Akta Perdamaian No.xxxxBahwa berdasarkan pembagian yang telah disepakati sebagaimana padapasal 3, Pihak Pertama berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya hidupkedua anak hasil dari perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yaituyang bernama Jhatia Adella Cahyani dan Fitrianoor Wahyadi, sampaikeduanya dewasa dan bisa hidup mandir;Pasal 5Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk menyelesaikan segala administrasijualbeli dengan pihak lain (pembeli) sampai tuntas secara transparan dandiketahui oleh Pihak

Bahwa yang bersangkutan melaksanakan hal tersebut (membuat SPP,SPJ dan LPJ dalam kegiatan pembangunan tersebut yang belum tuntas)tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang, barang atau yanglainnya dari Kepala Desa Terdakwa RIYANTONO BIN TUGIYO. Bahwaterkait program kegiatan bidang pembangunan PemdesSumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab.

Jombangantersebut yang belum tuntas dikerjakan dengan rincian sesuai RABDesasepanjang 280 m (2 sisi) dengan nilai anggaran senilai Rp.132.256.200, dan hanya dikerjakan sepanjang 94 m (2 sisi) dengandiding 0,5 m dan tinggi pondasi 0,3 m dengan konsitruksi pasangan batubelah belum terdapat plesteran/siaran senilai Rp. 40.562.760, sehinggaterdapat kelebihan bayar senilai Rp. 91.693.440..

Paving, Drainase, TPT danperawatan atau rehab kantor Balai Desa yang bersumber dari DanaDesa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana terhadap kesemuakegiatan pembangunan tersebut tidak tuntas dikerjakan atau bahkan adayang tidak dikerjakan.

Bahwa pada beberapa program kegiatan bidang pembangunantersebut pengerjaannya belum tuntas dikerjakan bahkan ada yang tidakdikerjakan sama sekali, akan tetapi telah dilakukan penarikan anggaranatau dalam arti lain telah dilakukan pencairan anggaran terhadap kegitanbidang pembangunan tersebut. Terkait kegiatan bidang pembangunan Ds. Sumberwuluh Kec.Dawarblandong Kab.

Bahwa terhadap pekerjaan bidang pembangunan telah dibuat SPJ danLPJ dengan laporan pekerjaan telah tuntas 100%. Bahwa terkait kegiatan bidang pembangunan Desa Sumberwuluh Kec.Dawarblandong Kab.

dan belum dikaruniai anak;Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi akhirakhir ini rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak ruktmedan harmonis lagi,karena Tergugat telah pergi meninggalkan tmpat)kediaman bersamaPenggugat dengan Tergugat, Tergugatetidak bertanggung jawabterhadap Penggugat dan sekarahg tidakediketahui keberadaannya,dan pada tahun 2013 yanglaluergugat pernah mengajukanpermohonan cerai talak, namun perkara tersebut tidak tuntas

Yamin nomor6 F KelurahanTaratak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan belumdikaruniai anak;Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat padaawalnya berjalan dengan rukun dan harmonis tetapi akhirakhir inirumahb tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun danharmonis lagi, sepengetahun saksi Tergugat pernah mengajukanpermohonan cerai talak pada tahun 2013 ke Pengadilan AgamaHal. 6 dari 13 Hal.Putusan Nomor :0364/Pdt.G/2014/PA.Prm.Pariaman tetapi perkara tersebut tidak jadi tuntas akhirnya

program Pemerintah MRepublik Indonesia danPENGGUGATsebagai salah satu. lembaga kepercayaan, namunTERGUGAT secara nyata tidak memanfaatkan program tersebut dengansebaikbaiknya17.Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas

buktikepemilikan SHGB nomor : 00334 , Surat Ukur nomor : 493/Puntikdalam/2016 tanggal 14 juli 2016 atas nama Sugianor Abdi, yang terletak diPerum Mahatama GBM Puntik Blok No.69 Puntik dalam, Mandastana, BaritoKuala Kalimantan Selatan ( vide Pasal 17 PERMA No. 4 Tahun 2019 TataCara Penyelesaian Gugatan Sederhana joPERMA No. 14 Tahun 2016tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)19.Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas

Pemerintah RI akan memfasilitasi Perusda Bhakti Satya dan PerusdaPertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan duediligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC;.

