PUTUSANNomor 62/Pdt.G/2017/PA.Tlbez SN yos Sil all eaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ceraigugat antara:XXXxXXxX binti Xxxxxx, uMur 28 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Domestic Worker, Alamat saat ini/ di luar Negeri tempatXxxxxx. Alamat asal/ Indonesia Xxxxxx.

Pasal 80 ayat (2) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat(domestic violence) serta pengabaian kewajiban dan tanggung jawabsebagai seorang suami dan kepala keluarga, namun hal tersebut tidakmenjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalahpernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yangbenar (matri monial guilt) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihandan

No: FV416J551407 Engine No: 8DC10425052 KD Bekas201.Pakai Used Mitsubshi Dump Truck Chassis No: FV419J502692 Engine No: 8DC11502692 KD Bekas 20Pakai bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat dari MitsubishiFuso Truck & Bus Corporation tanggal 21 September 2012, yangditandatangani oleh Aiichiro Nishikawa selaku Director Sales & Market MetAsia Fuso dan Karl Hecht selaku Senior Manager Sales & Market MetASEAN, menyatakan bahwa We indicated the GVW for each vehicle thistime based on domestic

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice ) kepada Titiles PT ( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 1.744.000,- (satu juta tujuh ratus empat pulih empat ribu rupiah )

- 1 (satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international air cargo PT 21 Express senilai Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) tertanggal 9 Juni 2019.

(empat juta empat ratus tiga puluh riburupiah ) tanggal 8 agustus 2018. 1 (satu ) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21Expres tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000, (lima jutaempat ratus delapan belas ribu rupiah ). 1 (Satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice ) kepada Titiles PT( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp.1.744.000, (Satu juta tujuh ratus empat pulih empat ribu rupiah ) 1 (satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international aircargo

(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah ) tanggal 8 agustus 2018, 1(satu ) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Exprestanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000, (lima juta empat ratusdelapan belas ribu rupiah ), 1 (Satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice )kepada Titles PT ( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli2019 senilai Rp. 1.744.000, (Satu juta tujuh ratus empat pulin empat riburupiah ), 1 (satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international aircargo

(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah ) tanggal 8agustus 2018. 1 (Satu ) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Exprestanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000, (lima juta empatratus delapan belas ribu rupiah ).1 (satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice ) kepada Titiles PT( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp.1.744.000, (Satu juta tujuh ratus empat pulin empat ribu rupiah ) 1 (Satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international air

(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah )tanggal 8 agustus 2018.1 (Satu ) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Exprestanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000, (lima juta empatratus delapan belas ribu rupiah ).1 (Satu) lembar Kwitansi Penagihan ( invoice ) kepada Titiles PT( Yusmayanti ) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp.1.744.000, (Satu juta tujuh ratus empat pulin empat ribu rupiah )1 (Satu ) lembar kwitansi tagihan domestic & international air cargo

internasionalCattle berdasarkan Harmonized System terjaga.Bahwa World Customs Organization (WCO) mengadopsi usulan FAOterkait Pos 01.02 Harmonized System dalam Harmonized SystemNomenclature 2012 dan dalam Harmonized System Explanatory Notes,Edisi 52012 (disingkat ENHS 2012) sebagai berikut:01.02 Live bovine animals Cattle:0102.21 Purebred breeding animals0102.29 Other Buffalo:0102.31 Purebred breeding animals0102.39 Other0102.90 OtherThis heading covers all animals of the subfamily Bovinae, whether ornot domestic

(D) The Beeffalo (a cross between a bison and a domestic beefanimal);Other, including the fourhorned antelope (Tetracerus quadricornis)and the spiralhorned antelopes of the genera Taurotragus andTragelaphus. bahasa Indonesia Pos 01.02 Binatang jenis lembu, hidup Sapi:0102.21 = Bibit0102.29 = Lainlain Kerbau:0102.31 Bibit0102.39 = Lainlain0102.90 LainlainPos ini mencakup semua hewan dari subkeluarga Bovinae, baik yangdipelihara maupun tidak dan terlepas dari tujuan penggunaannya(misalnya sebagai piaraan

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwaHalaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 990/B/PK/PJK/201518.19.aturan yang menjadi dasar koreksi oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dimaksudkan untuk transaksi lintasNegara (cross border) agar pemegang yurisdiksi masingmasingNegara tidak dirugikan, bukan untuk transaksi domestic yangdilakukan antar perusahaan yang berafiliasi, karena sama sekalitidak ada potensi kerugian negara dalam pengenaan pajaknya.Bahwa menanggapi alasan banding

Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) serta dasar pertimbanganMajelis tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa transaksi domestic yangdilakukan antar perusahaan yang berafiliasi, dapat menimbulkanpotensi kerugian negara dalam pengenaan pajaknya.Hal ini karena dalam transaksi tersebut dimungkinkan adanyapelarian atau pengalihan keuntungan kepada pihak afiliasi yangmempunyai pengeluaran/ biaya besar serta pihak afiliasi yangmempunyai nilai kompensasi

Dengan demikian, tarif pemotongan PPhatas pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) kepada Dupoer Finance, B.V. tersebut tunduksepenuhnya kepada ketentuan domestic Indonesia yaitu UndangUndangPajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal26 UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu 20%;Bahwa sebagai bahan acuan, angka 2 huruf h Surat Direktur JenderalPajak Nomor S517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentangPermohonan Penjelasan Dan Konfirmasi Atas

Anyinformation received by one of the two States shall be treated as secret inthe same manner as information obtained under the domestic laws of thatState and shall be disclosed only to persons or authorities (including courtsand administrative bodies) involved in the assessment or collection of, theenforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, thetaxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use theinformation only for such purposes.

atau Stagmen tercela pada pelaku penelantaran.Menimbang bahwa terhadap apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat, dimana terbukti Tergugat sebagai suami yang sering berkata kasar danmenyakiti fisik Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkanTergugat,mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menyatu lagi, haltersebut adalah termasuk perbuatan menelantarkan rumah tangga dan dapatdigolongkan dalam hukum positif sebagai suatu perbuatan kekerasan dalam rumahtangga ( domestic

Dengan demikian,tarif pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kepada Dupoer Finance, B.V.tersebut tunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestic Indonesia yaituUndangUndang Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana yangditetapkan dalam Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu20%;23. Bahwa sebagai bahan acuan, angka 2 huruf h Surat Direktur JenderalPajak Nomor 517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentangHalaman 26 dari 33 halaman.

Nomor277/B/PK/PJK/2013Permohonan Penjelasan Dan Konfirmasi Atas Transaksi DenganHubungan Istimewa, menyatakan :Dalam Article 28 P3B antara Pemerintah Indonesia dan PemerintahBelanda (senada juga dengan Article 25 dari P3B Indonesia Inggris danArticle 26 dari P3B Indonesia Luxemburg) antara lain diatur sebagaiberikut:Article 28 (Exchange of Information) :The competent authority of the two States shall exchange suchinformation as is necessary for carrying out the provisions of thisAgreement or of the domestic

berjumlah sebanyak24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster yangditempatkan dalam 49 bungkus kantong plastik dengan masingmasingkantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster;Bahwa pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamananhasil perikanan klas ll Mataram memiliki kantor sementara di bagiankargo dan ruang internasoinal yang mana saksi bertugas langsung padakantor sementara tersebut, adapun tugastugasnya adalah Melakukanpengecekan lalu lintas media pembawa domestic

dan domestik keluar.Dimana tugas dan tanggungajawab saksi tersebut saksipertangungjawabkan kepada pimpinan saksi Kepala Balai Karantina IkanPengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan klas Il Mataram;Bahwa pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamananhasil perikanan klas Il Mataram memiliki kantor sementara di bagiankargo dan ruang internasoinal yang mana saksi bertugas langsung padakantor sementara tersebut, adapun tugastugasnya adalah Melakukanpengecekan lalu lintas media pembawa domestic

dan Pemohon IIpasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1997 yang ialu,berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam yang berkeinginan untukmengangkat seorang anak bernama Husna Nur Aqila Binti Edy Ramlan, perempuan,lahir di Lubuk Pakam, tanggal 22 Mei 2014, beragama Islam danberkewarganegaraan Indonesia, anak dari pasangan suami isteri Edy Ramlan danSulastri.Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapatpengangkatan anak dalam perkara ini adalah antar warga negara Indonesia(domestic

