Ditemukan 3879 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sekumpul sekombulan
Penelusuran terkait : I. dewan pimpinan pusat (dpp) asita (aliansi sekumpulan industri tur agensi). Ii. menteri hukum dan asasi manusia republik indonesia vs dr. nunung rusmiati S.si. M.s;;
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 17-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD RENDRA
2.HALDI
3.DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI
4.ARSAUFI alias REZA
217 — 463
  • Bahwa Ahli menjelaskan Informasi Elektronik adalah Sekumpulan dataatau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, huruf, tanda,angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahamioleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, adabentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya,contohnya adalah seorang programer komputer.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 6 Juni 2016 — Penggugat dan Tergugat
152 — 51
  • Husen ketika musyawarah dirumah kami (xxxxxxxxx).Saya semakin yakin kalau saya berhadapan bukan dengan manusia biasa tapisaya sedang menghadapi sekumpulan orangorang fasik yang melakukankedholiman yang luar biasa tapi mereka / Penggugat / Muzammil Musamenganggapnya itu hal biasa.
Pengadilan PN RANAI Pidana Umum
Register : 18-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN RANAI Nomor 71/Pid.B/2020/PN Ran
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
1.TONI MARTEN
2.DESMAN RAMADANI Bin AZHARI
136 — 48
  • dengan menggunakansepeda motor dan juga memakai masker dan helm pada hari Sabtu tanggalHalaman 38 dari 126 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Ran18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dengan tujuan hendak melihatpompong dan orangorang yang pulang dari laut;Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di depan gerbangPelabuhan Berhala pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul22.00 WIB dan diberhentikan oleh Saksi RONI KURNIAWAN, kemudianSaksi JECKY ADDRIANDA disuruh bergabung dengan sekumpulan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 336/Pid.B/2010/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — Dr. MIEN HARTATI;
167 — 86
  • tersebut sama macamnya, serta waktuantara satu dan lainnya tidak terlalu lama.Menimbang bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP adalah mengenai beberapaperbuatan berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjutMenimbang bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64KUHP, pembentuk Undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku ituharuslah merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatukejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum
Register : 14-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
163 — 21
  • ,M.S, dibawah sumpah secara Agama Islam padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa apabila suatu perusahaan/badan usaha yang melakukan perbuatanmelawan hukum dan merugikan pihak lain yang bertanggung jawab adalah:>Perusahaan/badan usaha atau dalam hukum pidana sering disebutdengan istilan korporasi adalan kumpulan terorganisasi dari orangdan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badanhukum;Pengertian korporasi tersebut mencerminkan bahwa sekumpulan orangyang ada di dalamnya adalah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 25 Juni 2015 — R. RAHMAT MALIADI, SE. ; KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
84 — 11
  • Unsur beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; Menimbang, bahwa di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukanPasal 64 KUHP, pembentuk undangundang hanya mensyaratkan bahwa berbagaiperilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, danbahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Putus : 03-09-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 75-K/PM II–08/AD/IV/2015
Tanggal 3 September 2015 — RAHMAT SUBANG, KOPDA
90 — 24
  • Bahwa setelah pengeroyokan terjadi selanjutnya kelompok Bekasi dan kelompok Tangerangmelakukan musyawarah mengenai taruhan yang disepakati, setelah itu kelompok Tangerang memintabayaran full sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setengah terlebih dahulu olehkelompok Bekasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari uang taruhan sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) yang dibayar oleh sekumpulan anakanak Bekasi, sehingga Mobil Avanza warnaHitam yang sebelumnya ditahan oleh
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1366 — 1056
  • gambar hasildrone dengan korelasinya serta meminta data, Ijin perusahaan;Bahwa dari 2.250 Ha areal PT Asia Palem Lestari itu, Saksi tidak tahuapakah sudah dikuasai Semuanya;Bahwa Saksi tidak mengetahui titik koordinat itu apakah yang di 1.000,1.250 atau 2.250;Bahwa lahan yang dikuasai masyarakat, Saksi tidak tahu;Bahwa sampel lahan gambut diambil dari lokasi yang terbakar namunSaksi tidak tahu di titik koordinat yang mana;Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi titik koordinat 1000 itu apakahdalam sekumpulan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 5 Maret 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
111 — 11
  • yang berlanjut, undangundang sendiri tidak memberikanpenjelasannya, yaitu tentang kriteria bagaimana yang harus dipergunakan oranguntuk menganggap bahwa perbuatan perilaku itu sebenarnya merupakan suatutindakan yang berlanjut, akan tetapi didalam memori penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undangundang hanyamensyaratbahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satukeputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanyadapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
