Ditemukan 2872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bosdm bkprd bksda bkpm bkpd bpsdm bkppd
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 28-08-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 34/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
1.Rr. Setyowati Hari Sakti, SH
2.Drs. Jamaluddin, M.Pd
3.Syahrudin Lahadja, S.Sos
4.Nurdin Basri, SE
5.Sunandar, SE
6.Roi Monang, ST
7.Wilson, S.Sos
8.Drs. Mohammad Sabran, M.Si
9.Pramudi
10.Ridwan Husain, S.Pd, M.Si
11.Efraim, SP
Tergugat:
1.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN Cq Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian
2.BUPATI TOLITOLI
124 — 77
  • terhadap Surat Bupati Tolitoli Nomor:800/125.03/BKPSDM tanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, telah lampau waktu;3.
    Artinya Surat Bupati Tolitoli Nomor: 800/125.03/BKPSDM tanggal30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan KepegawaianNegara tersebut, telah terlaksana/lampau waktu;4.
    ., dan kawankawan, dan mohon menyatakan sah Surat Bupati Tolitoli Nomor:800/125.03/BKPSDM tanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara tersebut;3. Menolak Permohonan Pencabutan Surat Bupati Tolitoli Nomor:800/125.03/BKPSDM tanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara tersebut;4. Menghukum Para Penggugat Rr.
    ., tanggal 6Juli 2017 (Sesuai cap basah);: Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor:887/1490.03/BKPSDM tentang Pemberhentian Sementaradari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tolitol atas nama Ridwan A. HusainS.Pd.M.Si., tanggal 6 Juli 2017 (Sesuai cap basah);: Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor:887/1756.03/BKPSDM tentang Pemberhentian Sementaradari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tolitoli atas nama Pramudi, S.T.
    Bupati Tolitoli Nomor:800/1327.03/BKPSDM, tanggal 21 Juni 2017, Perihal:Permintaan Petikan/Salinan Putusan Pengadilan (Sesuaiasli);: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli a.n. BupatiTolitoli Nomor: 800/01.03/BKPSDM, tanggal 26 Juli 2018,Perihal: Undangan Rapat (Sesuai asli);: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli a.n.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 83/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
TJATUR TOTO HARDYANTO
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
252 — 130
  • Terhadap Keberatan yangPenggugat ajukan, pihak Tergugat telah memberikan Jawabansesual Surat tanggal 26 Juni 2019 Nomor820/1223/BKPSDM/VI/2019 yang intinya Keberatan yangpenggugat sampaikan tidak dapat dipertimbangkan :3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mempertimbangkankeberatan Penggugat sesuai Surat Tergugat tanggal 26 Juni 2019Nomor : 820/1223/BKPSDM/VI/2019, selanjutnya Penggugatmengajukan Banding Administratif kepada Gubernur NusaTenggara barat sesuai Surat tanggal 4 Juli 2019.
    Terhadap Keberatan yang Penggugat ajukan, pihak Tergugattelan memberikan Jawaban sesuai Surat tanggal 26 Juni 2019 Nomor :820/1223/BKPSDM/VI/2019 yang intinya Keberatan yang penggugatsampaikan tidak dapat dipertimbangkan ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mempertimbangkan keberatanPenggugat sesuai Surat Tergugat tanggal 26 Juni 2019 Nomor :820/1223/BKPSDM/VI/2019, selanjutnya Penggugat mengajukanBanding Administratif kepada Gubernur Nusa Tenggara barat sesualSurat tanggal 4 Juli 2019.
    Menyatakan batal Keputusan Walikota Mataram Nomor820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaMataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal29 April 2019 ;4.
    Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor820/412/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan ;3.