Bahwa keputusankeputusan Pemerintah tersebut di atas, terutamaKeputusan Rakortas Antar Menteri, knususnya Nomor IV butir 2 yangmenyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasiPerusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan EnergiKutai Timur dalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT.KPC, tidak pernah dilaksanakan Tergugat atau Menteri Energi danSumber Daya Mineral, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yangHal. 6 dari 6 hal. Put.

Untuk 31% saham yang dialokasikan bagi Pemda Kaltimkepada Perusda Melati Bhakti Satya dan PerusdaPertambangan dan Energi Kutai Timur; Pemerintah akan memfasilitasi Perusda Bhakti Satya danPerusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalammelakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC;3. Bahwa benar keputusankeputusan Pemerintah tersebut di atas,terutama Keputusan Rakornas Antar Menteri, knususnya No.

IV butir 2yang menyatakan bahwa Pemerintah RI memfasilitasi Perusda MelatiBhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timurdalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC, tidakpernah dilaksanakan Tergugat atau Menteri Energi dan Sumber DayaMineral, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai tugasmengawasi pelaksanaan kewajiban PT. KPC berdasarkan PKP2B KPCdan tidak pernah pula dipatuhi/dilaksanakan PT. KPC, sehingga prosesdivestasi PT.

Tentang fasilitas Pemerintah melakukan due diligence (uji tuntas).Berkaitan dengan dalil Penggugat (pada halaman 5 nomor urut 6);Bahwa adanya anggapan Tergugat tidak mempasilitasi Penggugat untukmelaksanakan Due Delegence terhadap PT. KPC sebagaimana telahdijelaskan pada pendahuluan, hasil Rakortas Bidang Perekonomiantanggal 30 Juli 2002 dan Siaran Pers Kementerian Bidang PerekonomianHal. 19 dari 19 hal. Put.

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras tanpa izin edar; - Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas

dengankesalahan terdakwa; 22220 21Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan selama proses persidanganperkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa tahananyang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ; Menimbang, didalam perkara aquo, disamping terdakwa diancamkan dengan pidanapokok beberapa pidana penjara, juga diancamkan dengan pidana denda secara komulatif,maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas

bersangkutan; MENGADILI:e Menyatakan terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras tanpa izinedar;e Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa UKIK SANTOSO BINJAMAL tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidanadenda sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ,dengan ketentuan, apabilapidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas

Bahwa karena Tergugat tidak dapat menyelesaikan Kewajibannyamembayar gantirugi kepada Para Penggugat secara tuntas dan ditambah dengan pernyataan Tergugat melalui Suratnya No. 831/Dir.Umum/1978 pada tanggal 23 November 1978, menyatakanmembangun Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebutdibatalkan (tidak dapat diteruskan), maka kami berpendapat Tanahtersebut kembali kepada Para Penggugat, dengan kenyataan tanahtanah milik Para Penggugat dikuasai dan dikelola oleh ParaPenggugat sampai sekarang

Sehinggadengan tidak adanya hubungan Hukum antara Para Penggugat denganObjek Gugatan, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima.Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 30/Pdt./2014/PT TJIK.16Tidak Jelas Objek Gugatan Para PenggugatDalil Para Penggugat dalam butir 4 menyebutkan Tergugat tidak dapatmenyelesaikan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Para Penggugatsecara tuntas dan ditambah dengan pernyataan Tergugat melalui surat No.831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978, menyatakan membangunproyek

Bahwa dalil Para Penggugat dalam butir 4 Gugatannya menyebutkanTergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membayar gantiHalaman 17 dari 44 Putusan Nomor 30/Pdt./2014/PT TJIK.18rugi kepada Para Penggugat secara tuntas dan ditambah denganpernyataan Tergugat melalui Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal23 November 1978, menyatakan pembangunan Proyek IndonesiaTerminal Tanker (Proyek ITT) tersebut dibatalkan (tidak dapatditeruskan), maka kami berpendapat tanah tersebut kembali kepadaPara Penggugat,

Bahwa Tergugat telah membayar ganti rugi secara tuntas kepadapenduduk yang tanah miliknya terkena Proyek Indonesia TerminalTanker (Proyek ITT) melalui Bank Pembangunan Daerah Lampungdan Para anggota Panitia Ganti Rugi Kabupaten Lampung Selatanmenyaksikan atas pembayaran tunai itu dilakukan.3. Bahwa Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978adalah berisikan tentang pembatalan rencana proyek Telkom diGisting dan rencana Proyek pelebaran jalan S.

Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara iniMenimbang, bahwa Terbanding Isemula Tergugat dalam kontramemori bandingnya tanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagaiberikut:1.Bahwa keberatan pertama dari Pembanding/Penggugat dalam memoribanding terhadap putusan perkara a quo adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat terkait denganpermasalahan sengketa tanah yang dilakukan oleh Terbanding/T ergugat yang tidak tuntas untuk melaksanakan

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan segala permasalahan danurusan yang berkenaan penguasan anak dan harta bersama antara ParaPihak dinyatakan selesai dengan tuntas.5. Bahwa terhadap hartaharta yang lainnya para para pihak selanjutnya akanmembuat perjanjian dil luar perjanjian ini6. Bahwa pernyataan dimaksud dalam butirbutir di atas merupakan bagianyang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baiksekarang maupun yang akan datang.7.

juta rupiah) ;Pasal 3Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I secara bersamasama melakukanpencairan uang deposito dan uang yang ada dalam 2 (dua) buku tabungantersebut pada Bank Kaltim Cabang Sendawar sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak kesepakatanperdamaian ini ditandatangani para pihak ;Pasal 4Bahwa Tergugat II akan membantu Para Penggugat dan Tergugat I untukmelakukan pencairan uang deposito dan tabungan sebagaimana dimaksuddiatas sampai selesai/tuntas

PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesaidengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian inimengakhiri semua sengketa dan tunduk kepada hukum yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia;.

Para pihak berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telahselesai dengan tuntas melalui jalan musyawarah mufakat damai danperdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dan semuaproses pemeriksaan baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan danmencegah timbulnya perkara, baik perkara perdata maupun pidana sertaperdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apa punjuga.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Ketua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan

Putusan No.714/Pdt.G/2012/PN.Jkt.SelTerjemahan bebas:Earthstone (PENGGUGAT) akan melaksanakan Uji Hukum Tuntas dalam waktu 90hari sejak penandatanganan MOAT ini sehubungan dengan akuisisi perusahaanpemegang konsesi tersebut.Earthstone (PENGGLIGAT) akan berkomunikasi dalarn waktu 2 minggu terhitungsejak selesainya Uji Hukum Tuntas kepada SBM (TERGUGAT) denganmemberikan keputusan untuk melanjutkan akusisi tersebut atau tidak.Bahwa berdasarkan ketentuan poin pertarna bagian konsiderans dari Perjanjian

apabila dikonversi kedalammata Liang Ringgit malaysia adalah sebesarMYR 500,000, dima ratus ribu RinggitMalaysia) (Bukti P3 A);Pembayaran 11 kepada TERGUGAT padatanggal 30 April 2012 dengan carapemindahbukuan (transfer) melalui BankStandard Chartered sebesar USD 121,770,(seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuhpuluh Dollar Amerika Serikat) yang apabiladikonversi kedalam mata uang Ringgitmalaysia adalah sebesar MYR 300,000, (tigaratus ribu Ringgit Malaysia) (Bukti P3 13);BiayaBiaya Uji Hukum Tuntas

Putusan No.714/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel26.1427.28.29,Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telahmenderita kerugian oleh karenanya dapat meminta ganti kerugian kepadaTERGUGAT akibat tidak dibayarkannya hak PENGGUGAT berupapengembalian Uang Muka dan biaya Uji Hukum Tuntas yang merupakankewajiban TERGUGAT dalam Perjanjian".

