Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — IR. ANANG PRIHANTORO, DKK VS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI (DPD RI);
48 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;Penjelasan atas Pasal 31 A ayat (2) huruf a:Yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseoranganatau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011tentang Hak Uji Materiil menyatakan:Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atauperorangan yang mengajukan keberatan terhadap berlakunya suatuperaturan perundangundangan yang diduga bertentangan dengansuatu peraturan perundangundangan yang tingkatnya
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 PK/Pdt/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — PT.PERTAMINA (PERSERO) vs HANDOKO SOELAYMAN
188 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 24 Juli 2012 (Bukti Peninjauan Kembali7);Pasal 67 huruf e UndangUndang Mahkamah Agung berbunyi:Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang samaatau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;Saling pertentangan tidak harus antara putusan perdata dengan perdata.Akan tetapi bisa juga antara putusan perdata dengan pidana.
Register : 12-01-2016 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-JKT Tanggal 9 Februari 2016 — PT. YAMAHA INDONESIA;DIREKTUR UTAMA PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG
96 — 78
96 — 78
Dengan makin rumitnya masalah pertanahan danmakin besarnya keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan pertanahan, makindirasakan keperluan akan adanya peraturan pelaksanaan UndangUndang PokokAgraria yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yangmenerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hakhak atas tanah yang diatur dalamPasal 16 UndangUndang Pokok Agraria, khususnya Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai.
Register : 13-06-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 — REBINO bin ADI WIYONO, DKK VS PRESIDEN RI;
314 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
314 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
remisi justru sesuai dengan konsep restorativejustice, oleh karena itu sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dantidak pula bersifat diskriminatif;Menimbang, bahwa tentang justice collaborator bagi seorang narapidanamasih bisa mendapatkan reward berupa pembebasan bersyarat;Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam pasalpasal objek Hak UjiMateriil tersebut adalah derivasi (pengejawantahan) berjenjang kebawah terhadapnormanorma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi tingkatnya
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA JKT.PST Tanggal 16 Mei 2019 — TIM KURATOR PT DISTRIBUSI INDONESIA JAYA (DALAM PAILIT) >< PT BANK OCBC NISP, Tbk ; HALIM WIJAYA
479 — 222
479 — 222
telah diuraikan di atas, ObyekSengketa a quomerupakan harta yang menggunakan/atas nama Penjamin (PersonalGuarantee), yaitu TERGUGAT II.Bahwa tidak menghilangkan hakhak hukum TERGUGAT selaku KreditorPemegang Hak Jaminan Kebendaan untuk mendapatkan pelunasanpiutangnya dari harta yang telah dijaminkan diatur juga dalamPasal 1134KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;Pasal 1134 KUHPerdata;Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya
Putus : 23-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 PK/Pdt/2014 Tanggal 23 Desember 2014 — SURIJANTI WIDJAYA VS Dr. ANTHON OBEY, DKK
63 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan Peninjauan Kembali Kedua:Putusan bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam hal ini terdapat halhaldimana pihakpihak yang sama, mengenai hal yang sama, atas dasar yangsama, oleh Pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya;Bahwa hal mana dapat dilihat dalam putusan yang telah berkekuatan hukumtetap dalam perkara perdata Nomor 206/Pdt.G/2008/PN Mks., Jo. putusanNomor 278/PDT/2009/PT MKS, Jo. putusan Kasasi Nomor 1442 K/Pdt/2010tertanggal 7 Januari 2011, yang intinya menolak gugatan Rekonvensi
Putus : 30-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 PK/PDT/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 — PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA (PERSERO) VS PT TORAY POLYTECH JAKARTA, dk.
159 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f.
Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 175/PDT.G/2015/PN Blb Tanggal 13 Juli 2016 — -PAULUS ARIFIN. ( PENGGUGAT )
-1. PT. BANK BUMI PUTRA TBK( TERGUGAT I )
- 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG ( TERGUGAT II )
- 3. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DT II BANDUNG, ( TERGUGAT III )
- 4. DAUD ANTONIUS SANJAYA ( TERGUGAT IV)
- 5. YUDI KURNIAWAN( TERGUGAT V)
- 6. LUSI FELISHA ( TERGUGAT VI )
- 7. NOTARIS / PPAT DESIANA CHAFSAH, SH ( TERGUGAT VII )
38 — 10
38 — 10
.12 Bahwa Tergugat I selaku pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama No.6000/2006 tanggal 29 Nopember2006 atas Obyek Sengketa secara hukum memiliki hakyang didahulukan dalam mengambil pelunasan piutangnyadi bandingkan dengan kreditur lain (in casu Penggugat)mengingat Tergugat I memiliki Hak Privelege ;13 Bahwa secara yuridis pengertian Privelege dirumuskandalam Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata, yaitu:"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang, sehingga tingkatnya
Register : 24-08-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 10-08-2018
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
UMAR FATAH MARPAUNG
Tergugat:
1.Yayasan Al Akhsyar Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang
2.Rabani
212 — 122
UMAR FATAH MARPAUNG
Tergugat:
1.Yayasan Al Akhsyar Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang
2.Rabani
212 — 122
didik (santri)Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2017/PN Kphyang bersekolah apalagi para santri diharuskan menginap (mondok) diasrama milik Tergugat tidak terkecuali dengan anak dari Penggugat.Penggugat yang sudah menitipkan anaknya agar dapat dididik dandibina untuk menjadi insan yang bermoral sesuai tuntunan dalam AgamaIslam justru namun justru yang terjadi malah anak dari Penggugatmengalami tindakan amoral oleh Arpan Dahari Als Arpan Bin Ansori (Alm)yang merupakan kakak tingkatnya
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 484/Pdt.G/2020/PN Dps Tanggal 17 Mei 2021 — Penggugat:
1.Muhaki Rachman
2.Totok Mugianto, SE
3.Tim Likuidasi PT. BPR Legian (DL)
Tergugat:
1.PTBank Permata Cabang Denpasar
2.PT. Bank Permata Tbk
Turut Tergugat:
Indra Wijaya
180 — 130
1.Muhaki Rachman
2.Totok Mugianto, SE
3.Tim Likuidasi PT. BPR Legian (DL)
Tergugat:
1.PTBank Permata Cabang Denpasar
2.PT. Bank Permata Tbk
Turut Tergugat:
Indra Wijaya
180 — 130
Tentang gadaidan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.Pasal 1134 KUH PerdataHak istimewa talah suatu hak yang oleh undangundangdiberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebihtinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, sematamataberdasarkan sifat piutangnya.
;Selanjutnya Pasal 1134 KUH Perdata menentukan :Hak istimewa italah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yangberpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya.
Putus : 20-05-2010 — Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pdt/2010 Tanggal 20 Mei 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI Dk ; NY. RADEN IDA ROOSLIAH Dkk
106 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihak pihak yang sama mengenaisuatu soal yang sama, atas dasar yang sarna olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain; "f. ... , dst., ... ,;4. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud oleh PasalPasal 67 huruf e UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yangHal. 58 dari 51 hal. Put.
Register : 23-12-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 14/PDT.G/2011/PN.TJP Tanggal 19 Juli 2012 — - ABRAR NURLI
lawan
- JASMANI
142 — 38
142 — 38
Mangkuto Basa menyatakan bahwa apabilasatu jurai kebawah sudah tidak ada lagi disebut putus waris bukan punah karenapengertian punah adalah tidak ada lagi warisnya termasuk dijurai lainnya ;Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau istilah Punah berbedadengan putus ahli waris karena ahli waris dalam hukum adat Minangkabau selalu adamenurut tingkatnya yaitu ahli waris bertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok,nan sejengkal, nan sehasta dan lain (vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Putus : 24-11-2009 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 PK/Pdt/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 — PT. TANMIZI UTAMA, DK VS PT. MITRA ANDALAN JAYA
178 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Pengadilan TinggiSurabaya No.32/Pdt/2002 Jo Keputusan Mahkamah AgungNo.3454K/Pdt/2003 adalah merupakan perkara antara pihakpihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya,telah diberikan keputusan yang bertentangan satu denganyang lainnya ;Bahwa dengan adanya Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No.734/Pdt.G/2000/PN.Sby telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap, maka perkara aquo dengan perkara No. 734/Pdt.G/2000/PN.Sbyadalah
Putus : 25-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 25 Januari 2012 — I. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH.dkk terhadap MICHAEL MI POHAN, SH, KAIRIL POLOAN, SH.MH dan PUGUH WIRAWAN, SH.MHum, selaku TIM KURATOR PT. SKYCAMPING INDONESIA
131 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 799 K/Pdt.Sus/201 1 Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orangberpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat piutang itu.
