keilmuan pengetahuan alam (eksakta).Berdasarkan paradigma demikian dalam memahami serta memaknai sebuahbangunan hukum perlu dilihat konteks perspektif dan spiritnya, mengapa sebuahaturan itu dibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan sebagainya) danyang tak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan itu adalah umumdan abstrak, belum berwajah konkret dan individual, yang menjadi masalahsekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara in concretosecara deduktif dan linear

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuandengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadapperempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan didepan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakimmemiliki substansi hukum yang linear

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki Substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

Secara linear,civil law juga berpengaruh terhadap kinerja para hakim dalamHalaman 10 dari 56 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/201728.29.30.mengambil keputusan.

Hiarek,PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326);Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secara mendalamterdapat kKesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitu kesesuatu hal, akantetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudahHalaman 35 dari 40 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Tbhdimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatusudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Sehinggadengan demikian, penghitungan kerugian materiil dari Penggugatadalah merupakan spekulasi ekonomistis yang tidak linear logic tt iedikarenakan telah mempergunakan legal standing salah danberdasarkan pada data yang tidak factual serta actual secara yuridis.13.Bahwa terhadap dalil gugatan angka 24, 25,26,27,28 dari gugatanPara Penggugat adalah sudah diputus oleh lembaga peradilan yaituPutusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor12/Pdt.G/1999/PN.Bjn jo.

Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKLMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di ataspengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa,hal mana menurut Majelis Hakim permohonan pengakuan sebagaiPerangkat Desa sebagaimana permohonan Para Pemohon dalam objekpermohonannya tersebut bersifat linear dengan pengangkatan sebagaiPerangkat Desa, dengan demikian secara yuridis normatif Termohon (incasu Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam) berwenang menerbitkanSurat keputusan untuk mengakui/menetapkan

Para Penggugatberpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum itu haruslah berjalansecara linear, tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan, dan tidak akanpernah ada keadilan tanpa kepastian hukum, yang merupakan asas hukumyang prevalensi, tidak hanya berdasar pada diskresi secara sepihak, karenakeadilan dan kepastian hukum pada hakikatnya milik warga negara, bukanmilik kKekuasaan.Bahwa Para Penggugat berpendapat perbuatan Para Tergugat merupakanperbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326)Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitukesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendakberbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu,atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki Substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

fakta lapangan yang dikumpulkan sebagaimanadalam Audit dan Kaji Ulang PT LAPI, Waktu aktual pelayanan gerbangtol adalah 8,28 detik dengan faktor jam puncak 7,76%.Bahwa waktu aktual pelayanan gerbang tol berdasarkan Audit dan KajiUlang PT LAPI tersebut diatas, jauh berbeda dengan asumsi kaji ulangperhitungan lalu lintas tahun 2008 yang merupakan Lampiran IV dariPerjanjian yang terdapat dalam Perjanjian yang menyebutkan waktupelayanan gerbang adalah 6 detik dengan faktor jam puncak 10% denganmodel linear

Dengan menggunakan linear Ini, dapat diprediksikan pula bahwa LHRdiatas 49.000 (i.e., Kriteria Penghentikan Biaya TanggunganPENGGUGAT) diperkirakan terjadi pada tahun 2018.Bahwa berdasarkan pada hal 58 rekomendasi dalam Audit dan KajiUlang PT LAPI, pada pokoknya PT LAPI Ganeshatamamerkekomendasikan TERGUGAT untuk mengajukan Biaya OM yangmengkonsiderakan aspek pembagian gardu yang ditanggung dengan caraseperti yang tercantum dalam lampiran kontrak kerja sama, denganmenggunakan semua data yang aktual

persidangansudah terpenggal diutamakan hanya beras sejahteranya, oleh karena itupersoalan mengenai beras raskin menjadi beras sejahtera menjadi bantuanHalaman 76 dari 103 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Presosial beras sejahtera adalah kebijakan pemerintah yang tidak bisa tidakdilaksanakan, kalau persoalan digratiskan itu persoalan inovasi daerah dantelah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang tentunya harusmemperoleh persetujuaan DPRD, kehatihatian Terdakwa mengubahkebijakan yang bersifat linear

adanyaperubahan kebijakan pemerinta pusat dan ini merupakan improvisasiTerdakwa sebagai Kepala Daerah agar pemerintah pusat dapat menilaibahwa kami dapat mensejahterakan masyarakat kami;Bahwa Terdakwa tidak berfikir sebelum melakukan sosialisasi tanggal 26, 27,28, 29 Januari 2018 bahwa hal ini akan menimbulkan penafsiran yangberbeda karena Terdakwa berpendapat ini bukan program yang dimaksudkandalam Pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 tahun 2016 karena iniprogram dari pemerintah pusat yang bersifat linear

., M.Hdalam tulisannya yang berjudul Pemahaman tentang Alat Bukti sebagaiBukti Permulaan Yang Cukup Dan Sebagai Bukti Yang Cukupmenyebutkan : berpendapat :Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUX1V/2014,menjadi linear dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melaluiputusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti danterdakwa bersalah oleh karenanya.

Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaantanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesualdengan peraturan perundangundangan.Berdasarkan Fakta, angka 2 diatas tidak dilakukan.g) Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Jalan :Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dapat Dimulai PadaBidang Tanah Yang Telah Diberi Ganti Kerugian Atau TelahDicabut Hak Atas Tanahnya.Hal ini linear dengan ketentuan Pasal 28 Perpres Jalan Tol,yaitu :(1) Pelaksanaan Konstruksi

Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakanberdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Berdasarkan fakta, angka 2 diatas tidak dilakukan.g.Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Jalan :Pelaksanaan Pembanguna Jalan dapat dimulai pada bidangtanah yang telah diberi Ganti Kerugian atau telah dicabut Hakatas Tanahnya.Hal ini linear dengan ketentuan Pasal 28 PERPRES JalanTol, yaitu :(1) Pelaksanaan Kontruksi

Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaantanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesualdengan peraturan perundangundangan.Halaman 135 dari 189, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT.PLG.Berdasarkan fakta, angka 2 diatas tidak dilakukan.0) Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Jalan :Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dapat Dimulai PadaBidang tanah yang telah diberi Ganti Kerugian atau telahdicabut hak atas tanahnya.Hal ini linear dengan ketentuan Pasal

Linear dengan buktibukti otentik,berupa:. Putusan No: 283 PDT/G/2002/PN.JKT Tgl. 30 Juni 2003,Putusan No: 31/PDT/ 2004/PT.DKI Tgl. 28 Maret 2004,Putusan No: 1702 K/PDT/ 2004 Tgl. 6 April 2005 danPutusan No: 254 PK/PDT/2005 Tgl. 23 Mei 2006, yanginkracht van gewijsde);. Putusan Nomor: 07/PDT.G/2009/PN.TGL Tgl. 23Desember 2009, Putusan Nomor: 142/PDT/2010/PT.SmgTgl. 10 Mei 2010, Putusan No: 2349 K/PDT/2010 Tgl. 22Februari 2011, Putusan No: 587 PK/PDT/2011 Tgl. 24April 2012;.

tentang obyekperkara Tumpak 2, yaitu obyek perkara tumpak 2 dikuasai oleh pihak lain tapidalam petitum tidak ada dituntut/dimintakan untuk dikembalikan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmemperhatikan uraian posita dan petitum gugugat Para Penggugat dimanapada petitum angka 5, Para Penggugat meminta agar Para Tergugat Amenyerahkan Objek perkara tumpak 1 dan Objek perkara tumpak 2,berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai, bahwa uraian posita denganpetitum gugatan Para Penggugat sudah linear

tanggal 11 Maret2008 atas nama Tergugat II Intervensi , karena apa yang telahdipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tingkatpertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat jelasdari Musyawarah Majelis telah mengkualifisir peristiwa hukum sebagaiperistiwa yang benar benar terbukti dengan kata lain telah ditemukanhubungan hukumnya antara Objek sengketa Sertipikat Hak MilikNomor: 4177/ tanggal 11 Maret 2008 dengan aspek subjek hukumTergugat II Intervensi semakin menjadi Linear

harus dipersamakan.Pemaknaan yang sama atas istilahistilan yang beragam itu,dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitukemampuan negara melalui pembentuk undangundang untuk membuat ataumemaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakansecara netral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan(predictability).Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapandan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUX1I/2014, menjadi linear

10 PCS 360.500 3.600.000DVDTotal 34.800.000NOTA: JLOO4917SEMARANG 27/02/2015No Kode item Nama item Qty Satuan Harga Subtotal1 F8500.4 F8 F8500.4 AMP 30 PCS 350.000 10.500.0002 MOS4175 PCA MOS4175 8 PCS 595.000 4.760.000POWER3 LM12JJ LM LM12JJ SUB 12 4 PCS 300.000 1.200.0004 TRD8AWG TORNADO KABEL 10 ROL 190.000 1.900.000POWER5 TP12DVD THUMP TP12DVC 8 PCS 200.000 1.600.000SUB 126 MC121DVD MY CAR MC121DVC 16 SET 200.000 3.200.000SUB 127 ZR121D RZ ZR121D SUB12 4 PCS 200.000 800.0008 UL125DVC ULTRA LINEAR

Bahwa data dan informasi empiris yang tersedia dan dikeluarkan olehinstansi yang berwenang justru menunjukan fakta yang sebaliknyadimana pungutan ekspor sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah a quo mampu meningkatkan harga jual TBS yangberlangsung secara linear dengan peningkatan harga global Crude PalmOil (CPO).d.