RSK/SURIA;Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas Surat Somasiketiga nomor 115/IPE/FIPL/X/2012, tertanggal 11 Oktober2012 (Somasi III);Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas Buktipembayaran Uang Muka kepada RMSI untuk survey proyekTempat 1 dan Tempat 4 sebesar USD 15,600;Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas Buktipembayaran biaya Uji Hukum Tuntas (Legal Due Diligence)kepada Azmi Associates sebesar USD 4,837;Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas BuktiPembayaran IMC SRG Consultant

Bahwa apabila tidak melibatkan ketiganya akan mengakibatkanperkara ini tidak tuntas penyelesaiannya karena masih adapihak yang harus di gugat;5. Bahwa berdasarkan dalil nomor 1 sampai dengan nomor 4diatas, gugatan Penggugat termasuk gugatan kurang pihak(Plurium Litis Consortium) dengan demikian gugatan ini harusdinyatakan tidak dapat diterima;B.

Orpa Rosina Osok) sehingga harus diminta pertanggungjawabannya secara hukum pada perkara in;Bahwa selain melibatkan kedua belah pihak diatas, Penggugat jugaseharusnya melibatkan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorongyang telah memberikan pengesahan kepada Turut Tergugat tentangkepemilikan tanah adatnya terlebih lagi ini diakui oleh Penggugatbahwa obyek sengketa adalah tanah adat;Bahwa apabila tidak melibatkan ketiganya akan mengakibatkanperkara ini tidak tuntas penyelesaiannya karena masih ada pihak

gugatan kurang pihak (Plurium LitisConsortium) dengan keberadaan pihak lain yang disebut olehTergugat dan Turut Tergugat yaitu orang yang memberikanpelepasan kepada Penggugat adalah tidak memiliki kapasitasuntuk dijadikan sebagai pihak karena sesuai dengan prosedurPenggugat tidak membeli secara langsung, haruslah ditolakkarena : Pertama, siapapun yang berkaitan dengan perkaraperdata terutama mengenai sengketa tanah haruslah ditariksebagai pihak karena jika tidak maka penyelesaian perkara initidak tuntas

JikaPenggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat, makaagar masalah dalam gugatan ini tuntas penyelesaiannya dantidak menyisahkan pihak yang harusnya juga digugat, makaLembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorong harus ditariksebagai pihak dalam perkara ini;B.

BahwaTergugat dalam Dupliknya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatanPenggugat harus ditolak karena :Pertama, siapapun yang berkaitan dengan perkara perdata terutamamengenai sengketa tanah haruslah ditarik sebagai pihak karenajika tidak maka penyelesaian perkara ini tidak tuntas dan inibertentangan dengan prinsip umum atau ketentuan umum yangditerapkan dalam kasus sengketa tanah yang mengharuskanmenarik pihak ketiga sebagai Tergugat, Hal ini sebagaimanaputusan Mahkamah Agung No. 2752K/Pdt/1983 (lihat

balik nama sertifikat tanah yangmerupakan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi hak milikPihak Pertama;Pasal 4Bahwa perjanjian akta perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani olehPara Pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi materai serta mempunyaikekuatan hokum yang sama dan mengikat Para Pihak;Pasal 5Demikian telah terlaksananya perdamaian ini Pihak Pertama dan Pihak Keduamenerangkan bahwa mereka telah mengakhiri perkara perdata diantara merekatersebut diatas secara tuntas

Putusan yang tidak tuntas, sehingga menciderai rasa keadilan (noneksekutabel);C. Putusan yang mengandung kekeliruan/kekhilafan secara nyata,antara lain:Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan Nomor 317 PK/Pdt/2014Putusan didasarkan pada putusan yang sudah dibatalkan, dansebagainya, sehingga merupakan putusan yang cacat hukum(invalid);Mohon Perhatian:1.

