Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-07-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 5 Juli 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HASANUDDIN
9817
  • Reg.Perkara: PDS04/R.4.11/Ft.1/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012Hal. 2 dari 52 Hal. Put.
    No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSdikirimkan ke rekening masingmasing kelompok melalui Bank NegaraIndonesia (BNI) Cabang Parepare sesuai bukti rekening tanggal 02 Juli 2012.Bahwa berdasarkan pedoman tekhnis pengendalian sapi/kerbau betinaproduktif tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementrian Pertanian diketahui bahwa tahapan kegiatanpenguatan pemberian bantuan tersebut meliputi:a.
    dianggarkan dalam RUKdibebankan ke dana insentif kelompok, seperti dana pembinaan kelompok(biaya makan pertemuan/rapat kelompok), dana perjalanan konsultasiberkas dan teknis kelompok baik di dalam maupun luar daerah, biayaAkomodasi dan Transportasi Pelatihan/Bimtek Pengurus Kelompok).Bahwa terdakwa adalah ketua kelompok tani Lontangnge Kelurahan WatangBacukiki dan mempunyai anggota sebanyak 25 orang dan dalam pelaksanaanpemberian bantuan insentif tersebut kelompok tani Lontangnge didampingioleh tenaga tekhnis
    tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 80.000.000, (40%),Kedua pada tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (30%) danketiga pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (80%).Bahwa pencairan tahap pertama,tahap kedua dan tahap ketiga tersebut telahLontangnge dengan Nomor rekeningdisalurkan kepada anggota dan bukan anggota kelompok tani dan terdakwabersama dengan saksi HASMAH,SPt. membuat bukti penyaluran berupakwitansi seolaholah penerima uang bantuan tersebut sudah sesuai denganpetunjuk tekhnis
    Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012bertempat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Putus : 04-03-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2474 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Maret 2013 — EMIL RUDOLF NAWA alias RUDI NAWA
6733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • melalui pelelangan umum dengan mengacu pada KepresNomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan perubahannya dan setelah melalui tahapan evaluasi baikevaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya, CV.Martin Konstruksimemenuhi persyaratan sesuai syaratsyarat dalam dokumen pengadaandengan nilai penawaran Rp.763.730.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuhratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Panitia Pengadaan mengusulkan kepadaPejabat Pelaksana Tekhnis
    Abdurrahim Massauntuk menetapkan CV.Martin Konstruksi sebagai pemenang dan selanjutnyaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) menetapkan CV.Martin KonstruksiHal. 3 dari 37 hal. Put.
    Abdurrahim Massa (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK) sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa (Direktur CV.MartinKonstruksi) sebagai Pihak Kedua. Dalam Perjanjian Pemborongan NomorBPPKB/328/LK001/2008 tanggal 4 Juni 2008 antara lain mengatur kewajibanPihak Kedua, jangka waktu pelaksanaan, dan serah terima pekerjaan.
    Saat pemeriksaan dilakukan, kendaraan perasional roda duayang diadakan Terdakwa tidak dilengkapi dengan suratsurat berupa SuratTanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB) sehingga saksi IRIANTO KOHO bersama dengan anggota PanitiaPemeriksa Barang yang lain yaitu HANTJE PASUMAN memberitahukankekurangan tersebut kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs.Abdurrahim Massa) dan selanjutnya bersama dengan Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan/PPTK (Drs.
    Dalampelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaansampai batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian PemboronganNomor BPPKB/328/LK001/2008 tanggal 4 Juni 2008 sehingga ataskesepakatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs.AbdurrahimMassa) dengan Terdakwa, dibuatlah addendum Surat Perjanjian PemboronganNomor BPPKB/438/LK001/2008 tanggal 4 September 2008 khususnyamengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula berakhir tanggal 4September 2008 menjadi
Register : 13-03-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN MUARO Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.MR
Tanggal 24 Juni 2014 — - SYAHRUL UJANG - Pemerintah Republik Indonesia cq. Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Permukiamn dan Infrastruktur Kawasan transmigrasi Tahun Anggaran 2013 pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung - Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, selaku Kuasa Pengguna Anggaran
17842
  • Jelasdalam hal ini Tergugat tidak menerima dari apa hasil pekerjaan dariPenggugat karena bertentangan dengan spesifikasi yang telah di tetap kandalam perjanjian kontrak tentang SPESIFIKASI TEKHNIS PEKERJAANPEMBANGUNAN FASILITAS UMUM KONSTRUKSI NONPANGGUNG.Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 5,6,7,8,9 apa yang disampaikanPenggugat adalah sangat tidak masuk akal, logika dan sengaja mencari alasanserta sangat keliru, jelas sekali tertuang keadaan dan kondisi proyek yangditenderkan dalam pembukaan
    Sangattidak benar4 Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 12 adalah tidak benar dan tidakmempunyai alasan yang jelas, bahwa tindakan yang Terggugat lakukanuntuk memutuskan kontrak telah sesuai dengan ketentuan dari Perjanjiankontrak yang telah disepakati, yaitu pada pasal 13 yang berbunyi apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak dapat melaksanakan pekerjaansesuai dengan ketentuanketentuan didalam dokumen kontrak danspesifikasi tekhnis pekerjaan yang mengakibatkan terjadinyapenyimpangan mutu pekerjaan, administrasi
    Penetapan Nomor : 04/PDT.G/2014/PN.MRKepala Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dari pernyataandiatas jelas dan nyata bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapatdinyatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum seperti yangdisebutkan dalam Gugatan Penggugat.Berdasarkan uraianuraian dan silogisma hukum
Register : 21-05-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 37/Pid.B/2014/PN Mbln
Tanggal 28 April 2014 — FATMAWATI Binti SUNOTO (Alm)
435
  • pagoda pastilles warna hitam tersebut olehterdakwa dibuka dan di dalamnya berisi Kristal bening yang dibungkus plastic beningdan beberapa plastic bening kosong.e Bahwa bungkusan atau paket yang berisikan shabu yang diperoleh dari terdakwatersebut adalah benar Narkotika jenis shabu sebagaimana diterangkan dalamKeterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.01.14.15.A tanggal 06 Januari 2014yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yangdibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis
    kotak pagoda pastilles warna hitam tersebut olehterdakwa dibuka dan di dalamnya berisi Kristal bening yang dibungkus plastic beningdan beberapa plastic bening kosong.Bahwa bungkusan atau paket yang berisikan shabu yang diperoleh dari terdakwatersebut adalah benar Narkotika jenis shabu sebagaimana diterangkan dalamKeterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.01.14.15.A tanggal 06 Januari 2014yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yangdibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis
    televisi sebelum akhirnya olehpetugas kepolisian di dapatkan disimpan di dalam celana dalam oleh terdakwa danNarkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Hermansyah alsKocu.Bahwa isi kotak Pagoda Pastilles yang berisikan shabu tersebut adalah benar Narkotikajenis shabu sebagaimana diterangkan dalam Keterangan Pengujian NomorPM.01.05.891.01.14.15.A tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yang dibuat dan ditanda tangani olehManajer Tekhnis
    televisi sebelum akhirnya oleh petugas kepolisian didapatkan disimpan di dalam celana dalam oleh terdakwa dan Narkotika jenis shabutersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Hermansyah als Kocu .Bahwa isi kotak Pagoda pastilles yang berisikan shabu tersebut adalah benar Narkotikajenis shabu sebagaimana diterangkan dalam Keterangan Pengujian NomorPM.01.05.891.01.14.15.A tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yang dibuat dan ditanda tangani olehManajer Tekhnis
    bawah rak televisi sebelum akhirnya olehpetugas kepolisian di dapatkan disimpan di dalam celana dalam oleh terdakwa danNarkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.e Bahwa isi kotak Pagoda Pastilles yang berisikan shabu tersebut adalah benar Narkotikajenis shabu sebagaimana diterangkan dalam Keterangan Pengujian NomorPM.01.05.891.01.14.15.A tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yang dibuat dan ditanda tangani olehManajer Tekhnis
Register : 29-04-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN LAMONGAN Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Lmg
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Lamongan
Tergugat:
1.Sukandar
2.Amenah
375
  • Yang juga dikemukakan dalamBuku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum,yang menegaskan bahwa: Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapatdilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka Hakimberpendapat: Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan olehPenggugat, sangatlan beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yangtelah ditentukan maka patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut
Putus : 09-03-2011 — Upload : 19-01-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 24/Pid.B/2011/PN.Mab
Tanggal 9 Maret 2011 — -Samsul Bahri Als Samsul Bin Sudin
507
  • Bungo ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penambang dari golongan mineral logamadalah mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi,tekhnis serta data pendukung lainnya yang ditujukan kepada Bupati selaku KepalaDaerah ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dariBupati adalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan darimasyarakat setempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, danAbalisa mengenai UKLUPL/AMDAL/Rekomendasi
    Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harusmemenuhi syarat Administrasi, Tekhnis, dan Finansial ;Bahwa selanjutnya para penambang harus mematuhi peraturan dan perundangundangan di bidang K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) lingkungan dan membayariuran tetap dan Royalty ;Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 04 Tahun 2009, yang berhak mendapatkan ijinpenambangan rakyat adalah Perseorangan, Koperasi dan Kelompok Masyarakat ;Bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk
    Centrifugal Pump dan 1(satu) pentolan emas dibalut plastik warna hitam dan dibungkus uang kertas Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dari Bupatiadalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan dari masyarakatsetempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, dan Abalisa mengenaiUKLUPL/AMDAL/Rekomendasi Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harus memenuhisyarat Administrasi, Tekhnis
Putus : 08-05-2013 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN MARISA Nomor 1/PDT.G/2013/PN.MRS
Tanggal 8 Mei 2013 —
9165
  • Tidak termasuk didalamnya Penggugatsebagai kuasa Direktur dan mengurusi permasalahan hukum baik didalammaupun diluar pengadilan.Adapun kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang TerbukaTaman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata KotaKabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/ /X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertama 15Pejabat tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Direktur CV.
