Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.101/1/06 tanggal 3 Juni 2014 Perihal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas (PIt) dan Pelaksana Harian (Plh);3.

;Artinya sesuai genusnya, yaitu suatu kata dibatasi maknasecara khusus dalam kelompoknya;(3) Asas expressio unius eclusio alterius;Artinya, apabila suatu konsep digunakan untuk satu hal,berarti tidak berlaku untuk hal lain;Bahwa untuk mengetahui konteks atau substansi dari PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009, dapat diuraikansebagai berikut:** Bahwa dalam konsiderans Memperhatikan PeraturanMenteri Keuangan, disebutkan:Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor K.2620/V.2425

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;e Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pajak Nomor: Put68882/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016 telahmenyebutkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang TataCara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai PelaksanaTugas (yang bahkan menjadi salah satu dasar kesimpulanMajelis Hakim Pajak

Direktur Audittidak berwenang untuk menandatangani Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009;Bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 dimaksud telahmenjelaskan terkait Tata Cara Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Sebagai Pelaksana Tugas dan sekaligus menjelaskankewenangan yang dimiliki olen Pelaksana Tugas;Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK

.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf(g) menyatakan sebagai berikut:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugastidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkanHalaman 56 dari 63 halaman.

") tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalamjabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan menjabarkan sebagaiberikut:Pit tidak memiliki Kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusanyang mengikat yaitu:a. pembuatan Daftar Penilaian Peiaksanaan Pekerjaan (DP3);b. penjatuhan hukuman disiplin;c. penetapan surat keputusan; dand. lainlain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara.Bahwa sebagai tambahan, berdasarkan angka 2 huruf g Surat KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 13Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa Surat Penetapan Pabean Nomor SPP Nomor SPP001287/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 , yangditandatangani oleh Pit.

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 dimaksud telahmenjelaskan terkait Tata Cara Pengangkatan Pegawai Nagar SipilSebagai Pelaksana Tugas dan sekaligus menjelaskankewenangan yang dimiliki oleh Pelaksana Tugas.Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf (g)menyatakan sebagai berikut:"Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugastidak

Harian (Plh) tanggal 3 Juni 2014 kepada Kepala BiroOrganisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan.Bahwa dalam Surat dimaksud menyatakan, merujuk kepada suratKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99tanggal 10 Desember 2001 yang menentukan apabila dilingkunganinstansi tidak terdapat PNS yang memenuhi syarat untuk dapatHalaman 49 dari 71 halaman.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99Tanggal 10 Desember 2001Perlu Kami tegaskan bahwa Surat Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor K.2620/V.2425/99 Tanggal 10 Desember 2001 (BKNK.2620) tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipilsebagai Pelaksana Tugas sudah Termohon PK sampaikan dalamproses persidangan sebelumnya, terbukti dengan dicantumkannyadalam Surat Permohonan Banding dan Surat Bantahan yangdisampaikan oleh Termohon PK pada proses persidangan(sebagaimana terlampir

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa sebagai tambahan, berdasarkan angka 2 huruf g Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember2001 ("Surat K.2620") tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Sebagai Pelaksana Tugas menjabarkan sebagai berikut:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidakmemiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangmengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan,Penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.Bahwa berdasarkan

Bukti baru yang belum disampaikan dalam Persidangan PengadilanPajak (Novum).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum)berupa 4 (empat) Surat Bukti Tertulis yakni :1.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas.e Bahwa dalam Pertimbangan Majelis HakimpadaHalaman 13Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) NomorSPP001292/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 , yangditandatangani oleh Pit.

PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012.Bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 dimaksud telahmenjelaskan terkait Tata Cara Pengangkatan Pegawai NegerSipil Sebagai Pelaksana Tugas dan sekaligus menjelaskankewenangan yang dimiliki oleh Pelaksana Tugas.Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf(g) menyatakan

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh).Bahwa untuk mempertegas Surat Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri SipilSebagai Pelaksana Tugas tersebut, maka Badan KepegawaianNegara mengirimkan SuratNomor Cl.2630/V.101/1/06 tanggal03 Juni 2014 Perihal Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas(Plt) dan Pelaksana

2425/Pid.C/2020/PN Blt

PENGADILAN NEGERI BLITAR Model: 51/ Pid / PNCatatan putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri dalam daftar catatanPerkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor: 2425/Pid.C/2020/PN BItCatatan dari persidangan terobuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitaryang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,dalam perkara:Nama lengkap : Yulius Budi Santoso;Tempat lahir : Blitar;Umur atau tanggal lahir : 36/24 Juli 1984;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal

Bahwa sebagai tambahan, berdasarkan angka 2 huruf g Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember2001 ("Surat K.2620") tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Sebagai Pelaksana Tugas menjabarkan sebagai berikut:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidakmemiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangmengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan,Penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.Bahwa berdasarkan

Bukti baru yang belum disampaikan dalam Persidangan PengadilanPajak (Novum).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum)berupa 4 (empat) Surat Bukti Tertulis yakni :1.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;.

