Ditemukan 451 data
87 — 28
Majelis Hakim YLPKKalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukangugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkanOrganisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapatmengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat "Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka
96 — 66
Bahwa atas dasar alasan dan dalil diatas dimaka Tergugatmenolak gugatan cerai dari Penggugat secara keseluruhan;28. Bahwa Tergugat menolak mengenai hak asuh anakyang diminta oleh Penggugat karena Tergugat sendiri tidak inginberpisah melainkan tetap ingin hidup bersama berumah tangga danmengasuh anak secara bersama sama;29.
97 — 24
PURWANTLA.Pi dibawah sumpah dimaka persidangan menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi pernah memeberikan keterangan di PenyidikKejaksaan dan semua keterangan yang diberikan kepadaPenyidik benar.Bahwa Saksi kenal dengan TerdakwaTerdakwa, akan tetapitidak ada hubungan keluarga.Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanyadugaan penyimpangan dalam pengadaan ponton Hisap PasirMina Antareja di Pelabuhan Perikanan pantai Sungailiat Tahun2004.Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris
Hj. Susiaty
Tergugat:
Yessy Devita
176 — 57
Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348 (ext.318)fungsi pHalaman 7Disclaimer7 Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Akad Pembiayaan Nomor 73100359 tertanggal 17April 2012 yang dibuat secara dibawah tangan dilegalisasi oleh Hani Muliyani.SH, SPN, Notaris diTasikmaiaya apabila Nasabah melakukan wanprestasi maka Bank berhak setiap saat melakukantindakan terhadap Rumah yang dijaminkan yaitu :a Memasuki pekarangan, Rumah berikut tanah yang menjadi jaminan dan atau memasukipekarangan, Rumah berikut tanah dimaka
HARYANTO SUIWINATA
Tergugat:
1.PT. BANK NEGARA INDONESIA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
183 — 97
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan indimdu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha."
ADI WIYANA
Tergugat:
1.Ny. E. PARAMITA CONDROBIROWO, SH.
2.TRI HERYANTO, SH
3.IDO DESGRATA P
4.IDO DESGRATA
Turut Tergugat:
1.TEGUH WIHARSO
2.INDRA ZULFRIZAL, SH.
3.ENDANG SUKARYATI, S. Sn.
4.RUSDIYANTO, SH.
5.AJI WIRASAKSI SETYAWAN
6.TUTIK PURWANTI, SE.
7.EDWARD WARMA RAYA, SH.
8.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
201 — 109
Bahwa Gugatan melanggar azas Formalitas dalam penyusunanGugatannya dimaka telah terjadi penjabaranpenjabaran dalildalilPosita yang bertentangan dengan kumulasi obyektif dan pengajuantuntutan yang tumpang tindih, yang akan kami uraikan dibawah ini ;a)b)Pada dalil posita nomor 2,3,5,7,7.2, jelas Penggugatmenguraikan dalil tentang Tukar Guling, akan ditukar guling danmau ditukar guling didisisi lain Penggugat menyatakan denganmembayar uang tambahan Rp. 110.000 ( seratus sepuluh ribuper meter persegi
OBSCUUR LIBELLI ( pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal149 ayat (1) RBG )e Bahwa didalam sistematika Gugatan tidaklah runtut Sesuai aturan yangseharusnya dipergunakan sebagai tuntunan dalam membuat Gugatan,sehingga memunculkan ketidak sempurnaan sebuah gugatan , dan jugaformulasi gugatan tidak terang serta gelap isinya (onduidelijk), makaGugatan tidak memenuhi pasal 18 Rv mengenai azas Processdoelmatigheid ( demi kepentingan beracara ) .e Bahwa Gugatan melanggar azas Formalitas dalam penyusunanGugatannya dimaka
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
102 — 37
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha.i.
51 — 16
membicarakanmerencanakan swiping dan akan berkumpul anakanak Gank MotorBrigez di daerah Ciumbuleuit, lalu) Sdr.MARSEL pulangkerumahnya, sedangkan saksi bersama Sdr.EKI dan Sdr.ERImenuju Ciumbuleuit dan berkumpul disekitaran BunderanCiumbuleuit, dan telah berkumpul kirankira 30 (tiga puluh) orangdengan menggunakan 21 (dua puluh satu) sepeda motor untukmengobrol merencanakan swiping sambil minumminuman keras;Sekitar jam 23.30 wib rombongan mulai berangkat melaluiJl.Cihampelas, kemudian ke JI.Wastukencana, dimaka
63 — 17
*"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanyamengajukan gugatan untuk mewakili
66 — 8
meskipun Majelis Hakim telahmemberitahukan hakhak terdakwa tersebut akan tetapi secara tegas terdakwamaupun Penasehat Hukum menyatakan tidak menggunakan hak tersebut;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segalasesuatu yang tercantum dalam berita Acara Persidangan (BAP) merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, jugaketerangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangandalam perkara ini dimaka
548 — 137
Atas dasar ketentuan tersebut angka 1 dimaka terhadap terbitnya KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : SK.244/MenhutII/2011, tanggal 29 April 2011 dapatHal 119 Putusan Perkara Nomor : 03/G/2014/PTUNMDN120120disampaikan sebagai berikuta.