    gugatan Penggugat, dimana Tergugat telah melakukanIngkar Janji (Wanprestasi) dalam Pekerjaan Proyek PembangunanRuang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan TataKota Kabupaten Pohuwato (BLHTk);Bahwa berdasarkan kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan RuangTerbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata KotaKabupaten.............. 16Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/ = /X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertamaPejabat tekhnis
    Bustan Hardi, SH dan KPA Saudara Nasir Ahmad,A.Ma.Pd, diangkat oleh tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor206.a Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan(PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan TataKota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato;Bahwa gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah salah alamatkarena pihak yang menandatangani kontrak kerja
    Pekerjaan ProyekPembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan LingkunganHidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor05/Kontrak/BLH TKPHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK)saudara M.
    CAHAYA KARTINI sebagaipihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan ProyekPembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan LingkunganHidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor05/Kontrak/BLHTKPHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 terhadapPejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) saudara M. Bustan HARDI, SH.
Register : 16-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 134/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI,MA
13947
  • Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV inibelum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkandalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTVdan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang) ;Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga
    Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV inibelum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkandalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTVdan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang) ;> Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga
    Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ;b.
    Susilo, Priastuti Retno dan Mustika Sari yang diketahuiKetua Tim Tekhnis Penerimaan Pengadaan Program Siap Siar Sdri.
    Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV inibelum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkandalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTVdan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk programfirst run (pertama kali tayang) ; Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan hargaProgram
Register : 17-11-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 371/Pdt.P/2014/PA.SIT
Tanggal 15 Desember 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
120
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.13.12.10
Register : 17-09-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN SELONG Nomor 22/PDT.P/2015/PN.SEL
Tanggal 15 Oktober 2015 — - RAHMATULLAH
2211
  • beralasan dan tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN adalahorang yang masih terkualifisir sebagai orang yang belum dewasa danberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwahak perwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anakberusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalambuku Pedoman Tekhnis
    Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata sertaperaturan perundangundangan lain yang
Register : 28-05-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 100/Pdt.P/2015/PA.SIT
Tanggal 17 Juni 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
80
  • Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal28 Mei 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Situbondo sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa
Register : 09-11-2016 — Putus : 02-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PA BANGIL Nomor 208/Pdt.P/2016/PA.Bgl
Tanggal 2 Desember 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
282
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3,P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama MUALIM dan MUBAROCH bin YASIN saksisaksi tersebut telah
Register : 16-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 316/Pdt.P/2017/PA.LLG
Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
141
  • dapat dijatuhkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanHalaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 316/Pdt.P/2017/PA.LLGitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama
Register : 16-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 314/Pdt.P/2017/PA.LLG
Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
252
  • uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanHalaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 314/Pdt.P/2017/PA.LLGpedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006
Register : 07-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 20-01-2020
Putusan PA SORONG Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Srog
Tanggal 16 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
1710
  • penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraint;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 18April 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah bahwa Pemohon
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG. SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
16830
  • Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012.1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan BidangJalan dan Jembatan TA. 2012 tertanggal 21 Desember 2012, PekerjaanPeningkatan Jalan Pondok rangon Mahogani, Lokasi Kelurahan Harjamukti
    DED /JJ/ VI/ 2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan PondokRangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran2012.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012.1 (satu) lembar Asli
    (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan JembatanTahun 2012..