Bahwa mengacu pada Surat Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember2001 yang menjadi dasar terbitnya Peraturan MenteriHalaman 48 dari 62 halaman.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas.e Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 13Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) NomorSPP Nomor SPP001298/BC.07/2014 tanggal 11 November2014 , yang ditandatangani oleh Pit.

PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012.e Bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001dimaksud telah menjelaskan terkait Tata Cara PengangkatanPegawai Neger Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan sekaligusmenjelaskan kewenangan yang dimiliki olen Pelaksana Tugas.e Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf(g) menyatakan

2425/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

PUTUSANNomor : 2425/Pdt.G/2012/PA.Kab.MlgBISMILLAHIRROHMAN I RROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :PENGGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempattinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuaidengan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2012 yang terdaftar diPengadilan

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai*Kuasa Hukum Penggugat";LawanTERGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempattinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Mei 2012yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:2425

2425/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

PUTUSANNomor : 2425/Pdt.G/2013/PA.Kab.MlgBISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat ceraiantara :PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BuruhPabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";LawanTERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BelumBekerja, tempat tinggal

di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 April2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten MalangNomor: 2425/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

680.00 Im/E1lZ 2 DE(745) TaETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 338.00 680.00 Tm/F12 1 TE(1427) 2(25) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 355.00 680.00 Tm/F12 1 TE(5) 146(72) TadETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 364.00 680.00 Tm/F12 1 TE(6) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 370.00 680.00 Tm/F12 1 TF(745) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 378.00 680.00 Tm/F12 1 TE(13) 2(X24) #2427) 215) 132427) 2255) 14613) 2430) 1ZSL oy 2,27) 2425

F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 637.00 Tm/E1lZ 2 DE(52) 1(27) 2(423225) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 144.00 637.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 148.00 637.00 Tm/F12 1 TE(2077667741) TIETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 175.00 637.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 179.00 637.00 Tm/E1lZ 2 DE(35) 224) 24327) 22627) 230) 13) 127) 22527) 25) 8315) 124) 231) 127) 2425

) 831430) 1324327) 2425) 831424) 2252627) 2255) 83251427) 225264557) 12514 27) 225265) 831) 123) 124) TdTT((((((((((((((((((((57) 1(((((((KQqBO.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 466.00 637.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 470.00 637.00 Tm/E1lZ 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 476.00 637.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 480.00 637.00 Tm/F12 1 TF(52) 1(27) 2(423225) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00

) tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalamjabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan menjabarkan sebagaiberikut:Plt tidak memiliki Kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusanyang mengikat yaitu:a. pembuatan Daftar Penilaian Peiaksanaan Pekerjaan (DP3):b. penjatuhan hukuman disiplin;Cc. penetapan surat keputusan; dand. lainlain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara;bahwa sebagai tambahan, berdasarkan angka 2 huruf g Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425

Bukti baru yang belum disampaikan dalam Persidangan PengadilanPajak (Novum);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum)berupa 4 (empat) Surat Bukti Tertulis yakni:1.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas (PIt) dan Pelaksana Harian (Plh

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas.e Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 13Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) NomorSPP Nomor SPP001284/BC.07/2014 tanggal 11 November2014 , yang ditandatangani oleh Plt.

yang dimiliki olen Pelaksana Tugas;Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf(g) menyatakan sebagai berikut:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugastidak memiliki Kewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat seperti pembuatan DP3, penetapansurat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainyaBahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan Suratkeputusan yang mengikat dalam Pasal 10 PMK117/

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas (Pit) dan Pelaksana Harian (Plh);Bahwa untuk mempertegas Surat Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri SipilSebagai Pelaksana Tugas tersebut, maka Badan KepegawaianNegara mengirimkan Surat Nomor CI.2630/V.101/1/06 tanggal03 Juni 2014 Perihal Kewenangan Pejabat Pelaksana TugasHalaman 55 dari

Menghukum TERGUGAT II untuk seketika dan sekaligus membatalkanSurat Keterangan No : 2425 / DD / 2008 tertanggal 28 November 2008yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pjs Kepala Desa DurianKecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;7.

