Ditemukan 489 data
25 — 11
Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakandengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain ataumemindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td)/sehingga...18sehingga penguasaan nyata terhadap brang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasasipetindak dengan jalan tidak sah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di
25 — 14
Perpanjangan penahanan terdakwa untuk 30 (tiga puluh) hari yang pertama oleh KetuaPengadilan Tinggi Yogyakarta, d.h.i oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakartasejak tanggal 2016 s/d tanggal 2016;waoaao= Setelah membaca berkas perkara serta suratsurat lainnya yang bersangkutandengan perkara ini ; anonno= Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;wnnnn= Setelanh mendengar Keterangan SaksiSaksi dan Keterangan Terdakwa sertamemperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;nen
H. MOCH. AMIN BADAWI
Termohon:
Kepala Pimpinan Kantor Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah
120 — 41
tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (BuktiTermohon 4), fungsi Kantor OJK adalah merencanakan pengawasan danmelakukan pembinaan terhadap Bank Umum (BU)/Bank Umum Syariah(BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS), Badan Kredit Desa (BKD), Pasar Modal, dan Industri KeuanganNon Bank (IKNB) di wilayah kerjanya, dan melaksanakan fungsi Edukasidan Perlindungan Konsumen (EPk).Bahwa dengan demikian kewenangan Penyidikan atas dugaan tindakpidana sektor jasa keuangan (d.h.i
MARIA RAMBA PATAYANG SE
Tergugat:
PT BANK MEGA Tbk
Turut Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN SULAWESI TENGAH
83 — 10
Bahwa pengaturan tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi DebiturMelalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (untuk selanjutnya disebutPOJK SLIK);21.Bahwa Pasal 2 ayat (1) POJK SLIK mengatur pihakpihak yang menjadiPelapor yang salah satunya adalah Bank Umum (d.h.i.
22 — 25
Mengambil barang sesuatuBahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu28ialah mengambil barang sesuatu) atau. tindakan denganjalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyatasendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkansesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yangdikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaannyata terhadap obrang tersebut, telah beralih daripenguasa orang lain kepada penguasa sipetindak denganjalan tidak sah.Berdasarkan keterangan Terdakwa yang
171 — 130
Konpensi pada halaman 11 angka 22 s/d 26 yangpada intinya menyatakan, Tergugat Konpensi tidak beritikad baikdengan tidak membayar kewajibannya dan Tergugat Konpensi terbukti dengan itikad. buruk, tidak mengalihkan. yin edar produk ~ Konpensi (d.h.i. PT FSG), atau tidak mengembalikan ijin edar 4512: Tergugat. Konpensi mengajukan Proposal. pembayaran kepada.
104 — 142
sehat jasmani dan rohanisehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu Barang siapa telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan .Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu ,Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barangsesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkanpenguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkansesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak(d.h.i
61 — 25
Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikanatau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincianperhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnyamerupakan kewenangan Bank (d.h.i. Tergugat 1) yang sepatutnyatercantum dalam (SOP), dan bukan pada Tergugat V selaku OtoritasPengawas dan Pengatur Perbankan.41.
61 — 5
denganhak sewa, dan kemudian masingmasing membangun sebuah rumah diatas tanahsengketa tersebut, serta Tergugat X dan Tergugat XI dalam Jawaban Pertamanyamenyatakan bersedia menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada pihak ParaPenggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang bahwa dari dalildalil gugatan Para Pengguat yang telah dibenarkan ataudiakui oleh TergugatTergugat (d.h.i
107 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jkt.Sel tertanggal 11 Juni 1998, amarputusannya bersifat DECLARATOIR (putusan yang bersifat menentukansuatu keadaan status, d.h.i menyatakan sebagai pemilik) yang berbunyisebagai berikut : Menyatakan bahwva Penggugat adalah pemegang hakdan Penguasaan secara fisik dan sah atas tanah kav. 63, seluas + 5.132M2 yang terletak di Jin. Jend. Sudirman, Kel. Senayan, Kec. Keb. Baru,Jakarta Selatan.
DRS. HANDOKO SIGIT. DKK
Tergugat:
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( LAPAN )
152 — 369
Iskandarsyah II No. 84 KebayoranBaru, Jakarta Selatan tersebut adalah rumah negara yang berfungsisebagai mess (d.h.i Mess Iskandarsyah/Mess LAPAN) sehingga tidak dapatdialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III;Menimbang, bahwa adapun mengenai dahulu telah dikeluarkanKeputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RINomor: 003/1983 tanggal 10 November 2016, saat ini keberadaannya telahdicabut oleh Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional Nomor 294 Tahun 2016
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia,Persero Tbk Sentra Kredit Kecil Makassar
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
38 — 22
Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikanatau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitunganbunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenanganBank (d.h.i. Tergugat I) yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), danbukanpada Tergugat IV selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.43.
