Ditemukan 4988 data
110 — 24
peraturan per Undangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Ir. NOOR NEDI, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
192 — 70
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS.3) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
292 — 184
BuktiP.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi dari fotokopi);10. Bukti P.10: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangHalaman 59 dari 84 HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA11. Bukti P.11:12. Bukti P.12:13.
195 — 91
Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta danbukan orang perseorangan/Penggugat maupun di lingkungan kerjaPenggugat yakni Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga jelasperbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat tidak berkaitandengan jabatan fungsional Penggugat di Fakultas Ilmu KeolahragaanUniversitas Negeri Yogyakarta;Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
119 — 48
., pegawai negeri sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaanPembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu,Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring KotaBengkulu Tahun Anggaran 2015 tidak mengindahkan ketentuan :a) Pasal 3 ayat (1) Undang undang No 17 tahun 2003, tentang KeuanganNegara, yang menyatakan : keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundanganundangan, efisien, ekonomis, efektif,transfaran dan bertanggungjawab
Ir. BONAPARTEI, M.Sc.
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
211 — 444
Bukti T 13:800/480/IV/BKD perihal Tindak Lanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada hubungannya
69 — 28
Pensiun Pertama atas nama Ismail Bakar yangdikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Idonesia tanggal 03 Mei 1985, telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis, tidak dibantanh pejabat yangmembuatnya juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka T.37 adalahakta dibawah tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan sebagai buktipermulaan mengenai kedudukan Ismail Bakar Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dengan hormat dan menerima hak sebagai pensiunanPNS;Menimbang, bahwa bukti T.38 berupa fotokopi
90 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain.. dst;4 Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat olehBupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipilyang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan danmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan;5 Dalam melaksanakan...dst."
75 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut pendapat kami, bukankah cakupan pengertian setiaporang di sini lebin luas dan mencakup pula pengertian Pegawai Negeri Sipilyang dhi. adalah Terdakwa Drs. Budjang Abdul Samad, SH.
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
259 — 163
Bahwa Pasal 105 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:(1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipilyang memenuhi syarat;(2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkanseorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota;(3) Bupati/valikota menetapkan seorang calon sekretaris daerahkabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan;(4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan
54 — 27
Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372063001080247 tanggal 10 Juni 2013yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;9.
DEDDY AGUS ARDIANSYAH, ST, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
181 — 51
Dian Puji Nugraha Simatupang, SH, MHTanggal 13 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Pidana Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap DalamPerspektif Hukum Administrasi Negara (fotokopi sesuai denganfotokopi);Print Out Sistem Informasi Penelusuran Perkara PengadilanNegeri Pangkalpinang Tentang Daftar Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama Darman Suriah Bin Rustam Haram (fotokopidari fotokopi);Print Out Sistem Informasi Arsip Digital
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
290 — 553
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM Halaman 3615 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah dijatunui Hukuman berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya
95 — 13
Sehingga tidakada alasan yang dapat membenarkan sikap seorang Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan Indisipliner dan bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Olehsebab itu, Yang Mulia Majelis Hakim dengan berdasarkan faktafaktahukum yang telah Termohon kemukakan di atas maka sudah selayaknyaPermohonan dan gugatan ini dinyatakan ditolak;Hal 19 dari 88 hal Putusan No. 269/Pdt.G/2016/PA.SpnBahwa antara Termohon dengan suami (xxxxx , S.
102 — 19
selanjutnya dari asfek psykologis terdakwa Il, dimanamenunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secaramental, sehingga terdakwa II dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis terdakwa Il yang sebelumnyatidak mempunyai latar belakang yang buruk, tidak pernah dihukum, namun demikianperbuatan terdakwa II tidak mencerminkan sosok profesi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
133 — 126
Penasihat Hukum Terdakwa :Tentang keberatan Angka huruf A s/d J : Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara dalam Tim JKN BPJS RSUD yangditunjuk langsung tidak berdasarkan hukum karena tidak mempunyai SuratHalaman 68 dari 84 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2020/PTMDNKeputusan dari Bupati sebagai Bendahara, sehingga terjadipenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur RSUD Kab.Batubara dalam pengangkatan Bendahara, tidak dapat dibenarkan, karenaternyata Terdakwaada melakukan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
145 — 76
November 2012No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/2012/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut, MajelisHakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkatpertama khususnya mengenai pembuktian pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsursecara melawan hukum ;Menimbang, bahwa adalah tidak tepat apabila unsur secara melawan hukumdinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
159 — 187
VIII terdaftar sebagai wajib pajak kepada Negara dan telahmelakukan pembayaran pajak PBB sejak tahun 1993 sampai dengantahun 2019.Maka dengan demikian Penggugat VIII menyatakan dengan sebenarnyatelah menguasai beserta dengan pendahulunya secara terus menerusatas sebidang tanah dan bangunan in cassu a quo selama kuranglebih 27 tahun berturutturut (vide bukti PVIII);Bahwa, Penggugat IX adalah Isteri sekaligus Ahli Waris dari AlmarhumSumarto Hadi Wijaya, yang dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Bahwa, Penggugat V, dalam pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang sudah masa purna padabulan September 2000 dan saatini Penggugat Vberusia 75, perbaikan Gugatan, dahulu orangtua Penggugat V yang saat iniduniaAktatelah meninggalberdasarkan Kutipan Halaman 149 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKI kemudian Penggugat V in cassua quo telah menghuni danmenguasai tanah dan bangunan1958sekarang,tersebut sejak tahunsampal denganNomor023/X/PKCMKS/2020 dansekarang digantikan oleh WarisKematianPengganti dari Penggugat
KHADIJAH LASALI, S.Pd
Tergugat:
WAKIL BUPATI BOALEMO
297 — 145
penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harusterlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harusdiselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan TataNegara Usaha;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
216 — 116
Pembina KepegawaianInstansi Pusan dan Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Nomor : K 2630/V.5555/99, tanggal 17 April 2018, perihal :Koordinasi Bersama Terkait Pengawasandan Pengendalian Kepegawaian (Fotokopisesuai dengan fotokopi);Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Repormasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun2018, dan Nomor : 153/KEP/2018, tanggal13 September 2018, tentang PenegakanHukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang