., notaris di Jakarta (Akta No. 114 tanggal 17 Maret 2005 BuktiPP8).Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon danmengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 05) tetap diselenggarakan dengan dihadirioleh Termohon II sendiri yang mengaku sebagai sebagai kuasa dari ParaPemohon.

Berdasarkan Akta RUPSLB PT.CTPI No. 16 Tanggal 18 Maret 2005 diputuskan mau melaksanakanInvestment Agreement dengan memberikan 75% saham kepada PT.Berkah/Termohon 2, sedangkan berdasarkan Akta RUPSLB PT. CTPI No.114 Tanggal 17 Maret 2005 diputuskan bahwa para pemegang saham lamaPT.

Untuk itu, ataskedua versi RUPS / RUPSLB ini berbeda berdasarkan komposisiPemegang Saham dan Susunan Dewan Direksi.Bahwa salah satu badan hukum dari PT.

Undangan ditujukan kepada kepada ParaPemohon selaku para pemegang saham Pemohon VI, tetapi dialamatkan dandikirim kepada Termohon Il yang disebut dalam undangan tersebut sebagaikuasa Para Pemohon.Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon melihat adanya itikad tidakbaik dari Termohon Il yang hendak menguasai Pemohon VI secara melawanhukum, pada tanggal 17 Maret 2005, Para Pemohon sebagai pemegang sahamPemohon VI mengadakan RUPSLB (RUPSLB tanggal 17 Maret 2005).RUPSLB ini memutuskan antara lain memberhentikan

Sutanto bahwa surat kuasa mutlakadalah dilarang karena dalam praktek sering disalah gunakan ;Menimbang, bahwa meskipun surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 telahdicabut pada tanggal 16 Maret 2005 , namun RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 05) tetap diselenggarakan dengan dihadiri olehTermohon II sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari Para Pemohon, dimanadalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 itu, Termohon II telah mengeluarkansuara dengan mengambil keputusan yang mengatasnamakan Para Pemohonyang

Nomor 1517 K/Pdt/2020telah diubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017bertempat di Kantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda, KecamatanPalibelo, Kabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPSLB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh saya (Penggugat);Pertentangan dan ketidaksesuaian antara Dasar Hukum: POJK,Anggaran Dasar (AD) PT.

BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima (tanpa nomor surat) tanggal 13 Oktober 2017;Uraian Hasil Risalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan mencantumkan alasanalasan logis dan legalterkait keputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M .Fahri Aminy, S.E., (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama danDirektur Utama/Pemegang Mandat RUPSLB PT. BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017;4.

BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telahdiubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat diKantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda Kecamatan PalibeloKabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPSLBtanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh Penggugat:b. Putusan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT.

Dwimajaya Utama dan juga RUPSLB tersebut tidak dihadiri olehPT. Buana Utama Line sebagai salah satu pemegang saham PT. DwimaMandiri Jayatama, terdakwa Budi Santoso Saroyo melalui RUPSLB tersebuttetap mengambil keputusan yaitu saham PT. Dwimajaya Utama yang adapada PT.

No. 54 PK/PID/2011N. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT.DMJ tanggal 4 Juni 2003 Notaris H. Yunardi, SH.;3. 1 (Satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 9 tanggal1372005 Notaris H.

DMJ;5. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) notulen RUPSLB PT. DMJtanggal 21 April 2003;6. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 8 tanggal16122002 Notaris H. Yunardi, SH. tentangpengakuan hutang PT.

Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT.DMJ;b. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan denganaslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT. DMJ tanggal4 Juni Notaris H. Yunardi, SH.

DMJ tersebutTerdakwa lakukan dengan cara melakukan RUPSLB pada tanggal 14 JuniHal. 19 dari 34 hal. Put.

Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindotertanggal 8 Februari 2011 sebagaimana tertuang dalam akta No. 14tertanggal 8 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YualitaWidyadhari, Sarjana Hukum tentang Pernyataan KeputusanRapat PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo,Penggugat diangkat sebagai Direktur Usahadan Penggugat Il sebagai Direktur Administrasi dan KeuanganPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, masingmasing

Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan RUPSLB PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo tertanggal 27 Januari 2015 sebagaimanatertuang dalam akta No. 27 tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuatdihadapan Notaris Yualita Widyadhari, Sarjana Hukum tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo telahdiberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Usaha dan DirekturAdministrasi dan Keuangan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindoterhitung sejak tanggal 8 Februari 2015 dan diangkat kembali

Bahwa oleh karena pengangkatan dan pemberhentian Para PenggugatPriode ke 1 didasarkan pada keputusan RUPSLB (Rapat UmumPemegang SahamLuar Biasa) dan pengangkatan dan pemberhentianPara Penggugat Priode ke 2 juga didasarkan pada keputusan RUPSLB(Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) yang dihadiri oleh SemuaPemegang Saham pada Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat juga menempatkan selurun Para Pemegang Saham padaPerseroan Terbatas Jakarta TourisindoATergugat menjadi Pihak dalamPerkara ini;4.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidakmenempatkan seluruh Para Pemegang Saham yang hadir pada RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakanpada tanggal 8 Februari 2011, tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 27Januari 2015 serta tanggal 12 Januari 2016, mengakibatkan gugatanPara Penggugat kurang Pihak, sehingga oleh karena gugatan ParaPenggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat di terima (No/NietOnuan klijke Verklaarrd);B.

Bukti P4 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar imbalan Direksi PT.Jakarta Tourisindo berdasarkan Keputusan RUPSLB Tanggal25 April 2011;5. BuktiP5 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar Penghasilan DireksiPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Berdasarkan RUPSLB Tanggal 21 Juli 2014;6.

Dan Termohon Kasasi IV dalam persidangan hari Rabutanggal 16 Juli 2006 sebagaimana tertuang didalam Berita AcaraPersidangan, hanya menyerahkan fotocopy Surat Kuasa dan fotocopy BeritaAcara RUPSLB (Bukti T.IV1 dan Bukti T.IVS). Sehingga menjadi pertanyaanbagi Pemohon Kasasi, bagaimana bisa Surat Kuasa Turut Termohon Kasasiterbit bila tidak ada Warkah Risalah RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti.

Bersama ini pula Pemohon Kasasi mensoomer TermohonKasasi I,ll, Ill dan IV untuk melakukan pembuktian terbalik terkait tidakterbuktinya Surat Kuasa Asli RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29Maret 2006 dan Berita Acara Asli RUPSLB PT.

Rusi Sugiantosebagaimana Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2006 untuk menotariatkanhasil Keputusan RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti tanggal 23 Maret 2006dan bukan Surat Kuasa untuk menotariatkan RUPSLB tanggal 29 Maret2006, karena memang tidak ada, dengan demikian judex facti terbukti telahsalah menerapkan hukum sehingga terancam batalnya putusan PN.Balikpapan..

Dalam Akta No.38disebutkan Turut Termohon Kasasi mendapatkan kuasa dari RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti sedangkan didalam Akta No.40 disebutkan TermohonKasasi II mengaku mendapat kuasa dari RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti,terbukti dalam persidangan tingkat pertama Termohon Kasasi II tidak dapatmenunjukkan atau memperlihatkan surat kuasa dari RUPSLB tersebut,namun hanya menunjukkan Bukti T3a yaitu Berita Acara RUPSLBPT.Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006 sehingga apakah benarpenerbitan Akta No.40

hukumpembuatan ke6 (enam) Akta No.39, 40, 41, 42, 43 dan 44 terbitnya AktaNo38 tanggal 29 Maret 2006 tidak memenuhi syarat sebuah akta karenawarkah RUPSLB PT.

