Ditemukan 596 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-12-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 210/Pid.Sus/2015/PN Sgr Tanggal 18 Februari 2016 — NUR KHOLIQ ALIAS KHOLIQ
54 — 22
54 — 22
Wirjono Prodjodikoro bahwa dibidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada olehseorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.DUM Tanggal 12 Maret 2012 — PENGGUGAT : Kamaruszaman VS TERGUGAT : Erliana
39 — 12
39 — 12
lain, mohon putusan yang seadiladilnya (EX aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang hadir dalam persidangan untuk dapatmenempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantara mereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto
Register : 22-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/PDT/2020/PT SMR Tanggal 12 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : LINA HANDOKO
Terbanding/Tergugat : PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA
92 — 45
Terbanding/Tergugat : PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA
92 — 45
Disamping itu ternyata Majelis HakimTingkat Banding tidak menemukan adanya suatu' syaratsyarat yangdiperjanjikan dalam pengikatan jual beli obyek sengketa tersebut tidak masukakal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan(perikemanusiaan) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapatsecara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atautidak pantas tersebut, sehingga dengan demikian sesuai yurisprudensiMahkamah Agung tanggal 26 Desember
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/PDT.G/2016/pn Bdg Tanggal 11 Oktober 2016 — Tn. MEMED AHMAD BASRI, DKK LAWAN Tn. RUFIS BAHRUDIN, DKK
109 — 54
109 — 54
Juga dalarn hal inihakim wajib meneliti apakah in concreto terjadi penyalahgunaan kekuasaanekonomis Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas jelas terlihat latarbelakang pembuatan Akta Perikatan Jual Beli Rumah Perkara adalah karena paraPenggugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya untuk mengembalikan uangyang telah ditenimanya atas penjualan PT. Bina Insani Tour beserta kerugian yangdialami oleh Tergugat sejumiah Rp.1.100.000.000.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 7 Mei 2014 — Dra. SRI SUTARTI, Apt. M.M.;
90 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kaidah hukum dan putusanMahkamah Konstitusi ini bahwa unsur melawan hukum dalamUUPTPK diartikan melawan hukum secara formal yakniperbuatan subjek hukum secara jelas tercantum dalam ketentuanperundangundangan sesuai dengan prinsip Nullum Crimen SineLege Scripta;Bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi di atas dalamperkara in concreto setelah keluarnya putusan MahkamahKonstitusi, diperlukan kreasi Hakim untuk mempertimbangkanbahwa sifat melawan hukum menurut Pasal 2 Ayat (1) hendaknyadibaca melawan
Sifat melawan hukum materiil inihanya digunakan dalam fungsinya yang negatif yakni suatuperbuatan yang sesuai lukisan undangundang tidak merupakanperbuatan pidana atau tidak melawan hukum berdasarkanpenilaian Hakim dalam perkara in concreto. Di sinilah peranHakim dalam menerapkan ajaran melawan hukum materil dalamfungsi negatif (bukan positif) dengan memperhatikan perasaanhukum serta rasa keadilan masyarakat.
Putus : 20-06-2012 — Upload : 23-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 3/Pdt.G/2012/PN.Kdr. Tanggal 20 Juni 2012 — ARIES CHRISTIAN melawan
- PENGURUS PERKUMPULAN GEE POK
- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANWIL BPN PROPINSI JATIM cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
22 — 6
- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANWIL BPN PROPINSI JATIM cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
22 — 6
Disamping itu ternyata MajelisHakim tidak menemukan dalam permohonannya untuk memperoleh hak atasobyek sengketa tersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yangbertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan), maka Majelis Hakimtidak dapat secara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidakpatut atau tidak pantas tersebut, sehingga selaku orang yang menempati obyeksengketa secara teruS menerus dengan aman Penggugat dipandang telahbertindak dengan etikad baik dan
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Smr Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ABDUL MUID
Tergugat:
PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI
50 — 23
MUHAMMAD ABDUL MUID
Tergugat:
PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI
50 — 23
Di anggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalamgugatan jika yang ternadi in concreto secara realistis adalahWanprestasi;c. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi sedangkanperistiwa hukum yang tenadi secara objektif adalah PerbuatanMelawan Hukum;d.
Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2290 K/Pdt/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — ANDREAS PAYONG DONI, DK VS SUSANA SURYATI DKK
89 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan iniharus Tergugat sampaikan karena in concreto hampir semua tanah dilokasitersebut telah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nunukan;Dalil ini diperkuat juga dengan pernyataan Para Penggugat sendiri sepertitersebut dalam Petitum nomor 15 dan nomor 16 halaman 14 dari gugatanPenggugat yang berbunyi "memerintahkan Turut Tergugat untuk segeramencoret semua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas dari RegisterTurut Tergugat, Karena tidak
Register : 13-06-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Unr Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.ARTUTIK
2.TYA ARIYANI
Tergugat:
1.MUH KURI
2.PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KEDUNG ARTO
226 — 14
1.ARTUTIK
2.TYA ARIYANI
Tergugat:
1.MUH KURI
2.PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KEDUNG ARTO
226 — 14
Pertama kepadaPenggugat Kedua;Bahwa meskipun hibah sebagaimana dimaksud pada posita nomor 7tidak dilakukan tanpa Akta Notaris namun berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 1963tanggal 5 September 1963, Perihal Gagasan menganggap BurgejilkWetboek tidak sebagai undangundang menyatakan Pasal 1682 BW(KUHPerdata) yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahandengan Akta Notaris tidak berlaku;Bahwa SEMA No. 3 Tahun 1963 diterapkan oleh hakim sehinggamenjadi /aw in concreto
Putus : 25-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2383 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 — PERHIMPUNAN SOSIAL CANDRA NAYA Melawan YAYASAN KESEHATAN SUMBER WARAS, DK
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat dan Tergugat IIbukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapat dimintapertanggungjawabannya, sehingga Tergugat dan Tergugat II jelasjelas menginsyafi akibat dari tindakantindakannya;Juga in concreto, si pembuat in casu Tergugat dan Tergugat II alammelakukan perbuatan melawan hukum, secara jelas tidak bertindakdalam keadaan terpaksa (overmacht), misalnya dibawah todonganpistol atau dalam keadaan darurat (noodtoestand).
Putus : 18-06-2013 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1408/Pid.B/2011/PN.LP Tanggal 18 Juni 2013 — Nama lengkap : IRWANDI LUBIS Alias WANDI ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/30 Desember 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar III, Desa Kampung Agas RT/RW : 001/001, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
72 — 14
72 — 14
sejak tahun 1999 terhadap lahan tersebut di atas secara feitelijketelah dikuasai oleh kedua belah pihak yang berperkara in casu terdapatnya tanamansawit milik PTPN II (Persero) Kebun Sampali dan sekaligus pula telah terdapatnyatanaman rakyat in casu Terdakwa sebagai anggota BPRPI telah pula menguasasi lahantersebut ; Menimbang, bahwa terlepas pada fakta terdapatnya sengketa kepemilikansebagaimana disebutkan di atas, sekarang majelis akan memberikan penilaian terhadapmateri perbuatan Terdakwa in concreto
Register : 15-04-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN BARRU Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Bar Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum : ADI TRIADI, S.H.
Terdakwa : SOPIAN Alias NIPON Bin NASRUANG.
37 — 13
37 — 13
Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukumpidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwadilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini olehhakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar;Menimbang bahwa pada hakikatnya adalah wajar, apabila pengedardijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya.
Register : 19-05-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks Tanggal 16 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
2.BAMBANG NURDYANTORO, SH
3.SUPINTO PRIYONO, SH
4.A. SAIFULLAH, SH
Terdakwa:
ANDI FAJAR BAKTI
280 — 81
1.ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
2.BAMBANG NURDYANTORO, SH
3.SUPINTO PRIYONO, SH
4.A. SAIFULLAH, SH
Terdakwa:
ANDI FAJAR BAKTI
280 — 81
Dan pendapat kedua yang pada pokoknya bahwa kata dapatmenimbulkan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjolkan berapabesar sebenarnya keuntungan in concreto yang diterima oleh Terdakwa secarapribadi melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa terdakwamempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dengan menyalahgunkan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugianNegara ;Menimbang
Putus : 20-06-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 5/Pdt.G/2012/PN.Kdr. Tanggal 20 Juni 2012 — HARTONO TANUWIDJAJA melawan PENGURUS PERKUMPULAN RUMAH ABU GEE POK dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, cq. Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur, cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri
27 — 9
27 — 9
Disamping itu ternyata Majelis Hakimtidak menemukan dalam permohonannya untuk memperoleh hak atas obyeksengketa tersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangandengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan), maka Majelis Hakim tidak dapatsecara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atautidak pantas tersebut, sehingga selaku orang yang menempati obyek sengketasecara teruS menerus dengan aman Penggugat dipandang telah bertindak denganetikad baik dan
Register : 28-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 110/PDT/2019/PT PBR Tanggal 24 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : Koperasi Terantang Jaya Mandiri Diwakili Oleh : Hermanto Ambarita, SH.MH
Terbanding/Penggugat : PT. SAFARI RIAU Diwakili Oleh : Dr. FAHMI, SH.MH
39 — 19
Terbanding/Penggugat : PT. SAFARI RIAU Diwakili Oleh : Dr. FAHMI, SH.MH
39 — 19
Bahwa berkenaan dengan itu, sebagaimana dikatakan dalam Buku M.Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit SinarGrafika Tahun 2008 halaman 461 dimana TergugatdapatmengajukanExceptio non adimpleticontractus dalamperjanjiantimbal balik dengan permintaan agar gugatan Penggugat tidak dapatditerima karena pihak yang menuntut yaitu Penggugat tersebut dalamkenyataanyang sebenarnya (in concreto) dianggap telah jugamelakukanwanprestasi (ciderajanji atau ingkar janji) terhadapperjanjian;Halaman
Register : 29-09-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2011/PTUN.BJM Tanggal 9 Februari 2012 — H.ARIMA YANA YUSNI, WALIKOTA BANJARMASIN
111 — 46
111 — 46
lain atas ketentuan tersebut denganpembebanan mutah atas dasar kelayakan dan keadilan.Bahwa dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum apabila kedua produkSurat TERGUGAT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakanbatal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar TERGUGAT diperintahkan untukMENCABUT Surat Keputusan dimaksud.Bahwa di dalam hal ini sudah seharusnya pula TERGUGAT menghormati PUTUSANPENGADILAN yang nota bene yang merupakan bentuk hukum yang mengikat (hukumin concreto
Register : 11-07-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 361/Pdt.G/2018 Tanggal 4 Desember 2018 — LUNASARI TIRTAPRIYATNA,Cs X Yayasan Dharma Jaya,Cs
58 — 16
58 — 16
Pstyaitu apakah si pembuat pada umumnya adalah toerekeningsvatbaar (dapat dipertanggungjawabkan), artinya apakah ia padaumumnya menyadari akibatakibat dari perbuatannya, in casu ParaTergugat bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapatdiminta pertanggungjawabannya;Juga in concreto, si pembuat, in casu Para Tergugat dalammelakukan perobuatan melawan hukum, tidak bertindak dalamkeadaan terpaksa (overmachi), misalnya dibawah todongan pistolatau dalam keadaan darurat (noodtoestand);Bahkan
Putus : 27-01-2010 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 39/Pdt.G/2010/PN.DUM Tanggal 27 Januari 2010 — PENGGUGAT : Wan Jamilah VS TERGUGAT I : 1. Haji Abu Bakar Sidiq; TERGUGAT II : 2. Haji Afrizal.
46 — 8
46 — 8
lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Hal 7 dari 48 Hal Put No.39/Pdt.G/2010/PN.DUM.Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkaraa quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk dapat menempuh upaya perdamaiandalam penyelesaian sengketa diantara mereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto
Register : 11-04-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Mlg Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
Hj. SutiahSoekirman
Tergugat:
1.Titik Helyawati
2.Nani Widyawati
3.Rahayu Hidayati
124 — 39
Hj. SutiahSoekirman
Tergugat:
1.Titik Helyawati
2.Nani Widyawati
3.Rahayu Hidayati
124 — 39
Sutopo Aksin in concreto ParaTergugat, sudah beruang kali meminta agar keuangan PT. Trias ManggalaHalaman 13 dari 36 Putusan No. 87/Pdt.G/2018/PN.MlgIndah dilakukan Audit Eksternal, dalam kerangka untuk mengetahuikeuangan yang ada di dalam PT. Trias Manggala Indah, namun Tergugatselalu menundanunda dengan tanpa alasan yang dibenarkan secara11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya Point10 yang pada Pokoknya menerangkan pada Tahun 2016 PT.
Putus : 13-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pdt/2011 Tanggal 13 Desember 2011 — DIREKTUR UTAMA PT. TIMAH Tbk, Cq. KEPALA KAWILASI BELITUNG PT.TIMAH, Tbk, ; PT. REBINMAS JAYA, PRESIDEN RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEP.BANGKA BELITUNG Cq. BUPATI KABUPATEN BELITUNG;
857 — 720 — Berkekuatan Hukum Tetap
857 — 720 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Mineraldan Batubara, maka Kuasa Pertambangan milik Pemohon Kasasi semulaTergugat/Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum Nomor : 1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus1993, Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 baru akan berakhir pada tahun 2025selanjutnya tidak ada ketentuan yang mengatur dalam UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010yang menentukan bahwa secara in concreto