TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggalPonorogo, 29 Agustus 2014 yang didaftar dan diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 02 September 2014 dengan RegisterNomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Png, mengemukakan halhal yang pada sebagaiberikut :1.Bahwa Tergugat telah melakukan Tindakan Melawan Hukum(Onrechmatige

Daad) berupa Wanprestasi terhadap Penggugat, yakni :Perbuatan Tergugat yang telah menerima dan menggunakan UangPenggugat sebagai Pinjaman yang jumlah seluruhnya adalah sebesarRp.850.000.000, (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;Bahwa ternyata hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat kePengadilan, Tergugat belum Mengembalikan Uang Penggugat seluruhnyasebesar sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat padaangka No. 01 di atas ;Bahwa dengan adanya tindakan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad

dikuasai oleh Lalu Fahrudin (Tergugat 1), oleh karenanyaperbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daaq);Bahwa selama tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh almarhum LaluArsyad alias H. Lalu Abdilan dan Para Tergugat, Para Penggugat telahberulang kali mengingatkan almarhum Lalu Arsyad alias H.

Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugatterhadap tanah objek sengketa, tanpa memiliki alas hak yang sah dantanpa seizin Para Penggugat untuk menguasai dan mengerjakannyaadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);6.

bangunanrumah permanen yang terletak dan berada diatasnya yang terletak dansetempat dikenal dengan Dusun IV Desa Sidorukun, KecamatanPangkatan, Kabupaten Labuhanbatu (untuk selanjutnya disebut sebagaitanah dan bangunan objek perkara) berdasarkan bukti kepemilikanberupa surat keterangan ganti rugi tanah tanggal 19 Februari 2007;Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat telah menguasai danmenggali atau di keruk, serta menumbang 4 (empat) batang pohonpinang secara tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum(onrechmatige

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai ataupun mengusahaiobjek perkara bahwa telah mendirikan bangunan diatasnya adalah Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige daad) ; 8. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat untukmenyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong tanpahalangan dari manapun kepada Penggugat ; 9.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill secara tanggung renteng70membayar seluruh perkara yang timbul dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat (Penggugat dan Penggugat II)untuk seluruhnya;Menyatakan semua alat bukti yang Para Penggugat (Penggugat danPenggugat II) ajukan dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalahperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibathukumnya terhadap hak

milik Para Penggugat (Penggugat danPenggugat II);Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Ill adalah perbuatan penguasamelawan hukum (onrechmatige overheadaad) dengan segala akibathukumnya terhadap hak milik Para Penggugat (Penggugat danPenggugat II);Menyatakan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No. 112/SKKT/KBI/IV/1993 tertanggal 16 April 1993 yang diterbitkan Tergugat Ill tidaksah dan tidak mempunyai dasar hukum sebagai bukti kepemilikan/penguasaan Tergugat I;Menyatakan bahwa sebidang tanah dan

Maka terhadap Tergugat II selakupengembang mohon dinyatakan telah melakukan kebohongan kepada ParaPenggugat/Para Penggugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI, XIII, XIVdan Penggugat XV serta perbuatan Tergugat Il merupakan perbuatanmelawan hukum atau onrechmatige daad hingga patut dibebankan secarahukum memberikan kepada Penggugat / Para Penggugat penggantian JalanGrabin sebagai fasos / fasum yang ditutup dan atau dikuasai saat ini olehTergugat seluas lebih kurang 90 meter dengan asumsi

Bahwa dasar Gugatan a quo tidak sempurna karena dalil Para Penggugatmengenai adanya perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yangdilakukan oleh Tergugat adalah tidak ada dasarnya, untuk itu gugatan iniharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;Dengan demikian, sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskanbahwa Gugata a quo dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya Gugatandinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Il.

Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang merusak danmerobohkan pagar panel tersebut merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat Rekonpensi menurut PasalHal. 41 dari 65 hal. Put.

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi yang merusak dan/atau merubuhkan pagar panel milik PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai Perobuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) ;3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untukmembayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp. 80.919. 000, (delapan puluh juta sembilan ratussembilan belas ribu rupiah) ;Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 27/PDT/2017/PT.BTN4.

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi /Para PenggugatKonpensi yang merusak dan /atau merubuhkan pagar panel milikPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige daad);3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untukmembayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp.80.919.000, ( delapan puluh juta Sembilan ratusSembilan belas ribu rupiah);4.

