Ruang lingkup Pasal 7 ICCPRmeliputi hukuman terhadap tubuh, termasuk penyiksaanyang berlebihnan sebagai bentuk hukuman atas kejahatanatau sebagai tindakan edukatif atau disipliner,Bahwa lebih jauh, United Nation Human Rights Committeedalam Concluding Obeservation terhadap beberapanegara menegaskan penghukuman cambuk merupakanpelanggaran terhadap Pasal 7 ICCPR, antara lain: 1)Concluding Observation terhadap Sudan (UN DOC.CCPR/C/79/Add. 85) menyatakan: Flogging, amputationand stoning, which are recognized

No. 2386 K/Pid.Sus/2013universal phenomenon (Department of Economic ang Social Affairs, fourthUnited Nation Conggress on The Orevebtion of Crrime, New York 1971, hal7bahkan Benedict S Alper mengatakan kejahatan sebagai the oldest sosialproblem (Beneckt S Alper. Changing Concept of Crime and Criminal Police.Resoeurces Material Series No.6 1973 h.88) ;Disisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost of crime).Biaya kejahatan ini dapat dihitung dari segi :a.

Saat ini kejahatan telah dipandangsebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanya menuntut tindakantindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yang disusun padatingkatan politik tertinggi (Department of Economic and Social Affairs, FourthUnited Nation Congress on The Prevention of Crime, New York, 1971. Hal6);Dalam sejarah, korupsi juga merupakan the oldest social problem yangbelum pernah dapat dituntaskan.

., berdasarkanprinsip National Treatment dan most favoured nation dalam TRIPs ParisConvention menyatakan warga negara lain yang menandatangani ParisConvention termasuk Inggris dan /sle of Man wajib diperlakukansebagaimana Indonesia memperlakukan warga negaranya sendiri';Bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan merek diatur dalam Pasal68 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek, "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan berdasarkan alasanalasan

Miranda Risang Ayu S.H., LL.M., berdasar prinsipNational Treatment dan most favoured nation dalam TRIPS menyatakanwarga negara lain yang menandatangani TRIPS termasuk Inggris dan /s/e ofHal. 73 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HakI/2013.Man wajib diperlakukan sebagaimana Indonesia memperlakukan warganegaranya sendiri: Bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan merek diatur dalam Pasal68 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek, "Gugatan pembatalan merek dapat

Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat

Nomor09.92.S.0006.04.09 tercantum dalam dalam poin 12 PerformanceBond yang menyatakan;Poin 12 Performance Bond:Any dispute under this Performance Bond which cannot be settledamicably between Company an the Insurance shall be finally settled bybinding arbitration in the english language in Jakarta, Indonesia, and shallbe conducted by three arbitrations in accordance with the ArbitrationRules of the united Nations Commision on International Trade Lawcontained in Resolution 31/96 adopted by the United Nation

Nomor 220 B/Pdt.SusArbt/201610.11.binding arbitration in the English language in Jakarta, Indonesia and shallbe Conducted by three arbitrations in accordance with the ArbitrationRules of the united nations Commision on International Trade Lawcontained in Resolution 31/96 adopted by the United Nation GeneralAssembly on December 15, 1976, as in force at the time such arbitrationis commend, except as the rules may be modified herein;Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:Setiap perselisihnan berdasarkan

Pst.Foto copi Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTERENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari BuktiP9, dan ditandai sebagai Exhibit RCS6 di dalam Bukti P9, yaituberupa salinan Laporan Pemenuhan Sponsor tahun 2008 yangdisiapkan oleh Live Nation, yang mencakup berbagai fakta tentangkehadiran, pendengar, siaran, dan pandangan website atas acaratersebut, diberi tanda bukti P9, lampiran 7a;Foto copi terjemahan bukti P9, lampiran 7a, diberi tanda bukti P9,lampiran 7b;Foto copi Berupa bukti

In case dispute cannot besolve amicably, the disputes shall be finally settled by one or twoarbitrators in accordance with the United Nation Commission onInternational Law (Uncitral) arbitration rule. Berdasarkan klausulatersebut maka pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3145 K/Pdt/1999, tanggal 31 Januari2001, dalam perkara Tjong Jenny lawan PT Surabaya Land berkaitandengan jual beli apartemen.

to promote the reintegration into society ofpersons conviceted of offences established in accordance with this Convention ;Terjemahannya :Negara Pihak wajib berupaya untuk meningkatkan pemasyarakatan kembaliorang yang dihukum karena kejahatan menurut Konvensi ini ;Sebagaimana diuraikan di atas, justru UNCAC (Pasal 30 ayat (5))mendorong kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagipelaku kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme ; Bahkan dokumen yang diterbitkan oleh United Nation

Bahwa sejalan dengan semangat Reformasi Agraria tersebut, Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dalam dialog dengan media elektronik dalamacara Save The Nation, Metro TV, tanggal 15 Juli 2009 dengan topic Tanah UntukRakyat, secara tegas menyatakan "perlu segera mendistribusikan tanah Negarakepada orang miskin dan tidak punya tanah".32.

Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwaTerdakwa

455. 2 (dua) lembar printout rekening koran dengan no. rekening3740100016005 milik Tiga Serangkai periode Februari 2012. 456. 1 (satu) bundel fotokopi email tanggal 10 April 2012 dari BAGUSTRISAKTI kepada ERYK ARMANDO TALLA tentang rincianPerhitungan Paket Malang 457. 15 (lima belas) lembar mata uang Dolar Singapur didalam amplopputin bertulis tangan dengan tinta hitam membentuk 9 , Q,g, masing masing pecahan Sing $ 1.000 458. 1 (satu) buah plastik warna putih yang terdapat tulisan terbacaSPORTS NATION

SERANGKAI.455.2 (dua) lembar printout rekening koran dengan no. rekening3740100016005 milik Tiga Serangkai periode Februari 2012.456. 1 (Satu) bundel fotokopi email tanggal 10 April 2012 dari BAGUSTRISAKTI kepada ERYK ARMANDO TALLA tentang rincianPerhitungan Paket Malang457. 15 (lima belas) lembar mata uang Dolar Singapur didalam amplopputin bertulis tangan dengan tinta hitam membentuk 9 , Q,g, masing masing pecahan Sing $ 1.000458. 1 (satu) buah plastik warna putin yang terdapat tulisan terbacaSPORTS NATION

Barang Bukti456. 1 (satu) bundel fotokopi email tanggal 10 April 2012 dari BAGUSTRISAKTI kepada ERYK ARMANDO TALLA tentang rincian PerhitunganPaket Malang 457. 15 (lima belas) lembar mata uang Dolar Singapur didalam amplop putihbertulis tangan dengan tinta hitam membentuk 9 , Q, Q,masing masing pecahan Sing $ 1.000458. 1 (satu) buah plastik warna putin yang terdapat tulisan terbaca SPORTS NATION, yang didalamnya terdapat sejumlah uang total Rp.205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah) terdiri dari

persoalan apakah organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and alSham) sebagai organisasi teroris yang melakukan kejahatan terorganisir dantransnasional perlu dianalisis untuk pembuktian keterkaitan warga negaraIndonesia yang melakukan kegiatan di dalam negeri atau diluar negeri,khususnya di Syria, dalam kejahatan terorisme yang dilakukan oleh ISIS.Apa yang dimaksud dengan kelompok pelaku tindak pidana terorganisirmenurut pasal 2 huruf a Konvensi PBB Menentang Kejahatan TransnasionalTerorganisasi (United Nation

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 197/Pdt/G/1991,tertanggal 4 Juni 1991, Para Pihak: Christine Hartani Tjakra vs.Syamsurizal Anis Cs.panaceERERRD pertentangan dan perselisihnan dari atau sehubungandengan Perjanjian atau pelaksanaannya (termasukperselisihnan/sengketa keabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikanmelalui arbitrase oleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga)anggota yang akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggrisberdasarkan "The Rules of The United Nation Centre ForInternational

Pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama hal 101, yang menyatakan :"dalam keadaan kurangnya ilmu pengetahuan termasuk adanyapertentangan pendapat yang saling mengecualikan sementara keadaanlingkungan sudah sangat rusak, maka Pengadilan dalam kasus ini harusmemilih dan berpedoman kepada prinsip hukum lingkungan yangdikenal dengan pencegahan dini "Precautionary Principle", prinsip ke 15yang terkandung dalam asas Pembangunan Berkelanjutan padaKonperensi Rio tanggal 12 Juni 1992 (United Nation Conference

sehingga akan mengakibatkan menurunnya kesehatan dankesejahteraan satwa;Halaman 47 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKTBerdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaanpelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohon Penggugattersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Sebuah quote dari Mahatma Gandhi :The Greatness of a nation

No. 03 K/KPUD/2008pembentukan karakter bangsa (Nation Character Building) danpembangunan tatanan pemerintahan yang baik dan bersin (CleanGovernment and Good Governance ) serta tegaknya supremasi hukum;25.Bahwa berdasarkan faktafakta yang diuraikan oleh Pemohon maka telahterbukti adanya tindak pemalsuan Kartu Pemilih (Penggandaan KartuPemilin secara Illegal) secara tertangkap tangan langsung oleh Panwasludan aparat Kepolisian yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan calon No.3, sehingga perolehan suara

persoalan apakah organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and alSham) sebagai organisasi teroris yang melakukan kejahatan terorganisir dantransnasional perlu. dianalisis untuk pembuktian keterkaitan warga negaraIndonesia yang melakukan kegiatan di dalam negeri atau diluar negeri, knususnyadi Syria, dalam kejahatan terorisme yang dilakukan oleh ISIS.Apa yang dimaksud dengan kelompok pelaku tindak pidana terorganisirmenurut pasal 2 huruf a Konvensi PBB Menentang Kejahatan TransnasionalTerorganisasi (United Nation

persoalan apakah organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and alSham) sebagai organisasi teroris yang melakukan kejahatan terorganisir dantransnasional perlu dianalisis untuk pembuktian keterkaitan warga negaraIndonesia yang melakukan kegiatan di dalam negeri atau diluar negeri, kKnususnyadi Syria, dalam kejahatan terorisme yang dilakukan oleh ISIS.Apa yang dimaksud dengan kelompok pelaku tindak pidana terorganisirmenurut pasal 2 huruf a Konvensi PBB Menentang Kejahatan TransnasionalTerorganisasi (United Nation

unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 11 /Pid.SusTPK/2020/PN Bgltentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation

2016, dalamputusannya tersebut Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan denganmenggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telahbersesuain dengan upayaSinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional daninternasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation