Ditemukan 4988 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-01-2011 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 259/PID/2010 /PT- BNA Tanggal 27 Januari 2011 — 1.dr. H. ABD. HAMID, M. Si
2.H. M. DAHLAN, S.H., M.M.
46 — 34
46 — 34
M Dahlan, SH, MM selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Din Bima Program DinasKesehatan Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie BERDASARKAN SuratKeputusan Bupati Pidie Nomor: 38 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pejabat EselonIV.A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 14 Maret 2002 (30 Zulhijjah 1422H),pada dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Februari 2006 sampaidengan bulan November 2007 atau setidaktidaknya pada
Putus : 23-10-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 94/Pid.B/2015/PN Msb Tanggal 23 Oktober 2015 — SITTI HAMRAH ALIAS MAMA ARINDA BINTI JAMIN
117 — 42
117 — 42
ajukan kepada Bank BRIUnit Kappuna yang berisi SK Pertama, SK Terakhir, Kartu Taspen, KartuKepegawaian, Ampra Gaji, dan Kesra digunakan oleh Saksi karenaTerdakwa menjelaskan bahwa berkas tersebut nama Saksi mirip dengannama dalam berkas tersebut;Bahwa pada waktu Saksi menyetorkan berkas tersebut ke pihak BRI dankemudian dilakukan wawancara maka saat itu Saksi mengakui bahwasemua berkas tersebut adalah milik Saksi dan nama Saksi, kemudianSaksi juga mengakui bahwa Saksi benar seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2020/PTUN.PL Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
469 — 429
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
469 — 429
Bahwa Posita Poin 3, 4, dan 5 halaman 6 dalam Surat Gugatanyang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat pangkat,golongan serta jabatan fungsional lektor untuk menduduki jabatansebagai Wakil Dekan tidak relevan karena objek sengketa tidakberkaitan dengan pembatalan status/kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala,tetapi objek sengketa (SK Rektor Nomor 7561/UN28/KP/2019)berkaitan dengan pembatalan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 23-09-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2013 Tanggal 23 September 2013 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M, Ec vs REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, dkk
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dilinat dari tidakadanya nama PENGGUGAT tercantum pada Objek Gugatan 3;Bahwa TERGUGAT 3 kembali tidak memberikan tugas mengajar padaSemester Akhir 2011 2012 kepada PENGGUGAT sebagaimana dapatdilihat dari tidak adanya nama PENGGUGATtercantum pada ObjekGugatan 5;Bahwa PENGGUGAT diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk olehTERGUGAT 2 pada tanggal 24 November 2011 atas dugaan pelanggaranPasal 4 Ayat 3, PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh PENGGUGAT
Register : 30-01-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky Tanggal 25 Nopember 2013 — H. Zaini Nur bin Abu Bakar vs Hj. Neni Lydia binti Sidik Ladjim
61 — 33
61 — 33
Setelah melangsungkanpernikahan antara Termohon dengan Pemohon tidak langsung tinggal dirumah sendiri.Akan tetapi berpindahpindah, karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang selalu dipindahtugaskan. Termohon selalu dengan setia mendampingi Pemohonkemanapun Pemohon pindah tugas. Setelah beberapa tahun selalu berpindahpindahtugas dan akhirnya Termohon dan Pemohon tinggal dirumah sendiri di Jalan GunungKerinci No. 22A RT. 57 RW.
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 110 Tanggal 19 Januari 2011 — Serka Agus Priatin
43 — 30
43 — 30
Bahwa.......Bahwa saat itu) Saksi sempat menanyakan kepada Saksi17Ill Serka Agus Prihatin dari mana Saksi IIISerka Agus Priatin mendapatkan shabu tersebutdan dijawab oleh Saksi III Serka Agus Priatinbahwa shabu tersebut diperoleh dari orang sipilyang Saksi lupa namanya.Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2009pada malam tahun baru, Saksi bersama Saksi IIPraka Budi Pitoyo berangkat lagi ke Bukittinggiuntuk mengecek anggota Yonif 131/Brs yangmelaksanakan tugaS pengamanan di GudmulapBukittinggi.Bahwa
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
165 — 74
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
165 — 74
Jabatan : Pelaksana Unit Kerja: KelurahanTamberan Kota Pangkalpinang Instansi : Pemerintah Kota PangkalpinangKEDUA: Terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiunberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.KETIGA: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 18
55 — 18
Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Register : 21-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 139 â K / PM.III-12 / AL / VIII / 2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — Terdakwa-II. MOHAMAD DENI Kls Bah NRP 112888;
90 — 42
90 — 42
Bahwa barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalamperkara ini tidak dijadikan sebagai barang bukti hanya fotonya sajasebab dijadikan barang bukti di Kepolisian dalam perkara orang sipilyang ikut samasama dengan para Terdakwa melakukan pencurian.Hal.15 dari 54 hal. Put No : 139K/PM.II112/AL/VIII/2017Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Il Kls Bah M.
Register : 23-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1278/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 13 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
U M A R
246 — 511
MUSTOFA
Terdakwa:
U M A R
246 — 511
MAKI dan SULTAN yang isinyatidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapatkeuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitusebesar 20 % s/d 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, makaMajelis berpendapat bahwa terdakwa sebagai seorang Pengawai negeri Sipilyang bekerja di KPP Pratama Jakarta Koja telah mengeluarkan faktur pajak atasnama PT.
