(Indriyanto Seno Adji, Antara kebijakan publik, Asas PerbuatanMateriil dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalamKebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 2004);Bahwa kewenangan merupakan terminologi dalam konsep hukumpublik/ hukum adminstrasi negara/ hukum tata negara sehinggakewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pejabat publik. (Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, 2000, halaman 103).

., M.Si.Penelitian Kualitatif, Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, edisipertama Januari 2007, edisi kedua cetakan ke5 November2011, Surabaya, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP ;Bahwa Hanya pada awal penulisan nama dan gelar para penuliskeempat buku itu sudah memiliki perbedaan, yakni cara menulisgelar Soerjono Soekanto tahun 1985 dengan S titik H jadilahditulis S.H, sama dengan Peter Mahmud marzuki tahun 2005dan Burhan Bungin tahun 2007, tetapi berbeda dengan caramenulis Sudikno

Komunitas Pasien CuciDarah Indonesia (KPCDI) dan seusai dengan visi dan misi KPCDIdidirikan sebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan KomunitasPasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Nomor 18 Tanggal 22 Mei2017, Pasal 6 menyatakan :KPCDI bertujuan mewujudkan komunitas yang mampumembangun persaudaraan dan solidaritas diantara sesama pasiencuci darah/hemodialisa, pasien PD/CAPD, pasien transplantasiginal, tenaga medis, dan anggota keluarganya, sertamengembangkan dirinya sebagai organisasi yang mampumempengaruhi kebijakan

publik yang berkaitan dengankepentingan pasien cuci darah.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon terbuktimempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan JudicialReview a quo atas Perpres No. 75 Tahun 2019 ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia.Bahwa Pemohon sebagai sebuah organisasi yang diisi oleh parapasien cuci darah dengan beragam latar belakang yang berkumpul didalam suatu wadah organisasi di bawah payung Komunitas PasienCuci Darah Indonesia (KPCDI), yang selalu akan berhubunganlangsung

AhliBukanlah Saksi Fakta, akan tetapi Keterangan saksi Ahli dalam prosesperkara pidana Di Pengadilan Negeri sangat diperlukan sekali untukmenambah Keyakinan Hakim mengenai suatu persoalan di bidangtertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yangbersangkutan, karena tidak semua persoalanpersoalan yang menyangkutteknis dikuasai oleh hakim maupun jaksa penuntut umum sepertiketerangan ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara,keterangan ahli dibidang audit keuangan, kebijakan

publik, ahli balistik danlainlain.

Panjaitan, S.H. dkk, Para Advokat pada KantorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP) beralamat di JI. Anggajaya , Brojodento No. 294 ,Gejayan , Kel. / Desa Condongcatur, Kec. Depok,Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 30 Mei 2017 ;Dan selanjutnya Pembanding , dan Il, disebut sebagaiPara Pembanding ;MELAWAN1. Pemerintah Ri cq Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cqDinas Kehutanan Dan Perkebunan Daerah IstimewaYogyakarta, beralamat di JI.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 juncto Pasal 8 juncto Pasal 11 danPasal 12 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara, maka keberadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dariAparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai aparatur Negara danmemiliki tugas melaksanakan kebijakan publik dan berperan sebagaiHalaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas

IDHAM, SH.MKn,Bahwa benar ahli sebagai dosen sejak tahun 2006 yang mengajarkan matakuliah Hukum Kebijakan Publik dan Hukum Penimbangan, di Medanmengajarkan Hukum Pertanahan dan di Uniba mengajarkan MagesterKenotariatan dan sampai sekarang bertugas di Jakarta sebagai Dosen, Notarisdan PPAT ;Bahwa sepengetahuan ahli dalam pembuatan akta Pengakuan Hutang dan KuasaMenjual sesuai UndangUndang No. 30 Tahun 2004, Notaris harus memeriksa 2syarat yaitu syarat Formal yaitu harus ada kwalifikasinya seperti

Bahwa kinerja PENGGUGAT selama ini selaku kontrol sosial ataskebijakan Pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan publik atau hakkonstitusional warga negara, memonitoring proses dan kebijakan publik,terlibat dalam proses legislasi nasional demi mengawal berjalannyapenyelenggaraan negara yang berdasarkan asasasas umum pemerintahanyang baik, untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur merupakanperwujudan dari kepentingan PENGGUGAT sebagai lembaga atau badanhukum perdata yang concern terhadap

kebijakan publik dan supremasi hukum.Bahwa dikarenakan PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum perdatayang memiliki hak dan kepentingan dalam mengawal proses bernegara yangpartisipatif dan transparan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4UU PTUN, sebagai rakyat pencari keadilan, yang haknya terlanggar olehTERGUGAT dikarenakan tidak terbukanya ruang partisipasi publik dalamproses penerbitan dan/atau pemberian persetujuan penunjukan Roatex Ltd.Zrt., (Hungaria) sebagai Badan Usaha Pemrakarsa

., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP)Bangka Belitung (PDKP BABEL) yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, BangkaBelitung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Pgp.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di Jalan StaniaNo. 1383 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang BangkaBelitung untuk mendampingi Terdakwa Agustoni Alias Ganyong Bin Amin tersebutdalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor418/

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 juncto Pasal 8 juncto Pasal 11 danPasal 12 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, maka keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagiandari aparatur sipil negara yang berkedudukan sebagai aparatur negaradan memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik dan berperansebagaiperencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umumpemerintahan dan pembangunan nasional;Bahwa untuk

;Contoh Yurisprudensi yang terkait dengan hal ini yaitu:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 838 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret1971 pada intinya menyebutkan bahwa perbuatan kebijakan (dalam hal iniKejaksaan RI) tidak termasuk kompetensi Pengadilan untuk menilainya;Isi Putusan Mahkamah Agung R.I sebagaimana dimaksud diatas merupakanyurisprudensi yang harus diterapkan dalam perkara ini dengan menyatakangugatan penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri tidakberwenang memeriksa dan mengadili kebijakan

publik;Selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:MA/Pem/0159/77/ tanggal 25 Pebruari 1997 yang ditujukan kepada semuaKetua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Hakim di seluruhIndonesia memberikan petunjuk : Bahwa kebijakan penguasa tidaktermasuk kompetensi Pengadilan untuk memeriksanya;Uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehinggacukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Hal ini misalnya dapatdilakukan melalui kebijakan publik yang terkait dengan perizinan;(7). Menciptakan industri berwawasan lingkungan yang mampu mendorongpertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;Industri berwawasan lingkungan yang dimaksud adalah sebagaimanayang terdapat pada visi Bupati/Wakil Bupati.

Putusan Nomor 34 P/HUM/2017Tentang fungsi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2):(1) Merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan publik yangberpihak kepada pekerja dan rakyat yang manusia, dinamis danberkeadilan;(2) Sebagai wakil pekerja dalam :a. Lembaga ketenagakerjaan dan atau lembaga lainnya, baik nasionaldan atau internasional untuk mewujudkan kesejahteraan pekerjadan rakyat;b.

Memperjuangkan aspirasi hak dan kepentingan anggota sebagaiwarga negara untuk mewujudkan kebijakan publik yang berpihakkepada pekerja dan rakyat;Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (Vide Bukti.

TalunKab.Blitar sebagai Staf Seksi pemerintahan, dan selanjutnya padatahun 2002 sampai dengan tahun 2003 saksi menjabat sebagai KasiPemerintahan di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kab.BlitarHal 21 dari 77 hal Putusan No.43/Pid.B/2011/PN.Bit.2222dan pada tahun 2003 sampai 2005 menjabat sebagai KasiPemerintahan di Kecamatan Selopuro Kab Blitar kemudian tahun2005 sampai tahun 2006 sebagai Sekretaris Kecamatan Talun,tahun 2006 sampai dengan 2008 saksi mengikuti tugas belajar S2di UI Bagian Perencanaan Kebijakan

Publik Fakultas Ekonomi UI,setelah tamat tahun 2008 sampai saat ini saksi bertugas di kantorPelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Blitar sebagai Kasi Pendataandan Validasi;Bahwa saksi bertugas di kantor Pelayanan Terpadu Satu PintuKab.Blitar sebagai Kasi Pendataan dan Validasi bertugas sertabertanggung jawab mengecek dan memvalidasi semua berkaspermohonan perijinan yang ada dari pemohon.Bahwa prosedur proses permohonan perijinan dikantor saksiadalah sebagai berikut pemohon meminta informasi ataumemberikan

Medan (20062016), Advokat PERADI (2016Sekarang), Ketua Sumut Watch, Ornop di Bidang Pemantauan &Pengawasan Kebijakan Publik di Sumut (2016 Sekarang) dan figurpublik, Penggugat merasa sangat diremehkan, dilecehkan,dipermalukan, dihina dan direndahkan.IV.

,Kesemuanyaadalah Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor LembagaBantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP).yang beralamat di jl. Anggajaya , Brojodento No. 294 Gejayan,Putusan No. 12/Pdt.SusPHI/2017/PN. Yyk halaman 11 dari 77 halamanDesa/ Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab.

mengantisipasi terjadinyabanjir Bandang;14.Bahwa Banjir Bandang Sungai Sampean telah terjadi sebelum Tahun2002 dengan daya rusak air yang besar dan menerjang kota Situbondo,selayaknya apabila pengalaman bencana tersebut telah terjadi kerjasamaantara Instansi Pengairan di Bendung Sampean Baru, PemerintahPropinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten SitubondoBondowoso namun Tergugat , Tergugat V dan Tergugat VI selakuPemerintah Propinsi dan Kepala Pemerintahan Kabupaten yang palingbertanggungjawab terhadap kebijakan

publik nyatanyata tidakmemberikan sistem peringatan dini (Early Warning System) semacamsystem informasi penyelamatan pra Banjir, misalkan informasi adanyakemungkinan dengan siaran keliling sebelum terjadinya Banjir, atauinformasi curah hujan di Kabupaten Bondowoso yang berpengaruhterhadap elevasi air bendung, mengingat dampak negative pembukaanpintu air yang tidak efektif dan mengalir ke wilayah Kabupaten Situbondoakan terasa dalam waktu 60 menit sampai dengan 90 menit kemudian,sehingga adanya jeda

Jika Majelis Hakim yang terhormat setuju dengan GugatanPENGGUGAT, maka hal ini dapat diartikan bahwa Majelis Hakimbertindak menentang kebijakan Publik Negara Republik Indonesiayang telah sepakat dengan dunia Internasional mengenaiKesepakatan di dalam perjanjian Arbitrase;c.

Saksi SAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bersamasamabergabung dalam organisasi LKPK (Lembaga Komunitas PengawasKorupsi) di Cilegon; Bahwa saksi di dalam organisasi LKPK (Lembaga Komunitas PengawasKorupsi) tersebut selaku Sekretaris dan Terdakwa sebagai Ketua; Bahwa sesuai AD/ART Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi sebagaipengawasan terkait penggunaan APBN/APBD dan Kebijakan Publik; Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah wiraswasta