132 — 81
  • Nedherland Indie dalam arrest tanggal 5 Agustus 1925yang menyatakan Bahwa benar hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkanajaran kesalahan individual ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sekumpulan
    Sedangkan mengenaikorporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sekumpulan orang dan ataukekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukanbadan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dari pasal yangdidakwakan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-05-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 28 Agustus 2017 — Evi Setiawati, dkk; Melawan; PT.DMC Teknologi Indonesia;
170 — 52
  • Informasi Elektronik adalah satu atau. sekumpulan dataelektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti ataudapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Samad Bin Tarya (Alm)
61 — 13
  • Soesilo.hlm. 8182).Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu) pembentuk undangundang hanyamensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaansatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut ituhanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan tersebut diakukan oleh Terdakwa sejakawal tahun anggaran 2016 ketika pertama
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg
Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT) MELAWAN 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
161 — 60
  • ./211236sebuah Organisasi Internasional tersebut harus diatur dalam AnggaranDasarnya dan diakui oleh Negaranegara yang menjadi Anggota dariOrganisasi Internasional dimaksud ;Syarat ke tiga atau terakhir : Organisasi Internasional memiliki sekretariatatau sekumpulan staff, dikenal dengan istilan body of staff agar dapatmenjalankan fungsinya ;Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut di atas, yang bisa dikategorikansebagai Organisasi Internasional diantaranya adalah Perserikatan Bangsabangsa (The United
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
266 — 524
  • Setu;Bahwa Saksi pernah mendengar nama Nur Usman dan sepengetahuanSaksi Nur Usman mempunyai tanah yang luas, karena memangpekerjaan membeli tanah di sekitar situ sejak tahun 1970 an, sekarangNur Usman tinggal di Gandul;Bahwa sepengetahuan Saksi di Kelurahan Ciganjur tidak ada tanahgarapan;Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Muhammad dan anaknyayang bernama Madalih, tetapi Saksi tidak pernah melihat kalauMuhammad atau Madalih menggarap tanah di sekitar situ;Bahwa setahu Saksi di sekitar situ ada sekumpulan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-08-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 31 Agustus 2015 — Drs. Ec. HADI WITOMO., M.M. KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
115 — 41
  • Soesilo, op.cit,hlm. 8182) ; Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64KUHP itu pembentuk undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai prilaku ituharuslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatanberlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. (vide : Drs.P.A.F.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RADITYO,SH
Terdakwa:
HADI SURANTO
125 — 39
  • Unsur Beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjutMenimbang, bahwa di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukanPasal 64 KUHP, pembentuk undangundang hanya mensyaratkan bahwa berbagaiperilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, danbahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindakpidana yang sejenis;Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Agus Susanto Bin Ento Amir
80 — 15
  • ;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasalmensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu kerberlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai terungkap di persidangTerdakwa AGUS SUSANTO BIN ENTO AMIR selaku Kepala Desa Sindangsari Kectahun 2015 , bulan Juli tahun 2015 dan November tahun 2015 di Desa Sindangsamelakukan perbuatan Menyalahgunakan wewenang , sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. SUGENG RIYONO, MM.
88 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., SigitSubekti, Aniek Susdiyatun, Jakoeboes Musa, SH.CN. telah diprosessesuai dengan tahapantahapan sesuai dengan Keppres No. 25 Tahun1993 dan Peraturan Menteri Agraria tanpa didukung dengan buktibukti kepemilikan tanah dan menyebabkan tanah yang telah dibayartidak dapat diurus HPL nya (Vide putusan Judex Facti hal. 46 dandalam pertimbangan hukum halaman 173), dan dari perbuatan yangdilakukan oleh sekumpulan orang (korporasi) tersebut terdapat uangyang tidak dapat dipertanggung jawabkan (karena
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 25 Februari 2013 — LALU HARDIARTHA, SH
101 — 56
  • ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang majelis hakm mengacukepada makna otentik yang diberkan oleh pembentuk Undangundangsebagamana tercantum di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan T indak PidanaKorupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atautermasuk korporasi.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan maknakorporasi adalah sekumpulan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 09-01-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 9 Januari 2015 — - HARBINTORO
94 — 71
  • ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang Majelis Hakim mengacukepada makna otentik yang diberikan oleh pembentuk Undangundangsebagaimana tercantum di dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atautermasuk korporasi.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikanmakna korporasi adalah sekumpulan