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 10-07-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 27
68 — 27
Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Register : 01-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
235 — 190
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
235 — 190
.), makaPara Penggugat adalah sebagai korban sistem yang burukdalam birokrasi Dinas Perhubungan, sehingga dalam perkarapidana mereka dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan;b) Bahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UndangUndang No. 43 Tahun 1999 : "Berhubung dengan itu makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akandiberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan
Register : 13-02-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 03/G/2017/PTUN.ABN Tanggal 12 Juli 2017 — 1. Nama : IDRUS SOAMANGON, S.Pi.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
Tempat tinggal : di Dusun Anggrek, RT/RW 006/002, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
2. Nama : SUBHAN ABDUL LATIF BUAMONA, S.E.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
Tempat tinggal : di Jalan PLN, RT/RW 001/001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-FM/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 memberikan kuasa kepada:
1) FAHRUDDIN MALOKO, S.H.;
2) ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H.;
3) KUSWANDI BUAMONA, S.H.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Fahruddin Maloko dan Rekan, beralamat Kantor di Jalan Yasin Gamsungi, RT/RW 002/001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;
Melawan:
1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA;
Tempat Kedudukan : di Jl. Lintas Halmahera, Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/264/G, tertanggal 13 Maret 2017 memberikan kuasa kepada :
1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
2. BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
3. MUSTAFA HASAN, S.H., Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
4. MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
5. A. SETIAWAN DWI PUTRANTO UTOMO, S.H., M.Eng., Kepala Sub Bagian NonLitigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
6. MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
7. SOFYAN HADI, S.H., M.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
8. SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Nama : HIDAYAH T. SOAMOLE, S.T.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPRD;
Tempat tinggal : di Aspol RT.006/RW.012, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Nama : MULKI PORA, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPRD;
Tempat tinggal : di Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/IV/2017, tanggal 3 April 2017 keduanya memberikan kuasa kepada :
1. NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.;
2. BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Kelurahan Wainitu, RT.002/ RW.004, samping swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
776 — 164
776 — 164
menjelaskan sebagai berikut : dalam hal anggotaHalaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.ABNpartai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan pemberhentiannya sahsetelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap;4) Bahwa selain itu Asas Akuntabitilas, tidak dilaksanakan saat prosesdikeluarkannya objek sengketa a quo, yang mana dalam objeksengketa a quo di proses oleh subjek yang bukan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 54-K/PM.III-19/AD/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : ALADIN, Pratu / 31030393050483
Terdakwa II : NAPSENG, Serda / 21040217911283
Terdakwa III : RUSDI D TODUHO, Pratu / 31030390730183
Terdakwa IV : AHMAD, Pratu / 31040425141183
Terdakwa V : ROIS, Prada / 31060649380186
Terdakwa VI : SATMANTO, Pratu / 31030380910582
Terdakwa VII : LAODE TONIMA, Pratu / 3103039701183
Terdakwa VIII : KAMIM, Pratu / 31030650780883
Terdakwa IX : ALBAR, Pratu / 31030701361281
Terdakwa X : FELIX TOKAY, Pratu / 31030701381281
Terdakwa XI : BASIR MAKMUR, Pratu / 31030340820781
45 — 42
45 — 42
Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan' ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Register : 08-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
287 — 178
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
287 — 178
Dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan kepadaSurat Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri, Mentri PendayagunaanAparatur Negera dan Reformasi birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153 /KEP / 2018 tentang penegakan hukuman terhadap pegawai negeri sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya
Putus : 20-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2591 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 20 Januari 2016 — ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO
221 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 20/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
ERWAN TARUNA JAYA, S.T.
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
177 — 62
ERWAN TARUNA JAYA, S.T.
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
177 — 62
/2018 Tanggal 1 Maret 2018Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan DanPengendalian Kepegawaian, ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara (BKN) (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Putus : 10-08-2017 — Upload : 06-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/MIL/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 — DWI SAPTADJI
103 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri Muchirah dengan kwitansitertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesarRp2.255.6000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enamratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh PemohonKasasi, sesuai keterangan Saksi Mayor Sus Jul Hanrawan selaku timauditor yang telah melakukan pemeriksaan.Hal. 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017Bahwa dalam pertimbangan ini jelas adanya keterlibatan masyarakat sipilyang ikut bertanggung jawab mengenai uang koperasi
Putus : 18-12-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/PID.SUS/2011 Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. SUGENG RIYONO, MM.
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Terpidana dalam perkara yang sama dan telahdihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah AgungRI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal 03 November 2009), sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor821.13/795/032/1988 tanggal 27 Februari 1988 dan selanjutnya diangkat sebagaiPemimpin Proyek Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Messdengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/314/KPTS/013/2001Hal. dari 173
SUGENG RIYONO, MM. sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor :PS.033.1/9251/SK/1980 tanggal 24 Mei 1980 dan selanjutnya diangkat sebagai KepalaBiro Perlengkapan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor821.2/79/042/2001 tanggal 17 Februari 2001, bersama dengan saksi ANIEKSUSDIYATUN, SH., (Terpidana dalam perkara yang sama dan telah dihukum pidanapenjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal
Register : 27-03-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Dp Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 29
69 — 29
Pensiun Pertama atas nama Ismail Bakar yangdikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Idonesia tanggal 03 Mei 1985, telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis, tidak dibantanh pejabat yangmembuatnya juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka T.37 adalahakta dibawah tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan sebagai buktipermulaan mengenai kedudukan Ismail Bakar Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dengan hormat dan menerima hak sebagai pensiunanPNS;Menimbang, bahwa bukti T.38 berupa fotokopi