    /IV/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 29April 2019 (fotokopi sesuai dengan asll) ;Surat dari BKPSDM Kota Mataram kepada Tjatur TotoHardyanto (Penggugat) Nomor : 820/1227/BKPSDM/IV/2019,Perihal : Jawaban Atas Keberatan tanggal 26 Juni 2019(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat dari Pemerintah Provinsi NTB Nomor : 862/966/BKD/2019tanggal 18 Juli 2019 kepada Sdr.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 29-07-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 5 Nopember 2019 — HAMZAH LUBIS,S.IP vs BUPATI BANYUASIN,
196 — 106
  • OBJEK GUGATANObjek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalahKeputusan Bupati Banyuasin Nomor : 290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada SdrHamzah Lubis, S.IP NIP. 197012291993031002 ; B.
    KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor :290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Kepada Penggugat (Objek Sengketa) tersebutPenggugat merasa dirugikan, diantaranya Penggugat kehilanganpenghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
    Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati BanyuasinNomor: 290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Sdr Hamzah Lubis, S,IPNIP. 197012291993031002 (Penggugat) telah bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu : Pasal 10 ayat (1) Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu : A.
    Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan proseduryang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku yakniUndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan)nnnnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nn nc nnnn.
    P25 : Keputusan Bupati Banyuasin 290/KPTS/BKPSDM/2019Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Sadr.Hamzah Lubis S.IP NIP 1970122919933031002 Tanggal 5 April2019 (sesuai dengan asll) ; 26. P26 : Perjanjian Kerja Antara Asisten Administrasi Umum Sekda Kab.Banyuasin dengan Penyedia Jasa Pelayanan Program /Kegiatan Tahun 2019 No. 814.2/219/VIII/2019. Tanggal 2 Mei2019 (sesuai dengan asll) ; 27.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
WAHYUDI, ST
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
88 — 34
  • Bersifat Konkret;Objek sengketa yang diputuskan/ditetapkan oleh Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, dan dapatditentukan, dalam perkara ini berupa Keputusan BupatiLuwu Utara No. 888/03/BKPSDM/2019 tanggal 29 April2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat a.n.Wahyudi, S.T.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati LuwuUtara Nomor: 888/03/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29 April2019 Tentang Pemberhentian karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau yang Ada Hubungannyadengan Jabatan a.n. Wahyudi, S.T., NIP 19800412200604 1014;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor: 888/03/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29April 2019 Tentang Pemberhentian karena MelakukanHalaman 17 Putusan Perkara No. 47/G/2019/PTUN.Mks.Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Wahyudi, S.T., NIP 19800412200604 1 014;4.
    Kabupaten Luwu Utara Nomor: 800/395/BKPSDM/1X/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tertanggal 17 September 2018;Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor: 188.4.45/434/IX/2018 TentangHalaman 27 Putusan Perkara No. 47/G/2019/PTUN.Mks.9.
    Luwu Utara yang Terkait TindakPidana Korupsi, tertanggal 7 November 2018;Foto kopi sesuai dengan asli Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 800/471/BKPSDM/X1/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tertanggal 5 November 2018;Foto kopi sesuai foto kopi, Surat Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenLuwu Utara, Nomor: 800/547/BKPSDM/XIl/2018 Tentang Usulan Pemberian Sanksi Terhadap PegawaiNegeri Sipil yang Telah
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 29-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
MASHURI, ST., M.si
Tergugat:
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
149 — 54
  • ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MusiRawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tanggal 29 Januari 2021Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas namaMASHURI, ST., M.Si.
    );Dengan Lampiran: Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor: 006/KPTS/BKPSDM/2017 Tanggal 20 Februari 2017an.
    Musi Rawas Utara KabidPengembangan Diklat Tertanggal 25 Maret 2019 Nomor:800/27/BKPSDM/2019 Perihal: Permohonan Salinan SuratPutusan Akhir (Vonis) an. Mashuri, ST., NIP. 19750910200604 1 005 (sesuai dengan fotokopinya);Putusan Nomor: 89/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tertanggal 3April 2017 (sesuai dengan fotokopinya);Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Sekretaris DaerahTertanggal 04 April 2019 Nomor: 800/150/BKPSDM/2019Perihal: Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an.Sdr.