Putus : 17-09-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 PK/Pdt/2012 Tanggal 17 September 2014 — PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU, ; PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, dkk
140 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31Maret 2010;Antara PihakPihak Yang Sama Mengenai Suatu Soal Yang Sama, Atas DasarYang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama Tingkatnya Telah Diberikan PutusanYang Bertentangan Satu Dengan Yang Lain;Bahwa Judex Facti dalam putusannya pada halaman 3 (tiga) telah mengambilpertimbanganpertimbangan sebagai berikut:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20November
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 89/PDT/2020/PT DKI Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : TUMPAL SP.SIBUEA,SH,
Terbanding/Tergugat : SIA CAHYONO PURNOMO BUDIONO
56 — 23
Terbanding/Tergugat : SIA CAHYONO PURNOMO BUDIONO
56 — 23
dalam Bab IV Bagian Keempat UndangUndang ini.Hal maupun keadaan tertentu yang ditentukan dalam undangundangyang menjadi syarat substantif alasan pengajuan PK diatur dalamketentuan Pasal 6/7 huruf e UU MA yang menyatakan = sebagaiberikut :Permohonan peninjauan kembali putusan perdata yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Apabila antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 17-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 PK/Pdt/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 — PT GOLDEN RAMA EXPRESS
VS
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK
73 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Permohonan PK beserta Memori PK (Peninjauan Kembali) inidiajukan dengan dasar bahwa Pemohon PK telah menerima RelasPemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2483 K/Pdt/2013,pada tanggal 7 Januari 2015 melalui Juru sita Pengadilan Negeri Bandungdan dikarenakan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyatadalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan antara pihak pihakyang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 22-06-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 162/Pdt.G/2017/PN Pbr Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
Eddy Tan
Tergugat:
1.H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF
2.HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
3.MADI
4.ASHELFINE, SH,MH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
88 — 11
Eddy Tan
Tergugat:
1.H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF
2.HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
3.MADI
4.ASHELFINE, SH,MH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
88 — 11
akan tetapi janganlah Tergugat Rekonepnsimenyandarkan bahwa putusan Pidana dapat menggugurkan secara mertaHak atas tanah Pengugat Dalam Rekonpensi I, karena yang berlaku dalamperkara ini adalah hukum pembuktian formil;Bahwa terkait dengan penilaian bukti hak, pada dasamya sertipikat yangmemiliki kekuatan hukum kekal/permanen adalah Sertipikat Hak Miliktentunya dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik atas tanah Pengugatdalam Rekonpensi I, sementara Sertipikat Hak Guna Bangunan kalahkuat/derajat/tingkatnya
Putus : 15-04-2014 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor No:04 / PLW.PAILIT / 2014 / PN.NIAGA.Sby./ Jo No. 09 / PAILIT / 2013 / PN.NIAGA.Sby Tanggal 15 April 2014 — ALBERT RIYADI SUWONO, SH, M.Kn terhadap 1. ROBERT WILLIAM FOREMAN DKK
161 — 66
161 — 66
kewenangan dan eksistensi Putusan LembagaYudisial diberikan berdasarkan UndangUndang Dasar 1945/Hukum Konstitusi danUndangUndang, sehingga Putusan Dewan Kehormatan AKPI tidaklah Lebih tinggi ataudapat membatalkan atau mengganggu eksistensi Putusan Lembaga Yudisial yaituPutusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 19/Pailit/2013/PNNiaga.Sby Tanggal 07 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ; 29 Bahwa sesuai asas hukum "Hukum Yang Lebih Tinggi Mengalahkan Hukum Yang LebihRendah Tingkatnya
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 Tahun 2013 1347 — 463
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Bahwa sebab musabab hilangnya hakhak konstitusional Pemohon yangdijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)UUD 1945, adalah dikarenankan norma Pasal 197 ayat (1) huruf Il danpasal 197 ayat (2) mengandung multi tafsir, Pemohon menafsirkan Pasal197 ayat (1) haruf Il KUHAP adalah bersifat perintah (imperative) danbersifat memaksa (mandatory) yang harus dicantumkan pada semuaputusan pengadilan dari segala tingkatnya, baik tingkat Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi maupun