    DED / JJ / VI/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan PondokRangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran2012.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun2012.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan JembatanTahun 2012.1 (satu) lembar
    Teknis, yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun2012.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012.1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalandan Jembatan TA. 2012 tertanggal 21 Desember 2012, Pekerjaan PeningkatanJalan Pondok rangon Mahogani, Lokasi Kelurahan Harjamukti
Register : 04-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Krs
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
KUKUH YUDHA PRAKASA, SH.,MH
Terdakwa:
MOHAMAD RASID Alias RASID Bin MISWAR
214
  • Bahwa agar seseorang dapat mengedarkan obat tersebut harusmempunyai Surat tanda Registrasi Tekhnis Kefarmasian dan harusmempunyai ijin Praktek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan;ATAUKEDUA ;Bahwa terdakwa MOHAMAD RASID Alias RASID Bin MISWAR, padahari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 13.30 wib atau pada
    Bahwa agar seseorang dapat mengedarkan obattersebut harus mempunyai Surat tanda Registrasi Tekhnis Kefarmasiandan haruS mempunyai ijin Praktek yang diatur dalam PeraturanPemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN KrsPerbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasehat
    narkotika, psikotropika dan positif mengandung dekstrometorfanyang termasuk Daftar Obat Keras; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.Si, AptObat jenis dekstrometorfan tidak diedarkan secara bebas ataudiperjualbelikan secara bebas, karena peredaran obat tersebut harusmempunyai ijin dari Dinas Kesehatan dan Keahlian dalam bidang farmasi.Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN KrsBahwa agar seseorang dapat mengedarkan obat tersebut harusmempunyai Surat tanda Registrasi Tekhnis
    pengujian barang bukti tersebut disimpulkannegative narkotika, psikotropika dan positif mengandung dekstrometorfan yangtermasuk Daftar Obat Keras;Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HAJAR SETYOPALUPI, S.Si, Apt Obat jenis dekstrometorfan tidak diedarkan secara bebasatau diperjualbelikan secara bebas, karena peredaran obat tersebut harusmempunyai ijin dari Dinas Kesehatan dan Keahlian dalam bidang farmasi.Bahwa agar seseorang dapat mengedarkan obat tersebut harus mempunyaiSurat tanda Registrasi Tekhnis
Putus : 07-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2027 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 September 2015 — Ir. BUNI AMIN, M.Agric.Sc., Bin Alm. TGK MUSA
5438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang perkara dan penuntutannya akandiajukan secara terpisah, dengan melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Aceh Jaya Nomor:1.06.1.20.03.03.11.5.2 Tahun Anggaran 2010 tanggal
    tersebutjuga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 73.iTahun 2010 tanggal 1 September 2010 Tantang Penetapan LokasiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Di Gampong PadangDatar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010, sedangkan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untukpendirian/poembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya selanjutnya dibentuklahPanitia Pengadaan Tanah, Tim Penilai Harga Tanah, Sekretariat PengadaanTanah dan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Nomor 36 tahun 2005 TentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 TentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum, selanjutnya berdasarkan faktafakta yang sebagaimana telahdiuraikan di atas, kemudian Terdakwa selaku Pengguna Anggaranbersamasama dengan Rajudin SE., (Terdakwa dalam perkara terpisah)selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    No. 2027 K/Pid.Sus/2014(berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/201 1tanggal 20 Oktober 2011), secara sendirisendiri atau bersamasama denganRajudin SE., selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang perkaradan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan
    No. 2027 K/Pid.Sus/2014Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2010 ;Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010tanggal 14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh JayaTahun Anggaran 2010;Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret2010 Tentang
Register : 09-11-2016 — Putus : 02-12-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PA BANGIL Nomor 181/Pdt.P/2016/PA.Bgl
Tanggal 2 Desember 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
194
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15September 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesual dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1, P2, P38, P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama FATHUR ROZI bin NUHIN, umur 64 tahun,agama Islam,
Register : 09-11-2016 — Putus : 02-12-2016 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 184/Pdt.P/2016/PA.Bgl
Tanggal 2 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
176
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15September 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama KARIONO bin PAKIH, umur 53 tahun, agamaIslam, pekerjaan