) dengan agenda pemberhentianDirektur Utama (Penggugat) yang dihadiri oleh Tergugat Il, Tergugat Ill,dan Tergugat IV ;Bahwa berdasarkan Akta No. 01 Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRCentral International tertanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat oleh NotarisHerry Hartanto Seputro, S.H., Notaris di Sukoharjo, nyatanyata telahmemberikan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang bertempat di kantor PT BPR Central International di JI.Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta, yang pada rapat

tersebut telahmemutuskan tentang pemberhentian anggota Direksi yang menyetujui danmengesahkan pemberhentian Nyonya Sri Harjani (Penggugat) sebagaiDirektur Utama Perseroan pertanggal 01 Oktober 2015 ;Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuanPasal 105 ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa "Keputusan untukmemberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

untukmembela diri dalam RUPS" ;Bahwa keputusan RUPSLB tersebut di atas diambil tanpa adanyaundangan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan tentang Perseroan Terbatas, dan Penggugat tidakdiberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPSLB tersebut ;Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Tergugat danTergugat Il sebagai pemegang saham dengan surat No. 001/PSBCI/X/2015 tanpa dibubuhi tanggal surat, perihal Pemberhentian DirekturUtama PT BPR Central International

, sedangkan Tergugat dan Tergugat Il dalam RUPSLB tersebut yang diselenggarakan padatanggal 01 Oktober 2015 langsung melakukan pemberhentian terhadapPenggugat sebagai Direktur Utama PT BPR Central International.Sehingga jelas, pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakankesewenangwenangan dari Tergugat dan Tergugat Il, dengan demikianRUPSLB tanggal 01 Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Tergugatadalah cacat hukum.

AHU73118.AH.01.02.Tahun 2008.Bahwa, dengan demikian RUPSLB PT.BPR Central Internasional yangdiadakan dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagai DirekturUtama PT.BPR Central Internasional adalah sah dan mengikat karenamemang sudah menjadi hak pemegang saham dalam suatuperseroan.Bahwa, demikian pula adalah tidak benar Penggugat tidak diberikankesempatan untuk membela diri, justru kenyataan yang terjadi adalahPenggugat mangkir, bolos, tidak masuk kerja selama bulan Oktober2015 ketika kesempatan itu

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) menjelaskan bahwa Penggugat adalah PMDN dan tertulisnama Tuan CHENG YONG CHIEN, warga negara Singapore, yang dibuatdalam Akta No. 56 tanggal 15 Desember 1999 dihadapan NotarisSeohendro Gautama, S.H. di Batam;g. Berita Acara RUPSLB yang menjelaskan masuknya Tuan CHENGYONG CHIEN, warga negara Singapore sebagai Pemegang Saham 80 %(delapan puluh persen) dan sebagai Direktur Utama PT.

Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 denganSusunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:Direktur Utama : Tuan CHENG YONG CHIENDirektur : Tuan BALI DALO, S.H.Komisaris Utama : Nyonya WULAN ARIYATIKomisaris : Tuan RADEN TUSRIN;b. Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 sudahdibuatkan dalam Akta No. : 22 tanggal 22 April 2013 dihadapan NotarisYOLA YOSTIWANTI, S.H., M.Kn di Batam. Tidak tertulis nama ETHNAJUNA SIBY (i.c.

Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 diperkuatdengan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 530/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 04 Juli 2013 yang diputuskan oleh Hakim TunggalMERRYWATI TB, S.H., M.Hum, di dalamnya juga tidak tertulis namaETHNA JUNA SIBY (i.c. Tergugat ) sebagai Komisaris atau sebagaiPemegang Saham pada Penggugat;8.

Bahwa Pemohon (ETHNA JUNA SIBY) mengajukan PermohonanPembubaran dengan status sebagai Komisaris dan PemegangSaham, sedangkan faktanya Pemohon pernah menjadi KomisarisPT, SINTAl INDUSTRI SHIPYARD, namun hasil RUPSLB tanggal 20April 2013 Pemohon tidak terpilin lagi menjadi Komisaris. Artinyajabatan Komisarisnya telah berakhir pada tanggal 20 April 2013,dan Pemohon tidak pernah menjadi Pemegang Saham di PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD sampai saat ini.3.

SINTA INDUSTRI SHIPYARD, kami mengajukan Notulen RUPSLB PT.SINTA INDUSTRI SHIPYARD tanggal 20 April 2013 sebagai bukti P18dan tertulis dalam petitum poin 6 serta pertimbangan Hakim TunggalMERRYWATI TB, S.H., M.Hum, menyatakan harus dikabulkan dan dalampetitum poin 6 tersebut tertulis : yang hadir dalam RUPSLB tanggal 20April 2013 antara lain Tuan Hendarto Achmad (Pemegang Saham danDirektur Utama ) = 35 % dan Ny. ETHNA JUNA SIBY (Komisaris, baca :mantan komisaris).

Bank Ratu sebagai Direktur berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ; Bahwa keputusan RUPSLB di atas adalah sah dan mengikat menuruthukum. Keputusan itu tidak dapat dibatalkan tanpa melalui mekanismeyang diatur dalam Undangundang karena Rapat Umum PemegangHal. 7 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu yang diangkatberdasarkan RUPSLB PT. Bank Ratu tanggal 21 Pebruari 2000 ;Bahwa Judex factie harusnya mempertimbangkan dan membahas secaraseksama makna dalam isi dan maksud surat Bank Indonesia di atasdengan tidak mengambil begitu saja pertimbangan hukum P4P dan P4DDKI dalam perkara aquo.

Bank Ratu, namun tidakada kalimat yang menyatakan serta merta yang bersangkutan bukan lagiDireksi dan kalimat yang menyatakan hasil RUPSLB PT. Bank Ratutanggal 21 Pebruari 2000 "batal" ;Bahwa fakta hukum PT. Bank Ratu telah dinyatakan sebagai Bank BekuKegiatan Usaha (BBKU) dan penyerahan kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) sesuai surat Bank Indonesia No. 2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000, sedangkan surat Bank Indonesiayang memberitahukan Sdr.

Bank Ratu atau RUPSLB lebih lanjut yangmenyatakan bahwa Sdr.

Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ;Bahwa dari fakta hukum di atas, jelas RUPSLB telah menugaskan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur dan PT. Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

melalui RUPSLB 18 Maret 2005 merupakanmateri yang disengketakan dalam perkara WNo.10yang masih berjalan, sehingga pembuktian dalamperkara ini menjadi tidak sederhana.

3.5 di atas, meskipun PENYELESAIAN TRANSAKSI ANTARATERMOHON DAN BERKAH telah dituntaskan secara sepihakoleh Berkah dengan dilaksanakannya InvestmentAgreement oleh Berkah yang menjadi pemegang 75% sahamdi TPI melalui keputusan RUPSLB TPI tanggal 18 Maret2005, namun ....

/(PT.Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan:i) penyelenggaraan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tidaksah karena mengandung cacat hukum secara materi!(yaitu. substansi RUPSLB 18 Maret 2005 tidakmemenuhi ketentuan hukum yang berlaku) dan cacathukum formil (yaitu. proses pelaksanaan RUPSLBHal. 23 dari 21 hal. Put. No. 036PK/Pdt.Sus/201124yang melanggar hukum);ii) penutupan akses (pemblokiran) data Turut Tergugat (PT.

Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) diSISMINBAKUM secara tanpa hak/melawan hukumsehingga pencatatan pelaporan keputusan RUPSLB 17Maret 2005 Turut Tergugat (PT. Cipta TelevisiPendidikan Indonesia) yang tertuang dalam AktaNotaris Buntario Tigris Darmawa Ng.

Justru Termohon PK mendalilkan dalam Repliknyadi perkara No.10, bahwa perkara No. 10 = hanyalahmembahas mengenai dugaan perbuatan melawan hukumterkait penyelenggaraan RUPSLB PT. CTPI tanggal 18Maret 2005 dan pemblokiran akses SISMINBAKUM, hal manatidak terkait sama sekali dengan hutang CILMP danTSJP. Dengan demikian perkara No. 10 tidak patut untuk24dikait kaitkan dalam perkara a quo ;7.