Itu telah mau membeli kucingdalam karung, yang artinya mau membeli tanah tanpa terlebih16dahulu dilakukan pengukuran tentang kepastian luas dan ukuranbatasbatas tanahnya, adapun luas tanah tersebut sesuai denganpengukuran dilapangan yang telah dilakukan oleh Pjs.Kepaia DesaDurian pada tahun 2008 ketika akan menerbitkan Surat KeteranganTanah An.TERGUGATI No. : 2425 / DD / 2008 tertanggal 28Nopember 2008. adalah seluas 3041,5 M?

Bahwa PENGGUGAT di dalam Surat gugatannya pada point 11menyatakan yang menerbitkan Surat Keterangan No : 2425/DD/2008tertanggal 28 Nopember 2008 adalah Pjs. Kepala Desa Durian, olehkarenanya maka apabila penerbitan Surat keterangan itu merupakanperbuatan melawan hukum, yang dinyatakan sebagai TERGUGATIInya adalah Pjs. Kepala Desa Durian pada tahun 2008 yang menerbitkanSurat Keterangan No 2425 /DD 2008 tertanggal 28 Nopember 2008An.

Demikian pula TERGUGATII telahmenerbitkan Surat Keterangan No. 2425 I/ DD / 2008 tertanggal 28Nopember 2008 padahal seharusnya Pjs. Kepala Desa Durian Kec. PantaiLabu Kab. Deli Serdang tidak boleh secara yuridis membuat suratketerangan kepemilikan tanah untuk TERGUGATI, tanpa didasari olehalas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan TERGUGATIIadalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.

/ DD / 2008 menerangkan bahwa tanahobyek sengketa adalah tanah peninggalan orang tua TERGUGATI, adalahperbuatan rnelawan hukum ;75Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 PENGGUGATyang memohon agar TERGUGATIl untuk seketika dan sekaligusmembatalkan Surat Keterangan No : 2425 / DD / 2008 tanggal 28Nopember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pjs.

2425/Pdt.G/2013/PA.Pt.

PUTUSANNomor 2425/Pdt.G/2013/PA.Pt.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karayawanPT.

Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha jasagergaji kayu, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa XXXX KecamatanXXXX Kabupaten XXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Nopember 2013yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX, Nomor: 2425

2425/Pdt.G/2014/PA.Kbm

SALINAN PUTUSANNomor : 2425/Pdt.G/2014/PA.Kbm.esr sl yoo sd all psu,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusanseperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP,berkediaman di Dukuh XXXXX, Rt. 01 Rw Ol, Desa XXXXX,Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kebumen

XXXXX, Provinsi Jawa Barat,sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia,sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca suratsurat yang ada dalam berkas perkara ;Telah mendengar keterangan pihak beperkara dan telah memeriksa alat bukti yangdiajukan di persidangan ;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonanya tanggal 11Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen padatanggal yang sama dengan Nomor Register 2425

Sunter Barat Jaya No. 2425 (SunterBentengan), diperkirakan berharga 1.000.000.000,00 (Satu milyarrupiah).c. Perabotan rumah tangga seperti ranjang, lemari, sofa, TV, vacuumcleaner dan lainlain (Sebagian sudah dipindahkan oleh Tergugat untukdinikmati bersama istri barunya tanpa sepengetahuan Penggugat),diperkirakan bernilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).Hal 2 Putusan perkara Nomor :600/PDT/2018/PT.

Sunter Barat Jaya No. 2425 (SunterBentengan).c.

2425/Pdt.G/2012/PA.Sby.

PUTUSANNomor : 2425/Pdt.G/2012/PA.Sby.g ON TAY 2 xKea =Nees anDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaracerai talak antara :PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/ proyek, bertempat tinggalsemola di XXXX, sekarang bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam

, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempattinggal di XX XX, Kota Surabaya, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor : 2425/Pdt.G/2012/PA.Sby.tanggal 5 Juni 2012 telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.

TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 245.00 723.00 Tm/F12 1 TE(1) 1(2) 2(32) 2(4) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 281.00 723.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 284.00 723.00 Tm/F12 1 TE(6) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 288.00 723.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 291.00 723.00 Tm/E1lZ 2 DE(7) 2(10) 2(11) 2(12) 1(1314) 2(15) 1(16) 1(1312) 1(7) 2(17) 2(20) 2(21) 2(12) 1(132216) 1(23) 2(2425

rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 588.00 Tm/F12 1 TE(15) 126) 2415) 126) 227) 215) 136) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 154.00 588.00 Im/F12 1 TE(5) TuKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 160.00 588.00 Tm/F12 1 TE(25) 2(31) 2(14) 2(YS1) 2(5) 234(X15) =(32)(27)(30) 2(3531) 2(15) 1(5) 234(25) 2((((((((((((((((1226) 2415) 131) 2331) 25) 23415) 126) 233)3 1))1237) 25) 234326) 227) 240((((((((37) 2(3531) 2(27) 2(5) 234(1326) 2(27) 2(26)(15)(31)(25) 2(31)(27)(5) 234(41) 1(32) 1(2425

