Ditemukan 5012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 23-09-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2013
Tanggal 23 September 2013 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M, Ec vs REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, dkk
81 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dapat dilinat dari tidakadanya nama PENGGUGAT tercantum pada Objek Gugatan 3;Bahwa TERGUGAT 3 kembali tidak memberikan tugas mengajar padaSemester Akhir 2011 2012 kepada PENGGUGAT sebagaimana dapatdilihat dari tidak adanya nama PENGGUGATtercantum pada ObjekGugatan 5;Bahwa PENGGUGAT diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk olehTERGUGAT 2 pada tanggal 24 November 2011 atas dugaan pelanggaranPasal 4 Ayat 3, PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh PENGGUGAT
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 18
  • Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
267 — 151
  • Dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan kepadaSurat Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri, Mentri PendayagunaanAparatur Negera dan Reformasi birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153 /KEP / 2018 tentang penegakan hukuman terhadap pegawai negeri sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 20-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2591 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO
203 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 54-K/PM.III-19/AD/IV/2010
Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : ALADIN, Pratu / 31030393050483 Terdakwa II : NAPSENG, Serda / 21040217911283 Terdakwa III : RUSDI D TODUHO, Pratu / 31030390730183 Terdakwa IV : AHMAD, Pratu / 31040425141183 Terdakwa V : ROIS, Prada / 31060649380186 Terdakwa VI : SATMANTO, Pratu / 31030380910582 Terdakwa VII : LAODE TONIMA, Pratu / 3103039701183 Terdakwa VIII : KAMIM, Pratu / 31030650780883 Terdakwa IX : ALBAR, Pratu / 31030701361281 Terdakwa X : FELIX TOKAY, Pratu / 31030701381281 Terdakwa XI : BASIR MAKMUR, Pratu / 31030340820781
39 — 31
  • Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan' ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 21-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 139 – K / PM.III-12 / AL / VIII / 2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — Terdakwa-II. MOHAMAD DENI Kls Bah NRP 112888;
82 — 32
  • Bahwa barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalamperkara ini tidak dijadikan sebagai barang bukti hanya fotonya sajasebab dijadikan barang bukti di Kepolisian dalam perkara orang sipilyang ikut samasama dengan para Terdakwa melakukan pencurian.Hal.15 dari 54 hal. Put No : 139K/PM.II112/AL/VIII/2017Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Il Kls Bah M.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1278/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
U M A R
223 — 484
  • MAKI dan SULTAN yang isinyatidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapatkeuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitusebesar 20 % s/d 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, makaMajelis berpendapat bahwa terdakwa sebagai seorang Pengawai negeri Sipilyang bekerja di KPP Pratama Jakarta Koja telah mengeluarkan faktur pajak atasnama PT.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 01-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
224 — 180
  • .), makaPara Penggugat adalah sebagai korban sistem yang burukdalam birokrasi Dinas Perhubungan, sehingga dalam perkarapidana mereka dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan;b) Bahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UndangUndang No. 43 Tahun 1999 : "Berhubung dengan itu makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akandiberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-08-2010 — Upload : 27-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Agustus 2010 — Drs. H. UU SAEPUDIN. ST. MSi BIN JUBAEDI
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi selakuPegawai Negeri Sipilyang ditunjuk secara lisan menjadi PLT. KepalaDinas PU Bina Marga telah menerima hadiah berupa uang dari SaksiMaman Suherman Bin Karto selaku PPTK kegiatan pemeliharaan jalanrutin Kabupaten Triwulan dan Il TA 2007 sebesar Rp. 36.577.000, sebagaiHal. 36 dari 66 hal. Put.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 06-06-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 05-12-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 65 / PID. 2011 / PT. BKL
Tanggal 16 Agustus 2011 — Drs. H. M. LISAM ALS. LISAM TANAWI BIN TANAWI
66 — 29
  • harus dipertimbangkankeseimbangan hukum itu sendiri berfungsi,kepentingan masyarakat itu tercapal, jugakepentingan terdakwa beserta keluarganya dan hukumitu. tidak berguna seketika tetapi hukum yangbermanfaat untuk keseimbangan yang berazaskanparadigma hukum itu memperbaiki atau. bermaknamaksudnya orang yang dipidana semakin baik danmempunyai harapan dikemudian hari ;Menimbang, bahwa shal ikhwal peristiwaterjadi semula didasarkan pengurusan pengangkatancalon Honorer menjadi Calon Pegwai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 28/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 37
  • OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/079/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/287/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YatiDimiati.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 13-02-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 03/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 12 Juli 2017 — 1. Nama : IDRUS SOAMANGON, S.Pi.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula; Tempat tinggal : di Dusun Anggrek, RT/RW 006/002, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : SUBHAN ABDUL LATIF BUAMONA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula; Tempat tinggal : di Jalan PLN, RT/RW 001/001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-FM/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 memberikan kuasa kepada: 1) FAHRUDDIN MALOKO, S.H.; 2) ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H.; 3) KUSWANDI BUAMONA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Fahruddin Maloko dan Rekan, beralamat Kantor di Jalan Yasin Gamsungi, RT/RW 002/001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : di Jl. Lintas Halmahera, Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/264/G, tertanggal 13 Maret 2017 memberikan kuasa kepada : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 2. BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 5. A. SETIAWAN DWI PUTRANTO UTOMO, S.H., M.Eng., Kepala Sub Bagian NonLitigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 6. MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 7. SOFYAN HADI, S.H., M.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 8. SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : HIDAYAH T. SOAMOLE, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD; Tempat tinggal : di Aspol RT.006/RW.012, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : MULKI PORA, S.H.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD; Tempat tinggal : di Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/IV/2017, tanggal 3 April 2017 keduanya memberikan kuasa kepada : 1. NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.; 2. BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Kelurahan Wainitu, RT.002/ RW.004, samping swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
759 — 143
  • menjelaskan sebagai berikut : dalam hal anggotaHalaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.ABNpartai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan pemberhentiannya sahsetelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap;4) Bahwa selain itu Asas Akuntabitilas, tidak dilaksanakan saat prosesdikeluarkannya objek sengketa a quo, yang mana dalam objeksengketa a quo di proses oleh subjek yang bukan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 10-08-2017 — Upload : 06-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/MIL/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — DWI SAPTADJI
93 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sri Muchirah dengan kwitansitertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesarRp2.255.6000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enamratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh PemohonKasasi, sesuai keterangan Saksi Mayor Sus Jul Hanrawan selaku timauditor yang telah melakukan pemeriksaan.Hal. 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017Bahwa dalam pertimbangan ini jelas adanya keterlibatan masyarakat sipilyang ikut bertanggung jawab mengenai uang koperasi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
434 — 399
  • Bahwa Posita Poin 3, 4, dan 5 halaman 6 dalam Surat Gugatanyang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat pangkat,golongan serta jabatan fungsional lektor untuk menduduki jabatansebagai Wakil Dekan tidak relevan karena objek sengketa tidakberkaitan dengan pembatalan status/kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala,tetapi objek sengketa (SK Rektor Nomor 7561/UN28/KP/2019)berkaitan dengan pembatalan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 23-10-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 94/Pid.B/2015/PN Msb
Tanggal 23 Oktober 2015 — SITTI HAMRAH ALIAS MAMA ARINDA BINTI JAMIN
105 — 32
  • ajukan kepada Bank BRIUnit Kappuna yang berisi SK Pertama, SK Terakhir, Kartu Taspen, KartuKepegawaian, Ampra Gaji, dan Kesra digunakan oleh Saksi karenaTerdakwa menjelaskan bahwa berkas tersebut nama Saksi mirip dengannama dalam berkas tersebut;Bahwa pada waktu Saksi menyetorkan berkas tersebut ke pihak BRI dankemudian dilakukan wawancara maka saat itu Saksi mengakui bahwasemua berkas tersebut adalah milik Saksi dan nama Saksi, kemudianSaksi juga mengakui bahwa Saksi benar seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 27/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 31
  • OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/020/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/108/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukarmin.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2011 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 259/PID/2010 /PT- BNA
Tanggal 27 Januari 2011 — 1.dr. H. ABD. HAMID, M. Si 2.H. M. DAHLAN, S.H., M.M.
38 — 24
  • M Dahlan, SH, MM selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Din Bima Program DinasKesehatan Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie BERDASARKAN SuratKeputusan Bupati Pidie Nomor: 38 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pejabat EselonIV.A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 14 Maret 2002 (30 Zulhijjah 1422H),pada dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Februari 2006 sampaidengan bulan November 2007 atau setidaktidaknya pada
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
152 — 61
  • Jabatan : Pelaksana Unit Kerja: KelurahanTamberan Kota Pangkalpinang Instansi : Pemerintah Kota PangkalpinangKEDUA: Terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiunberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.KETIGA: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 15-09-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 145-K/PM.III-12/AD/IX/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — - ABDUL ROHMAN, Praka NRP 31020630660381
61 — 32
  • Rp. 155.000.000, (seratuslima puluh lima juta rupiah), Saksi 2 Kopka Mukhamad Sodik mngalamikerugian sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), Saksi 3Serda Basuki mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah), Saksi 4 Serda Yoyok Tri Puswanto mengalami kerugiansebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi 5Dwi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000, (Limapuluh delapan juta rupiah), selain itu masih banyak anggota dan orang sipilyang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
340 — 209
  • Bahwa norma hukum dalam penerbitan objek sengketa bukanmengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.