Ditemukan 905 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
1.Juni Binti arfah dkk
2.JUNAH
3.ABUNG
4.JAMAN
5.A. JUNAEDY
6.RUKIYAH
7.MUHAMAD ABEN
8.ARMINAH
9.ASNAWATI
10.MUHAMAD SESA
11.MUHALIMAH
12.WAHYUDI
13.UUN UNAMAH
14.ROYANAH
15.MULYADI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
14964
  • sebagaimana dalam norma Pasal 76 Ayat (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahan telah menentukan Pengadilan berwenangmenyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam hal ketika wargamasyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan dari Pejabatyang menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang merugikan.Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yang diatur dalamUndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak upayaadministratif (complain handling
    paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabat yangmenetapkan Keputusan:Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling
    UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifyang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminanperlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dariimplementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling
Register : 02-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA TRADING INDONESIA;
7245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Ltd atas biayastorage, handling, dan lainlain, dan tagihan atas biaya yang dikeluarkan olehPemohon Banding atas biaya kurir dan dokumen untuk Asian Honda Motor Co.
    Piutang Non tradeothers Akun Nomor: 1132999 sebesar US$ 34,841.00;Bahwa transaksitransaksi dari perkiraan ini diantaranya merupakan tagihanmanagement fee kepada Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd atas biayastorage, handling, dan lainlain, yang di catat sebagai pendapatan lainlain(other income);Bahwa pencatatan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut :Dr Piutang Non tradeothers XXXCr Other income XXXBahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas piutang non trade otherssebagai koreksi tambahan
Register : 17-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Sbr
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
ADE SUPRIATNA
Tergugat:
PIMPINAN PT ASTRA SEDAYA FINANCE PUSAT JAKARTA Cq PIMPINAN PT ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG CIREBON
3110
  • Saksi dapat menjelaskan prosesrestrukturisasi yang sempat ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;Herdiansyah.Saksi merupakan karyawan pada PT Astra Sedaya Finance (ACC CabangCirebon) dengan jabatan sebagai ARHO (Account Receivable Handling Officer)yang memiliki tanggung jawab dalam hal penagihan hutang angsuran kepadaPenggugat.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1006/B/PK/Pjk/2017 TanggalKejadianKeterangan 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114 dari439 unit (termasuk Barang ImporObyek Sengketa).PemohonDalam hal iniBanding melakukanpembayaran PPnBM Barang ImporObyek Sengketa sebesar 75%sesuai tarif yang berlaku dalam PPNo. 41/2013;PemohonBanding segeramenindaklanjuti pembayaranPPnBM
    Karena kantorDitjen Bea Cukai sudah tutup makaPemohon Banding tidak dapatmelakukan pemasukan danpengiriman data Barang ImporObyek Sengketa pada tanggal 16April 2014 dan oleh karenanya tidakbisamendapatkan nomorpendaftaran PIB dari sistemkomputer Ditjen Bea Cukai padatanggal 16 April 2014; 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114
Register : 28-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Nab
Tanggal 30 April 2020 — Pemohon:
BIRCHMOND PTE LTD.,
226152
  • :2.AHMAD FADILA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi mengenal perusahaan Carpediem sebagai pemilikHelikopter ; Bahwa Saksi tahu Helikopter tersebut Memiliki Model 407 dan NomorSeri 54082 ; Bahwa Saksi juga tahu nomor Registrasi dalam adalah PK CDA; Bahwa Saksi mengetahui bahwa Registrasi adalah identitas NomorPesawat tersebut; Bahwa Saksi mengetahui warna Helikopter tersebut adalah Hitam danberada di Bandara Douw Aturure, Kabupaten Nabire; Bahwa Saksi bekerja di Ground Handling
    yang bertugas menyiapkanpesawat untuk terbang, seperti mendata penumpang dan krgopesawat; Bahwa saksi tahu kalau perusahaan Carpediem adalah operatorHelikopter Tersebut ;Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Nab Bahwa Saksi dan anak buahnya menangani 8 (delapan)penerbangan; Bahwa Saksi tahu Helikopter tersebut sudah tdak terbang sejak25 agustus 2019; Bahwa saksi merupakan crew darat atau Ground Handling yangbiasa melayani Helikopter tersebut jika hendak Terbang;Menimbang, bahwa pada
Register : 16-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LINDE INDONESIA, d/h PT. BOC GASES INDONESIA;
4830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maret2008;Bahwa rincian saldo accrual provision force majeur di tahun2007 adalah sebagai berikut: No Supplier No PO Keterangan Jumlah1 Sarana Bahana Mulia PO 22816 Spectronaluser N2 analyser 26.796.6172 CRYOSTAR PO 22663 Recondition cost turbine cartridge 971.842.4703 Messindo Teknisia Rewinding cost for spare motor 20.443.1504 Sarana Bahana Mulia Service cost Siemens Engineer 64.887.400trouble switcCCTV system (Feb 08) 150.000.000Temporary import permit for TIG 125.000.000turbineAir Freight and handling
Register : 15-08-2011 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42915/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 25 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12636
  • Nomor: 010.00011.00001995 dan Nomor: 010.00011.0000190 tercantum nama Pembeli BarangKena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Octa Utama, nama Pengusaha KenaPajak yaitu Pemohon Banding, untuk jenis barang kena pajak "Oxone" elektrik OvenOX899RC harga per unit sebesar Rp156.000,00, apabila dibandingkan denganharga barang impor sebesar USD15.05 (Rp134.592,00 1 USD = Rp8.943,00),sehingga kedapatan selisih hanya Rp21.408,00 belum termasuk pembayaran BeaMasuk dan PDRI, biaya customs clearence, biaya cargo handling
Register : 19-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 87/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 10 Nopember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7524
  • Jual beli Tanah sudah sah dan sempurna serta mengikat apabiladilakukan secara KONTANTE HANDLING berdasar adanyakesepakatan Harga dan Objek Jual Bell;3. Sedangkan kedudukan Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 dalam JualBeli adalah tindakan Administrasi saja, sebab titik berat halhal yangdiatur didalamnya adalah mengenai aturan;4. Oleh karena itu, Aturan Hukum mengenai Jual Beli bukan PP No.10Tahun 1961, tetapi didasarkan menurut Hukum Adat;.
    Tanggal 30September 1975.Jual beli tanah sudah sah dan sempurna serta mengikat apabiladilakukan secara Kontante Handling berdasarkan adanya kesepakatanHarga dan Obyek Jual Beli.Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 dalam jual beli adalah tindakanadministrasi saja. Sebab titik berat halhal yang diatur di dalamnyamengenai aturan.Aturan hukum mengenai jual beli bukan PP No.10 Tahun 1961 tetapiberdasarkan Hukum Adat.
    Pada poin ke 1 Penggugat tidak teliti dan cermat menulis putusan MAyang sebenarnya adalah Yurisprudensi MA 781975 No.130K/SIP/1974 atau putusan MA 3091975 No.272 K/SIP/1974 Akantetapi Penggugat menulis putusan MA No.130 K/SIP/1974 Tanggal 781975 Jo MARI No.277 K/SIP/1974; Pada poin ke 2 menjelaskan secara Kontante Handling berdasaradanya kesepakatan harga dan obyek jual bell; dari penjelsan ini sangatlah bertentangan dari makna poin ke 2Penggugat dalam hal ini membeli obyek tanah tidak sesuai denganharga
Register : 28-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
207 Berkekuatan Hukum Tetap
  • belum valid dan tidakmeminta klarifikasi secara langsung dapat dipertanggungjawabkanke kantor Kementerian Perindustrian dengan alasan hingga saat ini belumdan Terbanding; ada kejelasan kapan tarif PPnBMyang baru akan berlaku;15 dan 16 Dengan asumsi bahwa informasi Untuk dapat melakukan pembayaranApril 2014 dalam artikel Kompas.com adalah pajak kendaraan impor, dalambenar maka Pemohon Banding situasi yang sangat terdesak,segera melakukan penanganan Pemohon Banding dengan terpaksa mendesak (rush handling
    Putusan Nomor 1005/B/PK/Pjk/2017 TanggalKejadianKeterangan 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114 dari439 unit (termasuk Barang ImporObyek Sengketa).PemohonDalam hal iniBanding melakukanpembayaran PPnBM Barang ImporObyek Sengketa 715%sesuai tarif yang berlaku dalam PPNo. 41/2013;PemohonsebesarBanding segeramenindaklanjuti pembayaranPPnBM
