Ditemukan 673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kering kruing karing king kurang khing kuring
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 08-01-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
I Putu Sauca Arimbawa Tusan, SH.
Terdakwa:
Farley V. Sumual
68 — 20
  • Bahwa bahwa pada hari Jumat tangggal 15 September 2017, sekitarjam.20.00 wita, ketika saksi melakukan tugas kring serse bersama samadengan Sdr. A.AAANOM WIDANATA, PUTU SUDIATMIKA, PUTU GEDEBUDIARTA bahwa dari sebelumnya sudah mendapat informasi darimasyarakat bahwa di JI.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 19-04-2007 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 07/Pid.B/2007/PN.PTSB
Tanggal 19 April 2007 — AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS
52 — 13
  • Kemudian pada saat itu jugaterdakwa langsung diberhentikan oleh petugas tersebut, tetapi tidak menemukan ganja keringtersebut, namun setelah ditanyakan / dildkukan interogasi terhadap terdakwa, ternyataterdakwa mengakui ada menyimpan ganja kering tersebut di rumahnya, dimana sebelumnyaterdakwa mendapat ganja kring tersebut dari saksi Indra (berkas terpisah) yaitu pada tanggal30 Desrmber 2006 pada saat terdakwa bfsamasdma dengan saksi Indra pulang jalanjalankemudian masuk ke dalam rumah terdakwa sambil
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG
Register : 25-04-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 25-04-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 9-K/PM I-04/AD/I/2016
Tanggal 17 Maret 2016 —
62 — 48
  • jabatannya.Bahwa dari kata Padahal diketahui atau patut diduga bahwa bentukkesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalampasal ini adalah dolus atau culpa, sehingga pasal ini dapat dikatakan apa yangdisebut pro parte dolus pro parte culva. sehingga apabila salah satu daribagian unsur tersebut sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidanadelictdolus yang salah satu unsurnya diculpakan.Bahwa yang dimaksud dengan jabatan dalam pasal ini adalah suatulingkungan pekerjaan tetap (kring
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 12 April 2018 — Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE
219 — 114
  • unsur ini bersifat alternatif yaitu Pegawai negeri ataupenyelenggara negaratersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;Menimbang, bahwa Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifatpilinan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhimaka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa katakata jabatan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ini adalah suatu lingkunagnpekerjaan tetap (kring
    BONEFASIUS SITANGGANGdiketahui bahwaTerdakwa HENGKI MAINASSY, SH., berkedudukan sebagai Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 1231 Tahun 2016 tanggal 23Juli 2016, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa HENGKI MAINASSY,SH., berkedudukan disuatu lingkunagn pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingankepentinganNegara (kepentingan umum yang memiliki suatu jabatan
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp
Tanggal 15 Nopember 2018 — I NYOMAN LATRA als. GURU INA RATIH Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI, Dkk
171 — 89
  • NangSedayuh Pipil 720 Persil 66.c. 65.6, dan Nang Soma Pipil No.662 Persil 65.b;6) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan PemasanganTanda Batas/Pal Batas definitif Kawasan Hutan Sakti (RTK. 29)Wilayah RPH Kring Klungkung/Nusa Penida Kabupaten DaerahTingkat Il Klungkung, yang dituangkan dalam Berita AcaraPemasangan Tanda Batas/Pal Batas Kawasan Sakti RTK 29 yangditandatangani oleh Drs.
    Gede MadeAstawa dan Putu Marthanadan diketahui oleh Kepala KRPH Kring Klungkung/Nusa Penida,Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dengan memasang tandabatas/pal batas hutan sejumlah buah yang terbuat dari betonberukuran 10 X 10 X 130 cm.7) Pada tanggal 23 Maret 1995, hasil rangkaian kegiatan penataanbatas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dituangkan dalam BeritaAcara Tata Katas Kelompok Hutan Sakti (RTK29) yangditandatangani oleh Kanitia Tata Batas yang susunankeanggotaannya antara lain Bupati Klungkung
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-04-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 33-K/PMTIII/BDG/AD/IV/2016
Tanggal 30 Mei 2016 — PRADA LA ODE MUNA IRFAN
102 — 52
  • Siti Marwiyah Paeno (Saksi1) pada saat diperiksadi persidangan menyampaikan bahwa saat itu tidak mendengarributribut di luar kamar Kost padahal jarak antara KorbanBripda Andre Budiyono dengan Saksi hanya berjarak kuranglebih 3 meter dimana saat itu Korban Bripda Andre Budiyonosetelah mengetukngetuk pintu tertidur di depan pintu kamarKost Saksi1 Siti Marwiyah Paeno setelah itu tibatibamendengar suara benda yang jatuh dengan bunyi Bug danmendengar suara dengan bunyi "kring seperti benda logamyang jatuh.Bahwa
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 15 /PID.SUS.TPK/2017/PT.Makassar.
Tanggal 21 Juni 2017 — ABDUL SAMAD
86 — 53
  • Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSe Bukan bekerja disuatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaaheden) atau pekerjaan yang berhubungan dengan organisasisosial tertinggi yang diberi nama negara.Sebagaimana kriteria yang diatur dalam : Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20Tahun 2001 Tentanag Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi , serta ; Pasal 92 Ayat (1) KUHP,Bahwa
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-01-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.B/2017/PN YYK
Tanggal 19 April 2017 — DEDDY JATMIKO
75 — 16
  • Bahwa Saksi pernah dimintai tolong Bu Undarti (korban) untukmencari Deddy (Terdakwa) dirumahnya karena ada masalah hutang,kemudian Saksi mengajak rekannya Pak Riza Mahmudi (Saksi 4)untuk menemani karena Saksi belum tahu siapa itu Deddy;Bahwa sebelum Saksi dimintai tolong korban, Saksi belum kenaldengan korban, Saksi kenal dengan korban karena dikenalkan temannamanya Mbak IVI (pedagang di Kring Krong Jalan Damai) yang saatitu korban juga berjualan disana, kami ditemukan dan korban ceritapermasalahannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K / PID.SUS / 2015
Tanggal 11 Februari 2016 — Drs. GATOT SUTEJO
155 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 114 K/PID.SUS/2015dimaksud dengan "jabatan" dalam Pasal 11 adalah suatu lingkunganpekerjaan tetap (Kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukanguna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan denganorganisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara". Adapun yang dimaksuddengan "lingkungan pekerjaan tetap" adalah suatu lingkungan yang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakan dengan tepat/teliti (Zoovel mogelijk nauwkeurigomschreven) dan yang bersifat duurzam.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2017 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 30 Mei 2017 — Drs. HUTAMADI ; KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
52 — 21
  • compresion tester, 3 buah kunci momen, 1 buah deal caliper, 2 buah magnetic root, 9 buah kunci shok, 1 buah busur derajat, 1 buah kacamata otomotis, vacum cliner hig presure cliner, 1 buah compresor, 1 buah kunci L, 1 set obeng kecil, 1 buah kunci buka kompas rem, gas alaniser, 1 buah cut off mesin, 1 buah bor kapal, 4 buah kunci pas rem, 5 sok deep, 1 set kunci sok, 1 buah elektrik anggrafed, 1 buah palu konde, 1 buah kunci busi, 1 buah catok, 11 buah mata bor, 1 buah presure dauge, 2 buah tang kring
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Desember 2013 — Pidana Korupsi - MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA - EKO DARMAYANTO
185 — 100
  • (Barang Bukti No.165) 41 166.1 (satu) Flash Disk warna putihmerah muda dengan tulisan "Kring pajak500200" dibagian depan dan tulisan "Pajak Menyatukan HatiMembangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur" dibagian belakang,kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAHGJO30VANO4E5u yangmempunyai nilai MD5 Hash: d803b1c9dfc9229565cf868f26fdab16 diruang / meja kerja Eko Darmayanto.
    (Barang Bukti No.166) 167.1 (satu) Flash Disk warna putihmerah muda dengan tulisan "Kring pajak500200" dibagian depan dan tulisan "Pajak Menyatukan HatiMembangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur" dibagian belakang,kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAX1V22M1073ZJO3 yangmempunyai nilai MD5 Hash: 62210E097C97B984D02C55 BF1547209Adi ruang / meja kerja Moh. Dian Irwan Nugisra. (Barang Bukti No.167) 168.1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk DT101 G2 kapasitas 16GB.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp
Tanggal 15 Nopember 2018 — I KETUT JANTUK Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI, Dkk
159 — 92
  • dari rencana peruntukan hutan pada Kawasan Hutan Sakti(RTK29 C) di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida KabupatenDaerah Tingkat Il Klungkung yang dituangkan dalam Berita AcaraPengeluaran tanah yang ditandatangani oleh Panitia Tata BatasHalaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN SrpKabupaten Daerah Tingkat Il Klungkung, dengan hasil sebagaiberikut:6) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan PemasanganTanda Batas/Pal Batas definitif Kawasan Hutan Sakti (RTK. 29)Wilayah RPH Kring
    Gede MadeAstawa dan Putu Marthanadan diketahui oleh Kepala KRPH Kring Klungkung/Nusa Penida,Kabupaten Daerah Tingkat Il Klungkung dengan memasang tandabatas/pal batas hutan sejumlah buah yang terbuat dari betonberukuran 10 X 10 X 130 cm.7) Pada tanggal 23 Maret 1995, hasil rangkaian kegiatan penataanbatas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dituangkan dalam BeritaAcara Tata Katas Kelompok Hutan Sakti (RTK29) yangditandatangani oleh Kanitia Tata Batas yang susunankeanggotaannya antara lain Bupati Klungkung
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — H. Suharnoto, SE ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG
156 — 61
  • hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.Menimbang, bahwa bentuk kesalahan dari tindak pidana korupsi pasal 11 adalah dolus atauculpa, dapat dikatakan merupakan apa yang disebut pro para dolus pro parte culpa atau sengaja danculpa disenafaskan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaantetap (kring
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 49/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 19 Juli 2016 — JOKO SUNDORO SANTOSO bin SUMIRAN HARJO SUWITO
62 — 25
  • UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah telahterbukti menurut hukum harus dibatalkan, adapun beberapa alasan yang menjadidasar adalah sebagai berikut:Bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah do/us atau culpa dandapat dikatakan apa yang disebut dengan pro parte dolus pro parte culpa; katakatajabatan dalam Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor ini adalah suatu lingkunganpekerjaan tetap (Kring
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum
Register : 20-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 63/Pid.B/2021/PN Pwd
Tanggal 2 Juni 2021 — Penuntut Umum:
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD MUKLIS Alias JAMAL BIN PASIMIN
2.LISWANTO Alias KEPLEH BIN SUTRISNO
3.MUHAMAD KASAN ANWAR BIN JOYO SUMARTO
39 — 7
  • SUNDOKO.kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut, serta mengamankanalat Perjudian Jenis Kartu Remi Jenis Capsa Susun berikut uang tarunhan sebagaibarang bukti.Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021, mulai pukul 22.30 Wib telahterjadi tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi Jenis Capsa Susun yangdilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUKLIS Alias JAMAL Bin PASIMIN, Dkk.Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00Wib Saksi sedang melaksanakan Patroli Kring
Pengadilan PN KUDUS
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN KUDUS Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kds
Tanggal 5 Nopember 2019 —
60 — 9
  • Sahroni selaku KadusNgembalrejo yang bertugas mengantarkan Pajak Tanah (dalamistilah jawa disebut Kring) menyatakan bahwa ada tanah yangpernah dijual oleh Arif Djamaah kepada Sdr. Alex Kajari yangberalamat di Desa Ngembalrejo (suatu ketika Bp. Sahronimengantarkan pajak ke rumah Arif Djamaah kemudian ArifDjamaah menyuruh Bp Sahroni mengantarkan pajak tersebutkepada Alex Kajari). Hal ini juga diinformasikan oleh seseorangyang dikenal Tergugat bernama Bp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656 K/PID.SUS/2010
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Kasmawaty Kadir
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No.656 K/Pid.Sus/2010Di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsiyang terdapat di dalam Pasal 3 terdapat kata jabatan dankedudukan ;Menurut E.UtrechtMoh.Saleh Djindang yang dimaksud denganjabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentinganNegara / kepentingan Umum atau yang dihubungkan denganorganisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedang yangdimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-01-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Drs. IMAM MACHFUD, M.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
38 — 4
  • compresion tester, 3 buah kunci momen, 1 buah deal caliper, 2 buah magnetic root, 9 buah kunci shok, 1 buah busur derajat, 1 buah kacamata otomotis, vacum cliner hig presure cliner, 1 buah compresor, 1 buah kunci L, 1 set obeng kecil, 1 buah kunci buka kompas rem, gas alaniser, 1 buah cut off mesin, 1 buah bor kapal, 4 buah kunci pas rem, 5 sok deep, 1 set kunci sok, 1 buah elektrik anggrafed, 1 buah palu konde, 1 buah kunci busi, 1 buah catok, 11 buah mata bor, 1 buah presure dauge, 2 buah tang kring
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : TRISWATI
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI SIMPAN PINJAM KSP NASARI
Terbanding/Tergugat II : ARDI NATALIA DIAN PRANAWATI
Terbanding/Turut Tergugat I : SUSILO SIGIT KUMORO
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA SUBDIREKTORAT II HARDA BANGTAH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
143 — 30
  • Bahwa kegiatan penghimpunan SimpananSukarela Berjangka kepada masyarakat/kalangan umum sebagaianggota/anggota belum penuh yang dalam hal ini adalah PENGGUGATadalah merupakan bagian dari wewenang TERGUGAT II (nog binnen deformele kring van zjin bevoegheid);14.Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang TERGUGAT IIselaku Funding Officer (FO) tersebut adalah untuk memasarkan, membina,mengelola, menyusun, dan melaporkan kegiatan penghimpunan SimpananSukarela Berjangka terhadap Simpanan Sukarela
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 7 Agustus 2018 — HAJI MULIA HARAHAP
105 — 53
  • tindak pidana korupsi . sarana adalah cara kerja atau metodekerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi.Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenagan , kesempatan , atausarana yang ada padanya harus pula berkaitan dengan jabatan ataukedudukan .Bahwa yang dimaksud dengan jabatan menurut Utrech MOh.SalehDjindang dalam bukunya pengantar Hukum Administrasi NegaraIndonesia cetakan IX Jakarta Ictiar Baru , 1990 hal 144 menegaskandengan suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring