggugat berhakmendapatkan pelayanan yang adil.
Pengadilan AgamaSukoharjo dan tidak ada bantahan tentang itu, maka Pengadilan Agama Sukoharjoberwenang untuk memeriksa perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian denganalasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islamyaitu : Suami (Tergugat) melangar
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI
402 — 377
pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kphtanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar
122 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
seharusnyamengembalikan gugatan Para Termohon Kasasi tersebut;Bahwa pada kenyataannya, Judex Facti tidak mengembalikan gugatantersebut kepada Para Termohon Kasasi malahan melanjutkan,memeriksa dan memutus gugatan Para Termohon Kasasi;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memeriksa dan memutusgugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat, Judex Factitelah melanggar hukum dan lalai dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Bahwa oleh Karena Judex Facti telah melangar
124 — 57
suatu tindakPidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1kele KUHP
54 — 8
membaca berkas perkara ini;e Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dalam persidangan;e Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;e Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwasebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa CECEP SUNANDAR BIN KORSASIHbersalah, melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimanadirumuskan dalam dakwaan kedua melangar
ERWAN MARDIANSYAH, S.H.,M.H
Terdakwa:
DODI IGIRISA Alias DODI
76 — 21
Repertum Nomor.Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 139Pid.B/2020/PN GtoLP/121/IV/2020/Gorontal/ResBonBol tanggal 15 Mei 2020 dariKepolisian Resort Bone Bolango,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas Primair melanggar pasal 354 ayat (1)KUHP subsidair melangar
82 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa akibat tindakan tersebut, sepatutnya karena hukum TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat mengganti kerugian terhadap ParaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat , Il, Ill dan IV;Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Agungyang terhormat untuk membatalkan putusan Judex Facti sekaligusmenyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telahmelakukan tindakan wanprestasi sekaligus melangar syarat jual bellisaham berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 danPernyataan Bersama,
Suyitno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Hj. NURPELAM, Dkk
267 — 155
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara inl;Halaman 37 Putusan Nomor 45/G/2021/PTUN. BLTergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal24 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:1. Dalam EksepsiA.
KIKI INDRAWAN, S.H
Terdakwa:
Tade Kharisma Juliadi Alias Tadung Bin alm Mursidi
90 — 309
dihubungkan satu sama lainuntuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depanpersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukanperbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang,bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapatdianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
58 — 23
Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkansebagaimelawan undangundang, melanggar kesusilaan dan ketertibanumum.Bahwa objek perjanjian jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II adalahtanah milik T'ergugat I, bukan milik Para Penggugat, tanah milik Tergugat Itidak memiliki hubungan hukurn dengan Para Penggugat, jadiperbuatan TergugatI menjual tanah miiik Tergugat I kepada Tergugat II tidak melangar hakSubyektif Para Penggugat atau tidak bertentangandengan kewajiban Tergugat Idan Tergugat