Putus : 08-09-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 September 2016 — PT DALIM FIDETA KORNESIA VS SITI RAHMAH,
6548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa demikian pula menyangkut status hubungan kerja yang dimaksuddalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakanMenimbang bahwa bukti surat P9 adalah berupa putusan Nomor51/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg adalah putusan yang sama yang telahmemeriksa dan memutus perselisihan antara Pekerja dengan PT DalimFideta Kornesia yang dalam pertimbangannya telah terbukti PT DalimFideta Kornesia memproduksi rambut palsu dengan alur produksimaterial posting, posting, handling, finishing, finished
Putus : 27-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233/B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Desember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
3430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 233/B/PK/PJK/20111414910afillasi seperti antara lain tiket pesawat, akomodasi (tagihan hotel),formalities, handling, fiskal serta pelayanan medis ;Bahwa berdasarkan berkas banding, faktafakta persidangan dan telah secaranyatanyata diakui Majelis Hakim Pengadilan dan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) yaitu berdasarkan penelitian Majelis atasbukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding
Putus : 11-08-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 180/Pid.Sus/2016/PT SMG
Tanggal 11 Agustus 2016 — - BUDI SUGI INDARHATI Binti RANTISAN - TEGUH ARIF PRASETYO Bin SAPEKUDIN
272167
  • jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat.Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu darisaksi EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkaraterpisah) karena menawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDISUSANTO : mengatakan saya memiliki program umroh, tahunkemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro sayaMaret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus riburupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semuatermasuk pasport, airport tax, handling
Register : 08-07-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 B/PK/PJK/2014
Tanggal 23 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MARGASURYA SHIPINDO;
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karya Lestari.Bahwa kapal kapal yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dari perusahaan pelayaran tersebut di ataskemudian disewakan kembali kepada Total E & P Indonesie guna melayanipengangkutan dan handling oilfield supplies, bahan bakar dan air,pengangkutan karyawan perusahaan, dan memberikan pelayanan safetystand by operations di lingkungan kerja perusahaan penyewa (diperuntukanuntuk operasional di perairan Sungai Mahakam).Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor
Putus : 13-07-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 B/PK/PJK/2011
Tanggal 13 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BHUM MULIA PRIMA
1910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbertugas menyediakan segala keperluan dan biaya pengapalantermasuk berkoordinasi dengan pihakpihak terkait seperti PortAuthority, Terminal Operator, Ship Handling Agent dan segalaformalitas pelabuhan lainnya di Indonesia. Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbertugas menerima pembayaran dari customer dan melakukan19penagihan atas piutang usaha serta mengirimkan hasilpenjualan kepada prinsipal atas transaksi usaha setiap hari.
Putus : 24-07-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2484 K/Pdt./2013
Tanggal 24 Juli 2014 — LENIWATI JOGOESOERIA (JO SIOE NIO), VS NY. IMIATI TJANDRANINGSIH, DKK
168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jo Sioe Nio), tanggal 07012000, Surat Ukurtanggal 27041999, Nomor 82/Kebon Jeruk/1998, seluas 241 m*, yangterletak di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 90, Kelurahan Kebon Jeruk,Kecamatan Andir, Kota Handling;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanahtanah dan bangunan tersebut dalam keadaan baik dan tanpa bebanbebanapapun juga, secara seketika dan sekaligus, bila perlu dengan bantuanAparat Kepolisian, kepada Para Pemegang Saham Nv.
