Ditemukan 567 data
148 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiauntuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon; Menghukum KomisiPengawas Persaingan Usaha Repubilk Indonesia untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 05/Pdt.Bth/2010/PN TPI, tanggal 19 Mei2010 yang amarnya sebagai berikut
86 — 46
Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak petitum PENGGUGAT terkaitdengan putusan serta merta sebab selain tidak berdasar juga karenanyatuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung Repubilk Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, yang menyatakansebagai berikut :Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata dikemudian
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MEGA, Tbk
Terbanding/Tergugat II : ROMMI
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
43 — 20
No. 150/PDT/2017/PT.SMRtuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung Repubilk Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, yang menyatakansebagai berikut :Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Bahwa SEMA No. 3 Tahun
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alas hak Penggugat Rekonvensi atas tanah tersebut di atas adalahberdasarkan hak sebagaimana termaktub di dalarn Sertifikat Hak Pakai No. 1Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Februari 1995 atas nama DepartemenPenerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi Daninformatlka Repubilk Indonesta);Bahwa alas hak Penggugat Rekonvensi atas tanah yang termaktub dalamSertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ing.Wiekewati Jahja (Terdakwa perkara aquo) dkk. belum disahkan olehforum rapat umum berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar,jadi bagaimana mungkin Wiekewati Jahja Terdakwa ), Novi Haryonodan Elia Jeong mengadakan rapat mengatasnamakan perhimpunanmemutuskan merubah Pasal 26 ayat (1) Ariggaran Dasar PPRSHApartemen Slipi, jadi sudah sangatsangat jelas Judex Facti kelirumenerapkan hukum dalam memutus perkara A quo ;Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sejalan dengan PenjelasanUndangUndang Repubilk
1.Nuraini
2.Hasan Abuzaman
Tergugat:
2.Ismail Hamado
3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur
193 — 106
usaha negara dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengkualifikasikantindakan faktual atau yang kemudian diartikan tindakan badan atau pejabatpemerintah termasuk dalam keputusan tata usaha negara, maka untukHalaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Lrtmemberikan kepastian hukum tentang kewenangan mengadili sengketa tindakanpemerintah dan perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabatpemerintahan, Mahkamah Agung Repubilk
1.MUH. IDRIS DG. SORE
2.JAMALUDDIN DG. TIRO
3.SAHARINA DG. SALI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
1.Marzuki Hasan SP
2.PT Bank Danamon Indonesia Tbk
127 — 49
No.800K/Padt/1987, dan; Putusan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Perkara PeninjauanKembali Perdata Putusan Reg No. 429 PK/Pdt/1990;Bahwa Penggugat yakni Muh. Idris Dg.
92 — 69
21Bahwa ketentuan pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 menentukan, bahwa untukmenjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanahdiseluruh wilayah Repubilk Indonesia menurut ketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU No. 5 tahun 1960 tegasmenentukan bahwa Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
PT NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA III) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pangkalpinang
259 — 116
Pasal 87 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim jugaberpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalamkategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidakpula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UndangUndang Repubilk Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
93 — 61
Sepanjang para pihakmemenuhi persyaratan formal serta secara persyaratan administrasi telah mencukupidan didukung maka permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yangberlaku, hal ini sesuai dengan KUHAP pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan :Penyelidik adalah pejabat polisi negara Repubilk Indonesia yang diberiwewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penyelidikan.40Dan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, menyatakan :Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan
479 — 249
Sarmi untuk menjadi anggotaSenate Repubilk Melanesia Regional Sarmi;Benar terdakwa mengaku, bahwa suda ada anggota yang terdakwa rekrut saudaraEFRADUS THOMAS SINERI (satpan Bank Papua Cab.Sarmi), saudara YANCEAUPARAY, S.th, MARLION KIRIHIO, saudara YULIAN PEDAY dan saudaraKORINUS SINERI dan cara terdakwa merekrut adalag terdakwa mendatangi satupersatu ke setiap orang kemudian terdakwa menyampaikan untuk ikut bergabungdalam senate Negara Republik Melanesia;Benar terdakwa mengaku, bahwa kegiatan selanjudnya
103 — 63
Sarmi untuk menjadi anggotaSenate Repubilk Melanesia Regional Sarmi;Benar terdakwa mengaku, bahwa suda ada anggota yang terdakwa rekrut saudaraEFRADUS THOMAS SINERI (satpan Bank Papua Cab.Sarmi), saudara YANCEAUPARAY, S.th, MARLION KIRIHIO, saudara YULIAN PEDAY dan saudaraKORINUS SINERI dan cara terdakwa merekrut adalag terdakwa mendatangi satupersatu ke setiap orang kemudian terdakwa menyampaikan untuk ikut bergabungdalam senate Negara Republik Melanesia;Benar terdakwa mengaku, bahwa kegiatan selanjudnya
CV CATUR FITRI BERSATU
Tergugat:
Pokja Pemilihan III Pemerintah Kabupaten Bangka
242 — 98
Negara juncto Pasal 87 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Majelis Hakim jugaberpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalamkategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dantidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49UndangUndang Repubilk
134 — 31
Kuningan, Mampang Prapatan (diberi tanda BuktiTII3) 5 29222222222 2 n nnn nnn ne n=Fotocopy sesuai dengan aslinya fotocopy Sertipikat Hak PakaiNomor 75 Tahun 1987, Gambar Situasi Nomor 1179, KuninganBarat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama DepartemenPenerangan Repubilk Indonesia, Luas 14.198 m2 berupa tanahnegara bekas Eigendom Verponding nomor 6934 sebagian, JalanKapten Tendean No. 41, Rt.0012/03 (diberi tanda Bukti TII4) ;Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT
Sukayat
Tergugat:
Mariadi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Mega Tbk, Kantor Cabang Medan
2.Dr. Poniman
65 — 28
Oleh karenanya tuntutan ProvisiPenggugat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam SuratEdaran Mahkamah Agung Repubilk Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Padt.G/2020/PN Stb58.59.tentang Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil,yang menyatakan Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengannilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan
94 — 31
tanah sengketa tersebut;Menimbang, bahwa perlawanan diajukan pada tanggal 28 Juli 2015,sementara teguran (aanmaning) dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015, sementaradiantara tanggaltanggal tersebut ada beberapa hari libut, maka kalaulah dihitungwaktu pengajuan perlawanan ini, telah diajukan oleh Pelawan dalam tenggang waktubelum genap 8 (delapan) hari sejak Pelawan diberi teguran (aanmanining), olehKetua Pengadilan Negeri Bekasi untuk melaksanakan suatu putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Repubilk
Pembanding/Tergugat II : DJUNAWAN JAKOB, selaku Direktur PT. Metal Sukses Cemerlang Diwakili Oleh : ALDORES PURBA, SH
Pembanding/Tergugat III : UDIN TANTOSO Diwakili Oleh : ALDORES PURBA, SH
Terbanding/Penggugat I : NGARIYANTO
Terbanding/Penggugat II : THOMAS
Terbanding/Turut Tergugat : ADI PINEM, SH
139 — 72
., Notaris di Medan dan telahmendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Repubilk Indonesia No.
177 — 91
masingmasingtertanggal 12 Agustus 2016 dan selanjutnya samasama mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk BeritaAcara Persidangan yang dianggap tercantum juga dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa dalam jawaban pertama yang diajukan olehTermohon terhadap permohonan pemohon telah mengemukakan tentangeksepsi yang pada pokoknya seharusnya yang ditunjuk selaku Termohon adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri bukan Kepala KepolisianNegara Repubilk
46 — 27
Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubilk Indonesia cq Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jl. H.Alwi, No. 99, Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;4.
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
396 — 337
Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftran tanah Pasal 24 ayat (2) huruf a yangmenyatakan bahwa: Halaman 32 dari halaman 141 Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.