Ditemukan 508 data
46 — 31
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
66 — 24
5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 64Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
63 — 22
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
SRI BUDIARSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 30
PTUN.MTR Halaman 63maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
61 — 20
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
MOH. ISHAK
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 20
5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Putusan Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR Halaman 62Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
FARIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
61 — 37
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
LEOFIHIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 50
/PTUN.MTR Halaman 63maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
AWALUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 18
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
66 — 26
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
75 — 33
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
61 — 17
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
68 — 15
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
18 — 2
sedang anak saya 2 orang juga sedang sakit parah.Saya juga selalu mengerti dan tidak pernah complain ketika temanperempuannya datang kerumah, katanya untuk untuk belajar sampailarut malam dan saya harus masuk kamar karena menidurkan ke 3 anaksaya.Saya juga selalu mengerti dan tidak pernah complain ketika rumah kamikontrakan kami di Aceh, rumah ibu saya dan rumah kami kontrakan kamidi Bandung, sebagai base camp temanteman suami saya ngumpuluntuk tinggal beberapa hari sampai beberapa bulan.Saya juga selalui
73 — 25
5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Putusan Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR Halaman 64Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
194 — 126
maupunHalaman 44 dari 288 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mtr15.16.17.18.19.20.21.perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol danmengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami,sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murniakibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan danakibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kamiyang selalui
pelaksana pekerjaanyang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupunperdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol danmengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami,sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murniakibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan danakibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kamiyang selalui
pekerjaanyang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupunperdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengonitrol danmengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami,sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murniakibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan danakibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kamiyang selalui
pidana maupunperdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol danmengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami,sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murniakibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan danakibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan;Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiHalaman 220 dari 288 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mtrterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kamiyang selalui
69 — 24
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 23
5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan dan Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 63pembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
SRIWAHYUNI SPd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 21
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
LILY MARYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 30
Putusan No. 46/G/2017/PTUNMTRMenimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatukeputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatukeputusan.