., dengan bersumpah pada pokoknyamemberi pendapat sebagai berikut : Bahwa Ahli bekerja sebagai Analis Hukum Senior di Direktorat HukumPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ahli memilikikeahlian dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang/Money Laundringkarena Ahli sudah bertugas 2 tahun dan selama bertugas Ahli selalumendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk memberikan keteranganHalaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1399/Pid.B/2018/PN. Jkt.

Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung bersumberdari orangorang yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS di lingkunganPemkab Tapanuli Tengah pada tahun 2014;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanketentuan Pasal 75 UU TPPU yang berbunyi dalam hal Penyidik menemukanbukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dantindak pidana asal, Penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asaldengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannyakepada PPATK

Lagi pula dalam ketentuan pasal tersebut diatas, tidak terdapat kalimatwajib yang bermakna imperatif sehingga dengan tidak adanya pemberitahuanoleh Penyidik kepada PPATK tidak serta merta mengakibatkan penyidikanterhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi batal;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan maupun duplik yang diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta bantahan maupun sangkalan yangdikemukakan oleh Terdakwa tidak dipertimbangkan lagi secara tersendirikarena tanggapan atas

MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, yang dibacakan dipersidanganmenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar bagi saksi untukmemberikan keterangan dalam penyidikan ini adalah SuratPenunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiHalaman 103 dari 247 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKeuangan (PPATK) Nomor: R/282/HK.03.04/IX/2018 tanggal 21September 2018;Bahwa ahli menerangkan Dapat ahli jelaskan tugas serta tanggungjawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan

hukum baikuntuk kebutuhan internal maupun eksternal, termasuk memberikanketerangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uangguna kepentingan pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan maupunpemeriksaan di sidang Pengadilan;Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 39 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyaitugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang

Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a. pencegahan dan pemberantasan. tindak pidanapencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasiTransaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidanapencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).Bahwa ahli menjelaskan terhadap mekanisme

Bali beserta SertifikatHak Milik (GHM) nomor 2977 atas nama Anak Agung Ngurah Agung; Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari PPATK atas nama ISNUYUWANA DARMAWAN SH, LLM, bahwa Terdakwa Anak Agung NgurahAgung menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atastanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukanmerupakan kuasa satusatunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketikaakan menjual tanah dimaksud

Bali beserta SertifikatHak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama Anak Agung Ngurah Agung;Halaman 60 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari PPATK atas nama ISNUYUWANA DARMAWAN SH, LLM, bahwa Terdakwa Anak Agung NgurahAgung menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atastanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukanmerupakan kuasa satusatunya dari Pengempon

ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., L.LM., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Permohonandari Polda Bali Nomor R/88/IX/Res.2.6/2018/Ditreskrimsus, tanggal 28Nopember 2018; Bahwa ahli bekerja di PPATK yang memiliki tugas serta tanggung jawabmelakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan

Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Turut Tergugat:
1.Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
2.Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
3.Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
4.DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
5.Prof. H. M Tito Karnavian Ph.D selaku Menteri Dalam Negeri
6.Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK
7.Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan

permintaan pembayaran dana proyek atas dasar laporankemajuan pekerjaan yang diajukan oleh konsultan pengawas ;Bahwa permintaan pencairan dana tersebut telah sesuai dengan aturan dan dengandidukung pula oleh laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultanpengawas ;Bahwa saksi telah merubah SPTB untuk memperbaiki kesalahan pada redaksinyasaja bukan karena alasan lain ;Bahwa sebelum saksi melakukan perbaikan atas SPTB saksi telah berkonsultasidengan terdakwa ;Bahwa dalam proyek ini tidak ada PPATK

ditetapkan sebagai pemenang lelang ;37Bahwa setelah ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas dibuatkan SuratPenetapan pemenang pada tanggal 21 Nopember 2009 ;Bahwa pada saat pak Edi mengajukan berkas untuk mengikuti tender atas namaperusahaan CV Griya Hasande Konsultan ;Bahwa Direktur CV Hasande Konsultan adalah pak Ibnu ;Bahwa pak Edi bertindak sebagai Kuasa dari pak Ibnu karena pak Edi adalah stafpada CV Griya Hasande Konsultan ;Bahwa yang menjadi KPA dan PPK dalam proyek ini adalah terdakwa ,sedangkan PPATK

Sedangkan mengenai training juga sudah banyakyang Ahli ikuti;Bahwa ahli membenarkan menempuh studi SI, S2, S3 di bidang Hukum, namunpekerjaan ahli sejak 19812002 di Bank Indonesia, kemudian di tahun 2002diangkat oleh Presiden Megawati sebagai ketua PPATK sampai dengan 2011(periode kedua diangkat oleh Presiden SBY). Selain ahli bekerja di BI dan PPATK,ahli juga mengajar di berbagai universitas yaitu UI, UNPAD, beberapa universitasswasta di Jakarta.

Setelah selesai dari PPATK ahli dipekerjakan lagi di BI sebagaistaf ahli bidang hukum (kepala UKP4).

Dalam rangka penegakan hukum TPPU tersebut, kemudian adalembaga terkait tindak pencucian uang adalah PPATK yang fungsinya menerimalaporan, menganalisis dan meneruskan ke penegak hukum untuk diproses sesuaiketentuan yang berlaku;Bahwa UU Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku sesuai masa berlakunya UUtersebut.

Lalu ahli / PPATK laporkan ke polisi. Ditanya oleh kenapauangnya banyak ? dia menjawab ini bukan uang saya .. uang keponakansaya ditanya keponakan ada dimana? dijawab ada di Jakarta, kerjanyaapa? dia tidak bisa menjawab. Kemudian polisi datang ke keponakannya,diproses keponakannnya melakukan pencurian, ternyata keponakannyamelakukan pencurian di Cinere di rumah seorang pejabat. Uang tersebutditaruh di Jember.

Tanpa pengaduan PPATK, penyidik yang tadi ahlisebutkan ada 6 bisa memprosesnya. Bahwa sepanjang bisa dibuktikan mengenaiuanguang yang jumlahnya jauh melebihi gaji Terdakwa tersebut berasal darisumber yang sah, dengan adanya alat bukti yang sah, maka bukan pencucian uangkarena sumbernya sah. Jika mempunyai usaha, Dalam UU dokumen perusahaanorang seharusnya melakukan pencatatan atau pembukuan, orang yang mempunyaiusaha dalam rekeningnya akan kelihatan mutasi bahwa memang dia mempunyaiusaha.

Oleh karena itubukti tertulis/ dokumen yang sengaja dibuat oleh para pihak diperuntukanbagi kepentingan pembuktian jika sewaktu waktu terjadi sengketasebagaimana salahsatu jenis alat bukti yang diatur dalam pasal 164 HIR.Adapun ada dua jenis bukti surat tertulis yaitu akta otentik yangdikeluarkan pejabat yang berwenang seperti notaris, PPATK, dll. Kedua,alat bukti dibawah tangan yaitu yang dibuat oleh para pihak yangmelakukan perikatan.

3UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010. karena Pasal 3 Penempatan(placement) dan Pasal 4 Pelapisan (layering) harus dananya aktif hasil darikejahatan ditempatkan di PUK (Penyedia Jasa Keuangan) dan layering aktifmenyamarkan atau memutar uang itu dari tempat semula oleh karena pasalyang tepat bagi Terdakwa adalah Pasal 5 yang menerima uang dari pihaklain hasil kejahatan, alasan Terdakwa uang yang ditampung di rekeningnyahasil judi bola atas perintah Yanto alias Abeng tidak dapat dibenarkankarena menurut Ahli dari PPATK

NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS135.136.137.DARUL ADAM S.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagaiberikut :a. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa , tanggal 09 Oktober 2011, ditandatanganioleh MUH. RUSDI LANTONG sebagai Pimpinan Rapat,BASO BAHTIAR sebagai Notulis, tentang kuasa kepada MUH.

