• 3433/Pid.C/2021/PN Blt

• 3433/Pid.C/2021/PN Jmr

• Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 5Austus 2020,Nomor W2.U11/3433, 3434 /HN.01.10/8/2020 tentangpemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum danTerdakwa diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja,terhitung sejak mulai Surat ini diterima;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

• tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/ TermohonKasasi, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Adapun yang menjadi keberatankeberatan atau alasanalasan hukumdiajukannya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap PutusanMahkamah Agung RI Nomor 3433

  Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sangat keberatan dan menolakPutusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3433 K/PDT/2012.

• berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

• Menetapkan barang bukti berupa:
• 4 (empat) buah kantong plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BK 3433

• Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3433/2004 tanggal 23 Agustus2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dankependudukan Kabupaten Kudus, bermeterai cukup yang telah dicocokkandengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5;6. Fotokopi ljazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2018/2019tanggal 29 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kepala MadrasahTsanawiyah Negeri 2 Kudus bermeterai cukup yang telah dicocokkandengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6;7.

• Setiap peralihan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukarmenukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : Pasal 34 angka7 PP Nomor 40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunandan Hak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPNtanggal 17 September 1998 Nomor630.1 3433, Tentang AgunanSertifikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan, juncto Keputusan GubernurKDKI Nomor 122 Tahun 2001); Tentang : Tata Cara PemberianRekomendasi

  dicabut dan diganti dengan PeraturanPemerintah Nomor 112 Tahun 2000, Pasal 2 huruf b menyatakanbahwa bukti setoran pajak sebesar 50 % seharusnya diserahkansebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah;Bahwa padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c danhuruf g Peraturan Pemerintah Nomor24 1997 Tergugat IIl sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya menolak untuk membuat aktajika syarat sebagaimana Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPNtanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433

  berlangsung belasan tahun), berlanjutpada pelanggaran UndangUndang dan peraturan lainnya yaitumelanggar: Pasal 34 angka 7 PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (bukti P.15),yang mengharuskan adanya ketentuan izin dan minta persetujuantertulls kepada Pemegang HPL pada setiap transaksi peralinan (jualbeli, hibah, wasiat, tukar menukar, gadai, dsb), pembebanan HakTanggungan/Hipotik, dsb; Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor630.1 3433

  ayat (1),Pasal 32 ayat (1) dan penjelasan, Pasal 34 ayat (1), Pasal 45 ayat (1)huruf a, (2) dan (3); PP Nomor 40 Tahun 1996 khususnya Pasal 34 angka 7 (bukti P.15),Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1989khususnya Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 10 ayat (1) dan (2),(bukti P.19); Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997,khususnya Pasal 97 ayat (5), Pasal 164 ayat (3), Pasal 187 dan Pasal188 (bukti P.18); Surat Menteri Negara Agraria Nomor 630.1 3433

  ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan penjelasan, Pasal 34ayat (1), Pasal 45 ayat (1) huruf a, (2) dan (8),;PP Nomor 40 Tahun 1996 khususnya Pasal 34 angka 7(bukti P.15),;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4Tahun 1989 khususnya Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4),Pasal 10 ayat (1) dan (2), (bukti P.19),;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor3Tahun 1997, khususnya Pasal 97 ayat (5), Pasal 164 ayat(3), Pasal 187 dan Pasal 188 (bukti P.18),;Surat Menteri Negara Agraria Nomor 630.1 3433

• Surat lampiran yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor 3433/731.71300/XII/2016, tanggal 9 Desember2016, Hal: Permohonan blokir atas tanah di Jalan Batu Ceper Nomor 48Jakarta Pusat, SHGB Nomor 2690/Kebon Kelapa ex SHGB Nomor1125/Kebon Kelapa yang telah habis masa berlakunya sejak 22 Maret2003 dan hapus demi hukum sesuai UUPA atas nama Lim Setiawan;Di dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 alinea ke 2, Judex Juris(Mahkamah Agung RI) menyatakan:Bahwa tanah yang di atasnya

  Khusus lbukota Jakarta padatanggal 11 September 1984, yang pokoknya memberi izin kepada LimSetiawan untuk mendirikan bangunan baru sebuah bangunan kantorberlantai 4 (empat);e Berkenaan dengan hal tersebut, permintaan pencatatan sita eksekusitidak dapat dilaksanakan;Bahwa fakta ketiga terhadap Bukti P.49 sebagaimana telah dijelaskan olehPemohon Peninjauan Kembali (Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat) dalam surat lampiran yang ditujukan kepada Saudari EnyMaryana, S.H., Sp.N., M.M., Nomor 3433

  Surat lampiran yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor 3433/731.71300/XII/2016, tanggal 9 DesemberHalaman 32 dari 43 halaman.