No.093 PK/PDT.SUS/2008mengambil sikap/menanggapi hal tersebut, sehingga dari hasil keputusan RUPStahun 2003 tanggal 15 Januari 2004 serta RUPSLB tanggal 20 Oktober 2004Pekerja diberhentikan dengan suratnya Nomor : MRG/0538 tanggal 20 Oktober2004 ;Bahwa sesuai daftar Fasilitasi Pengurus PT.

Berdasarkan halhal tersebut maka pihak komisaris BPR Swadharma Mranggenmengadakan Rapat RUPSLB dalam rangka penggantian pengurusBPR Swadharma Mranggen ;Bahwa penyebab dari diberhentikannya Termohon PeninjauanKembali adalah karena peraturan perundangundangan yang berlakudan dalam rangka menyelamatkan BPR Swadharma Mranggen agartidak mengalami kerugian yang lebih besar sebagaimana telahdisebutkan pada point No. 9 dan 10 tersebut di atas.

Jadi bukansematamata atas keputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam AktaPerubahan pasal 11 angka 8 huruf e Akta Perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, S.H., tertanggal 18031998di bawah No. 46 yang disahkan berdasarkan SK Menteri KehakimanNomor C.27551. HT. 01.04. Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa setelah pemberhentian Saudara FX.

Soemarmo(Termohon Peninjauan Kembali) dalam RUPS (Vide: Bukti P 10 danBukti P 11) yang bersangkutan tidak menggunakan haknyasebagaimana telah diatur dalam pasal 91 ayat 2 UndangUndang No.1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagaiperubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut karena adaperubahan pengurus Perseroan Terbatas ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja, sehingga ataspemberhentian

Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagai perubahanAnggaran Dasar PT tersebut karena ada perubahan pengurus PT ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja. sehingga ataspemberhentian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdisalahkan atas permasalahan tersebut ;Hal 13 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan pemutusanhubungan kerja dari pihak pengurus PT.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ---------------------------------------------------------------------------------------3.

Menetapkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut adalah sah dan mengikat bagi seluruh pemegang saham PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ------------7. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ) ; ---

Makapemegang saham yakni PT Bumi Karya Utama Sejahtera yang diwakili olehDuddy Riswan telah mengajukan permohonan tertulis kepada PT GlobalBridge Invesment Property agar segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) ( Bukti P4 ); Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Akta Pendirian PT. Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyipemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggaldengan surat kepada Direksi Perusahaan.

Dasar yang tertuang di Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pertama pada tanggal 16 September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB

Global Bridge Invesment Property untuk menentuanlangkahlangkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana tambahandalam menutup kerugian dan dana tambahan dalam melanjutkan operasionalPEPUSANAGN; ~ nnn nnn enn nnn nen enn nnn tenn ennnnannneenenancnnananennnnsBahwa dengan mengingat kerugian kerugian dan kebutuhan pertambahanmodal dan guna menyelamatkan PT Global Bridge Invesment Property makaPT Global Bridge Invesment Property perlu kiranya untuk melakukan RapanUmum Pemegang Saham Luar Blasa ( RUPSLB

Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB

) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah yaitu sebesar 20.408,5 lembar sahamdan Pengambilan Keputusan Rapat yang didasarkan pada Pasal 86 ayat (5)dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas untuk mengadakan RUPSLB guna melakukan PengubahanAnggaran Dasar Perseroaing ==s

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnya selama 9(sembilan) huian terhitung sejak adanya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selain itu juga kerugian nonmateriil yaitu pihak PT.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.ratus juta rupiah) dengan rincian sewa kantor, membayar gajiManagemen, menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnyaselama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selainitu juga kerugian non materiel yaitu pihak PT.

ERIK LUKIMAN selaku Komisaris.Bahwa benar saksi pernah mengikuti RUPSLB (Rapat Umum Pemegangsaham Luar Biasa) PT.

Bahwa benar terdakwa tidak menyetujui atas perubahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris didalam pelaksanaan RUPSLB karena tidak adakesepakatan perihal saham dan namanama yang diusulkan didalamrapat, tidak sesuai dengan yang terdakwa ajukan, sehingga terdakwa tidakmenyetujui dengan perubahan nama Direksi dan dewan komisaris.