1.ANNA TRISULA. LO TJIONG ING
2.FADJAR ALIE
3.SRI SUTJIATI ALIE
4.SRI LIENRIATI ALIE
Tergugat:
PT. ADI SARANA ARMADA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN, BPN KABUPATEN BANJAR
150 — 32
Kabupaten Banjar tercatat atas nama Lo Tjioe Ing, Fadjar Alie, SriSutjiati Alie, Sri Lienriati Alie;Bahwa Hak Milik Nomor 13682 Kelurahan Gambut, KecamatanGambut, Kabupaten Banjar tercatat atas nama Lo Tjioe Ing, Fadjar Alie,Sri Sutjiati Alie, Sri Lienriati Alie;Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 03401 Kelurahan Gambut,Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tercatat atas nama PerseroanTerbatas PT ADI SARANA ARMADA, Tbk. berkedudukan di JakartaUtara;Dari uraian Jawaban Turut Tergugat atas gugatan Para Penggugat dimaka
IR. ARWAN TJAHJADI
Tergugat:
1.Kantor PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Sentra kredit Menengah Makassar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
72 — 15
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha.7.
74 — 45
terdakwa kembalikanuangnya; Bahwa esok harinya Nuridin datang kepada terdakwa dan kemudian terdakwakembalikan uang atas jual beli tanah sawah tersebut sebesarRp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); Bahwa dalam hal ini terdakwa juga telah rugi karena terdakwa harus bayarmakelar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, jugaketerangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangandalam perkara ini dimaka
76 — 26
Nelson Edy Sitanggang tetap sama dan objek yangdisengketakan adalah bagian tanah dengan sertifikat No. 6/Lebak Bulus, Gambar Situasi No. 7/Lebak Bulus, tanggal 4Desember 1969, sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembalimengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan mengadilisendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat IItentang gugatan para Penggugat NE BIS IN IDEM beralasan
327 — 101
termuatdidalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hakyangbersangkutan.Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.Penerbitan sertipikat objek sengketa oleh Kepala KantorPertanahan (BPN) tentu saja menimbulkan perubahan dalamsituasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang ataupun badanhukum, in casu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegangsertipikat.Bahwa dengan demikian, sebagaimana uraianuraian hukum tersebut dimaka
98 — 26
"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha. 7.
95 — 40
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang danjasa(konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha.6.
Pembanding/Tergugat II : ROSALINDA PIAN PATOLA BALLO
Pembanding/Tergugat III : RAYNOLD PAULUS THIMOTIUS PIAN
Pembanding/Tergugat IV : TOURIST HANDIYANI atau TOURIST HANDIJANI
Pembanding/Tergugat V : MIEKE OLIVIANA MOEDA PIAN
Pembanding/Tergugat VI : YULIAN JUSUF PIAN
Pembanding/Tergugat VII : DEWI ANGRAENI ARIFIN
Pembanding/Tergugat VIII : MICHAEL PIAN
Terbanding/Penggugat I : YULIANA A. PIAN
Terbanding/Penggugat II : AFLIANA LOUK FANGGI PIAN
Terbanding/Penggugat III : HANNA SALLANG PIAN
Terbanding/Penggugat IV : MARSELINA DIMU PIAN
Terbanding/Penggugat V : dr. ALETHA D. PIAN
Terbanding/Penggugat VI : MILFRID PIAN
Terbanding/Penggugat VII : JUNEIDY HENDRIK PIAN
Terbanding/Penggugat VIII : YULITA M. LAPUISALY LANING
Terbanding/Penggugat IX : MERYANTI NELCI LANING, S.Farm.Apt
Terbanding/Turut Tergugat : JACOBA PIAN LEDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : SANDI ATAPUKAN
Turut Terbanding/Tergugat X : Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
138 — 77
didasarkan atas alat bukti yang bersifatatas,otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para tergugatsehingga telah memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RINomor: 3 Tahun 2000, karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkaraini dapat dilaksanakan terlebin dahulu, meskipun Para Tergugatmenyatakan verzet, banding atau kasasi (u/tvoorbaar bij vooraad);Berdasarkan seluruh uraian yang telah Para Penggugat kemukakan dimaka
MUKHDI SYAFI'IE
Termohon:
1.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kapolri cq. Kapolda Babel cq. Kapolres Belitung
2.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Jaksa Agung RI cq. Kajati Babel cq. Kajari Belitung
239 — 67
dari Pemohon uji materiil sehingga setiapputusannya berlandaskan hak asasi manusia;Bahwa mengenai Putusan No.21/PUUXII/2014 mengenai SPDP wajibdisampaikan kepada Penuntut Umum, Pelapor/korban dan Terlapor,semua pihak memiliki hak untuk diperlakukan sama dimuka hukumsesuai dengan azas "equality before the law";Bahwa penghargaan terhadap hak asasi manusia terhadap tersangkaberlandaskan semangat dan jiwa kuhap yang dibentuk karena adanyakasus Sengkon dan Karta, yang merupakan contoh peradilan sesat,dimaka