• (ex Yotan Sakarbent) terletak diKelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,dengan batasbatas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Ariantje Larang Foek;* Timur berbatasan dengan tanah Saiur (SU Nomor 896/74)dan Mulyono;* Selatan berbatasan dengan Jalan Timor Raya; Barat berbatasan dengan Ariantje Larang Foek;Ditaksir dengan harga sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliarlima ratus juta rupiah);1 (satu) bidang SHM Nomor 946, GS Nomor 3433/1974 seluas437 m?

  (ex Yotan Sakarbent) terletak diKelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,dengan batasbatas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Ariantje Larang Foek;* Timur berbatasan dengan tanah Saiur (SU Nomor 896/74)dan Mulyono;* Selatan berbatasan dengan Jalan Timor Raya; Barat berbatasan dengan Ariantje Larang Foek;Ditaksir dengan harga sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliarlima ratus juta rupiah).1 (satu) bidang SHM Nomor 946, GS Nomor 3433/1974 seluas437 m?

• 3433/B/PK/Pjk/2020

• 3433/Pid.B/2021/PN Mdn

• Setiap peralihan ataupun transaksi iainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang H'/L (ex : pasal 34 angka 7PP No.4G 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal17 September 1998 No.630.1 3433, TentangAgunan Sertifikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan, juncto KeputusanGubemur KDKI No.122 Tahun 2001); Tentang : Tata Cara Per iberianHal

  Bahwa, seharusnya dengan keluamya Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, khususnya pasal 34 angka 7, juncto Surat Menteri NegaraAgraria / Kepala BPN tanggal 17 September 1998 No.630.1 3433, junctoKeputusan Gubemur KDKI No.122 TahunA&2(M)1, Tergugat V sebagai pemegang Hak PengelolaanJ ffiharusnya mensosialisasikan keberadaan Hak Pengelolaan ini talcasu kepada Penggugat dan Para Pemilik lainnya, karena selain/v ,adanya syarat izin tertulis dan pemasukan / retribusi kepada pemegangHak Pengelolaan, yang

  Bukti Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna F Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah ;16 : Fotocopy sesuai dengan buku Surat Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 630.1 3433 tertanggal 17 September 199817.

• Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3433/K/Pdt/1996 Mahkamah Agung,tanggal 13 Maret 2000, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon, H. Basuni bin H. Gojali tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat iniditetapkan sebanyak Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah);4. Putusan Peninjauan Kembali, Nomor 294 PK/Pdt./2002 Mahkamah Agung, tanggal17 April 2004, dengan amar sebagai berikut : Menolak permohonan peninjauan kembali dari H.

• 3433 B/PK/Pjk/2023

• 3433/Pid.C/2020/PN Sby

• Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengantanggal 17 April 2015;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejaktanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal26 Juni 2015;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal2/ Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Muda Pidana Nomor 3433

Sedangkan barang bukti:

• 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio J Nopol : B-3433-FJO warna hitam putih, berikut 2 (dua) kunci kontak kendaraan, dirampas untuk negara,

Dan 1 (satu) buah kunci letter T, dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu

rupiah);

• dokumendokumen yang tidak ataubelum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan tersebut;Letter of Authorizationdari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD Kraton Pekalongan,sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan baruditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433

  pelelangangagal, karena tidak ada satupun peserta lelang yang memenuhikualifikasi yang ditentukan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal70 ayat (8), Pasal 83 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54hal 27 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGTahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, setelah menerimaDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanNomor: 3433

  sesuai dengan ketentuan tersebut; Letter of Authorizationdari Moller Wedel GmbH tanggal 01November 2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD KratonPekalongan, sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatandan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton KabupatenPekalongan baru ditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaihal 49 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433

  (K) Onk seharusnya menyatakan pelelangangagal, karena tidak ada satupun peserta lelang yang memenuhikualifikasi yang ditentukan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal70 ayat (8), Pasal 83 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, setelah menerimaDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanNomor: 3433/02404.4.4.01

• TNG.pernyataan Ganti Nama tanggal 24 Januari 1968 nomor 3433/1968 yangdikeluarkan oleh Kantor Walikota Bandung;Bahwa ayah kandung dari istri Pemohon (mertua lakilaki Pemohon) yaitu TuanHARTONO SUTJIADJI memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah Hak MilikNomor 1041/Cihanjuang, yang terletak di: Propinsi Jawa Barat, KabupatenBandung Barat, Kecamatan Parongpong (dahulu Kecamatan Cisarua), DesaCihanjuang, seluas 600 M2 (enamratus meter persegi) diuraikan dalam GambarSituasi tanggal 5 Agustus 1991 Nomor

• Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 3433/AC/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani olehPanitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan aslinyadikembalikan kepada yang bersangkutan;4.