62 — 15
gugatannya karena tidak benar dan tidak beralasanhukum, kecuali apa yang akan diakui oleh Tergugat secara tegas dan benar,dengan alasanalasan sebagai berikut :2.1. bahwa gugatan Para Penggugat dalam mempermasalahkan tentangpemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2013 danBantuan Biaya Pendidikan Tahun 2013 yang diberikan oleh Tergugatkepada Para Penggugat dalam perkara a quo didasarkan kepada TakeHome Pay sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 dan Pasal 46Perjanjian Kerja Bersama (PKB) d.h.i
258 — 80
Hal ini diketahui olehPenggugat (d.h.i. Ade Suwandi Tomara) yang telah meminta copy bill of ladingdari Anchi Tyres Co. Ltd Cina dan dari bill oflading No.
228 — 74
Mandira Hana PersadaNo. 29 tanggal 30 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan MuhammadHanafi, SH, Notaris di Jakarta, beberapa hal pokok yang dituangkan dantelah disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT antara lain (kamikutip):(Halaman 3): bahwa Pihak Pertama (d.h.i. PENGGUGAT)) berjanji dan mengikatkan diriuntuk menjual kepada Pihak Kedua (d.h.i.
Andi Mappasolong Zulqarnain,
Tergugat:
1.Direksi Pimpinan Standard Chartered Bank
2.Direksi Pimpinan PT. Transportasi Gas Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi,
2.OTORITAS JASA KEUANGAN
117 — 99
Bahwa selain itu, dapat Turut Tergugat II informasikan kepadaMajelis Hakim, mengenai pengenaan sanksi terhadap industriperbankan (d.h.i Tergugat 1), Turut Tergugat II perlu melakukanpemeriksaan terlebih dahulu terhadap aspekaspek kegiatan usahaBank termasuk sarana pendukungnya dan halhal lain yang berkaitandengan keuangan Bank, guna memperoleh gambaran menyeluruhmengenai perkembangan usaha dan keadaan keuangan Bank termasukmendeteksi hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupunkelangsungan
HASNAWATI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO ULA MM UNIT PAREPARE
2.KEPALA KANTOR KPKNL KOTA PAREPARE
156 — 39
Dalam pasal 7 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 (UndangUndang Lelang) disebutkan bahwa Juru Lelang d.h.i. KPKNL Parepare tidakberwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakanpenjualan umum (lelang) yang diajukan di dalam wilayahnya;3. Bahwa obyek lelang yang diajukan oleh PT. Permodalan NasionalMadani (Persero) Tbk.
296 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2691 K/Pdt/2015(PT PHE RT) yang d.h.i. adalah Tergugat (Pemohon Kasasi) sertaseluruh hak dan kewajiban GSIL di dalam PSC Blok Raja telah dialinkankepada PT Golden Spike Energy Indonesia (PT GSEI) yang d.h.i.adalah Penggugat (Termohon Kasasi) sebagaimana terbukti dari BuktiT03, T04, T05, T06, T07 dan Bukti P7, P8, P9, P10A, P10B, P10C, P10D, P10E; Berkaitan dengan adanya pengalihan tersebut, di antara PT PHE RT(Tergugat/Pemohon Kasasi) dengan GSEI (Penggugat/TermohonKasasi) tidak dibuat perjanjian
137 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
sempurna dan waktu kontrak sudah berakkhir, dengandemikian yang terjadi adalah pembayaran di lakukan setelah lewatnya masakontrak;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan bukti surat, fakta hukumyang terungkap dalam persidangan membuktikan, dari 3 item pekerjaanrekanan yaitu pekerjaan Pendahuluan, Sipil, dan Pabrikasi hanya sebagiandari masingmasing pekerjaan yang dilaksanakan, dan itupun pekerjaantidak sempurna, terdapat kekurangan volume dan jenis pekerjaan yang tidakdi penuhi oleh rekanan d.h.i
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Negara PERSERO Tbk. Kantor Pusat Menara Bank BTN
Terbanding/Tergugat II : BAMBANG WIRJAWAN SOENDORO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Jember
24 — 13
berbuatsesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat daritidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi)menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkanmembayar kerugian dimaksud;Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaranangsuran kredit dengan lancar adalah tidak dibenarkan secara hukumdan membuktikan Penggugat wanprestasi atau cidera janji, dimanaakibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain (d.h.i