Koreksi atas Peredaran Usaha;1.Koreksi atas Penjualan ekspor Kijang Innova sebesarRp34.848.322.512,00;Pokok Sengketa;Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha penjualanekspor Kijang Innova sejumlah di atas berdasarkan Pasal 18 ayat (8)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 dimana harga jual atas penjualanekspor Kijang Innova dihitung kembali berdasarkan gross profit penjualanMotor Vehicle (MV) domestic;Alasan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanoleh

melakukan proses penjualanekspor dikarenakan prediksi awal atas analisis pasar, TMMIN dapatmenghasilkan profit;Bahwa pada penjelasan Pemohon Banding dipersidangan terkait lampiransurat Pemohon Banding Nomor FDE/TAX.AP/010/II/2010 tanggal 12Februari 2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa TMMIN akanmelakukan Penjualan Ekspor ke TMAP sepanjang laba minimal sebesarRp500.000,00 dapat diperoleh;Bahwa koreksi penjualan Kijang Innova Ekspor oleh Terbanding denganmenggunakan gross profit penjualan vehicle domestic

Pajak yang mempunyai hubungan istimewa;* Bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap228/WPJ.19/KP.0205/2007 tanggal 8 Oktober 2007, Majelis tidakmelihat bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan sesuaiPedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyaihubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor Kep01/Pj.7/1993 tanggal 9 Maret 1993; Bahwa koreksi penjualan Kijang Innova Ekspor oleh Terbandingdengan menggunakan gross profit penjualan vehicle domestic

dengan halaman 79 alinea 12 Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan sebagai berikut (Bukti PK1):Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buktibukti, penjelasan PemohonBanding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta penelitianterhadap berkas banding, maka dapat diketahui halhal sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding dilakukan berdasarkan Pasal 18 ayat (3)Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 dimana harga jual atas penjualanAvanza dihitung kembali berdasarkan gross profit penjualan Motor (MV)domestic

melakukan proses penjualan ekspordikarenakan prediksi awal atas analisis pasar, TMMIN dapatmenghasilkan profit;e Bahwa pada penjelasan Pemohon Banding dipersidangan terkaitlampiran surat Pemohon Banding Nomor FDE/TAX.AP/010/II/2010tanggal 12 Februari 2010, Pemohon Banding menyatakan bahwaTMMIN akan melakukan Penjualan Ekspor ke TMAP sepanjang labaminimal sebesar Rp500.000,00 dapat diperoleh;e Bahwa koreksi penjualan Avanza Ekspor oleh Terbanding denganmenggunakan gross profit penjualan vehicle domestic

Adapun bentuk dan materi nya mengacupada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakannasional masingmasing Negara";Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan Tax Treaty adalah /lexspecialisdari UndangUndang PPh (Penjelasan Pasal 32 A UndangUndang PPh) danapabila terjadi perbedaan pengaturan antara UndangUndang PPh dan TaxTreaty, maka ketentuan dalam Tax Treaty yang diberlakukan (7ax TreatySuperceeding Domestic Tax Laws);Bahwa menurut Pemohon Banding, status hukum P3B (

kedudukan manajemen (a place of management),merupakan suatu cabang (a branch), serta terdapat suatukantor (an office);Bahwa dengan demikian, aktivitas Termohon PeninjauanKembali tidak termasuk dalam suatu tempat usaha tidakdianggap PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(4) huruf e P3B Indonesia Jepang ataupun CommentaryPasal 5 ayat (4) OECD Model;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT), baik berdasarkanketentuan domestic

Bahtera Pacific Line selama 3(tiga) tahun mulai dari September 2009 sampai September 2012dengan jalur pelayaran dalam Negeri (Domestic) ;e Bahwa slop tank adalah tanki penampungan yang biasanya berisiresidu (sisa) dari tank Cleaning (cuci tanki) dan dibuat catatanoleh nahkoda atau chief officer di dalam Oil Record Book (BukuMerah) ;e Bahwa yang membuat certificate of slops adalah Nahkoda atauchief officer dan dilaporkan ke Loading Master ;e Bahwa tanggung jawab slops creatifitace of slops adalah

ETERNAL OIL II disewakan kepada PT.Pertamina selama tiga tahun, terhitung sejak September 2009Sampai dengan September 2012 dengan jalur pelayaran dalamNegeri Indonesia (Domestic) ;e Bahwa mutan slop tank seharusnya dibongkar dipelabuhanpenyewa apabila masih tersedia tempat dan fasilitasnya memadai,namun kalau tidak menu pelabuhan berikutnya ;e Bahwa terdakwa II. WUNDY SUSANTO BIN SATIRAN selaku NahkodaKapal MT. ETERNAL OIL II bekerja sejak tanggal 15 November 2010,sedangkan terdakwa III.

