mewujudkan keluarga yang sakinahmawaddah warrahmah serta kesanggupan calon isteri menerima Anaksebagai suami, majelis hakim menilai bahwa Anak dinyatakan telah sejajardengan orang dewasa, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 UndangundangNomor 1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telahsesuia dengan qaedah fighiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybah wannazhairhalaman 128 sebagai berikut :arbacs Lb byic ao Jl We ob Vid JuaiArtinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya

Tanggal 1 Juli 2019arbaol b boio ats JI ule plo Vis fasArtinya :Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp . Tanggal 1 Juli 2019 10

sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAOG6NONG 1506C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:IONGAS CAtd6YSCOSIS Adeviadi 4640 16AGES CAva6O6CAGISArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ESOGNGOY6 CatAda6CRS Udddi CANG6UGIG6ES A6402eOHE6CA0d6O0A616ESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/35/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Ao 8Sh 75, allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:Isa all 325 bwls JesArtinya: mencegahbeberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

SosArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto,Kota Kediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu PEMOHON tidak sesuai dengan nama yang sebenarnyasebagaimana dokumendokumen Pemohon lainnya, yaitu PEMOHON;Berdasarkan penilaian

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Jk 4,5, SollArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:pn Jia we IS, 2S Iawlie IBSArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ar lor Ss AoE ola WaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 326/39/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON

sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAOG6NONG 1506C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:IONUAS CAta6YOCOSIS Adetiadi 4640 16AGES CA0a6O6CAGISArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi:ESOSNGOYS CuAsA6CAS U646i CANGOUSIGOES Ad4GLOAE6CA0a6O0A616ESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 237/29/X/91 tanggal 24 Oktober1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan TanahMerah, Kabupaten Bangkalan, adalah milik Pemohon; bahwa nama suami Pemohon yang tercantum

PENETAPANNomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Sgr.Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqihdalam kitab Asybah WanNadhoir hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadipendapatnya Majelis Hakim yang artinya berbunyi:Artinya:"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

3 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1

Lagi pula Tergugat/Terbanding yang oleh pengadilandisebut sebagai Terlawan tidak mengajukan kontra memori bandingdimana didalam memori banding disebutkan bahwa kuasa hukumTergugat sependapat dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta bahwa Presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat yangberarti Presiden yang tidak dipilin sebagai Presiden oleh rakyatnya baiklangsung maupun melalui Perwakilan rakyat adalah bukan Presidenmelainkan raja sehingga banding pun seharusnya dapat diterima.

pengadilanbersama gugatan Penggugat terhadap raja yang bukan pemilik negara(disebut Presiden rakyat tidak memilih sebagai Presiden disebut WakilPresiden ini yang benar asal putusan yang menolak mundur sebagaiPresiden ditunda terlebin dahulu pelaksanaannya sesuai dengan gugatanPenggugat/Pembanding/atau sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliberhubung pengadilan tidak mau menjalankan hukum yang berlaku makasebutan raja lebih cocok dari pada sebutan Presiden untuk Kepala Negarayang tidak diangkat oleh rakyatnya

Ini cuma istilah saja bagi suatu Negara yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sedang pekerjaan masih sama yaitu sebagaiPresiden yang dipilin oleh rakyatnya sebagai Presiden.

Berbeda dengan Tergugat menjadi raja tidakadil kepada rakyatnya sebab dia tidak memberi kesempatan kepadarakyatnya untuk menjadi raja bahkan disuruh mundur sebagai raja ataupresiden oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena bukan haknyamenolak. Akibatnya terjadilah perkara gugatan ini di pengadilan;Yang mengherankan mengapa Mahkamah Agung tidak memutusperkara berdasarkan apa yang ditimbang.

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(N53 5 jhallArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celled ils Spo 15) aulall 3Artinyasmencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:daluoalls L gis dic I le pel CaeArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 7 dari 9 hal Pen.0005 /Pat.P.2017/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 161/23/V/2006 tanggal 12 Mei2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa

sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAOG6NONG 1506C46Artinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:IONGAS CAtadYOCOSIS Adxtiadi 4640 16AGES CAva6O6CAGISArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ESOSNGOY6 CatiAda6CHS Udddi CANG6UGIG6ES 46400E6CA0d6O0A616ESArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 380/90/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 yangdibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri adalah milik Pemohon; bahwa

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:55 salleArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:gS awlis IGM, nn Le Shia IArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fatal plo gE ans Jus 4& Las JLArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 159/3/1974 tanggal 08 April 1974 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA

dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAO G6N6NO (5606C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:I6NUAG CauasYOCOGIG Aodetadi adaCAta606C A616Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukanoaukKscv7daripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi:ESOONGOYS CiAa6CA6 U6d6i CANG6UiG6ESAGA OH EGC AUASOUAGIGESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 826/12/X/121974 tanggal 23 Oktober1974 sebagaimana Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKK.15.31.6/DN/109/05/X1/2013 tanggal 20 November 2013 yangdikeluarkan Kantor Urusan

selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:JIG 352Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ls Yo gl awlaall 255Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:aslaall, bots ac 3 We playil 2545Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 381/74/V1/2012 tanggal 30 Maret2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu NAMA NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuaidengan biodata yang sebenarnya sebagaimana

dilakukan antara seorang lakilaki danperempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimanadiatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuanperaturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlaku di NegaraKesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimanamaksud kaedah fighiyah yang berbunyi;dled ep hy ook A aeArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya

ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa;Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelahPengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikankedua belah pihak;Menimbang, bahwa Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa;Halaman 4 dari 8 hal.

logic ac, JI ds pL VI 9 05Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanHim 12 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2020/PA.SlwPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Nissa Mutoharoh tersebut dengan XXXXXX meskipunNissa Mutoharoh belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyahdalam Kitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:Halaman 20 dari 22 halamanPenetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Mkd.arbooJdb bgio as Jide eo Vic9 ,0iArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

PENETAPANNomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXX tersebut dengan XXXXX meskipun XXXXX belumberumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arnLoodbL bogic as JIidc po V1c9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan

PENETAPANNomor : 0029/Pdt.P/201 =p yale ustle fp 20 saw Laod $2Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan dari padamenarik kemaslahatan",boyio as JI We ploYl 9 paiArtinya: Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalumemperhatikan kemaslahatan rakyatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pernikahan anak pemohon (XXXX) dengan calon suaminya(XXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perludiberikan Dispensasi Kawin sehingga

PENETAPANNomor 404/Pdt.P/2020/PA.Kbmi) 24 ef 2 Ws o 280 w laall i>Hal 14 dari 16 Pen No 404/Pdt.P/2020/PA.KbmMenolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".a poi bagin aus lildcebYl anladkPemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diaTASNO, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohondengan calon suaminya sangat mendesak pula untuk dilaksanakan gunamenghindari adanya madharat yang lebih besar

PENETAPANNomor : 680/Pdt.P/2021/PA.Lmjoe ella Artinya: Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segalayang bermaslahat2 Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadhair halaman 128 :arbacsl byic as JI Ae pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilpermohonannya, oleh karena itu dengan tidak bermaksud