Ditemukan 1401 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-08-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2015/PTUN.Dps Tanggal 22 Desember 2015 — PENGGUGAT:
- PT. CIPAGANTI ASIA PERKASA
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
TERGUGAT II INTERVENSI:
- PT. CENTRAL BALI PROPERTA
106 — 51
- PT. CIPAGANTI ASIA PERKASA
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
TERGUGAT II INTERVENSI:
- PT. CENTRAL BALI PROPERTA
106 — 51
Hadjon. Menurut Hadjon ada tiga hal yang harus dipenuhiagar suatu keputusan sah menurut hukum, yaitu : kewenangan, prosedur dansubstansi. Kalau ketiganya itu dipenuhi maka sah.
Register : 13-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 20/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
ARFAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
139 — 54
ARFAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
139 — 54
Philipus M Hadjon, dkk,dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, menyebutkanbahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatanapabila ada hubungan kausal (Sebabakibat) antara Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentinganyang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan TataUsaha Negara yang digugat;Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harusdilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 —
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon di dalam bukunya yang berjudul HUKUMADMINISTRASI INDONESIA (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta:2011) pada halaman 355 356 sebagai berikut:Dalam pertimbangan putusan dimuat alasanalasan hakimsecara tepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secarayuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan halhal yangHalaman 44 dari 62 halaman.
Hadjon didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Dan GoodGovernance (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010)pada halaman 30 sebagai berikut:Tindakan pemerintahan (a.l. keputusan pemerintahan) dapatberakibat batal demi hukum (van rechtwege nietig), batalHalaman 45 dari 62 halaman.
Register : 12-07-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1443 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDRERAL BEA DAN CUKAI VS PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk;
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon di dalam bukunya yang berjudul HukumAdministrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta:2011) pada halaman 355 356 sebagai berikut:Dalam pertimbangan putusan dimuat alasanalasan hakimsecara tepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secarayuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan halhal yangterjadi dalam persidangan selama proses perkara itu diperiksa.Ikhwal tersebut merupakan pertanggungjawaban dalammenyelesaikan tugas dan pula tanggungjawabnya kepadamasyarakat.
Hadjon didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Dan GoodGovernance (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010)pada halaman 30 sebagai berikut:Tindakan pemerintahan (a.l. kKeputusan pemerintahan) dapatberakibat batal demi hukum (van rechtwege nietig), batal(nietig), atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) tergantung dariessensialtidaknya kekurangan atau cacat yuridis yang terdapatdi dalam keputusan itu;e Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68882/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016
Register : 14-09-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon,SH dan Ahli Perpajakan Drs. Sunarto, MSi, dalam putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dalam perkara aquo, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakanupaya hukum terakhir (U/timum remedium) dalam penegakan hukumpajak;Halaman 29 dari 56 halaman.
Hadjon, SH., dan AhliHalaman 41 dari 56 halaman.
Register : 03-12-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 84/G/2013/PTUN-SMG. Tanggal 15 Juli 2014 — RUSLI Melawan I. BUPATI JEPARA II. H.M. SUTRISNO, SH.
95 — 37
95 — 37
Hadjon bahwa berkaitan denganlingkup kompetensi suatu jabatan, kemungkinan terdapat tiga bentuk kewenangan yaitukewenangan menyangkut kompetensi absolut (bevoegheid ratione materiae),kewenangan menyangkut kompetensi relatif (bevoegheid ratione loci), dan kewenangandari segi waktu (bevoegheid ratione temporis).(kutipan dari buku Philipus M.
Hadjon etal, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press,Yogyakarta, 1995, halamanMenimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum berkaitan dengan sengketaa quo dari segi kewenangan adalah Bagaimanakah cara perolehan kewenangan dariBupati Jepara in casu Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyekgugatan?
Putus : 03-06-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 3 Juni 2015 — RIDWAN bin ABDUL MUIN
95 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, penyalahgunaan wewenangan adalahpenggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal inipejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yangmenyimpang dari tujuan yang telah diberikan wewenang itu, dalam halarti kata telah melanggar asas spesialitas.Bahwa parameter terjadinya penyalahgunaan wewenang, haruslahdibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain, dan terjadinya bukan merupakankealpaan.Hal. 46 dari 58 hal. Put.
Hadjon menyatakan : penyalahgunaan wewenangdilakukan secara sadar yaitu mengalinkan tujuan yang diberikanwewenang itu atas dasar interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinyasendiri maupun untuk kepentingan orang lain.Kata "wewenang berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaanuntuk melakukan sesuatu. (W.J.S. Poerwadarminta, 1991).
Register : 27-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
224 — 225
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
224 — 225
Hadjon, 2001.
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,dalam buku Argumentasi Hukum (2009:25) menyatakanbahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabattata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usahanegara dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya.
Register : 05-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Mkd Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
1.Tuan R.SATRIYA WIBAWA
2.Tuan ARIS SUMARTONO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH ATR BPN PROPINSI JAWA TENGAH cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNGKID
2.PT. Kereta Api Indonesia Persero
75 — 28
1.Tuan R.SATRIYA WIBAWA
2.Tuan ARIS SUMARTONO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH ATR BPN PROPINSI JAWA TENGAH cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNGKID
2.PT. Kereta Api Indonesia Persero
75 — 28
Hadjon, S.H., guru besarHukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga,Halaman 10 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 50/Pat.G/2019/PN Mkddalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia yangditerbitkan oleh Universitas Gajah Mada tahun 2002, pada hal 143 145 padapokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah adalahmerupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara;Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Sengketa Tata UsahaNegara6.Dikarenakan objek
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon,SH dan Ahli Perpajakan Drs.
Hadjon, SH., dan AhliPerpajakan Drs Sunarto M.si, semuanya berpendapat pengenaan sanksipidana merupakan upaya terakhir (U/timum Remedium) dalam penegakanhukum pajak.Halaman 42 dari 56 halaman. Putusan Nomor 280/B/PK/PJK/201610.
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2017 Tanggal 23 Februari 2017 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI;
212 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
212 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon yang menyatakan:bahwa dalam penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya,dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yangmenyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu,dengan demikian pejabat melanggar asas spesialitas;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo telahmenyimpang dari wewenang yang ada padanya, hal ini didasarkan dalammengeluarkan keputusan a quo Tergugat tidak secara cermat melihatperaturan yang seharusnya dipatuhi terlebih dahulu
Hadjon dalam bukunyaPengantar Hukum Administrasi Negara tahun 2001 hal. 256257, yangmanyatakan: sebagaimana lazimnya sebuah surat keputusan yang baikyang seharusnya menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasarfakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung.
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/Pdt/2016 Tanggal 27 Juni 2016 — NASIROTUN VS PT APTA CITRA SURYA DKK;
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, S.H.;Hak milik atas tanah adalah hak Keperdataan, atas dasar itu dari segisubstansi, putusan Perdata in casu adalah putusan Nomor 1269K/Pdt/2009 merupakan /ex specialis.
Register : 22-09-2015 — Putus : 23-10-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PTUN MATARAM Nomor 18/G/2015/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2015 — NURDIN M. JAFAR YASIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
113 — 70
113 — 70
Hadjon, s.h. Dkkdalam bukunya pengantar hukum administrasi indonesia, gadjahmada university press, 2005, halaman 272. Dengan demikian nyatabahwa penerbitan oleh termohon berupa Obyek Permohonan IVtersebut telah bertentangan dengan asas kepercayaan dan sangatmerugikan pemohon.
Register : 29-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 13-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 201/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 9 Januari 2017 — HALOMOAN BOMBONGAN SIREGAR;MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
76 — 71
76 — 71
Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);Menimbang, bahwa Mandat adalah pelimpahan kewenangandari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepadaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengantanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberimandat (vide Pasal 1 angka 24 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan suatudelegasi terdapat pendapat atau doktrin dari Philipus M Hadjon
Hadjon, 2005, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta);Menimbang, bahwa peraturan mengenai pemberhentianPegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan diaturdalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor510/MENKES/PER/VIV/2009 tentang Pemberian Kuasa danPendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/SuratPersetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam LingkunganDepartemen Kesehatan (selanjutnya disebut PERMENKESNomor : 510/MENKES/PER/VIV2009) (bukti T
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon,SH dan Ahli Perpajakan Drs.
Hadjon, SH., dan AhliPerpajakan Drs Sunarto M.si, semuanya berpendapat pengenaan sanksipidana merupakan upaya terakhir (u/timum remedium) dalam penegakanhukum pajak;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dalammengeluarkan SKPKB/T hanyalah didasarkan pada putusan pidana KasasiNo. 2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir laut yang hanyalahmerupakan tax manager, di dalam putusan kasasi tersebut tidak ada amarputusan yang menyatakan menghukum PT.
Register : 03-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/TUN/2016 Tanggal 14 April 2016 — SITI ROCHANAH., DKK VS I. KAKANWIL BPN PROPINSI JAWA TIMUR., II. IMAM RACHMANOE, DKK;
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi ;Lebih lanjut, mengenai kKewenangan Pengadilan Tinggi diatur dalamketentuan Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Peradilan Umum yangmenyatakan :"Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadiliperkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding ;Philipus Mandiri Hadjon, dalam tulisannya Tentang Wewenang, yangdimuat dalam Majalanh Hukum Fakultas Hukum Universitas AirlanggaYURIDIKA No.5 dan 6, tahun XII, SeptemberDesember 1997, halaman 1menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan
Putus : 16-02-2017 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN Oelamasi Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Olm Tanggal 16 Februari 2017 — - AREND MARKUS MICHAEL NALLE, Cs. vs - BENYAMIN FRANGKLIN NALLE, Cs.
108 — 27
108 — 27
Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor49/Pdt/G/2015/PN.OLM, tertanggal O8 Maret 2016 yang telahdiperlihatkan berserta aslinya, diberi tanda P16;Foto copy Putusan Nomor : 162/Pdt/1965, tertanggal 21 Maret 1969, yang telah diperlihatkan tanpa aslinya, diberi tanda P17; Menimbang, bahwa selain buktibukti surat diatas tersebut, ParaPenggugat juga telah mengajukan saksisaksi yang telah disumpah menurutagama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :1;Saksi HETTY HADJON
Apriocelly HariatyNalle, Kemudian atas kesepakatan bersama yang dibuat dihadapan Notarisdan PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto, S.H, Akta Nomor : 4, tertanggal 03September 2001, sertifikat tersebut dialinkan dan diatasnamakan RudyArnold Thobias Nalle, tertanggal 12 September 2001, dan bukti surat yangdiberi tanda P6a yang menerangkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 3Halaman 32 dari 54Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.OLMatas nama Henderina Nalle Heloana, serta keterangan saksi Hetty Hadjon
Putus : 22-01-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dapat dibedakan antara lain :Mandat :a.Prosedur pelimpahan,dalam hubungan rutin atasanbawahan : hal biasakecuali dilarang secara tegas.Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi, setiap saat dapatmenggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan.Delegasi :a.Prosedur pelimpahan, dari suatu organ Pemerintahan kepada organ lain :dengan peraturan perundangundangan.b.
Hadjon dapat dibedakan antara lain :Mandat :a. Prosedur pelimpahan; Dalam hubungan rutin atasanbawahan : hal biasakecuali dilarang secara tegas.b. Tanggung jawab dan tanggung gugat; tetap pada pemberi mandat.c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi ; Setiap saatdapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan.Delegasi:a. Prosedur pelimpahan ; Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain :dengan peraturan perundangundangan.b.
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — MAUN BIN PELOR VS I. LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KOTA JAKARTA SELATAN., II. BAS TOBING, SH;
59 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, 2002 : 279):40. Berdasarkan uraianuraian di atas, terbukti bahwa tindakan Tergugatdalam menerbitkan Surat Lurah Srengseng Sawah Nomor 293/1.797.1 tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknyamemberikan penjelasan bahwa tanah milik Penggugat girik C.973dalam keadaan sengketa atau diklaim oleh 3 (tiga) pihak adalahbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik;41.
Register : 27-05-2015 — Putus : 31-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/TUN/2015 Tanggal 31 Juli 2015 — KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA VS PT. LIDO KENCANA BARUTAMA;
67 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, et.al, Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 274) ;Pada posita nomor 10 huruf c dan d diatas telah didalilkan Penggugatbahwa Tergugat mencabut izin usaha Penggugat ' karenamempertimbangkan fakta adanya Surat dari Kepolisian Daerah JawaTimur Resot Kota Besar Surabaya Sektor Sawahan kepada CamatSawahan No.