ETERNAL OIL II disewakan kepada PT.Pertamina selama tiga tahun, terhitung sejak September 2009Sampai dengan September 2012 dengan jalur pelayaran dalamNegeri Indonesia (Domestic) ;Bahwa benar Kapal MT. ETERNAL OIL II merupakan kapal yangsangat dibutuhkan oleh pihak PT.

untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Karena terjadi perselisinan,menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadiperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimanapermasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugattidak hanya sekedar perselisinan bersifat non fisik, namun Ssudah menjuruspada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (domestic

Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan sekaligus membayar sisauang pembelian ticket domestic sebesar Rp.183.122.800; (seratusdepalan puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)dan sisa uang pembelian tiket internasional sebesar US$ 6,549 (enam ribulima ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);5.

Dengan demikian, tarif pemotongan PPh ataspembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada Dupoer Finance, B.V. tersebut tunduk sepenuhnyakepada ketentuan domestic Indonesia yaitu UndangUndang PajakPenghasilan dengan tarif sebagaimana yang ditetapbkan dalam Pasal 26UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu 20%;Bahwa sebagai bahan acuan, angka 2 huruf h Surat Direktur JenderalPajak Nomor S517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentangPermohonan Penjelasan Dan Konfirmasi Atas

Any informationreceived by one of the two States shall be treated as secret in the samemanner as information obtained under the domestic laws of that State andshall be disclosed only to persons or authorities (including courts andadministrative bodies) involved in the assessment or collection of, theenforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, thetaxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use theinformation only for such purposes.

CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07s/d 22.27.23.b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d22.28.47.c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d22.32.37.d. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d22.32.40.2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d12.09.02.b. CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 s/d12.10.14.c.

CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52s/d 08.09.05.b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d08.15.49.c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d08.19.43.d. CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam08.18.19 s/d 08.18.49.e. CCTV Main Gate waiting room domestic 912 lantai 2 padajam 12.14.40 s/d 12.15.46.f.

CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07S/d 22.27.23.b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d22.28.47.c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d22.32.37.d. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d22.32.40.2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d12.09.02.Hal 242 PUTUSAN NO. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.

CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07 s/duntuk nomor22.27.23.b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d22.28.47.c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d222 Orsd. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d 22.32.40.2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.Hal 343 PUTUSAN NO. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST..CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d12.09.02..

Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb .a.CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52 s/d08.09.05..CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d08.15.49.c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d 08.19.43.j.k..CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam08.18.19 s/d 08.18.49..CCTV Main Gate waiting room domestic 912 lantai 2 pada jam12.14.40 s/d 12.15.46.CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 s/d12.16.35..

Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) danDupoer Finance, B.V. mempunyai hubungan istimewa, maka TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding tidak berhak atas fasilitaspenurunan tarif pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda.Dengan demikian, tarif pbemotongan PPh atas pembayaran bunga dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Dupoer Finance, B.V.tersebut tunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestic

Any informationreceived by one of the two States shall be treated as secret in the samemanner as information obtained under the domestic laws of that State andshall be disclosed only to persons or authorities (including courts andadministrative bodies) involved in the assessment or collection of, theenforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, thetaxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use theinformation only for such purposes.

berada di Kantor BNNK Bandung saat ini dikarenakanterdakwa telah ditangkap oleh petugas Sipir Lapas Kelas IIA Banceuy yaitusaksi PANTARAI HARIANJA pada saat dirinya akan mengambil bungkusankantong kresek yang mana didalamnya berisi 1 (Satu) dus Susu BubukDancow FortiGro yang sudah diisi bungkusan narkotika jenis sabu danExtacy;Bahwa kejadian sebenarnya adalah pada hari Selasa tanggal 18 Februari2020 sekitar jam 09.00 Wib datang petugas kebersihan menggunakan mobilTruk Sampah untuk mengangkut sampai domestic