Sedangkan putusan yang tidak tuntas tentunya tidak dapatdilaksanakan (non eksekutabel);3. Putusan yang mengandung kekeliruan/kekhilafan secara nyata,sudah seharusnya dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan;5. Bahwa membaca dan mencermati Putusan Peninjauan Kembali MARINomor 416 PK/PDT/1998 tanggal 29052002 tersebut terbukti selain,ternyata Ultra Petita, juga tidak cermat, dan tidak tuntas, yang sangatmerugikan Pemohon Pk2;A.

Putusan MARI Nomor 416 PK/PDT/1998 tidak tuntas:1. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 416 PK/PDT/1998,tanggal 29 Mei 2002 tersebut tidak tuntas, dapat dibuktikan sebagaiberikut:1.1. Penggugat (saat ini Termohon PK2) dalam gugatannyatertanggal 17 Maret 1990 Nomor 152/Pdt.G/1990/PN.Sby.,dengan tegas telah mengakui dia telah menerima pembayaransebesar 25% dari nilai jual, artinya lkatan Jual Beli telahdilangsungkan dan 25% telah dibeli dan dibayar oleh TergugatHal. 33 dari 41 Hal.

dari Penggugat (Termohon PK)telah menerima pembayaran 25%, maka seandainya, sekali lagiseandainya Akta Ikatan Jual Beli Nomor 29 tersebut harus dinyatakanbatal, maka pembayaran 25% yang telah dilakukan oleh Tergugat(Pemohon PK2) dan yang telah diakui tegas diterima Penggugat(Termohon PK2) tersebut harus mendapat perlindungan hukum bagiTergugat (Pemohon PK2) atas prestasinya tersebut;Bahwa terbukti Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 416 PK/PDT/1998, tanggal 29052002 merupakan putusan yang tidak tuntas

Apabila terjadipermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat seperti diatas tidakpernah ada penyelesaian secara tuntas;b. Tergugat sering marah, dan kalau marah Tergugat meninggalkantempat kediaman bersama;c. Tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi;4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulanSeptember 2016, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempattinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl.Teuku Umar, Gg. Garuda 00, Br.

bukti tranterdakwa kwitansi dan surat perjanjian); 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy bantuan hukum (voucher bukti tranterdakwa, invoice dan kwitansi) Rp. 1.430.000.000; 6. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher giro dan bukti tranterdakwa leasing kendaraan; 7. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher bukti tranterdakwa dan invoice desain interior 2012-2013; 8. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir rekening escrow USD IDR Bank BRI tahun 2012; 5. 1. 1 (satu) bundel asli hasil uji tuntas

Hal ini diperlukan untuk penjualan ke BUMD Kabupaten Sampang; k.Surat Bupati Sampang No. 540/109/434.111/2010 tanggal 14 April 2010 kepada PT Indonesia Power perihal Alokasi gas ex sumur Wortel, menyampaikan bahwa sehubungan dengan surat konsultan mengenai hasil uji tuntas terhadap calon mitra BUMD Kabupaten Sampang, pemanfaatan gas sebesar 17 MMSCFD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan melalui PT Indonesia Power dan Menunjuk PT Sampang Mandiri Perkasa sebagai pelaksana penjualan

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampang pada tanggal 20 April 2010; d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan Gas kepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMDSampang pada tanggal 20 April 2010;d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwapemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

SANTI melakukan uji tuntas terhadap calon mitra berdasarkanpermintaan dan perintah dari PT. GSM yang dilakukan sejak 17 Maret 2010 sampaidengan 9 April 2010 ;e Bahwa PT. SANTI melakukan uji tuntas calon mitra hanya berdasarkan data administrasi daricalon mitra yang diperoleh dari PT. GSM ,danuji tuntas yang dilakukan PT SANTI masihtahap awal, PT.