    Mashuri, ST, M.Si(sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);Nota Dinas Kepada: Bupati Musi Rawas Utara Dari: KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Nomor: 880/016/BKPSDM Tanggal: 20 Januari 2021Hal: Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan(sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);Surat dari Sekretaris Daerah Tertanggal 29 Januari 2020Nomor: 800/058/BKPSDM Perihal: Rapat Baperjakat InstansiDaerah Kabupaten Musi Rawas Utara (sesuai denganfotokopinya);Dengan Lampiran: Absen Rapat BAPERJAKAT
    Bukti T16 :Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal:Undangan yang ditujukan kepada Inspektur (sesuai denganfotokopinya);Dengan Lampiran: (1). surat an. Bupati Musi Rawas UtaraSekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor:800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukan kepadaAsisten Administrasi & Umum (2). surat an. Bupati MusiRawas Utara Sekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukankepada Kabag Hukum dan (3).
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 27-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 13 Nopember 2019 — ARDIANSYAH vs BUPATI MUSI RAWAS UTARA
202 — 101
  • Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaArdiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/GolonganRuang: Penata Tk.
    Bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaArdiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/GolonganRuang: Penata Tk.
    Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama ARDIANSYAH, S.T. Nip.19720703 200604 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. /II d, TMTTertanggal 31 Agustus 2018; 23.
    Bukti P1 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Ardiansyah, S.T. (sesuai dengan asli); 2. Bukti P2 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor717/KPTS/BKPSDM/MRU/2018 Tentang PemberhentianSementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah,S.T. (sesuai dengan asli); 3.
    (Sesual dengan asll);=: Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor 002/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il & Ill DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.(sesual dengan fotCkop!) sj ===
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — BUPATI SERUYAN VS SYSWANSYAH, A.Md;
88 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adam Malik Gang PamangkihRT/RW 22/01, Kuala Pembuang Il, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor888/15/BID.II/BKPSDM
    Putusan Nomor 69 K/TUN/2019Nomor 888/15/BID.II/;BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 NomorUrut 2 (Penggugat); Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSeruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/X1/2017 tanggal 6 November2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md., Lampiran Surat KeputusanBupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/IBKPSDM/XI/2017 tanggal 6November 2017 Nomor Urut 2 (Penggugat); Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi
    Menyatakan Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.1I/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah,A.Md., adalah sah dan sesuai menurut hukum;6.
    Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayarseluruh biaya perkara;Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka pemberlakuan dasar hukumsebagaimana dalam Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah,A.Md., adalah tepat dan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara danHalaman 3 dari 7 halaman.
    Kemudian pada tahun2017 Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat kembali memberikan hukumanatas dasar perbuatan yang sama yaitu Pemberhentian dengan tidakhormat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati SeruyanNomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah,A.Md., tanggal 6 November 2017 (objek sengketa). bahwa dengan demikian seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman lebihdari satu kali untuk kesalahan yang sama, karena itu
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 109/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
ZULKIFLI, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
145 — 50
  • Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 888/05/BKPSDM/IV/2019, tertanggal29 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Zulkifli, S.E.
    Bahwa secara faktuil proses dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 888/05/BKPSDM/IV/2018, tertanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara an.
    Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara,Nomor: 800/192/BKPSDM/IV/2018, tanggal 25 April2018; Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.o10.11.Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn.
    Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/197/BKPSDM/IV/2018, tanggal 27 April 2018, Perihal: Penegakan Disiplin PNS;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepega waian Negara Kantor Regional IV, Nomor: KR.IV.K.2625/P.24195/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Perihal:PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn.
    Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/481/BKPSDM/X/2018, tanggal 7 November 2018, Perihal: Permintaan Salinan Putusan Oknum PNS Kab. Luwu Utara Yang Terkait Tindak Pidana Korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn. Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/471/BKPSDM/X/2018, tanggal 5 November 2018, Perihal: PenegakanHukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf, dari KepalaBKPSDM Kab.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 108/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
HAMRIN
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
133 — 50
  • Objek Sengketa:Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 888/04/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hamrin.
    Bahwa secara faktuil proses dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 888/06/BKPSDM/IV/2018, tertanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara an.
    Bukti P1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 888/04/BKPSDM/IV/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,tanggal 29 April 2019, atas nama Hamrin; 2.
    Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara,Nomor: 800/192/BKPSDM/IV/2018, tanggal 25 April2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn. Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/197/BKPSDM/IV/2018, tanggal 27 April 2018, Perihal: Penegakan Disiplin PNS;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Badan Kepega waian Negara Kantor Regional IV, Nomor: KR.IV.K.2625/P.24195/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Perihal:PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn.
    Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/471/BKPSDM/X/2018, tanggal 5 November 2018, Perihal: PenegakanHukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf, dari KepalaBKPSDM Kab.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 22 Juni 2018 — JAUHARI,S.E. vs BUPATI TEBO
110 — 50
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 3 (tiga) atas nama Jauhari, S.E.;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 3 (tiga) atas nama Jauhari, S.E.;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Tebo Nomor:821.22/21/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil DilingkunganPemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 31 Januari 2018, Nomor urut.3 (tiga)atas nama : JAUHARI, S.E.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor :821.22/21/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil DilingkunganPemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 31 Januari 2018, nomor urut 3 (Tiga)atas nama : JAUHARISE;4.
    Kemudian Bupati Tebo, padaTanggal 12 Januari 2018 melalui Surat Nomor : 800/20/BKPSDM, danTanggal 19 Januari 2018 melalui Surat Nomor : 800/40/BKPSDM telahmenyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Uji Kesesuaian JPTPratama Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang ditujukan kepada KetuaKomisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.Bahwa berdasarkan Surat Bupati Tebo di atas, kemudian Komisi AparaturSipil Negara, melalui surat Nomor : B204/KASN/1/2018 Tanggal 26Januari 2018, memberikan Rekomendasi dan memberikan
    Bukti P7 :870/17/BKPSDM atas nama Jauhari,S.E. Tanggal 05 Januari 2017(Fotokopi dari Fotokopi);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor:821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipilDilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo atas nama Jauhari,S.E. Tanggal 31 Januari 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas namaJauhari,S.E.
    (Sesuai denganaslinya);Fotokopi Surat Bupati Tebo Nomor: 800/21/BKPSDM,tanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua KomisiAparatur Sipil Negara di Jakarta, perihal RencanaPelaksanaan Mutasi Antar JPT Pratama Lingkup PemerintahKabupaten Tebo.
    (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Bupati Tebo Nomor: 800/40/BKPSDM tanggal19 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua KomisiAparatur Sipil Negara di Jakarta, perihal Laporan HasilEvaluasi Kinerja dan Uji Kesesuaian JPT Pratama KabupatenTebo Provinsi Jambi.
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 22-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SINABANG Nomor 26/Pid.B/2019/PN Snb
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, S.H
2.Abdul Basir, S.H
Terdakwa:
Jusar Amin Bin Jubir Helmi
88 — 12
  • BKPSDM Kab. Simuelue;
  • 1 (satu) lembar berita acara serah terima sepeda motor merk honda beat type D1B02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, nomor polisi: BL 2950 SN nomor rangka: MH1JM1110HK5130006, nomor mesin: JM11E1490905 warna merah putih dari Kanto BKPSDM Kab. Simeulue kepada Sdri.
    BKPSDM Kab. Simuelue;
  • 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan BMB warna hitam abu-abu;
  • 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat type D1B02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, nomor polisi BL 2950 SN nomor rangka: MH1JM1110HK5130006, nomor mesin: JM11E1490905 warna merah putih.

Dikembalikan kepada saksi korban an. Jora Novida.

BKPSDM Kab. Simuelue;3. 1 (Satu) lembar berita acara serah terima sepeda motor merk honda beattype D1BO02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, nomor polisi: BL 2950SN nomor = rangka: =MH1JM1110HK5130006, nomor mesin:JM11E1490905 warna merah putih dari Kanto BKPSDM Kab. Simeuluekepada Sdri.
BKPSDM Kab. Simuelue; 1 (Satu) lembar berita acara serah terima sepeda motor merk honda beattype D1B02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, nomor polisi: BL 2950SN nomor rangka: MH1JM1110HK5130006, nomor mesin:JM11E1490905 warna merah putih dari Kanto BKPSDM Kab. Simeuluekepada Sdri.
BKPSDM Kab. Simuelue; 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan BMB warna hitam abuabu; 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda beat type DLBO2N13L2 AYT,tahun pembuatan 2017, nomor polisi BL 2950 SN nomor rangka:MH1JM1110HK5130006, nomor mesin: JM11E1490905 warna merahputih.Bahwa kesemua barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban JoraNovida dan kendaraan dinas milik BKPSDM Kabupaten Simeulue dan dikuasaloleh Sdri.
BKPSDM Kab. Simuelue;1 (Satu) lembar berita acara serah terima sepeda motor merk honda beattype D1B02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, nomor polisi: BL 2950SN nomor rangka: MH1JM1110HK5130006, nomor mesin:JM11E1490905 warna merah putih dari Kanto BKPSDM Kab. Simeuluekepada Sdri.
BKPSDM Kab. Simuelue;2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan BMB warna hitam abuabu;1 (Satu) unit sepeda motor merk honda beat type DLBO2N13L2 AYT,tahun pembuatan 2017, nomor polisi BL 2950 SN nomor rangka:MH1JM1110HK5130006, nomor mesin: JM11E1490905 warna merahputih.Dikembalikan kepada saksi korban an.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-04-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 7/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
Lutfi Hendra Kurniawan, ST., M.t.
Tergugat:
WALIKOTA DUMAI
180 — 96
  • Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan SuratKeputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari JabatanAdministrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipila.n. LutfiHendra Kurniawan, ST, MT.
    Tindakan Tergugat dengan menulis nomor surat, tanggal danbulan menggunakan tulisan tangan sehingga patut didugatidak dikerjakan dikantor BKPSDM Kota Dumai, terburuburu ,disetel / direkayasa dan diragukan keabsahannya;.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan WalikotaDumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020,Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator danPenempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan,ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di LingkunganPemerintah Kota Dumai;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutSurat KeputusanWalikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator danPenempatan Pegawai Negeri Sipil a.n.
    BuktiP1 : Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020 TentangPemberhentian dari Jabatan Administrator danPenempatan Pegawai Negeri Sipil a.n.
    Kepala BKPSDM Kota Dumai (fotocopysesuai dengan asli);Sanggah banding terhadap Surat Keputusan WalikotaDumai Nomor : 10/BKPSDM/2020 Tanggal 3 Januari2020 yang ditujukan kepada Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta(fotocopy sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Nomor : 893/BKPSDMP2KP/26tanggal 27 November 2019 (fotocopy sesuai denganasli);Surat Keterangan Nomor 800.08/INSPS.2/KET/XI/159tanggal 27 November 2019 (fotocopy sesuai denganasli);Persyaratan Mutasi Antar Instansi ke Provinsi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
SITTI RAKHMAH, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
149 — 30
  • OBJEK SENGKETAKeputusan Bupati Luwu No. 888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu,Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan an. Sitti Rakhmah, SE.,NIP 196312021985032004;ll.
    Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti Raknhmah SE, NIP196312021985032004.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor :888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti Rakhmah SE, NIP196312021985032004.4.
    BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Luwu, Nomor :888/1/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Sitti Rakhmah, SE.;2. BuktiP2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan KeberatanKepada Bupati Luwu Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwutanggal 8 Mei 2019, atas nama Sitti Rakhmah, SE.;3.
    BuktiP5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 800/287/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019;halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 54/G/2019/PTUN.MKS6. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.Bukti P10 :11.Bukti P1112.Bukti P12 :13.Bukti P13 :14. Bukti P14 :Fotokopi sesuai dengan asli surat Tanda Tamat dan Latihan,Nomor : 274/D.TKSP/BBPPKS/MKS/XII/2011, tanggalDesember 2011, atas nama ST. Rakhmah, SE.
    ;Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Luwu,Nomor : 821.20/02/BKPSDM/2017, tanggal 3 Januari 2017 atasnama, Siti Rakhma, SE.;Fotokopi sesuai dengan asli surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 821.24/648/BKPSDM/2017, tanggal 4 januari 2017 atas namaSitti Rakhma, SE.;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Badan Kepegawaian Daerah(BKD), Nomor : 822.3/172/BKD/2010, tanggal 18 10 2010,Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Sitti Rakhmah, SE.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 39/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
H. UJANG SA'ARI, BRE, ST
Tergugat:
BUPATI EMPAT LAWANG
183 — 146
  • Bahwa Surat Keputusan Nomor : 800/91/KEP/BKPSDM.1l/2019tentang pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil(obyek gugatan) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2019;3.
    Bahwa berdasarkan definisi diatas, maka Surat Keputusan BupatiEmpat Lawang Nomor : 800/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tentangpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil adalahsebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking);3. Bahwa Bupati Empat Lawang adalah Pejabat yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
    Bahwa Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor800/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tentang pemberhentian tidak denganhormat Pegawai Negeri Sipil adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat :Konkrit: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupaSurat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor800/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentangpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil adalahnyatanyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi
    berwujudHalaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor: 39/G/2019/PTUNPLGtertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akandilakukan; 22222200222 nnn encecne nen nenceeeIndividual: karena Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor800/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentangpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yangdikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagiPengugat dan bukan untuk umum;Final: karena Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor :800/91/KEP/
    BKPSDM.1/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentangpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yangdikeluarkan Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan akibathukum terhadap Penggugat;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DARNA, S.Sos VS BUPATI BUOL;
138 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/226.26/V/BKPSDM
    /2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal 2 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal 2 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos.,Tanggal 2 Mei 2018:4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos.,Tanggal 2 Mei 2018;4.
    jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum; Bahwa Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian ManajemenKepegawaian oleh Tim Wasdalpek Badan Kepegawaian Negara, tanggal23 Februari 2018, Surat Direktur Pengawasan dan PengendalianKepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan PensiunNomor F.IV.2630/ Kel.1310, yang ditujukan kepada Bupati Buol, tanggal2 Maret 2018, Telaahan Staf yang diajukan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Buol Nomor 800/167.20/BKPSDM
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 29-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
MASHURI, ST., M.si
Tergugat:
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
209 — 97
  • ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MusiRawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tanggal 29 Januari 2021Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas namaMASHURI, ST., M.Si.
    );Dengan Lampiran: Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor: 006/KPTS/BKPSDM/2017 Tanggal 20 Februari 2017an.
    Musi Rawas Utara KabidPengembangan Diklat Tertanggal 25 Maret 2019 Nomor:800/27/BKPSDM/2019 Perihal: Permohonan Salinan SuratPutusan Akhir (Vonis) an. Mashuri, ST., NIP. 19750910200604 1 005 (sesuai dengan fotokopinya);Putusan Nomor: 89/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tertanggal 3April 2017 (sesuai dengan fotokopinya);Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Sekretaris DaerahTertanggal 04 April 2019 Nomor: 800/150/BKPSDM/2019Perihal: Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an.Sdr.
    Mashuri, ST, M.Si(sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);Nota Dinas Kepada: Bupati Musi Rawas Utara Dari: KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Nomor: 880/016/BKPSDM Tanggal: 20 Januari 2021Hal: Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan(sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);Surat dari Sekretaris Daerah Tertanggal 29 Januari 2020Nomor: 800/058/BKPSDM Perihal: Rapat Baperjakat InstansiDaerah Kabupaten Musi Rawas Utara (sesuai denganfotokopinya);Dengan Lampiran: Absen Rapat BAPERJAKAT
    Bukti T16 :Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal:Undangan yang ditujukan kepada Inspektur (sesuai denganfotokopinya);Dengan Lampiran: (1). surat an. Bupati Musi Rawas UtaraSekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor:800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukan kepadaAsisten Administrasi & Umum (2). surat an. Bupati MusiRawas Utara Sekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukankepada Kabag Hukum dan (3).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/TUN/2021
Tanggal 20 Mei 2021 — SYAMSURIJAL M. LAHAMA VS BUPATI BUOL;
137 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 44 PK/TUN/2021Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M.Lahama, tanggal 2 Mei 2018;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M.Lahama tanggal 2 Mei 2018, sampai perkara a quo memperolehkekuatan hukum tetap; Dalam pokok perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSyamsurijal M. Lahama, tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSyamsurijal M. Lahama, tanggal 2 Mei 2018;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M.Lahama, tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SyamsurijalM. Lahama, tanggal 2 Mei 2018;4.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 52/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
ACHMAD HASANUDDIN ,SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
163 — 72
  • Keputusan BupatiLuwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, makaPenggugat telah kehilangan status hokum sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu yang kiranyadapat berpegaruh terhadap jenjang karier Penggugat ke depannya, sertaPenggugat telah pula kehilangan hak keuangan dikarenakan tidak lagimendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulannya.FAKTA DAN ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN1.
    NIP. 196807272002121006.Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Luwu Nomor :888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019. Tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E.
    Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Luwuterakhir melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang PengadaanPemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu;4.
    BuktiP1 : Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Bupati Luwu tanggal 25April 2019 Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama AchmadHasanuddin, S.E.;2. BuktiP2 : Fotokopi sesuai asli surat keberatan Achmad Hasanuddin, S.Edan awan kawan kepada Bupati Luwu Cq Kepala BKPSDMKabupaten Luwu tanggal 8 Mei 2019;3.
    BinMuhaddar;: Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penjabat SekertarisDaerah Kabupaten Luwu Nomor : 800/287/BKPSDM/VIII/2019tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Drs. H.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 4/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
EKO PURWANTO, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
130 — 90

  • ---------------------------------------- M E N G A D I L I ----------------------------------------

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak Eksepsi Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
    ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EKO PURWANTO, S.T.
    Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Nopember2017 yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat di Kantor InspektoratKabupaten Seruyan oleh saudara Wahyudi (staf BKPSDM KabupatenSeruyan) pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 dan diterimaPenggugat dalam bentuk Salinan.
    Bahwa Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.I/BKPSDM/XV2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat tertanggal 6 Nopember 2017 jelas sudahbersifat kongkrit, individual dan final dasar sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat kongkrit karena yangdisebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berujuddan nyatanyata secara tegas menyebutkan Penggugat diberhentikanHal. 5 dari 61 hal. Put.
    Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidakditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyatanyata secara tegasmenyebut nama Penggugat didalam Surat Keputusan Bupati SeruyanNomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagimemerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horisontal maupunvertikal.
    Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat Keputusan BupatiSeruyan Nomor : 888/15/BID.I/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat telah memenuhi syarat sebagaiObyek Gugatan dalam perkara a quo ini. .
    Asas Kepastian Hukum Bahwa Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IV/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugatdalam penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang semua bersifat Retrospektif(berlaku kedepan), sehingga asas kepastian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — IMRAN, S.Sos vs BUPATI BUOL;
130 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • :Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sostanggal 17 Mei 2018;4.