Ditemukan 565 data
Terbanding/Penggugat : PT Intiland Grande
Terbanding/Turut Tergugat I : LURAH LONTAR
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
230 — 70
Nomor:3783, Persil 49, Kelas D.Il, Luas 1200 M2, atasnama SUMARGO sebab jual dan tanggalperubahan/peralinan 1051976, selanjutnya berubahmenjadi atas nama SUMARGO Cq. RAHAYU SUMARGO,dan selanjutnya dialihnkan ke Nomor: 10449 s/10456sebagai berikut:a. Nomor 10449, luas 264 M2, atas nama Drs. BambangSuryanto;b. Nomor 10450, luas 264 M2, atas nama Ari DwiOktamargaeni, selanjutnya berubah ke:Halaman 67 Putusan Nomor 418/PDT./2020/PT.SBY.
Nomor:3783, Persil 49, Kelas D.IIl, Luas 1200 M2, atas namaSUMARGO sebab jual dan tanggal perubahan/peralihan 1051976, selanjutnya berubah menjadi atas nama SUMARGOCq. RAHAYU SUMARGO, dan selanjutnya dialinkan keNomor: 10449 s/10456 sebagai berikut:a. Nomor 10449, luas 264 M2, atas nama Drs. BambangSuryanto;b.
97 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Banding yaitu bahwa Bukti T.3 BuktiT.6 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat merupakan buktiyang sempurna karena telah disesuaikan dengan aslinya dan dikuatkanoleh keterangan 2 orang saksi yaitu Uwo Sutarman dan lyan Sopiyan;Perlu dicermati Kembali oleh Majelis Hakim Agung bahwa terhadap tanah aquo yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tidak dimungkinkanmelekat hak adat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3783
Terbanding/Terdakwa : NENO BIN KASIM
155 — 26
Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ / SG.2019 OPJ1.
25. Dokumen Kontrak Pengadaan Langsung CV. Citra Putri Mulya Abadi No SPK : 07 / PPK / Ayak-PPPLTPA / DLH / 2019.
26. Order Penjualan (OPJ) Nomor : 3783.OPJ / SG.2019 OPJ1 tanggal 08 Oktober 2019.
27. Dokumen Kontrak CV. DEKA Nomor 03 / SPK / PPK-TPA.SUMBERE / XI / 2019 tanggal 02 Nopember 2019 Tentang Pekerjaan Pembuatan Sumber Air Baru beserta Jaringannya.
Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ / SG.2019 OPJ1 tanggal 08 September 2019.
53 Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :650.05 / Kep.91-DPUPR / 2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Cirebon.
54 Fotocopy Berita Acara Nomor :010 / BA-TKPRD / X / 2018 Tentang Rapat Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Gedung Dan Pondok Pesantren.
Terbanding/Penggugat : Ny. SAWI JOHANAH. Cs
Turut Terbanding/Tergugat : MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasioanl Kab. Sukabumi
Turut Terbanding/Tergugat : MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung Cq. Bupati Sukabumi di. Sukabumi
263 — 154
pada pokoknya mendalilkan bahwa letter C danvervonding merupakan alat bukti kepemilikan;Bahwa dalil penggugat tersebut di atas adalah dalil yang mengadaada dan sangatmenyesatkan, karena berdasarkan = Yurisprudensi Mahkamah AgungMA.Reg,No.84k/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 telah dijelaskan bahwa padadasarnya girik/letter C bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah, melainkanhanya sebatas bukti untuk menerangkan siapa yang membayar pajak, selanjutnyaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3783
381 — 5251
Demikian juga berdasarkan Keppres Nomor 32 tahun 1979 bahwa tanahtanah adat yangdiatasnya melekat hakhak barat yang tidak dikonversikan sampai batas waktu tanggal24 September 1980 secara hukum menjadi tanah Negara.Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi MA RI Nomor : 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14Juni 1989 yang menyebutkan bahwa : tanahtanah Negara yang diatasnya melekat hakhakEropa misalnya hak postal, erpacht, eigendom dan lainlain tidak mungkin lagi akanmelekat hakhak lainnya yaitu misalnya Hak Tanah
walaupunmengatur tentang pengakuan Hak adat/ulayat, namun tidak serta merta person at individutertentu mengklaim akan adanya hak tersebut karena membutuhkan pengakuan darimasyarakat atau Negara, selain itu tidak pernah ada atau tidak mungkin ada tanah adatyaitu tanah dati diatas tanah Negara atau sebaliknya sebab aturan yang mengaturmengenai hak itu sudah sangat jelas dimana masingmasing tunduk pada aturan hukumyang berbeda hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3783
Cultur My Poeloe Toedjoe sesuaiAkta Nomor 112 tanggal 10 Agustus 1929 dengan luas 107.200 M2 dengan demikiantidak mungkin ada tanah adat yaitu tanah dati diatas tanah Negara atau sebaliknya sebabaturan yang mengatur mengenai hak itu sudah sangat jelas dimana masingmasingtunduk pada aturan hukum yang berbeda hal ini dipertegas dalam YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989yang menyatakan bahwa :" Tanahtanah Negara yang diatasnya melekat hakhak eropamisalnya
20 — 7
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 22 Nopember 2016, Nomor : PRIN-3783/Q.4.12/Euh.2/11/2016, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016; ---------------------------------------------------------------5.
133 — 61
TanahEigendom atau tanah Ex Hak Barat sesuai aturan Konversi, tidak akanpernah dapat berubah dan/ atau dirubah menjadi tanah adat (Yasan).Dalam Yurisprudensi MA No. 3783/Pdt/1987, Tanggal 14 Februari1990 dikatakan Bahwa terhadap tanah negara bekas EigendomPartikelir tidak dimungkinkan melekat hak adatBahwa Tergugat telah tidak cermat, telah salah besar dengan tetapmensetujui dan melanjutkan proses permohonan konversi hak milikyang dimohonkan oleh Ny.
Terbanding/Terdakwa : RM. ABDULLAH SYUKUR.
89 — 30
Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1
25. Dokumen Kontrak Pengadaan Langsung CV. Citra Putri Mulya Abadi No SPK : 07/PPK/Ayak-PPPLTPA/DLH/2019 ;
26. Order Penjualan (OPJ) Nomor : 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 Oktober 2019 ;
27. Dokumen Kontrak CV. DEKA Nomor 03/SPK/PPK-TPA.SUMBERE/XI/2019 tanggal 02 Nopember 2019 Tentang Pekerjaan Pembuatan Sumber Air Baru beserta Jaringannya.
28. Dokumen Laporan Progress Pelaksanaan Kontrak CV.Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 September 2019
53. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :650.05/Kep.91-DPUPR/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Cirebon.
54. Fotocopy Berita Acara Nomor :010/BA-TKPRD/X/2018 Tentang Rapat Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Gedung Dan Pondok Pesantren.
55.
58 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tan Joe Nio apalagi IMB masihada di tangan Pemohon Kasasi;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No; 3783 K/Pdt/1987, tanggal 14 Juni 1989.Yang berbunyi sebagai berikut;Hal. 41 dari 43 hal. Put.
73 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutdikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menetapkan bahwa:*Tanahtanah Negara yang di atasnya melekat hakhak Tanah Eropah misal tanah opstal, erfpacht,Egiendom dan lainlain, tidak mungkin lagi akan melekat hakhak lainnya misalnya hak Tanah Adat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3783 K / Pdt / 1987, dikutip dari Himpunan Kaidah Hukum PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969 1991, terbitan Mahkamah Agung RI, 1993, Halaman79).Bahwa sistem administrasi pertanahan
YOGA SUKMANA, SH
Terdakwa:
HENDI RUSDIANA, S.A.P
393 — 104
Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1
25. Dokumen Kontrak Pengadaan Langsung CV. Citra Putri Mulya Abadi No SPK : 07/PPK/Ayak-PPPLTPA/DLH/2019
26. Order Penjualan (OPJ) Nomor : 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 Oktober 2019
27. Dokumen Kontrak CV. DEKA Nomor 03/SPK/PPK-TPA.SUMBERE/XI/2019 tanggal 02 Nopember 2019 Tentang Pekerjaan Pembuatan Sumber Air Baru beserta Jaringannya.
28. Dokumen Laporan Progress Pelaksanaan Kontrak CV.
Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 08 September 2019
53 Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :650.05/Kep.91-DPUPR/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Cirebon.
54 Fotocopy Berita Acara Nomor :010/BA-TKPRD/X/2018 Tentang Rapat Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Gedung Dan Pondok Pesantren.
120 — 329
Hal mana dipertegaskembali berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusanMA Nomor 3783 K/PD1/1987 tanggal 14 Februari 1990 yang menyatakanHalaman 10 dari 53 halaman putusan Nomor 260/G/2016/PTUNJKT15.16.17.18.19.bahwa terhadap tanah negara bekas eigendom verponding partikelir tidakdimungkinkan melekat hak adat;Bahwa oleh karena begitu luasnya tanah milik A.A. DE GROOT yangmerupakan orang tua dari W.P.
ZAINAL EFENDI, SH
Terdakwa:
IDA FAUZIAH BORU MARPAUNG BINTI ABDUL WAHAB
104 — 29
- 3 (tiga) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia yaitu :
- Kartu Bank Central Asia Platinum dengan nomor seri : 5409-1200-2330-3029 An IDA FAUZIAH;
- Kartu Bank Central Asia Flazz dengan nomor seri : 1889-8014-8933-3406 An IDA FAUZIAH;
- Kartu Bank Central Asia Master Card dengan nomor seri : 5409-1200-2330-3003 An IDA FAUZIAH;
- 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Gold Debit dengan nomor seri : 4616-9941-3783
SETIATI, SH
Terdakwa:
1.SONO Bin SUNARYO
2.BENGAT Bin MUKHLAS
30 — 10
- 1 (satu) unit Yamaha FORCE warna biru Nopol: B-3783-KQK Noka: MH31FD004EJ046710 Nosin: 1FD-046720;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Bengat Bin Mukhlas.
6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
49 — 13
pejabat yang dapat mengeluarkanbukti kepemilikan, bukti mana tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik, dan buktitersebut hanyalah bersifat pernyataan dari Kepala Desa dan alat bukti yang demikiantidak mempunyai nilai pembuktian apaapa, hal ini sesuai dengan :1 yurisprudensi MARI 3901 K/pdt/1988 tanggal 29 Nopember 1988 yaitu suratbukti yang merupakan pernyataan belaka dari orangorang yang memberikanpernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai pembuktianapaapa;2 yuriprudensi MARI No. 3783
110 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agraria Kabupaten yang disaksikan oleh Hakimyang bersangkutan dan pihakpihak;Bahwa Putusan Nomor 3783 K/Pdt/1987, perkara antara Negara RI qq.Pemerintah qq.
104 — 46
Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan Pertimabangan hukum JudexFactie Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan Gugatan Intervensi bahwasesuai Sesuai YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 3783 K/Pdt/1987,tanggal 14 Juni 1989 disebutkan Tanah Tanah Negara yang diatasnya melekathak hak Tanah Eropa missal tanah Opstal, Erpacht, Eigendom dan lain lain, tidakmungkin lagi akan melekat hak hak lainnya, misalnya Hak Adat.
107 — 52
Selain itu tidak pernah ada atautidak mungkin ada tanah adat yaitu tanah dati diatas tanahNegara atau sebaliknya, sebab aturan yang mengaturmengenai hal itu sudah sangat jelas dimana masingmasingtunduk pada aturan hukum yang berbeda.Demikian juga Berdasarkan Kepres Nomor 32 tahun 1979 bahwatanahtanah adat yang diatasnya melekat hakhak barat yangtidak dikonversikan sampai batas waktu tanggal 24 September1980 secara hukum menjadi tanah Negaera.Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi MA RI Nomor : 3783
14 — 1
Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula dengan Yurisprudensi PerdataMARI Nomor : 3783 K/PDT/1987 yang berbunyi : Mahkamah Agungsebelum mengambil putusan akhir dapat menetapkan dalam putusansela untuk mengadakan pemeriksaan tambahan yang dilakukanMahkamah Agung sendiri agar mengetahui dengan jelas Obyek sengketayaitu status dan lokasi tanah serta halhal lain yang bersangkutandengan tanah sengketa yang dipandang perlu.
93 — 238
PN VII yang memberikan hakgarapan kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan sejak tahun 1966dan tahun 1976 dst. dengan luas dan batasbatas tanah sebagaimanadisebutkan oleh Para Penggugat tersebut dan/atau apakah masih berlakusampai dengan sekarang.Sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal14 Februari 1990 Nomor: 3783 K/Pdt/1987 tentang hak yang melekat atastanah disebutkan bahwa:Tanahtanah Negara yang di atasnya melekat hakhak Eropah misal tanahOpstal, Erfpacht, Eigendom