Bahwa benar, dasar / alasan terdakwa mengatakan RUPSLB tidak syahkarena tidak ada bukti dan tidak ada penyetoran modal dasar dari keduaHal.18 dari 28 hal. Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.pemegang saham SATRIYA AGUS GUNAWAN dan ERIK LUKIMAN,sehingga menurut terdakwa cacat administrasi dan oleh karena itulahalasan terdakwa memegang dan tidak memberikan dokumen perusahanPT.

Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2005adalah sah karena talah didahului pemanggilan para pemegang saham dalamwaktu 14 hari sebelum RUPS diselenggarakan (Bukti T.14) dengan agendapengunduran diri Direktur Utama Arnold Gultom dengan alasan kesehatan yangdibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan penunjukan Ivan Doli Gultomsebagai Direktur Utama (Bukti T.I5);14. Bahwa fungsi Notaris dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh DireksiPT.

Keputusan RUPSLB tanggal 28 Juni 2003 yang dibuat dengan aktaPernyataan Keputusan Rapat (PKR) No. 4 tanggal 3 Juli 2003;b. Keputusan RUPSLB tanggal 25 Oktober 2005, yang dibuat denganakta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar BiasaNo. 14 tanggal 25 Oktober 2005;c. Perbuatan Hukum yang dilakukan periode 2005 s/d 2008 oleh :e Tergugat selaku Direktur Utama ;e Karmen Siregar, S.H. selaku Direktur Umum;e Sarjana Pasaribu selaku Direktur Operasi;e H.

Bahwa seharusnya para pemegang saham yang mengambil keputusandalam RUPSLB sebagaiman yang dinyatakan dalam akta PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh Tergugat II No. 4 tanggal 3 Juli 2003 ikut dijadikanpihak dalam perkara Aqua ;3.

Keputusan RUPSLB yang dinyatakan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh Tergugat II No. 4 tanggai 3 Juli 2003;danb. Keputusan RUPSLB yang dinyatakan Akta Berita Acara Rapat UmumPara Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 25 Oktober 2005;( angka 4 s/d 6 Gugatan)dan disisi lain alasannya adalah :a. Tidak adanya Laporan Keuangan dan perkembangan perusahaan(angka 7 Gugatan) yang dilakukan pengurus;b.

Presiden Taksi No. 035/B/Und/DIRUT/III/2011 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Terbit tanggal 8Maret 2011, selanjutnya diberi tanda dengan T 12;13.Foto copy Undangan Kedua RUPSLB PT. Presiden Taksi No. 067/A/DIREKSI/RUPSLB/X/2011 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Terbit tanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda dengan T 12 ;14.Foto copy Penetapan PN.

,M.Kn ;Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dalam RUPSLB 28 Februari 2014, telahmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad)terhadap Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari Aim.Atang Latief dan sekaligus merupakan pemegang saham PT.Pentabinangun Sejahtera yang sah, halmana ternyata dari perbuatanhukum Tergugat sebagai berikut:10.1. Dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014, Tergugat hadir danmengaku sebagai kuasa yang sah dari Aim.

Karenanya, keputusanyang diambil dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 adalahjelas tidak sah dan cacat hukum, sehingga tidak mengikatPenggugat selaku Pemegang Saham ;10.2.

Atang Latief karena pemberian kuasa a quoadalah diberikan dengan melawan hukum dimana videUndangUndang Perseroan yang berhak untuk melakukantelah tindakan didalam maupun di luar pengadilan adalahDirektur;10.3.Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, kehadiran Tergugat Halaman 6 Putusan Nomor : 396/PDT/2019/PT.DKI11.12.13.14.dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 dan pengambilankeputusan oleh Tergugat dalam RUPSLB tanggal 28 Februari2014 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan

melawan hukum terhadap Penggugat;Bahwa Tergugat Il yang hadir dalam RUPSLB tanggal 28 Februari2014 a quo, berdasarkan undangan rapat tidak membubuhi Paraf dantanda tangannya pada Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 aquo meski disebutkan menerima kuasa dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang berbunyi menghadap kepadaNotaris, untuk menyatakan sebagian atau semua hasil Rapat tersebut,untuk melaporkannya kepada Menkumham RI dan mendaftarkannyadalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian

Keputusan RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor. 31 tanggal 28 Februari 2014 ;Untuk Tergugat III.17. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik atas bidang (bidang) tanahseluas + 83 ha (lebih kurang delapan puluh tiga hektar are) yang terletakdi Desa Bojong dan Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, KabupatenTangerang, Propinsi Banten, tercatat atas nama PT.

surat tercatat disertai alasannya.Sedangkan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Termohon yang berbunyi : Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu)pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah .Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas maka Pemohonmengirimkan surat beberapa kali sejak tahun 2003 kepada Termohon untukdiadakannya RUPS dan RUPSLB

Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sehinggaPemohon kembali mengirimkan surat pada tanggal 23 Oktober 2003dengan mempertegas bahwa RUPS Termohon untuk tahun 2002seharusnya diadakan sebelum tanggal 30 Juni 2002 dan mengingatkankepada Direksi agar tidak melupakan tanggung jawabnya untukmengadakan RUPSLB. (Terlampir sebagai bukti P7).3. Pemohon kembali mengirimkan surat pada tanggal 31 Oktober 2003kepada pengurus Termohon dengan mempertanyakan status utangterhadap PT.

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2004 Pemohon mengirim suratkepada Pengurus Termohon merujuk pada surat Pemohon tanggal31 Oktober 2003, dan surat tanggal 9 Februari 2004 untuk memintakembali diadakannya RUPS untuk tahun 2002 dan RUPSLB. (terlampirsebagai bukti P9).5. Pada tanggal 3 mei 2005 Pemohon kembali meminta pertanggungjawaban pengurus Termohon dengan merujuk suratsurat tanggal13 Oktober 2003, 23 Oktober 2003, 31 Oktober 2003, 30 Januari 2004dan 9 Februari 2004.

No.1420 K/Pdt/2007.Terlihat jelas bahwa tidak adanya itikad baik dari Pengurus Termohondengan tidak memenuhi permintaan Pemohon sejak tahun 2003 dimanatetap tidak diselenggarakannya RUPSLB dan RUPS untuk tahun 2002bahkan untuk tahun 2003 dan tahun 2004.6.

Membebankan biaya penyelenggaraan RUPSLB kepada Termohon(PT.

., Para Advokat danPengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan RayaMargorejo 12D Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Yang mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) terhadap :WU JIAN HUA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

Khusus tanggal 23Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,Telah membaca SuratSurat dalam berkas perkara;Telah mendengar Pemohon;Telah mendengar Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9Januari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas APenetapan Pencabutan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.SDA.Khusus dengan register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Sda telah mengajukanPermohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Sangat jelas dalam perjanjian jual beli yangtermaktub dalam RUPSLB yang dicatatkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, SHbernomor: 78, tanggal 11 September 2012, Tergugat akan melakukan pembayaran sahammilik Para Penggugat dari hasil pekerjaan proyek Instalasi Jaringan Data di bandaraSepinggan di Balikpapan dan bandara Ngurah Rai Bali.

Yang semestinya, Para Penggugat menuntut Tergugat agar sahamnyadikembalikan kepada Para Penggugat sebagaimana bunyi RUPSLB yang didalamnyamengatur tentang jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat dan saudaraChardin Trinanda, sebagaimana bunyi Berita Acara RUPSLB tanggal 7 September 2012lembar kedua dan seterusnya:wBahwa dalam rapat ini telah diputuskan secara bulat mengenai halhal berikut:A. Menyetujui, pengunduran diri dari dst..............08:B.

Selain itu, pembelian saham Para Penggugat oleh Tergugat dibayarkan dari proyek tiga proyekPT Avia Global Teknologi sebagaimana termaktub pada Berita Acara RUPSLB lembar ketiga dankeempat yang ditungkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH bernomor: 78, tanggal 11 September 2012, lembar ke 4,5 dan 6:Dengan cara pembayaran sebagai berikut:1.