NOMOR 21/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS133.134.135.1 (Satu) rangkap fotocopy Daftar UMK / Daftar Calon Penerima, Makassartanggal 1 Agustus 2012 ditandatangani MUH RUSDI LANTONG selakuKetua.1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat AnggotaPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SULBAR Nomor :08 tanggal 21 12 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh NotarisDARUL ADAM S.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagaiberikut :a. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa , tanggal 09 Oktober 2011, ditandatanganioleh

Pada tahun 2009 sebagai ahli (trainer) di PPATK;g. Pada tahun 2008 sebagai saksi ahli dan trainer di KPK;h. Pada Tahun 2009 sebagai auditor internal di Instansi IPB Bogor;i. Pengajar pada sertifikasi Hakim Lingkungan di MahkamahAgung RI Tahun 2011 sekarang;j. Pengajar pada pelatihnan penegakan hukum pendekatanMultidoor di UKP 4 tahun 2012;Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 351/Pid.B/LH/2019/PN Plwk. Nara Sumber di Deputi penegakan hukum di UKP 4 tahun 2012 2014;I.

(dua milyar seratus tiga puluh juta lima puluh ributiga ratus sebelas rupiah), berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A867/XV2013/SUMSEL/RESTA tanggal 11 Nopember 2013 padaKepolisian Kota Palembang dari proses penyidikan ditemukan ada buktipermulaan cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan pihakpenyidik Polresta Palembang telah memberitahukan dan berkoordinasidengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)yang beralamat JI. Ir. H.

Oleh karena itubukti tertulis/ dokumen yang sengaja dibuat oleh para pihak diperuntukanbagi kepentingan pembuktian jika sewaktu waktu terjadi sengketasebagaimana salahsatu jenis alat bukti yang diatur dalam pasal 164 HIR.Adapun ada dua jenis bukti surat tertulis yaitu akta otentik yangdikeluarkan pejabat yang berwenang seperti notaris, PPATK, dil. Kedua,alat bukti dibawah tangan yaitu yang dibuat oleh para pihak yangmelakukan perikatan.

HarunaHamal dan Andi Sultan dengan nilai kontrak Rp 1.253.980.000, denganmasa kerja sejak 29 Agustus 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 (selama100 hari Kalender ) ;e Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pekerjaan pelaksanaanpekerjaannya ;e Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan pada tanggal 10 Desember 2011yang dihadiri Inspektorat Propinsi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,Propinsi Sulawesi Barat dihadiri juga PPATK yaitu M.

Navtalisa Tjhin 404.000.000,00 sebagaimana keterangan ahli Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) tanggal 5 Desember 2014, di mana Tersangka FajarSuriatantra menyuruh Susilowati membuka cek atas beban rekening anakperusahaan dan menandatangani cek tersebut, kKemudian ditandatanganioleh Tersangka, selanjutnya menyerahkannya kembali kpada Susilowatiuntuk dicairkan dan menyerahkan dananya kepada Fajar Suriatantra,kemudian oleh Tersangka mentransfer dana tersebut ke pihakpihak lainuntuk

Pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 14 Juli 2014.Keterangan Saksi Carolina WangarrySaksi menjelaskan bahwa Terdakwa meminjam dana untuk operasionalHolding.Ahli Ilsnu Yuwono (PPATK)Ahli menjelaskan bahwa jika melihat definisi Pasal 3, hasil kejahatan yangdigunakan untuk kejahatan lagi bukan pencucian uang.Keterangan TerdakwaTerdakwa Fadjar Suriatantra menerangkan bahwa ada transfer kepada RMFX Agung Widjayanto sebesar Rp300.000.000,00 dan Nataly Shu sebesarHal. 109 dari 112 hal.

Priyo Haryono.Disita dari Teguh Widodo, S.E. selaku Operation Manager PT AstraInternasional BMW Indonesia, barang berupa :1)2)Copy yang sudah dilegalisir surat pemesanan kendaraan NomorB00900000001 84;Copy yang sudah dilegalisir bukti kas masuk di Rekening PT AstraInternational Tok Bank BCA dengan Nomor Rekening 084 5156200;Copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama YULIAN HARTONO;Copy yang sudah dilegalisir Pengajuan Permohonan pembuatanFaktur STNK/BPKB;Copy yang sudah dilegalisir surat Pelaporan PPATK

Priyo Haryono.Disita dari Teguh Widodo, S.E., selaku Operation Manager PT AstraInternasional BMW Indonesia, barang berupa :1)2)Copy yang sudah dilegalisir Surat Pemesanan Kendaraan NomorB00900000001 84;Copy yang sudah dilegalisir bukti kas masuk di rekening PT AstraInternational Tok Bank BCA dengan Nomor Rekening 084 5156200;Copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama YULIAN HARTONO;Copy yang sudah dilegalisir Pengajuan Permohonan PembuatanFaktur STNK/BPKB;Copy yang sudah dilegalisir Surat Pelaporan PPATK

Pid.Sus/2016VIII.Disita dari Teguh Widodo, S.E., selaku Operation Manager PT AstraInternasional BMW Indonesia, barang berupa :1)2)Copy yang sudah dilegalisir Surat Pemesanan Kendaraan NomorB00900000001 84;Copy yang sudah dilegalisir bukti kas masuk di rekening PT AstraInternational Tok Bank BCA dengan Nomor Rekening 084 5156200;Copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama YULIAN HARTONO;Copy yang sudah dilegalisir Pengajuan Permohonan pembuatanFaktur STNK/BPKB;Copy yang sudah dilegalisir surat Pelaporan PPATK

strategis materi muatan yang akan dituangkan dalamPeraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukanpembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapatrapat pleno KPU;Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU,Termohon kemudian melaksanakan uji publik dengan parapemangku kepentingan yaitu dengan mengundang LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, Serta pihakpihakpemangku kepentingan (Kementerian Hukum dan HAM, KPK,PPATK

RAPP telah membuat perusahaan bonekauntuk menguasai lahan di Riau dan harusnya PPATK (Pusat PelaporanDan Analisis Transaksi Keuangan) dapat melacak dari proses transaksipajaknya tentang keberadaan 8 perusahaan termasuk Turut Tergugatyang diduga sebagai perusahaan boneka dari PT. Riau Andalan Pulpand Paper (PT. RAPP) karena 8 perusahaan tersebut berada dalam satukantor alamat yang sama yakni di Jin. Sei. Duku No. 333 Kel.

Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencgaahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Bunyi pasal:"Penyidik. penuntut umum, atauhakim berwenang memerintahkanPihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yangdiketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepadapenyidik;tersangka; atau terdakwa.";c.

Saksi MUHAMMAD NOVIAN,SH.MH, Pekerjaan Pegawai PPATK ;e Bahwa TPPU diatur di dalam Undangundang No.8 tahun 2010 tentangpemberantasan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya diatur Undangundang No.15 tahun 2002 kemudian dirubah menjadi No.25 tahun 2003 dihapusdiganti No.8 tahun 2010 ;e Bahwa seorang baru dikenakan TPPU apabila terbukti tindak pidana asalnya,Bahwa tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanyaperbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU

pelaku sudah berpikir bahwa hasil kekayaan tersebutseolaholah harta kekayaan tidak bebas menggunakan untuk atau membeli hasil tindakHalaman 73 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.JktSelpidana keperluan pribadi misalnya rumah / kendaraan atau pabrik dan sebagainya seolaholah sudah sah atau tidak sah asal usul pula;Bahwa ahli bertugas tahun 2007 sampai dengan sekarang, sebelumnya bertugas diKementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;Bahwa ahli tugas dan tanggung jawab di PPATK

Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenal 2 (dua) jenistindak pidana, yaitu:a Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Aktif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) ;b Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) PPATK