TE(23) 2(31) 2(15) 1(31) 2(27) 2(242) 2(25)(25((((((NOrRRNDN DN222225) 114226) 2BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 238.00 288.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 243.00 288.00 Tm/F12 1 TE(1) 1(2) 2(32) 2(4) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 279.00 288.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 283.00 288.00 Tm/F12 1 TE(7) 2(10) 2(11) 2(12) 1(1314) 2(15) 1(16) 1(1312) 1(7) 2(17) 2(20) 2(21) 2(12) 1(132216) 1(23) 2(2425

TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 189.00 724.00 Tm/F12 1 TE((((((NN NYBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 215.00 724.00 Tm/F12 1 TE(44) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 219.00 724.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 224.00 724.00 Tm/F12 1 TE(331) 2(a531) 2(5) 189(1326) 2(32) 2(37) 2(2) 2(27) 2(5) 189(326) 2(27) 2(30) 2(31) 2(40) 1(36) 2(3531) 2(27) 2(5) 189(25) 2(26) 2(ANZY2) 2(37) 2(2) 2(27) 2(31) 2(27) 2(5) 189(14) 2(32) 1(2425

sangat merasa bersalah dan menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta terdakwa telahberdamai dengan pihak keluarga korban;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah didakwamelakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:DAKWAANBahwa ia terdakwa GUNAWAN SEMBIRING pada hari Sabtu 26 Mei 2012, sekitar pukul11.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam diJalan Umum KM 2425

Bermotor Yaitu Mobil Tangki Jenis Tronton BK 9888 KZ Yang Karena KelalaiannyaMengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan korban JUNUS MARBUN (Meninggal Dunia),yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa GUNAWANSEMBIRING sedang mengemudikan mobil tangki fronton BK 9888 KZ bergerak dari arah DolokSanggul menuju arah Pakkat melaju dengan kecepatan 4050 km/jam pada poursneiiing 4 (empat)melintasi tikungan Jalan Umum Km 2425

tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidakmenaruh keberatan atas seluruh keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;II.ADI MANSYAH LUMBAN BATU. saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan saksi sewaktu diperiksa olehpenyidik adalah benar;Bahwa adapun sebabnya terdakwa diperhadapkan kepersidangan ini adalah masalahkecelakaan lalulintas pada hari Sabtu Tanggal 26 Mei 2012 sektar pukul 10.00 Wib di JalanUmum KM 2425

Terdakwa GUNAWAN SEMBIRING tersebut, didepanpersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan diKepolisian sudah benar;e Bahwa saat memberikan keterangan ditingkat Penyidikan, Terdakwa tidak adadipaksa dalam memberikan keterangannya;e Bahwa adapun sebabnya terdakwa diperhadapkan kepersidangan ini adalahmasalah kecelakaan Lalu Lintas pada hari Sabtu Tanggal 26 Mei 2012 sektarpukul 10.00 Wib di Jalan Umum KM 2425

2425/Pdt.G/2020/PA.Sbr

PUTUSANNomor 2425/Pdt.G/2020/PA.SbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatunkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx,tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx,tempat kediaman di xxx, sebagai Termohon;Pengadilan Agama

tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksisaksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawahNomor 2425/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 04 Juni 2020, telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.

2425/Pdt.G/2016/PA.Lmg.

PUTUSANNomor 2425/Pdt.G/2016/PA.Lmg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan GlagahKabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Service Diesel,pendidikan

terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan GlagahKabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaLamongan, Nomor : 2425/Pdt.G/2016/PA.Lmg., mengemukakan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat

2425/Pdt.G/2011 /PA.Sby

SALINAN PUTUS ANNomor : 2425/Pdt.G/ 2011 /PA.Sby.KBNEA AleaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam,bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya ,selanjutnya disebut PEMOHON;MelawanTERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, bertempat tinggal di XXXX KotaSurabaya

, selanjutnya disebut 'TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatanggal 21 Juni 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 2425/Pdt.G/ 2011/PA.Sby. tanggal 21 Juni 2011 telah =mengajukan hal halsebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Surabaya padatanggal 12 April