EKSEPSIEXCEPTIO PEBRIUM LITIS CONSORTTIUM (kurang pihak);Halaman 36 Putusan No.698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.BarMenimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa ( RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2012 ,pukul 13.00 wib yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris NETTY HAERANI BANGUN,SH bernomor 78 tanggal 11 September 2012, penjualan saham PT.

menjualsebnyak 59(lima puluh sembilan) lembar saham dan bukti P3 Penggugat Ill SUGANDAGUNAWAN SUTANTO menjual sebanyak 66(enam puluh enam) lembar saham;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P8 dan T.I , para pihak mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yakni pada tanggal 7 September2012;Menimbang, bahwa pada saat yang sama sesuai dengan bukti P.1.P2.

Rumah Sakit Haji Jakartauntuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa;Putusan tersebut menguatkan Penetapan yang telah diambil oleh PengadilanNegeri Jakarta Timur setelah mempertimbangkan fakta bahwa permohonanpengajuan ijin RUPSLB telah sesuai dengan Pasal 19 Anggaran Dasa PT RumahSakit Haji Jakarta Jo.

Hal initelah sangat terbukti ketika Pemohon meminta Direksi untukmenyelenggarakan RUPSLB melalui surat tertanggal 1 Agustus 2011,Termohon melalui surat tertanggal 3 Agustus 2011 memberikan tanggapanyang sangat tidak wajar, yakni : "...sahamsaham PT Ridlatama TambangMineral (Termohon) masih 100% menjadi milik kami..."

No.1698 K/Pdt/2012202 Penunjukan Bapak Rachmat Gobel sebagai KomisarisPerseroan;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham perseroan (Termohon) melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;Memberikan ijin

pernah memberikan tanggapan apapun;C Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham (mayoritas) memiliki kepentinganyang wajar untuk meminta diadakannya RUPSLB dengan agenda pergantianDireksi Termohon Kasasi;Hal. 27 dari 49 hal.

No.1698 K/Pdt/2012309ab1011121314Penetapan RUPSLB.

PT.Bangun Megah Semesta;

Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;

15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H;

;

;

tentang Berita Acara RUPSLB PT.

Bangun Megah Semesta dan Akta No. 99 tanggal 30 Nopember2011 tentang RUPSLB PT.

Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 98tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;120. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB PerseroanTerbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan olehNotaris ANGLY ENGGANA, S.H.;121. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 35tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;122.

Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 98tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;120. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB PerseroanTerbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan olehNotaris ANGLY ENGGANA, S.H.;Halaman 231 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm121. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 35tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;122.

Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 98tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris AnlyCenggana, S.H.;Halaman 247 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm120. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB PerseroanTerbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan olehNotaris Anly Cenggana, S.H.;121. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 35tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris AnlyCenggana, S.H.;122.

Tidak dipenuhinya permintaan Pemohon untuk penutupan aktivitasPerseroan oleh Termohon 1 ;Halhal tersebut tergambar dari surat menyurat yang nanti akandibuktikan dimuka persidangan ;Disebabkan adanya perselisihan Para Pihak yang tidak menemukankesepakatan atau kejelasan apapun, dengan maksud agar pembubaranTermohon 1 menjadi lebih terukur pelaksanaannya Pemohon akhirnyamelakukan permintaan RUPSLB resmi (Sesuai undang undang) kepadaTermohon 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dengan agendasalah satunya

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 8 November 2018yang ditujukan kepada Direktur Termohon 1 yaitu Tuan David JohnEade ;b.

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 November 2018yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan BernardHenri Rene Michalot ;Permintaan pemanggilan RUPSLB resmi ini juga tidak mendapatkanrespon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal79 UU Perseroan Terbatas ;Perimbangan Kepemilikan Saham ;Sebagaimana dijelaskan pada Poin8 sampai poin15 diatas yangmenjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada faktajumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah samasama

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.