SMP sebagai pengelola alokasi gasbagian negara adalah wewenang Bupati ; Bahwa pada waktu dilakukan uji tuntas tersebut, komposisi saham PT SMP adalah 40% PTGSM dan 60% PT ASA, di samping itu, PT GSM sendiri tidak termasuk dalam 9 (sembilan)perusahaan yang dilakukan uji tuntas ;Bahwa setelah dipenuhi syarat formal bahwa perusahaan pengelola gas bagian negara adalahBUMD, dengan melampirkan Perda pembentukan BUMD PT SMP, maka sesuai usulan dariBupati Sampang, BP Migas mengeluarkan keputusan bahwa BUMD

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampangpada tanggal 20 April 2010;d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatangas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampangpada tanggal 20 April 2010;Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatangas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

Pasal 5Bahwa, bilamana Pihak Pertama telah melaksanakan kewajibannyasebagaimana yang ditentukan Pasal 2 dan Pasal 3 diatas, maka PerselisihanHubungan Industrial antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah selesaisecara tuntas dan hubungan kerja dinyatakan berakhir / atau putus ;Pasal 6Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Pihak Pertama denganPinak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 diatas,maka Para Pihak sepakat mencabut segala tuntutan tuntutannya, laporan laporannya

Hasan Su 'ud almarhum;Menolak gugatan Penggugat III Terbanding untuk selebihnya;Dalam Rekonvensi:1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Terbanding untuksebagian,Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi , II(Penggugat Konvensil, Il) Terbanding dengan menghindari prosesPeningkatan Pengikatan Jual Beli sesuai Akta No mor 19 tanggal 22Oktober 2002 menjadi jual beli tuntas adalah merupakan itikat buruk danterbukti merupakan perbuatan wanprestasi;Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi

Husna) dan Penggugat II(Fauna) untuk sebagian,;Menyatakan bahwa Penggugat dan Penggugat II adalah sebagaiAM Waris Sah dari H.Hasan Suud (Alm);Dalam Rekonvensi:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat Konvensi dan Il dengan menghindar prosespeningkatan Pengikatan Jual Beli sesuai Akta Nomor 19 tanggal 22Oktober 2002 menjadi jual beli tuntas adalah merupakan itikad burukdan terbukti merupakan perbuatan wanprestasi

;Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat Konvensi dan Il untuk melaksanakan proses peningkatan Perjanjian PengikatanJual Beli dimaksud dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah tertunda sejak disepakatinya pada saat peningkatan ju8albeli dimaksud hingga sampai saat ini dengan tuntas menjadi jual bellisempurna dengan menerima sisa pelunasan jual belli sebesarRp1.394.400.000,00 sejak putusan atas perkara ini diucapkanMenghukum Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat Konvensi

Hasan Suud (Alm):Menolak gugatan Penggugat , II/Terbanding untuk selebihnya;Dalam Rekonvensi:Mengabulkan gugatan Penggugat RekonvensiTerbanding untuksebagian;Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi danII/Penggugat Konvensi dan II dengan menghindar proses peningkatanPengikatan Jual Beli sesuai Akta Nomor 19 tanggal 22 Oktober 2002menjadi jual beli tuntas adalah merupakan itikad buruk dan terbuktimerupakan perbuatan wanprestasi;Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat

Konvensi dan Il untuk melaksanakan proses peningkatan Perjanjian PengikatanJual Beli dimaksud dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah tertunda sejak disepakatinya pada saat peningkatan ju8albeli dimaksud hingga sampai saat ini dengan tuntas menjadi jual bellisempurna dengan menerima sisa pelunasan jual belli sebesarRp2.434.000.000,00 sejak putusan atas perkara ini diucapkan;Menghukum Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat Konvensi dan IIuntuk membayar ganti rugi akibat penundaan jual

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akantetapi kurang lebih sejak bulan November tahun 2001 ketentraman rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antaraPemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran yang penyebabnya antara lain: Pemohon kecewa dengan sikap dan perbuatan Termohon sebabselama Pemohon bekerja di Malaysia ternyata Termohon pernahmengajukan perceraian akan tetapi tidak bisa tuntas disebabkanTermohon mengalami kecelakaan;