Putus : 03-11-2010 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 B/PK/PJK/2010
Tanggal 3 Nopember 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK >< PT. ISTANA GARMINDO JAYA
4821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembuatan jaket tersebut disediakan oleh SG WicusCorporation dan Ishin Industrial, Co. sebagai pihak pemesan dan atasbahan baku tersebut tidak dicatat/diakui sebagai unsur HPP dalampembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;Jenis dan type barang serta jangka waktu penyelesaian pesananditentukan oleh SG Wicus Corporation dan Ishin Industrial, Co. sebagaipihak pemesan ;Kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah berupa Cutting, Making dan Handling
Putus : 27-03-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 27 Maret 2019 — MUHAMMAD ZAINUL ICHWAN
298144
  • Jasa AngkasaSemesta (JAS) merupakan ground handling dan cargo handling di bandara.Pada Cargo handling terdapat 1 Cargo Manager, yang membawahi 1 SectionHead Export, 1 Section Head Import. Dalam hal ini Cargo Manager bertanggungjawab langsung kepada GM. Bahwa kronologis tentang Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor :012646 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama CV. Johar Fela Makmur adalahpada pagi hari kejadian sekitar pukul 09.18 WIB, staf ekspor PT. Jasa AngkasaSemesta yaitu Sdr.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 K/PID.SUS/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Ir. Sugiyanta, M.Si bin Sutarno
11086 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Ocean Buana Logistik bersedia memenuhi pungutan yangdimintakan Terdakwa.Bahwa atas kesediaan PT Sentrajasa Logistik Indonesia dan PT OceanBuana Logistik dipungut oleh Terdakwa sebesar Rp35.000, (tiga puluh limaribu rupiah) per peti kKemas, Terdakwa telah memprioritaskan penempatanPetugas POPT untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan /media pembawa di PT Sentrajasa Logistik Indonesia dan PT Ocean BuanaLogistik dengan pembagian tugas untuk PT Sentrajasa Logistik Indonesiamelayani handling
    Sentrajasa Logistik Indonesia sebagai Instalasi KarantinaTumbuhan tempat melakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan/media pembawa impor, secara berturutturut terhitung sejak bulan Agustus2011 sampai dengan bulan Desember 2012 telah menyerahkan sebagianuang dari penarikan biaya Handling Container / jasa penggunaan fasilitas /sarana Instalasi Karantina yang dipungut Terdakwa dan diserahkan melaluisaksi Ir.
    Ocean Buana Logistik sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan tempatmelakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan/media pembawaekspor, secara berturutturut terhitung sejak bulan Maret 2012 sampaidengan bulan Oktober 2012 telah menyerahkan sebagian uang daripenarikan biaya Handling Container / jasa penggunaan fasilitas / saranaInstalasi Karantina yang dipungut Terdakwa dan diserahkan melalui saksi Ir.SUCIATI HADI WURYANINGSIH atau saksi FITRIYANI, dengan jumlahsebagai berikut: No Bulan dan tahun Jumlah
Register : 12-09-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 611/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 2 April 2018 — Penggugat:
PT. METRO EXPRESS INTERNATIONAL
Tergugat:
BUDHI YUWONO
4427
  • Bahwa Penggugat dari awal telah beriktikad baik untuk menjalin kerjasamadengan Tergugat dengan cara membiayai terlebih dahulu pengeluaranterkait sebagian biaya masuk, biaya handling dan lainlainnya, sehinggabarang/mesin yang dipesan sampai ketangan Tergugat. Total seluruhbiayayang Penggugat keluarkan sebesar Rp. 436.953.724,54 (empat ratus tigapuluh enam juta Sembilan ratus lima puluh tiga tujuh ratus dua puluh empatkoma lima empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut (Bukti P2):1.
Putus : 12-02-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1913 K/Pdt/2009
Tanggal 12 Februari 2010 — KUWAIT AIRWAYS VS PT. INDONESIAN AIRLINES AVIPATRIA, dkk
5639 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1913 K/Pdt/2009747.300 antara Penggugat , Penggugat II, Penggugat Ill danPenggugat IV Rekonvensi dengan Aviation Partners/Aventure Aviationberdasarkan pola ACMI yang mengatur tanggung jawab masingmasing pihak yang terkait dengan biaya perawatan pesawat terbangdan spare part menjadi tanggung jawab Aviation Partners/AventureAviation, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat Ill dan Penggugat IVRekonvensi yang hanya bertanggung jawab atas biaya cabin crew, fueldan station handling saja ;d.