Eksepsi :e Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;Tentang Pokok Perkara :e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;e Menyatakan perbuatan Tergugat yang mencantumkan nama Penggugatsebagai Wakil Bupati dalam daftar tabel pada nomor urut 4, namaorganisasi YPTAIS, nama aspirator Wakil Bupati, jumlah pembayaranRp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada halaman 21 LHP yangdikeluarkan Tergugat tanggal 31 Desember 2008 Nomor 19/LHP/XIX.SMD/12/2008 sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa(onrechmatige

overheidsdaad) ;e Menghukum atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut atau menarikatau menghapus atau menghilangkan nama Penggugat sebagai WakilBupati dalam daftar tabel nomor urut 4, nama 47 organisasi YPTAIS,nama aspirator Wakil bupati, jumlah pembayaran Rp.500.000.000,00pada halaman 21 LHP yang dikeluarkan Tergugat tanggal 31 Desember2008 Nomor 19/LHP/XIX.SMD/12/ 2008 sebagai perbuatan melawanhukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) ;e Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil

PengertianPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) dalam hukum perdatadiartikan secara luas, mengandung makna bukan hanya perbuatan yangmelanggar undangundang semata tetapi juga meliputi kepatutan dankepantasan dalam hidup bermasyarakat, baik itu Suatu perbuatan aktifmaupun perbuatan pasif dan/atau suatu perbuatan sadar yangdimengerti konsekuensinya maupun suatu kealpaan/ kesalahan. (R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Perbuatan melawan Hukum).

onrechtmatige daad sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata, di mana untuk dapat menyatakan suatu perbuatansebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimanadalam Pasal 1365 KUHPerdata, harus memiliki unsurunsur sebagai berikut: Adanya perbuatan yang melawan hukum; Harus ada kesalahan pada pelaku;Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Padt.G/2021/PN TIk Harus ada kerugian; Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa melawan hukum (onrechmatige

Nomor 646 K/Pdt/201610.11.12.adalah surat palsu, sehingga secara hukum perbuatan Tergugat adalahperbuatan melawan hukum;Bahwa secara fakta hukum adanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat IIIyang dengan sengaja telah menggunakan surat palsu berupa SuratKeterangan Pemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972 sebagai dasarkepemilikan tanah dalam menggugat Para Penggugat tersebut sehinggamengakibatkan Para Penggugat kehilangan tanah, adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Bahwa dengan

untuk seluruhnya;Menyatakan/menetapkan secara hukum sah dan berharga sita jaminan(conservatoir beslaag) atas tanah dalam perkara ini;Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 9Maret 1972 yang digunakan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill adalah tidaksah atau batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;Menyatakan secara hukum Tergugat (Kassan) telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Tergugat III telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Nomor 2 Tahun2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahanDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yangpada pokoknya terhadap perkara Perbuatan Melanggar Hukum OlehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, dan dalam hal inimerupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang;f.

(Onrechmatige Overheidsdaadc).2. Eksepsi Gugatan para Penggugat Tidak Jelas dan/atau Kabur (ObscuurLibel).a. Bahwa para penggugat pada perihal gugatannya yaitu gugatan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatige daaq);b.

Bahwa akan tetapi sebagaimana dalil posita gugatannya, para penggugatmendalilkan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum olehbadan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)dengan melanggar azas Umum Pemerintahan yang balk denganmelanggar azas kecermatan dan ketelitian atau kehatihatiansebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;c.

Bahwa menurut Tergugat VI, terhadap gugatan perbuatan melawanhukum (Onrechmatige daad) dan perbuatan melawan hukum oleh badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) tentunyatunduk pada hukum acara yang berbeda dan merupakan kompetensi daripengadilan yang berbeda pula untuk menguji, memeriksa dan memutus;d.

Bahwa dengan mencampuradukan hukum acara, gugatan paraPenggugat dapat dikatakan tidak jelas dan/atau kabur (Obscuur Libel)Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena para Penggugat telahmencampuradukan hukum acara, dimana telah nyatanyata menggabungkanantara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) danPerbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Ouerheidsdaad), sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);-----------------------------------------4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat;-------------------5.

Nomor 2740 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melakukanperbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah danbangunan rumah terletak di Komplek Delta Sari Indah AC5, KelurahanKureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatigeoverheidsdaad), pasal 2 menyebutkan :(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilisengketa sengketa

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahandan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad);Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA14.

Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat.

Begitu pula penerbitan objek sengketa yang dilakukan olehTergugat Il dan Tergugat III, sehingga oleh karena itu sesuai denganketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad), maka Penggugatmemiliki Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh;IV.

Bahwa berdasarkan dalildalil serta uraianuraiansebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas Tergugat telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige overheidsdaad)yang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku serta telah bertentangan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB), sehingga oleh karena itu beralasan hukum bagi KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atau Majelis Hakim yangMemeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkangugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal2 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar: Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Mei 2019Nomor 35/Pdt/2019/PT.JMB juncto Putusan Pengadilan Negeri BangkoNomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bko dengan putusan tanggal 28 Februari 2019dengan mengadili sendiri; Menyatakan Para Termohon Kasasi Sri Rahayu, dkk telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 11 Juli 2019, khususnya petitum/amar putusan angka/nomor 4 (empat) dengan perbaikan jumlah kerugian immateril yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut: